KARAWANG |infokeadilan.com – Inspektorat Kabupaten Karawang memanggil sejumlah sekolah yang diduga melakukan pungutan liar pada Kamis (27/2/2025) kemarin. Pemanggilan itu berangkat dari aduan masyarakat tentang adanya dugaan pungli yang dilakukan pihak sekolah.

Menurut penjelasan Taopik Maulana selaku Irbansus Inspektorat Kabupaten Karawang menyebutkan, bahwa ada 7 sekolah yang dipanggil untuk dilakukan klarifikasi terkait ada atau tidaknya dugaan pungli.

Ketujuh sekolah tersebut antara lain : SDN Pucung III, SDN Purwadana I, SDN Sukasari I, SMPN II Kotabaru, SMPN II Telukjambe Barat, SDN Karangligar II dan SDN Sukaluyu IV.

Dari pemeriksaan tersebut, pihaknya menyimpulkan aduan-aduan yang masuk rupanya kasus lama, sebelum terbitnya instruksi Bupati Karawang Nomor : 100.3.4.2/322/Instp/2025 tentang Larangan Pungutan dalam Bentuk Apapun di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.

“Itu kegiatan kasus-kasus lama, contohnya kaitan renang, pengadaan seragam olahraga maupun LKS. Contoh kayak LKS, saya baru tau kirain LKS itu buku parsial per semester, ternyata buku itu untuk 1 tahun dan diserahkan di awal ajaran. Jadi sekarang ribut-ribut sudah diserahkan di awal, digunakan siswa, jadi wajar ini (sekolah) minta dibayar,” Jelasnya, Jumat (28/2/2025).

“Kemudian ada juga yang soal bimbel, kaitan persiapan ujian-ujian, try out dan sebagainya, nah itu rata-rata sekolah itu tidak tau, jadi kebanyakan inisiatif dari orangtua melalui komite,” Tambahnya.

Meski demikian, ia menegaskan pasca diterbitkannya Instruksi Bupati perihal larangan pungutan, pihak sekolah jangan lagi berinisiatif melakukan kegiatan yang membebani wali murid.

“Kepala Sekolah udah jangan ambil inisiatif. Misal pagar atau toilet gak ada anggaran, ya udah jangan dibebankan ke wali murid, biarin aja,” Terangnya.

Ia juga menegaskan jika sekolah masih tetep membandel dan melakukan pungutan terhadap wali murid, pihaknya memastikan akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dengan terbitnya instruksi bupati ditindaklanjuti penegasan surat kepala dinas, jadi kalau masih ada yang bandel yaudah ditindak tegas. Insya Allah lah gak ada yg berani, Pak Gub juga tegas kan soal itu,” Pungkasnya.

•Red

CIKAMPEK |infokeadilan.com – Kemeriahan terlihat di Lapangan Sepakbola PT Pupuk Kujang, Cikampek, pada Jumat (28/02/2025) pagi, saat ratusan peserta mengikuti Fun Walk dalam rangka perayaan HUT ke-50 PT Pupuk Kujang, Jum’at (28/2/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Cikampek Usep Supriatna, AP., M.Si., kepala desa se-Kecamatan Cikampek, serta beberapa kontingen dari berbagai instansi dan komunitas.

Di sela sela acara Camat Cikampek Usep Supriyatna saat di temui awak media mengatakan, kegiatan yang di selenggarakan tersebut merupakan acara HUT yang ke 50 dari PT Pupuk Kujang yang di isi dengan berbagai macam perlombaan.

“Kegiatan ini adalah kegiatan Hari Ulang Tahun PT Pupuk Kujang yang ke 50 yang di isi dengan kegiatan perlombaan yang di ikuti oleh pserta dari berbagai elemen masyarakat.” Ucapnya.

“Dengan di dasari semangat kebersamaan, puluhan peserta tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Para peserta kontingen yang mengikuti kegiatan datang dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya dari komunitas olahraga, karyawan PT Pupuk Kujang dan pegawai pemerintahan.” Ungkap Camat Usep kepada jurnalis infokeadilan.com

Usai Fun Walk, acara dilanjutkan dengan peluncuran Program “Anti Mager”, yang bertujuan mengajak kepada masyarakat untuk lebih aktif bergerak dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut Usep memaparakan, pihaknya berharap acara HUT PT Pupuk Kujang yang di isi pula dengan program program positif bisa menjadi insipirasi dan motivasi bagi masyarakat.

“Program ini diharapkan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat Cikampek khususnya, dan masyarakat Karawang pada umumnya untuk menerapkan pola hidup sehat.” Harapnya.

“Dalam acara ini juga PT Pupuk Kujang  memberikan penghargaan BK3N (Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional) kepada individu dan tim yang telah menunjukkan dedikasinya dalam menjaga keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Dan selain itu juga sebagai bentuk apresiasi para peserta di berikan hadiah berbagai doorprize menarik.” Ujarnya.

“Semoga kegiatan ini menjadi momen kebersamaan yang dapat mempererat hubungan baik antara PT Pupuk Kujang, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat sekitar. Dan diharapkan bisa bersinergi serta bekerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan warga untuk bisa memberikan manfaat bagi semua pihak.” Pungkasnya.

“Selamat Hari Jadi Kujang yang ke 50, Semoga semakin profesional, semakin meningkat dalam pelayanan mendukung pertanian, sebagai dasar perekonomian. Semakin inovatif, dan menjaga nama baik BUMN sehingga menjadi kebanggaan Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Pupuk Kujang juara”, “Prestasi tanpa batas”, “Karawang Majuu”. Tutupnya.

•Edi

KARAWANG |infokeadilan.com – Pilkada tahun 2024 di kabupaten Karawang telah usai, resmi tanggal 20 februari 2025 Bupati dan Wakil Bupati sudah dilantik Presiden Republik Indonesia secara serentak. Akan netralistasnya masih menjadi pertanyaan publik. Demi sebuah jabatan terkadang apapun di lakukan hingga munculkan dugaan dugaan.” Jum’at (28/2/2025)

Sebelumnya muncul pemberitaan di salah satu media online, sebut saja Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupatean Karawang yang saat ini jadi perbincangan para pejabat di Pemkab Karawang. Diduga untuk cari aman jabatannya, kabarnya ia berpijak di dua kaki saat Pilkada 2024 lalu.

Pejabat Pemkab selaku narasumber yang tidak mau disebut namanya dihadapan awak media mengatakan, “Ya kang, Kadis pertanian jelas berpijak dua kaki untuk mengamankan jabatanya di saat dukungan 01 lagi banyak dia ikut mendukung, dan di saat 02 rame dukungan dia ikut juga, yang parahnya para penyedia jasa dukungan 01 sama Kadis di fasilitasi biar bisa kerja, dengan tujuan untuk mendapatkan anggaran di saat pencoblosan,” terangnya pada Kamis (27/2/2025).

“Parahnya lagi disaat penghitungan cepat dan 02 menang dia mulai merubah data para penyedia jasa. Jadi jelas’ kan kalau kadis pertanian Kabupaten Karawang sebenarnya dukung 01 ! terbukti para penyedia jasa dukungan 02 tidak ada yang bisa kerja disaat mau pencoblosan aneh kan,” Ungkapnya.

“Kami berharap bupati terpilih bisa buka mata mana yang jelas mendukung,sama mana pejabat yg berpijak dua kaki yang hanya untuk mengamankan jabatanya, ya memang sekarang kadis pertanian dan ketahanan pangan merapat terus ke sekda dengan harapan kedepan aman jabatanya.” Tutup narasumber.

Terpisah Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang saat dihubungi lewat telepon mengatakan. “Ya akang jangan terprovokasi orang yang mau mengadu domba kang,karena saya tidak begitu dan mana penyedia jasa yang ditunjuk langsung sama saya,” Singkatnya.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk jurnalistik, Asosiasi Pimpinan Redaksi Indonesia (APRI) menggelar ‘diskusi hasanah keilmuan jurnalistik’, Kamis (27/2/2025).

Bertempat di Telaga Desa KIIC – Karawang, kegiatan ini diikuti oleh para Pimpinan Redaksi (Pimred) media massa di Karawang dan Bekasi.

Selain membahas mengenai perkembangan dunia jurnalistik, kegiatan ini juga mendiskusikan program-program kegiatan sosial APRI di bulan suci ramadhan nanti.

Melalui diskusi ini, APRI juga tengah mempersiapkan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang rencananya akan digelar pasca bulan ramadhan.

Presidium APRI, Drs. R. Hartono mengatakan, kegiatan diskusi ini bukan bermaksud ‘mapatahan ngojay ka meri’ yang artinya mengajari para pimpinan redaksi media massa yang sudah banyak makan asam garam di dunia jurnalistik.

Melainkan lebih kepada tukar pikiran mengenai perkembangan dunia jurnalistik terkini. Pasalnya, perkembangan teknologi dan informasi terus menuntut seorang jurnalis untuk terus melakukan upgrade diri.

“Kita tidak perlu menutup diri untuk terus memperbaiki kualitas dan kuantitas jurnalistik. Karena perkembangan teknologi informasi memang menuntut kita untuk terus melakukan upgrade,” tuturnya.

Disampaikan Romo, meski dilindungi UU Pers dan terikat etika jurnalistik, setiap individu wartawan juga harus lebih teliti didalam menyuguhkan produk jurnalistik ke publik. Dan konfirmasi narasumber adalah suatu kewajiban bagi seorang wartawan.

Karena produk jurnalistik tidak hanya sekedar berbicara to inform, melainkan lebih kepada dampak yang lebih besar terhadap publik, khususnya dalam membentuk etika dan moralitas masyarakat yang dipengaruhi oleh suguhan informasi di media sosial.

APRI yang memiliki tagline ‘Pers Berdaya Pers Berbudaya’, sambung Romo, tentu harus diisi oleh para pimpinan redaksi yang profesional dan berkualitas. Karena untuk mewujudkan pers yang memiliki budaya intelektual, maka harus diawali dengan ‘keberdayaan’ insan pers itu sendiri.

Baik itu keberdayaan dalam hal profesionalisme sebagai wartawan maupun dalam hal produk jurnalistiknya yang berkualitas.

“Diskusi seperti ini akan terus kita lakukan. Di sini kita bisa saling bertukar pikiran dan sama-sama memberikan masukan. Demi mewujudkan Per Berdaya dan Pers Berbudaya,” pungkasnya.***

KARAWANG |infokeadilan.com – Untuk memastikan keamanan masyarakat terdampak banjir, Kapolres Karawang AKBP.Edwar Zulkarnain,S.I.K,S.H.M.H, bersama Camat Kota Baru Hj. Idah Hamidah di dampingi Kapolsek Kotabaru Iptu Suherlan S.H,Cam S.E., beserta Danramil Cikampek Kapten Inf. Dani Rustandi, BPBD, Kasi Trantib Kecamatan kotabaru, Kepala Desa Pangulah Utara meninjau lokasi yang terdampak banjir  di Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru Karawang, Rabu (26/2/2025)

Akibat curah hujan yang tinggi beberapa hari ini hingga menyebabkan air sungai Cipangulah meluap, sehingga merendam pemukiman dan sejumlah perumahan warga di dusun Cariu Timur RT 02/01 Desa Pangulah Utara.

Kapolres Karawang AKBP Edwar Zulkarnain, menghimbau kepada warga yang berada dilokasi banjir agar tidak panik. Tetap tenang dan tetap harus berhati hati serta tetap menjaga kesehatan.

“Kami berharap kepada semua warga jangan panik, tetap tenang dan tentunya harus tetap menjaga kesehatan.” Ucapnya.

‘Kami bersama Forkopincam menghimbau kepada Kepala Desa dan aparat desa Pangulah Utara untuk membuat posko banjir yang dipusatkan diarea yang aman atau dipusatkan dikantor Desa Pangulah utara. Hal ini dimaksud untuk memudahkan warga dalam pengungsian apabila terjadi banjir lebih besar.” Jelasnya.

Di kesempatan yang sama Camat Kotabaru Hj. Idah Hamidah S.H., menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar berhati hati terlebih kepada para orang tua agar selalu memperhatikan putra putrinya agar jangan sampai terlena.

“Kami sebagai pemerintah Kecamatan Kotabaru menghimbau kepada seluruh masyarakat tetap berhati hati, jaga kesehatan dan tentunya untuk selalau memantau anak anaknya jangan sampai terlena dengan kondisi seperti ini.” Ujarnya.

“Dan Alhamdulilah, hari ini kami bersama pak Kapolres Karawang kembali melakukan peninjauan ke lokasi warga yang terdampak banjir dengan memberikan bantuan logistik dan pelayanan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kotabaru, serta memberikan suport kepada warga yang rumahnya tergenang air untuk tetap semangat dan tidak putus asa.” Tandasnya

“Kami pemerintah Kecamatan Kotabaru Insya Allah akan terus berupaya tangani hal ini, dan Insya Allah kami juga akan terus hadir apabila ada warga mengalami hal hal tak di inginkan.” Tutupnya.

•Edi

KARAWANG |infokeadilan.com – Dugaan Manipulasi data penyaluran bantuan PKH dan BPNT oleh oknum PSM Desa Medangasem Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang timbulkan pertanyaan publik.

Pasalnya, dari data jadwal penyaluran Bansos Sembako dan PKH TW1 2025 di Desa Medangasem Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang tersebut di ketahui sebanyak 874 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), akan tetapi realisasi yang di temukan awak media di lapangan justru jauh berbeda dengan data yang tercantum.

Menanggapi adanya hal tersebut, Dede Jalaludin salah satu tokoh pemuda Jayakerta angkat suara. Menurutnya, ia merasa kecewa dengan kinerja oknum PSM yang diduga tidak profesional.

“Dugaan perihal manipulasi data Penyaluran bantuan PKH Dan BPNT tersebut dirasa memang agak ganjil dari informasi yang di dalat di lapangan. Dan terkait hal itu bahkan ada seorang aparat desa Medangasem juga ngomong ke saya, bahwa penyaluran bantuan PKH Dan BPNT itu ada 600 KPM, sedangkan dari data yang saya terima penerima bantuan tersebut sebanyak 874 KPM, nah ini jelas ganjil dan menjadi pertanyaan Publik dong.” Ungkap kang Dede sapaan akrabnya kepada awak media, Rabu (26/2/2025)

Lebih lanjut kang Dede juga memaparkan tentang beredarnya sebuah postingan vidio yang beredar terkait pembagian bansos BPNT dan PKH yang tidak hadiri pihak PT Pos Indonesia di wilayah Desa Ciptamarga.

“Selain itu juga bahkan ada video yang beredar di Desa Ciptamarga. Di vidio tersebut memperlihatkan saat pembagian bansos yang tidak di hadiri pihak PT Pos Indonesia, dan ini jelas menjadi pertanyaan besar, ada apa dan kenapa, bisa tidak ada perwakilan dari kantor Pos tersebut.” Tandasnya dengan nada heran.

“Saya sangat kecewa dengan kinerja oknum PSM tersebut, seharusnya mereka bisa bekerja secara profesional. Transparansi itu wajib, karena ini uang negara, jadi publik harus tau.” Tegasnya.

Hingga berita ini di tayangkan belum ada pihak yang dapat di minta penjelasannya termasuk oknum PSM Desa Medangasem saat dikonfirmasi tidak menjawab dan lebih memilih diam.

•Red

CIKAMPEK |infokeadilan.com  – Tumpukan sampah yang menyumbat aliran air di Jembatan Sipon Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang akhirnya dibersihkan dengan bantuan alat berat eskavator.

Aksi pembersihan tersebut melibatkan berbagai pihak terkait yaitu, Camat Cikampek, pemerintah kecamatan, DLH Karawang, Kepala Desa Dauwan Tengah, UPTD PUPR Kecmatan Cikampek, Babinsa Desa Dauwan Tengah, anggota tim rescue, Pemdes Dauwan Barat, dan warga setempat.

Turut hadir pula Ade Saparudin S.E., selaku Kasi Trantib Kecamatan Cikampek bersama jajaran yang datang ke lokasi untuk memastikan kelancaran kegiatan tersebut, Rabu (26/02/2025).

Pembersihan ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan Kepala Desa Dawuan Tengah, Jejen Jenal Arifin yang menyampaikan bahwa adanya tumpukan sampah di area jembatan yang di khawatirkan dapat menyebabkan banjir di wilayah sekitar.

Sampah yang mengendap berasal dari berbagai aliran sungai yang bermuara di kawasan perbatasan Kecamatan Cikampek, seperti Sungai Kamojing, Cikampek Pusaka, Cikampek Selatan, Cikampek Timur, Dawuan Tengah, dan Dawuan Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Camat Cikampek, Usep Supriatna, AP.M.Si., mengatakan bahwa aksi pembersihan tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya hal hal yang tidak di inginkan. Selain itu, kegiatan tersebut juga akan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kami akan membersihkan dan mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang mulai hari ini, Rabu, 26 Februari 2025, hingga tuntas. Untuk itu, kami mengerahkan satu unit eskavator atau beko dan lima unit truk pengangkut sampah.” Terangnya.

Pemerintah Kecamatan Cikampek juga berharap kegiatan tersebut dapat memperlancar aliran air dan mengurangi risiko banjir, terutama di musim hujan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memperlancar aliran air dengan baik. Selain itu kegiatan ini juga semoga bisa mengurangi risiko terjadinya banjir, apalagi sekarang musim hujan.” Ungkap Usep Supriatna Camat Cikampek.

“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih sadar dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak, jangan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, yang dapat berakibat fatal bagi warga sekitar.” Tandasnya.

“Mari kita jaga lingkungan kita selalu bersih, agar kesehatan kita dapat terjaga dengan baik.” Pungkasnya.

•Edi

KARAWANG |infokeadilan.com – Gebrakan di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni kebijakan efisiensi anggaran menjadi sorotan tajam di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional di Indonesia.

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah efisiensi dalam bidang anggaran negara yang tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Namun, kebijakan pemerintahan pusat ini sepertinya kontradiktif dengan kebijakan yang dilakukan oleh salah satu OPD di kabupaten Karawang, yakni Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Karawang.

Informasi yang diterima Aktivis Karawang, Tatang Obet, pada pekan ini bahwa BPKSDM Kabupaten Karawang telah menggelar Diklat Jabatan di sebuah hotel. Padahal OPD yang mengurusi SDM kepegawaian di lingkungan Pemda Kabupaten Karawang ini, telah memiliki fasilitas gedung yang terbilang megah dan layak.

“Anehnya, kebijakan BPKSDM ini, menggelar Diklat di hotel, dengan dalih lebih mumpuni dalam fasilitas. Masa sih, fasilitas gedung Diklat yang dimiliki Pemkab Karawang dengan APBD senilai 5 Trilyunan rupiah tidak layak pakai.” Cetusnya dengan nada heran.

Aktivis Karawang, Tatang Obet, yang dikenal konsen mengkritisi kebijakan penyelenggara negara meminta kepada Bupati Karawang H Aep Syaepuloh untuk segera mengevaluasi kebijakan Kepala OPD tersebut, yang terindikasi tidak efesien dan cenderung melakukan pemborosan dan dalam hal tata kelola keuangan negara.

“Kami minta Bupati Karawang, segera memberikan sangsi tegas kepada para oknum pejabat yang membangkang dan tidak taat aturan,” Pungkasnya.

•A. Sofyan