KARAWANG |infokeadilan.com – Menanggapi keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berlokasi di wilayah Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang yang diduga tak berijin timbulkan kekhawatiran masyarakat setempat.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Desa Pangulah Selatan bersama Pemerintah Kecamatan Kotabaru dan pihak terkait sidak ke lokasi untuk melakukan penutupan dan penyegelan, Senin (17/2/2025)

Kepala Desa Pangulah Selatan Deni, saat di komfirmasi awak media terkait keberadaan TPS yang diduga belum meliki ijin tersebut mengatakan, bahwa TPS tersebut sudah lama, bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Desa keberadaan TPS itu sudah ada.

“Untuk waktu nya sudah lama pa, karena sebelum saya menjabat pun sampah itu udah ada, kalo tau ya pasti tau pa.” Ucapnya

“Kami dari Pemdes sebelum sebelum nya hanya menegur pa, karena kami juga terkendala kepemilikan tanah, jadi kami tidak bisa berbuat banyak.” Sambungnya.

“Untuk saat ini tempat tersebut sudah di segel pa dan mudah mudahan pemilik tanah tidak menerima lagi pembuangan di tanahnya.” Pungkasnya.

Sementara itu, Diding selaku MP Pol PP di Kecamatan Kotabaru ketika di minta tanggapannya perihal penutupan TPS tersebut pihaknya mengungkapkan, menurutnya terkait penutupan dan penyegelan TPS tersebut bukan kewenangan pihaknya.

“Iya, yang berwenang untuk penyegelan itu ada di Kabupaten, tidak bisa kang karena kalau di Kabupaten punya PPN nya, kalau di Kecamatan tidak ada, itu kewenangannya Kabid PPUD.” Ungkapnya kepada awak media.

“Mudah mudahan kedepannya tidak ada lagi tempat sampah liar di desa Pangulah Selatan setelah dilakukan penutupan oleh Tim Pol PP Kabupaten Karawang.” Tutupnya.

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari penyakit bagi masyarakat di harapkan Pemerintah Kabupaten Karawang dan pihak terkait bisa segera menindaklanjut.

•Edi/Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Menindak lanjuti keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berlokasi di wilayah Desa Pangulah Selatan Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang yang diduga tak berijin tersebut akan segera di tutup.

Wakil Bupati Karawang H. Maslani bersama Camat Kotabaru dan jajaran Satpol PP telah melakukan sidak ke lokasi TPS tersebut. Bahkan pihaknya pun akan mengambil langkah tegas dengan menutup lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang diduga tak berijin itu.

Pasalnya, pemilik lahan tak kunjung datang untuk menghadiri pemanggilan sehingga lokasi TPS tersebut akan di tutup paksa.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang Iwan Ridwan saat di komfirmasi awak media membenarkan bahwa keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berlokasi di wilayah Desa Pangulah Selatan tersebut akan segera di tutup.

“Hari ini Satpol PP akan ke lokasi tersebut untuk menutup Kang. Untuk sementara kita menutup dulu. Sebelumnya itu sudah dirapatkan di Kantor Kecamatan Kotabaru Kang.” Jelasnya kepada jurnalis infokeadilan.com pada Senin (17/2/2025)

Lebih lanjut pihaknya juga menegaskan, akan mengambil tindakan tegas untuk menutup lokasi TPS tersebut selamanya.

“Iya itu ditutup untuk selamanya, tidak boleh digunakan lagi untuk pembuangan sampah.” Tegasnya.

“Dan mengenai hal ini Camat dan Kepala Desa dilokasi ikut melakukan pengawasan.” Pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari penyakit diharapkan Pemkab Karawang dalam hal ini pihak dan dinas terkait di minta segera mengambil langkah tegas.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun 2025 semakin diperketat. Advokasi Masyarakat Konsumen Indonesia (AMKI) bersama LSM Pemuda Nusantara menyatakan kesiapannya untuk mengawal penggunaan anggaran demi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai laporan dan kekhawatiran masyarakat terkait potensi penyalahgunaan anggaran, serta pentingnya memastikan bahwa dana publik benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga Karawang.

Latar Belakang dan Kronologi Pengawasan

Dalam beberapa tahun terakhir, isu terkait pengelolaan APBD di berbagai daerah, termasuk Karawang, menjadi sorotan publik. Tidak sedikit laporan mengenai alokasi anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran, kurang transparan, hingga dugaan penyimpangan. Atas dasar itu, AMKI dan LSM Pemuda Nusantara merasa perlu untuk lebih aktif dalam melakukan pemantauan dan advokasi.

Wakil Ketua AMKI, Januardy Manurung, dalam pernyataannya menegaskan bahwa fokus utama pengawasan akan tertuju pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurutnya, sektor-sektor ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa APBD benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Karawang, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Oleh karena itu, kami akan menyoroti kebijakan anggaran, memastikan tidak ada penyimpangan, serta memberikan rekomendasi jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya,” Ujar Januardy.

Tidak hanya itu, AMKI juga akan mengkaji detail anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah, termasuk memastikan adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat luas. Januardy menambahkan bahwa partisipasi publik sangat diperlukan dalam upaya mengawasi jalannya APBD, karena transparansi tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak saja.

Senada dengan itu, Ketua Pemuda Nusantara, Abd. H. Vandi Tuankotta, menekankan bahwa pengawasan harus melibatkan elemen masyarakat di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten hingga desa. Menurutnya, keterlibatan masyarakat desa sangat penting mengingat mereka adalah pihak yang langsung merasakan dampak dari kebijakan anggaran daerah.

“Kami tidak ingin pengawasan ini hanya sebatas wacana. Oleh karena itu, kami akan melibatkan jajaran anggota kami hingga tingkat desa di Karawang. Mereka akan menjadi mata dan telinga di lapangan, mengamati apakah anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat dan digunakan sebagaimana mestinya,” Terangnya.

Harapan dan Langkah Ke Depan

Kerja sama antara AMKI dan LSM Pemuda Nusantara diharapkan bisa menjadi contoh bagi organisasi masyarakat lainnya agar ikut serta dalam pengawasan keuangan daerah. Dengan meningkatnya keterlibatan publik, pemerintah daerah diharapkan lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran serta lebih terbuka dalam memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Masyarakat Karawang sendiri menyambut baik langkah yang diambil oleh AMKI dan Pemuda Nusantara. Seorang warga, Adi (35), yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Johar, mengungkapkan bahwa selama ini banyak masyarakat yang merasa tidak tahu-menahu soal penggunaan APBD.

“Kami sebagai masyarakat kecil sering kali tidak tahu anggaran itu digunakan untuk apa. Kalau ada yang mengawasi dan melibatkan masyarakat, itu bagus. Setidaknya kami bisa tahu apakah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan kami,” Ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, AMKI dan Pemuda Nusantara berencana mengadakan serangkaian diskusi publik, audiensi dengan pemerintah daerah, serta membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyimpangan anggaran.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan APBD Karawang tahun 2025 bisa dikelola secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Karawang.

Liputan: Ira/Ismail/Edi

KARAWANG |infokeadilan.com – Pengurus Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya PAC Tirtajaya menggelar rapat internal yang menegaskan pentingnya soliditas, keterbukaan, serta program sosial dan ekonomi organisasi. Dalam pertemuan ini, Ketua GRIB Jaya PAC Tirtajaya, Rasan Bargo, memberikan arahan tegas kepada para pengurus, Minggu (16/2/2025)

“Ciptakan kesolidan, kekompakan, dan kebersamaan. Jangan ada dusta di antara kita. Keterbukaan adalah kunci untuk memajukan GRIB Jaya PAC Tirtajaya,” tegas Rasan Bargo. Ia juga menekankan bahwa dirinya telah memberikan kepercayaan penuh kepada seluruh pengurus yang merupakan senior di organisasi tersebut.

Untuk mempererat semangat juang, rapat juga membahas yel-yel kebanggaan organisasi:

“GRIBbJaya , Jaya, GRIB Jaya Tirtajaya ! Luar biasa !”

Selain memperkuat kebersamaan, GRIB Jaya PAC Tirtajaya juga menargetkan penggalian sumber potensi agar organisasi memiliki pemasukan yang dapat digunakan sebagai dana kas.

Wakil Ketua GRIB Jaya PAC Tirtajaya menekankan pentingnya kepedulian sosial dengan menyusun program kegiatan keagamaan dan santunan untuk anak yatim serta yatim piatu.

“Setiap kegiatan GRIB Jaya harus dipublikasikan di media sosial agar masyarakat tahu bahwa kita aktif dan bermanfaat bagi lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal GRIB Jaya PAC Tirtajaya Umar menegaskan peran organisasi dalam pengawasan terhadap lembaga pemerintahan dan lainnya.

“GRIB Jaya harus berfungsi sebagai kontrol sosial. Kita juga akan merealisasikan beberapa program, seperti tambak limpas dan pertanian,” kata Sekjen. Ia juga mengingatkan agar setiap jalinan komunikasi dengan pihak luar dilakukan secara resmi, termasuk dengan surat-menyurat.

Bendahara GRIB Jaya PAC Tirtajaya menekankan pentingnya ketertiban administrasi dan keuangan dalam organisasi. Setiap pengurus baru diwajibkan memiliki KTA serta mengenakan seragam resmi.

“Administrasi harus tertib. Pengurus yang baru wajib memiliki KTA dan seragam. Keuangan organisasi juga harus terkelola dengan baik dari hasil penggalian sumber potensi,” tegasnya.

Sebagai hasil kesepakatan rapat, setiap pengurus baru diwajibkan berkontribusi dengan membayar biaya:

1. KTA sebesar Rp 50.000

2. Kaos seragam Rp 100.000

Dengan hasil rapat ini, GRIB Jaya PAC Tirtajaya semakin meneguhkan komitmennya untuk menjadi organisasi yang solid, transparan, dan aktif dalam kegiatan sosial serta pengawasan terhadap kebijakan publik.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Belum lama muncul di media sosial tentang armada bis yang diduga milik Pemkab Karawang terkena tilang di wilayah Subang karena di ganti plat nomer yang asalnya plat merah menjadi plat hitam.

Dan kini Karawang kembali menjadi sorotan publik setelah beredar di media sosial dugaan penyalahgunaan plat nomor kendaraan dinas pemerintah. Pemilik mobil Toyota Fortuner VRZ dengan plat asli T 18 SM mengaku kaget saat melihat kendaraan lain dengan plat nomor yang sama terparkir di lingkungan Pemda Karawang.

Informasi ini pertama kali mencuat melalui akun media sosial @INFOKRW_ID, yang mengunggah foto dan narasi terkait dugaan penyulapan plat merah menjadi hitam. Kejadian ini langsung memicu reaksi beragam dari netizen.

Dalam kolom komentar, akun megaredapple21 menuliskan, “Karawang oh Karawang, ges aya-aya wae. Mantap ih Karawang tahun ini menyala sekali, ada gebrakannya teu ereun-ereun beritanya.”

Akun hanawidya_r28 pun menimpali singkat, “Karawang lagi, gais!”

Sementara itu, akun frmnto10_ memberikan komentar kritis, “Coba tolong BPKAD Karawang, aya teu éta data kendaraan dinas? Jangan sampai aset daerah berpindah seolah-olah menjadi kepemilikan pribadi. Aset éta téh menang meli ti duit rakyat!”

Bahkan, ada netizen lain yang mengaku melihat kejadian serupa di tempat berbeda. “Tadi ada mobil bus plat merah diganti plat hitam putih buat jalan-jalan, ketilang di Subang,” tulis seorang pengguna media sosial.

Viral nya kasus ini membuat publik mendesak Pemkab Karawang segera mengambil langkah tegas. Netizen berharap dinas terkait, khususnya BPKAD Karawang, segera turun tangan mengusut kasus ini dan memberikan sanksi kepada oknum yang bertanggung jawab.

“Jika ini dibiarkan, akan muncul banyak pertanyaan tentang kinerja dinas terkait. Jangan sampai ada azas manfaat bagi oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Karawang.

Publik kini menanti transparansi dari Pemkab Karawang terkait dugaan manipulasi plat nomor kendaraan dinas ini. Akankah ada tindakan nyata, atau hanya akan menjadi cerita viral yang berlalu begitu saja ?

Sampai berita ini diterbitkan belum ada jawaban konformasi resmi dari pihak-pihak terkait

•Red