KARAWANG |infokeadilan.com – Ketua Umum Jajaran Wartawan Nusantara (Jawara), Endang Macan Kumbang mengecam pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, yang menuding LSM abal-abal dan Wartawan Bodrex tanpa menyebutkan oknum dalam acara sosialisasi melalui kanal Youtube Kementerian Desa yang disiarkan langsung pada 1 Februari 2025.

Dalam pernyataannya, Menteri Yandri menyebutkan bahwa LSM dan Wartawan sering meminta uang kepada aparat desa dengan ancaman akan melaporkan. Bahkan Ia mengklaim bahwa permintaan uang tersebut angkanya mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per desa.

Menanggapi hal tersebut, Endang Macan Kumbang selaku Ketua Umum Jawara angkat bicara. Menurutnya, sosial kontrol yang dilakukakan LSM dan Wartawan itu sangat diperlukan demi terselenggaranya pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran yang dikucurkan pemerintah ke tiap-tiap desa di seluruh Indonesia.

“Pada dasarnya sosial kontrol itu sangat diperlukan demi terselenggaranya pelaksanaan pembangunan atau penyerapan anggaran di desa yang ada di seluruh Indonesia,” tutur Endang, Minggu (2/2/2025).

Selanjutnya kata Ketua Umum Jawara, LSM dan wartawan itu hadir sebagai sosial kontrol, LSM dan wartawan datang ke desa-desa itu berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, bukan tanpa dasar.

“Jadi, seorang kepala desa jika memberikan laporan atau informasi harus terbuka kepada masyarakat, LSM dan wartawan. Kalau kepala desa terbuka tidak mungkin LSM dan wartawan tiba-tiba minta uang,” kata Endang.

“Ya kalau pun memang kedatangan mereka untuk memantau atau memonitoring pelaksanaan pembangunan di desa, kepala desa jangan syu’udzon kepada LSM dan wartawan,” lanjutnya.

Tapi jika seorang kepala desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku dan tiba-tiba ada oknum LSM atau wartawan yang macam-macam, maka dirinya pun tidak segan-segan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib.

“Nah, kalau ada oknum seperti itu baru kita proses hukum sesuai aturan yang berlaku, silahkan laporkan saja ke polisi sebagai tindak pemerasan. Jadi tidak bisa dikatakan semua yang keliling ke desa itu disebut LSM abal-abal atau wartawan Bodrex, ini sangat kurang etis, apalagi disampaikannya oleh seorang menteri,” ujar Ketua Umum Jawara.

“Kalau pun pak menteri misalkan pro desa demi kelancaran desa tidak apa-apa, suport itu namanya, tapi tidak harus menyakiti sepihak dengan mengatakan LSM abal-abal dan wartawan bodrek, jangan begitu dan jangan diglobalkan. Artinya tidak bisa seorang menteri desa mengatakan bahwa yang keliling ke desa-desa itu LSM abal-abal atau wartawan bodrex, tidak bisa seperti itu,” tandas Endang.

Selanjutnya kata Endang, sebenarnya kepala desa dan polisi pun sudah lebih mengerti, mana oknum, mana LSM dan wartawan yang profesional. Dalam hal ini, lanjutnya, kepala desa pun tidak dirugikan oleh LSM dan wartawan yang profesional. Apa yang dirugikan, kalau mau ngasih ya ngasih saja, namanya kebijakan itu mau ngasih silahkan tidak ngasih juga tidak apa-apa, LSM dan wartawan juga tidak akan merampok dan tidak akan menekan kalau tidak ada temuan dan tidak ada apa-apa, kalau mereka memeras baru kita laporkan saja.

“Seorang kepala desa bertindak seperti itu sekarang ini, jadi jangan mengatakan LSM dan wartawan sebagai penghalang, kalau dikatakan sebagai penghalang itu salah besar, kalau mereka tidak datang ke desa-desa tidak ada yang namanya sistem monitoring. Makanya sosial kontrol itu perlu supaya sama-sama menjaga agar tidak ada penyalahgunaan anggaran yang disalurkan ke desa,” pungkasnya.

Dengan adanya hal ini, Ketua Umum Jawara, Endang Macan Kumbang berharap menteri desa memberikan klarifikasi dan permohonan maaf terhadap apa yang disampaikannya di acara rapat tersebut.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Kehadiran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok Kabupaten Karawang cukup memberikan dampak sosial, baik dari sisi yang positif maupun dari sisi negatif.

Dampak negatif bagi lingkungan, mungkin salah satu nya adalah pentingnya pengelolaan rumah sakit plat merah bisa menjadi representasi rumah sakit umum daerah Karawang yang di nilai akses sangat jauh.

Dampak positif bagi masyarakat di wilayah utara Kabupaten Karawang, kehadiran RSUD Rengasdengklok menjadi jauh lebih dekat.

Sikapi persoalan tersebut, masyarakat Rengasdengklok mendukung penuh hadirnya keberadaan rumah sakit umum daerah Rengasdengklok tersebut.

Bahkan, Minggu (2/2/2025) siang tadi, kompak masyarakat Desa Amansari wilayah yang berdekatan dengan RSUD serta masyarakat Rengasdengklok secara umum gelar silahturahmi dan mendukung hadirnya rumah sakit plat merah tersebut.

“Benar, kesimpulan temu warga desa amansari dan masyarakat Rengasdengklok sangat mendukung kehadiran rumah sakit umum tersebut, ” Ujar Agus Ginanjar, S. H. Perwakilan masyarakat Rengasdengklok.

Gingin, sapaan akrab Agus Ginanjar, masyarakat mendukung penuh operasional rumah sakit umum daerah di Rengasdengklok.

“Alhamdulillah pertemuan warga tadi sebagai bentuk dukungan dan siap menjadi garda terdepan demi berjalannya kegiatan rumah sakit Rengasdengklok, ” Ungkap Gingin sapaan akrabnya.

Hal senada di ungkapkan oleh Sekjen Karang Taruna Kecamatan Rengasdengklok, Irwan Furwana atau yang akrab disapa “Wa Jop,” dirinya juga mendukung penuh dengan hadirnya RSUD Rengasdengklok.

“Dengan hadirnya RSUD Rengasdengklok ini dukungan ini bukan datang dari tokoh masyatakat yang ada di Desa Amansari saja. Kami dari jajaran Karang Taruna Kecamatan Rengasdengklok juga jelas mendukung, karena dengan hadirnya pusat kesehatan ini sudah tentu yang akan merasakan manfaatnya bukan hanya masyarakat Rengasdengklok saja, iya kan.” Jelasnya.

“Maka dari itu, kami sebagai masyarakat Rengasdengklok jelas mendukung hadirnya RSUD Rengasdengklok ini.” Pungkasnya.

Sementara, kegiatan temu masyarakat yang melibatkan beberapa unsur-unsur perwakilan masyarakat dari lembaga, ormas, tokoh masyarakat berjalan kondusif dan penuh keakraban.

•Red

JAKARTA |infokeadilan.com – Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Ibdonesia, NR Icang Rahardian, SH.,MH., mengecam keras pernyataan Menteri Desa dan PDT (Mendes PDT) Yandri Susanto dan meminta agar mundur dari jabatan yang diembanya, Sabtu (01/02/2025).

“Pada video pendek yang beredar, pernyataan (statemen) Yandri Susanto sangat melukai insan pers di Indonesia, dimana insan “PERS” itu adalah kontrol sosial,” ucap Icang Rahardian yang akrab disapa Baba Icang.

“Apakah anda (menteri desa) alergi dengan LSM dan wartawan?” Dan kenapa anda harus memberikan nilai atau angka 1 juta rupiah, dan 300 desa 300 juta dalam statment videonya,” Tanya Ketua Umum salah satu organisasi profesi wartawan se-Indonesia itu.

Baba Icang sangat tersinggung dalam mengucapkan kata-kata tersebut, Mendes tidak memakai kata oknum yang menyiratkan menjeneralisasi insan pers,” Tambahnya menjelaskan.

Menurutnya, yang juga seorang advokat dan pemerhati hukum menyesalkan ucapan Mendes yang disinyalir mendengarkan sebelah pihak dan tidak paham aliran dana desa banyak disalahgunakan oleh oknum perangkat desa.

“Dalam statment anda melukai insan pers yang melaksanakan fungsi kontrol sosial se-Indonesia, anda wajib dicopot dari jabatan anda yang tidak bisa menjaga kata-kata dan marwah elemen kontrol sosial. Dan kepada pak presiden Prabowo Subianto, kami meminta agar segera mencopot Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT),” tegas NR Icang Rahardian.

•Rls/Uswah

KARAWANG |infokeadilan.com – SMK Negeri I Cikampek merespon cepat intruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Bara dan intruksi Gubernur terpilih yang meminta agar seluruh sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK Negeri maupun swasta segera menyerahkan Ijazah kepada siswa yang telah lulus yang di mulai pengambilan dari tanggal 30 Januari 2025.

Menurut Kepala SMKN I Cikampek melalui Humasnya Saryono mengatakan kepada media infokeadilan.com bahwa sekolah telah membuka layanan pengambilan ijazah tanpa ada paksaan bayaran atau pungutan alias gratis.

“Kepada para alumni yang belum mengambil ijazah bisa datang ke sekolah, yaitu orang yang bersangkutan sesuai dengan nama ijazahnya menunjukan KTP asli, KK harus asli bukan fotocopi. Apa bila yang bersangkutan berhalangan hadir atau mewakilkan kepada orang tua atau kepada anggota keluarga disertai membawa materai.” Ucapnya, Minggu (2/2/2025)

“Dan bagi alumni yang tidak bisa mengambil pada waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan boleh mengonfirmasi kembali kesekolah perihal ijazahnya tersebut. Hari Sabtu dan Minggu kami tetap buka pelayanan untuk pengambilan ijazah.” Tandasnya.

“Alhamdulilah, setelah diumumkan, sudah ada alumni yang datang mengambil ijazah. Namun ada juga yang belum bisa mengambil karena masih banyak kesibukannya, yang jelas pengambilan ijasazah ini tidak dipaksa pungutan biaya.” Pungkasnya.

•Edi

KARAWANG |infokeadilan.com – Dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Jayamakmur, Kecamatan Jayakerta, terkait keterlambatan realisasi Dana Desa Tahap II dan Anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) Tahun 2024 untuk pembangunan, memicu reaksi keras dari Forum Pemuda Jayakerta Bersatu (FPJB) di Kabupaten Karawang.

Sekretaris FPJB, Dede Jalaludin, SH, atau yang biasa akrab disapa Kang DJ, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana menggelar aksi damai pada Rabu, 5 Februari 2025, di depan Kantor Kecamatan Jayakerta. Aksi ini bertujuan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan Banprov oleh Kepala Desa Jayamakmur.

“Kami akan menggelar aksi damai di depan Kantor Kecamatan Jayakerta karena kami ingin memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran yang terjadi,” Ucap Kang DJ.

Menurut Kang DJ, alasan memilih Kantor Kecamatan Jayakerta sebagai lokasi aksi adalah karena peran kecamatan yang penting dalam pengawasan dan pembinaan desa. FPJB berencana untuk mempertanyakan sejauh mana kecamatan telah menjalankan fungsi tersebut.

“Kami akan mempertanyakan kinerja pihak kecamatan, sudah sejauh mana mereka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan. Jangan-jangan ada keterlibatan pihak kecamatan dalam keterlambatan ini, atau bisa jadi karena kurangnya ketegasan dari kecamatan yang seharusnya bertanggung jawab sebagai pengawas dan pembina kepala desa,” Jelas Kang DJ.

Lebih lanjut, FPJB menegaskan bahwa anggaran yang digelontorkan pemerintah seharusnya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi Kepala Desa Jayamakmur.

“Apalagi kalau anggarannya itu untuk pembangunan, seperti saluran air dan gedung olahraga. Jangan sampai akibat keterlambatan realisasi anggaran menghambat pencairan Dana Desa dan Banprov di tahun berikutnya. Jika pencairan anggaran terhambat, maka seluruh masyarakat Desa Jayamakmur akan dirugikan,” Tegasnya.

Lebih lanjut, FPJB juga akan meminta Kepala Desa Jayamakmur untuk memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan realisasi anggaran tersebut.

•Red

BEKASI |infokeadilan.com – Massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Transparansi Intelektual Pemerhati Indonesia (Sniper Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi pada Jumat (31/01/2025).

Aksi tetsebut merupakan buntut polemik perihal proyek reklamasi pagar laut di Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, yang dikerjakan oleh PT. Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).

LSM Sniper Indonesia menilai proyek tersebut bermasalah dalam proses administrasi dan perizinan.

Koordinator aksi Dayat Boson dalam orasinya, mendesak ATR/BPN Kabupaten Bekasi untuk membatalkan sertifikat Hak Guna Bangun (HGB) yang telah diterbitkan untuk proyek tersebut.

Selain itu, mereka juga menuntut pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat yang dimiliki oleh pihak pengembang.

Dalam aksi yang di gelar di depan kantor ATR/BPN Bekasi tersebut sempa ricuh. Massa sempat berupaya menerobos masuk ke dalam kantor ATR/BPN setelah terlibat adu dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Namun, situasi berhasil dikendalikan setelah pihak kepolisian menenangkan massa.

Bang Boson selaku orator dalam aksi tersebut mendesak pihak pihak terkait bisa berikan keputusan atas tuntutan yang di ajukan.

“Kami menuntut pihak ATR/BPN Kabupaten Bekasi untuk segera mencabut SHGB PT TRPN dan PT MAN yang diduga tidak prosedural dan cacat hukum.” Ucapnya.

“Kemudian kami juga mendesak agar pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk melakukan investigasi atas terbitnya SHGB PT TRPN dan PT MAN. Selain itu kami juga meminta Pemkab Bekasi melakukan koordinasi dengan Pemprov Jabar atas kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh pemagaran laut di Tarumjaya.” Tegasnya

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari ATR/BPN Kabupaten Bekasi terkait tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran.

•Wan

KARAWANG |infokeadilan.com – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Singaperbangsa Karawang yang melaksanakan program kerjanya di wilayah Desa Kutalanggeng Kecamatan Tehalwaru melakukan kunjungan ke kantor Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Karawang untuk menjalin kerja sama sebagai media partner.

Langkah ini bertujuan agar seluruh kegiatan KKN yang di laksanakan bisa dipublikasikan secara lebih luas, sekaligus membuka peluang belajar tentang dunia jurnalistik langsung dari para profesional dibidangnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di kantor IWOI DPD Karawang mahasiswa KKN UNSIKA berbincang dengan Syuhada Wisastra A.md., CHRM selaku ketua IWO Indonesia DPD Karawang mengenai berbagai bentuk kerja sama, seperti penyebar luasan berita dalam program kerja yang mereka jalankan selama KKN berlangsung.

Dalam pertemuan antara mahasiswa KKN UNSIKA dengan Ketua IWOI pada hari Senin tanggal 27/01/2025 untuk memperat kerjasama dalam rangka “Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui  Kuliah Kerja Nyata serta Pemanfaatan Media Online Untuk Memperkenalkan Budaya”.

Wakil Ketua Jemi Juanda sekaligus koordinator humas tim KKN Kutalanggeng menyampaikan harapannya agar kerja sama tersebut bisa membantu mereka dalam mendokumentasikan berbagai program kerja yang sedang dijalankan.

“Kami sangat terbantu dengan adanya media partner seperti Ikatan Wartawan Online Indonesia yang sudah mau membantu mempublikasikan program kerja kami. Selain itu, ini juga jadi kesempatan bagi kami untuk belajar lebih dalam tentang jurnalistik,” Ujarnya.

Sementara itu, ketua IWO Indonesia DPD Karawang Syuhada Wisastra A.md., CHRM.,mengucapkan terima kasih dan menyambut baik inisiatif para mahasiswa tersebut.

“Terima kasih saya ucapkan kepada para mahasiswa KKN UNSIKA yang telah memberikan kepercayaan untuk bekerjasama dan bersinergi dengan kami IWO Indonesia DPD Karawang.” Ucapnya, Jum’at (31/01/2025)

“Budaya Lokal haruslah dikembangkan serta diperkenalkan di dunia luar. Tidak hanya yang sudah terkenal di daerah tersebut saja, melainkan memperkenalkan daerah yang belum terjamah dan belum dikenal oleh masyarakat. Hal tersebut diperlukan media online berupa berita untuk memperkenalkan pelestarian budaya tersebut.” Terangnya.

“Dengan adanya kerja sama ini, mahasiswa KKN Kutalanggeng optimis kegiatan mereka bisa lebih terdokumentasi dan memberi dampak lebih luas. Selain itu, mereka juga mendapatkan pengalaman baru di bidang jurnalistik yang bisa menjadi bekal berharga di masa depan.” Tandasnya.

“Saya sangat mengapresiasi semangat anak muda yang ingin berkontribusi dan memahami pentingnya peran media dalam pembangunan desa.” Pungkasnya.

•Red