KARAWANG |infokeadilan.com – Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Tirtajaya, Karawang, diduga menjalankan praktik pinjaman uang dengan bunga mencekik. Dugaan ini mendapat sorotan tajam dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (DPC GMPI) Tirtajaya, H. Ursid Nursahid, yang menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang ASN.

“Saya menyayangkan hal ini terjadi. Kalau menolong orang, lakukan dengan sewajarnya. Saya juga paham kondisi masyarakat, tapi jangan sampai justru menjerat warga dengan bunga pinjaman yang fantastis. Ini di luar nalar,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (13/2/2025).

Lebih lanjut, H. Ursid Nursahid menegaskan bahwa sebagai seorang ASN, apalagi yang berprofesi sebagai pegawai Kecamatan, seharusnya memiliki jiwa sosial yang tinggi dan membantu masyarakat tanpa pamrih.

“Ini jelas melanggar etika. ASN itu panutan, apalagi seorang pegawai Kecamatan yang seharusnya berperan membantu masyarakat dalam kondisi sulit, bukan malah menambah beban mereka. Yang ada, warga bisa sakit karena tidak mampu membayar hutang dengan bunga yang sangat tidak masuk akal,” tandasnya.

Menurut informasi yang dihimpun, dugaan praktik rentenir ini tidak hanya menimpa satu atau dua orang, melainkan sudah dikeluhkan oleh beberapa warga. Mereka merasa keberatan dengan besaran bunga yang dikenakan, sehingga justru semakin memberatkan ekonomi mereka.

Diketahui, etika ASN mengatur bahwa setiap pegawai negeri harus bersikap jujur, menghindari konflik kepentingan, serta bertindak dengan kesungguhan dan ketulusan. Dalam konteks ini, praktik pinjam-meminjam dengan bunga tinggi jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut dan berpotensi mencoreng citra ASN sebagai abdi negara.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait, termasuk Puskesmas tempat ASN tersebut bertugas, belum memberikan klarifikasi resmi. Namun, desakan agar dugaan ini segera ditindaklanjuti semakin menguat di kalangan masyarakat.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari partai Demokrat Karawang Dapil II Gelar Reses ke II Desa Medangasem, Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang, turut Hadir Kepala Desa Medangasem, Aparat Desa, dan Warga dari berbagai Dusun yang ada di Desa Medangasem, Kamis (13/2/2025)

Kegiatan Reses anggota DPRD Kabupaten Karawang Masa Sidang Tahun 2024-2025 Dapil II menyangkup wilayah Kecamatan Rengasdengklok, Kecamatan Kutawaluya, kecamatan Jayakerta, Kecamatan Cilebar, kecamatan Rawamerta, DPRD fraksi Demokrat Dapil II H. Saryadi, S. Sos Memaparkan program Kerja dan sekaligus menerima aspirasi dari masyarakat warga Desa Medangasem.

Dalam Sambutannya H. Saryadi mengatakan Reses di Desa Medangasem, Kami siap Menampung aspirasi bapak dan ibu jika di butuhkan, apa saja yang harus Kami bantu untuk Pembangunan Kedepan, baik program Perekonomian, Infrastuktur jalan, sekolah, maupun pembangunan lainnya yang ada di Desa Medangasem.

“Acara Reses di lanjut Tanya jawab dari warga yang menyampaikan Aspirasi, menyampaikan Beberapa pengajuan, baik dari Perekonomian UMKM, Rutilahu, JPU Penerangan jalan yang masih gelap, Inspraktuktur jalan serta saluran irigasi dan saluran got yang selama ini menjadi masalah ketika hujan, air menggenangi jalan dan sampai masuk ke rumah warga” Katanya.

Dengan adanya reses ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan mendapatkan solusi nyata untuk permasalahan yang ada di lingkungan mereka.

“Kegiatan reses ini juga menjadi momentum penting bagi anggota dewan untuk mempererat hubungan dengan konstituen serta memastikan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah” Tutupnya.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Nama Ronald A. Sinaga, atau yang lebih dikenal sebagai Bro Ron, kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya mengungkap dugaan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMPN 1 Kutawaluya, kini ia terseret dalam kontroversi baru akibat ucapannya yang dinilai menghina profesi guru.

Pernyataannya yang menyebut beberapa guru sebagai “maling” memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karawang. Potongan video yang tersebar di media sosial membuat namanya menjadi perbincangan hangat, memicu kemarahan kalangan pendidik.

Ketua PGRI Karawang, H. Uyat, S.Pd, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Bro Ron yang dinilai arogan dan tidak menghargai profesi guru.

“Dia dengan sadar berkata ‘bacot lu’ kepada saya. Baru kali ini, seorang Ketua PGRI dihina seperti ini,” ujar H. Uyat dengan nada tegas kepada awak media, Rabu (12/2/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengelolaan PIP merupakan tanggung jawab kepala sekolah, bukan guru yang bertugas mengajar di kelas. Menyikapi kontroversi ini, PGRI Karawang berencana menggelar pertemuan dengan seluruh elemen organisasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Kami membahas ini secara serius. Guru adalah pilar pendidikan yang seharusnya dihormati, bukan dihina seperti ini,” tambahnya.

Tak hanya PGRI, Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) SMA, SMK, SLB Kabupaten Karawang, H. Zaenuri Alfadly S.H., M.H., yang juga merupakan salah satu Praktisi Hukum dan Advocate Senior turut mengecam pernyataan Bro Ron yang dinilai merendahkan martabat guru.

“Orang tidak boleh memvonis seseorang bersalah, apalagi menyebut ‘maling’ tanpa proses peradilan terlebih dahulu. Profesi guru adalah profesi mulia. Sekalipun ada kesalahan, itu adalah oknum, bukan berarti semua guru bisa digeneralisasi,” Ujar Zaenuri.

Ia menegaskan bahwa hukum di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 1. Oleh karena itu, ia mengimbau institusi pendidikan untuk tidak diam dan mempertimbangkan langkah hukum terhadap pemilik akun tersebut.

“Saya mengecam keras pernyataan ini dan mendorong agar ada tindakan hukum agar tidak ada lagi orang yang seenaknya menuduh tanpa bukti. Jika diperlukan atau di butuhkan, saya siap membantu secara hukum,” Tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, pemilik akun Bro Ron belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan ini. Namun, perdebatan terus memanas di media sosial, dengan banyak pihak yang menuntut klarifikasi dari sang influencer sekaligus aktivis pendidikan tersebut.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Muncul kabar tak sedap media sosial tentang evakuasi pengukuran tanah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang di Jalan Otto Iskandardinata (Otista), RT 03/21, Cinangoh, Kelurahan Karawang Wetan, Kabupaten Karawang, pada Rabu (12/2/2025), mendapat penolakan keras dari warga.

Lahan seluas 12.164 meter persegi itu menjadi objek sengketa antara warga dan seorang pria bernama Eryanto, yang mengklaim sebagai pemilik sah dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun, warga menolak klaim tersebut dengan alasan mereka telah menempati tanah tersebut selama bertahun-tahun.

Ketegangan pun tak terhindarkan saat petugas BPN mulai melakukan pengukuran. Warga yang merasa haknya terancam langsung bersuara lantang, memprotes tindakan itu. Situasi semakin panas hingga aparat kepolisian dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan keadaan.

“Apa dasarnya kami harus pergi ? Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun! Kami tidak terima tanah ini diambil begitu saja.” Teriak seorang warga dengan nada emosi.

Gema sorakan warga yang menuntut hak mereka terdengar menggema, diiringi aksi pembakaran ban serta pemblokiran jalan sebagai bentuk protes. Saling dorong antara warga dan petugas pun terjadi, namun dapat diredam sebelum berujung bentrokan besar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan akhir mengenai status tanah tersebut. Warga tetap bersikukuh mempertahankan hak mereka, sementara BPN dan pihak terkait masih mencari solusi atas sengketa yang terjadi.

•Red

JAKARTA |infokeadilan.com – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, peran guru sebagai pendidik dan pengajar semakin vital dalam membentuk generasi masa depan. Era globalisasi dan digitalisasi membawa tantangan dan peluang baru yang harus dihadapi oleh pendidik.

Dalam konteks ini, guru tidak hanya diharapkan untuk menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga untuk menjadi pembimbing, inovator, dan agen perubahan yang mampu mengadaptasi metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan zaman.

Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) disela-sela Konferensi Kerja Nasional I PGRI 2025, serta pelantikan Satuan Musyawarah Nasional (SMN) APKS PB PGRI di Ballroom Millennium Hotel Jakarta, yang berlangsung dari tanggal 11 – 13 Februari 2025 ini mengusung tema “Guru Bermutu, Indonesia Maju, Guru Hebat Indonesia Kuat,” Selasa (12/2/2025) malam.

Masih menurut Ilyas yang juga Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara ini, seiring dengan akses informasi yang semakin mudah dan cepat, guru dituntut untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, mengintegrasikan pembelajaran digital, serta membimbing siswa dalam memahami dan menyaring informasi secara kritis. Dengan demikian, guru memiliki peran yang lebih kompleks, yaitu sebagai fasilitator yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan berpikir kritis di kalangan siswa.

Disamping itu juga Ilyas mengajak semua Ketua dari Jajaran PB, Provinsi, Kabkota, Cabang dan ranting untuk bersama mengajak dan mendorong agar keberadaan Bank Pembangunan Daerah ikut senantiasa mensupport kegiatan PGRI yang sepanjang perjalanan kita ketahui bahwa semua dana yang berkaitan dengan pendidikan mulai dari penghasilan guru seperti gaji, serifikasi termasuk berbagai kegiatan baik yang bersumber dari APBN dan APBN misalnya dana BOS maupun sumber lainnya yang syah semuanya berada pada Bank Daerah kita masing masing. Dengan demikian diharapkan keberadaan Bank Daerah sebagai tempat penampungan dana – dana pendidikan kita dapat mendukung keberadaan Organisasi PGRI dalam program kegiatan maupun dalam proses belajar mengajar dengan menyisihkan sebagian Dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang dialokasikan oleh bank atau perusahaan
nya, jelas Ilyas.

Sementara sosok wanita yang dianugerahi gelar Ibunda Guru Indonesia yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih akrab disapa Titiek Soeharto  pada saat membuka Konkernas I PGRI Tahun 2025 malam 11/02, menekankan pentingnya semua pihak termasuk guru untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). ada saat memberikan sambutan sekaligus membuka Konkernas I PB PGRI Tahun 2025.

Menurutnya “Program MBG ini amat membantu anak-anak untuk meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Kita semua harus mendukung MBG agar berjalan baik di seluruh Indonesia. Kalau anak-anak fokus dan konsentrasi dalam belajar ini akan membantu guru dalam menjalankan tugasnya,” Imbuhnya.

Diakhir sambutannya Bunda Guru Indonesia mengatakan bahwa Konferensi Kerja Nasional I PGRI 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen para guru dan PGRI untuk terus mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia. Beliau berharap melalui PGRI dapat mendorong semua pihak untuk memberikan perhatian lebih kepada para guru dan pendidikan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui program makan siang bergizi gratis bagi siswa, saat mengakhiri sambutannya.

Sementara Ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M. Pd., dalam sambutannya, mengenang almarhum Presiden Soeharto, yang dikenal sangat memperhatikan dunia pendidikan, khususnya nasib guru di Indonesia. Ia menceritakan bagaimana Soeharto memberikan arahan kepada para guru dengan penuh kehormatan dan rendah hati.

“Presiden Soeharto adalah sosok yang sangat peduli dengan pendidikan. Beliau selalu memperhatikan guru dengan penuh kasih dan perhatian. Kenangan ini saya rasa bukan kebetulan, namun merupakan takdir dari Allah SWT dan alam semesta yang mempertemukan kita semua di sini,” ujar Prof. Dr. Unifah Rosyidi dengan nada penuh haru.

Unifah juga mengulang apa yamg fisampaikan Putri mendiang Presiden Soeharto ini, kita PGRI harus menjadi lokomotif perubahan di tengah arus globalisasi. Tugas ini memang tidak ringan, namun dengan kesungguhan hati, guru bisa menempatkan posisi di garda terdepan dalam melakukan inovasi dan transformasi.

Ayah dan ibunya, Soeharto dan Tien Soeharto, amat memperhatikan nasib para guru dan organisasinya, PGRI. “Saat masih menjadi Presiden, ayah bunda Guru Indonedia inilah yang membangunkan gedung untuk kantor pusat PB PGRI di Jakarta. Demikian juga ibundanya Bu Titiek Soeharto ini selalu memperhatikan nasib para guru, kita” Ujarnya.

Ribuan orang berkumpul mengikuti Konkernas I PGRI Tahun 2025 tampak hadir selain PB PGRI Pusat, juga Ketua PGRI Provinsi se Indonesia, Ketua PGRI utusan Kabkota se Indonesia beserta para pengurus serta tamu undangan mitra PGRI serta media cetak elektronik.

•Rizky Zulianda