RIAU |infokeadilan.com – Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah Dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI) kembali mencurigai adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada realisasi sejumlah mata anggaran di Badan Pendapatan Kota Pekanbaru (Bapenda) tahun anggaran 2023. Kecurigaan itu pun dilandaskan oleh ketua LP-KKI Feri Sibarani, S.H.,M.H, atas adanya beberapa kejanggalan setelah mencermati data yang diperoleh.

Dan hari ini (12/2/2025) Feri Sibarani memberikan keterangan Pers di Kota Pekanbaru kepada awak media menjelaskan, bahwa pihaknya sangat tertarik untuk mendalami data tentang sejumlah mata anggaran yang menurutnya melahirkan sejumlah pertanyaan. Anggaran tersebut terkait jumlah untuk Tenaga Harian Lepas (THL), anggaran untuk tenaga administrasi, anggaran untuk penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan, anggaran pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, serta biaya pengolahan data pajak, biaya penagihan pajak dan biaya pengendalian dan pemeriksaan pajak daerah.

“Belanja biaya Jasa Administrasi Tenaga Harian Lepas (THL) pada tahun 2023 Rp 9,6 Miliar rupiah. Biaya penyuluhan dan peyebarluasan Kebijakan Pajak Daeah tahun 2023 Rp. 6,1 Miliar rupiah. Biaya Penagihan Pajak Rp. 8,6 Miliar Rupiah. Dan masih banyak Biaya-biaya lainnya. Ini sangat perlu di atensi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apakah ya, benar senyatanya demikian, tenaga THL sebanyak itu dan mengerjakan kegiatan administrasi. Lalu kemana fungsi PNS di OPD tersebut,” Tanya Feri Sibarani.

Dalam kesempatan tersebut, Feri juga mengungkapkan bahwa pihaknya menaruh rasa curiga atas sejumlah mata anggaran di Bapenda Kota Pekanbaru, khususnya mata anggaran untuk tenaga administrasi yang berasal dari tenaga THL. Menurutnya, ada dua hal yang sangat urgen untuk segera diselidiki oleh penegak hukum, khususnya KPK, yaitu, terkait jumlah THL dan fungsi THL, yang menurutnya sangat besar dan diprediksi akan mengambil alih semua peran tenaga PNS.

“Jika kita memahami peran dari THL sebenarnya keberadaannya adalah untuk membantu para tenaga pegawai negeri yang mungkin masih dirasa kurang. Itupun terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya diluar pekerjaan pokok pegawai. Bukan menggantikan peran PNS. Nah, kalau kita cermati jumlah anggaran THL di Bapenda Pekanbaru ini, yang hampir mencapai 10 Miliar, itu artinya hampir seluruh manusia yang ada di kantor Bapenda itu adalah THL,” Ujarnya.

Ia juga mengatakan, perlu dipertanyakan kepada Kepala Bapenda Pekanbaru, apa peran dan tugas seluruh PNS di Kantor Bapenda itu, jika tenaga THL dan anggaran THL sedemikian besar.

“Lalu apa kerja para PNS disana yang digaji Negara dengan cukup besar dan hidupnya dijamin samapai pensiun?,” Katanya.

Sementara berdasarkan hasil konfirmasi dari media Group Aktual Indonesia sebagaimana yang di lansir di media persinvestigasi.com kepada Kepala Badan Pendapatan Kota Pekanbaru, Alex Kurniawan, baru-baru ini, diperoleh informasi bahwa belanja biaya jasa administrasi tenaga THL yang berjumlah 492 orang dengan pekerjaan sebagai petugas administrasi, cukup mengagetkan masyarakat, dengan menghabiskan anggaran 9,6 Miliar Rupiah.

Atas hal itu, Feri Sibarani juga memberi kritikanya kepada Kepala Badan Pendapatan Kota Pekanbaru, Alex Kurniawan. Selain jumlah THL yang sangat besar untuk satu OPD, ia menyebut bahwa telah ada larangan Pemerintah pusat bagi daerah untuk merekrut tenaga THL dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengangkatan tenaga honorer dan manajemen PPPK.

Bahkan menanggapi jumlah anggaran yang fantastis untuk tenaga THL tersebut, Feri Sibarani mengatakan bahwa sekalipun honor para THL yang berjumlah 492 orang itu dibayar Rp 10 Juta perbulan untuk per orang, maka hasilnya baru mencapai Rp 4.920.000.000 (Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Menurutnya ada sisa anggaran mencapai Rp 4.680.000.000 (Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

“Sesungguhnya jumlah THL 492 orang di Kantor Bapenda Pekanbaru itu sudah sangat luar biasa jumlahnya. Kita sering ke Bapenda bertugas, sangat tidak mungkin rasanya ada THL sebanyak itu di kantor kita saksikan. Lagi pulak, kan yang dikantor itu bukan cuman THL, melainkan ada PNS. Sementara yang kita lihat ruangan-ruangan di kantor Bapenda tidak pernah penuh seperti jumlah itu, belum lagi ditambah PNS dan pengunjung, bisa membludak itu kantor Bapenda harusnya” Sebut Feri.

Sementara terkait nilai realisasi anggaran untuk biaya jasa administrasi THL sebesar Rp 9,6 miliara rupiah, yang sangat besar dibanding dengan jumlah THL dan masih bersisa sebesar Rp 4,8 miliar, menurut Feri Sibarani, sangat mencurigakan dan perlu segera di sikapi oleh penegak hukum, khsusunya KPK, karena dikatakanya, jika penegak hukum yang di provinsi Riau menurutnya sangat tidak mungkin akan menelusuri hal itu.

“Sekalipun jumlah THL itu sangat banyak, dan tidak mungkin THL digaji sebesar RP 10 juta per orang perbulan. Namun sekalipun THL bergaji 10 juta perbulan, tetap saja anggaran itu masih belum terserap, karena anggaran untuk THL di satu OPD sebesar itu pastilah sangat besar. Nah ini saja sudah menjadi bahan untuk penyelidikan KPK. Karena menurut hemat kami, untuk memberantas korupsi di Riau ini hanya KPK lah yang masih dipercaya masyarakat” Lanjut Feri.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional. Pada pasal 1 Ketentuan Umum ayat (9), (13), (16), Jo Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 4 ayat (1) huruf (a, b, c, d, e) dan UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya pada pasal 1 ayat (1) dan (2). Jo UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahwa pelaksana administrasi sangat jelas adalah tugas ASN yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dalam fungsinya melayani publik dan menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Jika dilihat regulasi diatas, seharusnya tugas administrasi itu melekat pada tenaga PNS, bukan THL. Namun melihat jumlah THL 492 orang di Bapenda Kota Pekanbaru, dan besaran anggarannya, tentu saja memunculkan pertanyaan dihati masyarakat.

“Lantas apa tugas PNS disana? Ini harus segera dibongkar dan di uji petik, agar diketahui masyarakat tentang kebenaran anggaran-anggaran itu. Belum lagi kita bahas anggaran-anggaran lainya, yang juga kami curigai kebenaran realisasinya. Karena itu, kami dari LP-KKI dalam waktu dekat akan terus melakukan investigasi di Bapenda Kota Pekanbaru”Pungkas Feri.

•Fit/Red

Sumber: LP-KKI/Bapenda

MEDAN |infokeadilan.com – Forum Orang Tua Calon Siswa TNI AD Korban Penipuan Oknum Nina Wati Masuk TNI AD di Rindam 1/BB Pematang Siantar melakukan aksi demo menuntut agar pelaku penipuan dan penggelapan ‘Nina Wati’ senilai puluhan Miliar itu agar ditangkap dan di hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pada Selasa. (11/02/2025)

Terpantau sejak pagi sekira pukul 09.00 WIB, puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dari orang tua korban penipuan masuk TNI AD sudah mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sumut.

Adapun masa yang tergabung dalam forum yang melakukan aksi demo itu sendiri itu ialah: sekelompok orang tua yang menjadi korban penipuan masuk TNI AD dan sekelompok mahasiswa yang ikut aksi.

Terlihat pada saat melakukan aksi para pengunjuk rasa sempat mengoyang-goyang pintu gerbang Kantor DPRD Provinsi Sumut meminta Ketua DPRD Provinsi Sumut agar keluar menemui masa untuk mendengarkan aspirasi orang tua korban penipuan masuk anggota TNI AD tersebut.

Dari data yang dihimpun awak media ini adapun tuntutan para pengunjuk rasa dan koordinator aksi Faisal Kurniawan tidak lain ialah:

1. ‘Kami meminta segera tegakan hukum dalam proses hukum baik di Polda maupun Pomdam oknum Nina Wati yang telah melakukan penipuan kepada kami dan anak kami dengan mengunakan oknum TNI AD dan fasilitas TNI AD yang ada di Rindam dan Kodim I/BB disaat anak-anak kami mengikuti tes masuk TNI AD’.

2. ‘Kami mohon kepada instusi TNI AD mengambil kebijakan terhadap anak-anak kami yang telah di didik dan dilatih secar militer selama tiga bulan di Rindam I/BB untuk menjadi anggota TNI AD RI’.

3. ‘Kami meminta agar seluruh uang yang menjadi kerugian kami akibat dari penipuan oknum Nina Wati ini dikembalikan secara tunai kepada kami oleh Nina Wati dengan segera dalam tempo sesingkat-singkatnya’.

4. ‘Kami meminta kepada Ketua DPRD Sumut segera menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dalam permasalahan ini dengan memangil seluruh pihak yang terkait dalam permasalahan ini untuk menyelesaikan permasalahan ini’.

Sebelumnya terlihat juga mahasiswa yang meng-orasikan berkata akan melakukan aksi bakar ban jika tidak ada Anggota DPRD Provinsi Sumut yang keluar menerima dan mendengar aspirasi para pengunjuk rasa dan orangtua korban.

Namun aksi bakar ban tidak terjadi sebab tidak lama berselang Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumut H. Ihwan Ritonga SE MM, keluar dan mendengarkan aspirasi para pegunjuk rasa yang dipimpin oleh Lili Suheri ST selaku Koordinator Lapangan.

Saat mendengarkan aspirasi pengunjuk rasa Ketua DPRD Provinsi Sumut berjanji akan memproses atas penipuan yang mengakibatkan kerugian baik materi dan seluruh yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa.

“Terimakasih kepada seluruh bapak dan ibu yang sudah datang ke kantor DPRD Provinsi Sumut ini. Kami akan pelajari dan memproses atas penipuan yang mengakibatkan kerugian baik materi dan seluruh yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa,” Ucap Ihwan Ritonga.

Lebih lanjut, Ihwan Ritonga juga akan memastikan dilakukannya RDP bersama pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan Casis tersebut.

“Kita akan RDP akan kita laksanakan segera bersama pihak terkait, nanti kita atur waktunya,” Pungkasnya.

Diketahui, Nina Wati tersangka kasus penipuan kembali dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Krimum) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dengan kasus yang sama, yakni kasus penipuan.

Tidak tanggung-tanggung, Nina dilaporkan oleh 7 orang sekaligus dengan nominal kerugian hingga 40 Miliar rupiah. Laporannya telah dilayangkan pada 18 Mei 2024 lalu.

Terahir dalam orasinya para pengunjuk rasa berjanji akan mengawal terus proses ini dan akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak di jalankan sesuai hukum yang berlaku.

“Kami akan mengawal terus kasus ini, dan kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan kami tidak di proses secara hukum,” Ujar Rafi Siregar dari Mahasiswa.

Secara terpisah Kuasa Hukum dari Forum Orang Tua Calon Siswa TNI AD Korban Penipuan dan Penggelapan ‘Nina Wati’ Masuk TNI AD di Rindam 1/BB Pematang Siantar, Dewi Latuperissa SH, meminta kepada kepada Wakil Ketua DPRD Sumut agar segera melakukan RDP.

Lebih lanjut Dewi Latuperissa SH, juga mengatakan sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI RI, Kepala Staf Angkatan Darat RI, Komisi 1 DPR RI.

Dalam orasinya Dewi Latuperissa SH, berharap kepada Presiden Prabowo agar memperhatikan nasib anak-anak generasi penerus bangsa yang berjuang ingin menjadi prajurit TNI menjadi pengabdi negara namun dikorbankan oleh Nina Wati.

“Tolong kepada bapak Presiden Prabowo agar memperhatikan nasib-nasib anak-anak bangsa yang ingin menjadi anggota TNI mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditipu oleh terduga pelaku NW,” Ucap Dewi Latuperissa SH.

“Mirisnya saat dipertanyakan orangtua korban kepada pelaku Nina Wati mengatakan uang mereka sudah raib entah kemana,” Ucapnya lagi.

“Kami berharap kedepannya kejadian ini tidak akan terulang lagi sebab ini menyangkut nama baik instasi TNI dan marwah negara kesatuan Republik Indonesia,” Tegasnya kepada awak media.

Kuasa Hukum Dewi Latuperissa SH, berharap kedepannya agar kejadian ini tidak akan terulang lagi, apalagi ini menyangkut nama baik institusi TNI AD.

•RZ