BEKASI |infokeadilan.com – Beredar kabar tentang pembentukan pengurus National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi yang membawa nama Gunawan Sniper salah satu tokoh di Kabupaten Bekasi yang ditunjuk dan masuk kedalam kepengurusan yang diduga secara sepihak berujung dengan surat somasi.

Gunawan Sniper melalui kuasa hukumnya Joni Sudarso S.H.,M.H., pada hari Kamis tanggal 30/01/2025 resmi melayangkan surat somasi ke pengurus National Paralympic Committe Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi.

Joni Sudarso S.H., M.H., selaku kuasa hukum kepada media mengatakan, menurutnya NPCI adalah organisasi yang tergabung di kementerian Pemuda dan olahraga seyogyanya dalam menjalankan organisasi harus mengedepankan sikap kepatutan ketika akan menunjuk seseorang yang akan di rekrut menjadi pengurus.

“NPCI adalah organisasi yang tergabung di kementerian Pemuda dan olahraga seyogyanya dalam menjalankan organisasi harus mengedepankan sikap kepatutan terlebih menunjuk pengurus yang bisa menjalankan roda organisasi kedepannya secara bersama-sama, dan bahkan tidak hanya cuma asal-asalan sehingga terjadi hal yang tidak menyenangkan bagi seseorang yang tidak berkenan menjadi pengurus.” Ucapnya, Jum’at (31/01/2025)

“Saya sebagai penerima kuasa hukum dari Klien saya Mbah Goen atau lengkapnya Gunawan Sniper yang tercatat sebagai Ketua Dewan Pertimbagan di dalam Surat Keputusan Nomor.006/SK/NPCI-jbr/2025 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Susunan Kepengurusan NPCI Kabupaten Bekasi Masa Bakti 2021-2026 tertanggal 24 Januari 2025 ditanda tangani oleh Ketua National Paralympic Commitee Of Indonesia Provinsi Jawa Barat Hary Susanto dan berstempel, naskah asli diberikan oleh saudara Kardi Leo, S.Ag.,M.Pd. Selaku Ketua Pengurus NPCI Kabupaten Bekasi Masa Bakti 2021-2026. Merasa tidak pernah diberikan informasi dan atau diminta bergabung dalam Organisasi National Paralympic Commitee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi.” Ungkap Joni menjelaskan.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan, bahwa adanya data pribadi dan pencatatan/dan atau Pencatutan di dalam sebuah Organisasi yang dalam hal ini adalah Organsasi bernaung di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau sebagai organisasi yang mendapatkan perhatian dan dana dari Negara, maka saya merasa perbuatan ini telah melanggar terhadap Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDA) Pasal 65 “ Bahwa Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Tindakan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar.” Jelasnya.

“Kemudian bahwa adanya data pribadi dan pencatatan di dalam sebuah Organisasi yang dalam hal ini adalah Organsasi bernaung di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau sebagai organisasi yang mendapatkan perhatian dan dana dari Negara, maka saya merasa perbuatan pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 : “ Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Tandasnya.

“Mengapa kami harus mendampingi terhadap permasalahan pencatutan nama klien kami karena menurut info dan berita telah terjadinya Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang terjadi di NPCI jawa Barat terhadap Dana Hibah NPCI Provinsi Jawa Barat dari hal ini yang menjadi faktor salah satunya menjadi keberatan dan kerugian yang beralasan.” Paparnya.

“Terkait dengan itu, maka dengan ini kami memberikan Somasi/peringatan keras kepada Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa- Barat dan Provinsi Jawa Barat untuk segera menghapus nama Klien Kami dan memuat berita klarifikasi di 10 Media Televisi Nasional dan 50 Media Online mainstream Nasional dalam waktu 3 hari berturut-turut.” Tegasnya.

“Bahwa apabila jika dalam waktu 1 x 24 Jam setelah surat Somasi/Peringatan yang kami kirim  tidak melakukan konfirmasi dan Klarifikasi maka kami akan melakukan upaya Hukum yang dipandang perlu dalam memperjuangkan Hak-hak Klien kami yang dirugikan dalam tindakan mencatatkan nama di Organsasi yang Saudara KARDI LEO, S.Ag.,M.Pd lakukan bersama-sama Dengan Saudara Hary Susanto.” Pungkasnya.

•Wan

KARAWANG |infokeadilan.com – Pengurus Pusat Asosiasi Pimpinan Redaksi Indonesia (PP APRI) resmi dideklarasikan. Bertempat di Hotel Swissbellin, para Pimpinan Redaksi media masa Kabupaten Karawang – Jawa Barat sendiri menginisiasi terbentuknya organisasi profesi ini.

Dengan tagline ‘Pers Berdaya, Pers Berbudaya’, APRI didirikan untuk mensinergikan mindset antar para pimpinan redaksi media masa, serta menjaga kualitas pers indonesia.

“Taglinenya Pers Berdaya Pers Berbudaya. Jadi selain insan pers harus berintegritas dari segala hal, insan pers juga harus berbudaya. Karena APRI mengamini jika etika selalu di atas ilmu,” tutur Presidium 1 APRI, R. Hartono, Kamis (30/1/2025).

Presidium 2 PP APRI, Syuhada Wisastra menambahkan, APRI akan menjadi cikal bakal kekompakan dan sinergitas semua para pimpinan redaksi media masa di indonesia. APRI juga akan ikut andil di dalam bagian mendukung program-program pemerintahan yang pro rakyat.

“Deklarasi hari ini hanya permulaan awal. Setelah Munas APRI nanti, maka akan dibentuk APRI tingkat provinsi atau kabupaten/kota lainnya. Dan PP APRI sangat terbuka untuk menerima saran dan masukan,” tuturnya.

Sekretaris PP APRI, Ade Kosasih menjelaskan, untuk langkah awal, tidak ada ketua tunggal di kepengurusan APRI. Sehingga di awal, APRI masih menggunakan sistem Presidium. Karena semuanya nanti akan dibahas dan ditentukan oleh AD/ART yang akan dibahas di Munas APRI.

“Munas akan kita gelar dalam tempo waktu secepat-secepatnya. Dan kawan-kawan pimpinan redaksi yang hadir hari ini adalah bagian dari inisiator terbentuknya PP APRI,” terangnya.

“Dan tidak menutup kemungkinan, di Munas nanti juga bakal hadir kawan-kawan pimpinan redaksi di luar Pulau Jawa,” tandasnya.

•Red/Rls

KARAWANG |infokeadilan.com – Tim investigasi dari Pembela Kedaulatan Rakyat (PKR) mendatangi kediaman Karnata untuk melayat atas meninggalnya sang ibunda. Kehadiran mereka merupakan bentuk kepedulian serta solidaritas terhadap sesama, khususnya bagi Karnata yang merupakan seorang jurnalis media online.

Andri, atau yang akrab disapa Kojek, selaku bidang investigasi LBH PKR, turut menyampaikan belasungkawa atas kepergian ibunda Karnata.

“Saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya ibunda Bapak Karnata. Semoga beliau husnul khatimah dan ditempatkan di sisi Allah SWT,” Ucapnya saat berada di kediaman Karnata, Kamis (30/01/2025).

Ia juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini.

“Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan keikhlasan. Kami hadir di sini sebagai bentuk dukungan moril bagi saudara kami, Karnata,” Tambahnya.

Sementara itu, Karnata selaku keluarga duka menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan kepedulian yang ditunjukkan oleh rekan-rekan PKR.

“Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan PKR yang sudah datang melayat. Kehadiran kalian sangat berarti bagi saya dan keluarga. Semoga ini semakin mempererat tali silaturahmi dan menjaga rasa kepedulian antar sesama,” Ungkapnya.

PKR yang dikenal sebagai Lembaga Bantuan Hukum di Karawang, menegaskan bahwa mereka akan terus berkomitmen untuk membantu sesama, baik dalam situasi duka maupun dalam perjuangan menegakkan hak-hak masyarakat.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Perum Jasa Tirta (PJT) menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelancaran saluran irigasi dengan membersihkan sumbatan di Saluran Irigasi Iplik Jamantri TUB 9. Langkah ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap laporan masyarakat yang mengeluhkan tersendatnya aliran air, terutama menjelang musim penghujan.

H. Arif selaku Asesmen PJT, menegaskan bahwa pihaknya langsung turun tangan begitu menerima laporan dari warga.

“Sesuai laporan masyarakat, kami dari pihak PJT langsung merespons cepat dan membersihkan saluran tersebut yang menurut keterangan warga mengalami penyumbatan,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (30/01/2025).

Ia menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya dilakukan di wilayah Iplik Jamantri, tetapi juga di beberapa titik lain yang membutuhkan penanganan serupa.

“Sekarang sudah masuk musim penghujan, jadi kami akan bertindak cepat membersihkan titik-titik yang memang perlu penanganan. Tak hanya di wilayah Iplik, ada beberapa titik lain yang juga menjadi agenda kami,” jelasnya.

Sebelumnya, saluran irigasi di kawasan tersebut mengalami hambatan aliran air yang dikhawatirkan dapat berdampak pada lahan pertanian sekitar. Dengan adanya tindakan cepat dari PJT, masalah tersebut kini telah teratasi.

Warga setempat Asep pun mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan PJT.

“Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada pihak PJT yang merespons keluhan masyarakat dengan cepat. Apalagi sekarang musim hujan, jadi dampaknya sangat terasa jika tidak segera ditangani,” ujar seorang warga yang ditemui di lokasi.

Hal senada di sampaikan juga oleh Ujang warga setempat,

“Respon cepat PJT sungguh luar biasa ,saya selaku warga berterimakasih saluran irigasi iplik jamantri telah di bersihkan,tak hanya saya tentunya para petani pun berterimakasih terkait hal ini,”ungkapnya

Masyarakat berharap PJT terus mempertahankan komitmennya dalam menjaga infrastruktur irigasi agar tetap berfungsi optimal, terutama dalam menghadapi tantangan musim penghujan.

•Red

BEKASI |infokeadilan.com – Tokoh Kabupaten Bekasi Gunawan, merasa keberatan atas pencantuman namanya sebagai pengurus National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan SK tersebut yang bernomor 006/SK/NPCI-Jbr/I/2025, nama Gunawan tertera sebagai Ketua Pertimbangan NPCI Kabupaten Bekasi.

Dikatanya, bahwa ia tak pernah ada komunikasi perihal SK tersebut. Dan dengan adanya hal itu, ia berencana akan melakukan somasi kepada NPCI.

“Saya keberatan masuk kepengurusan struktur NPCI, enak bangat itu. Nanti saya somasi itu, enak bangat itu mencatut nama orang.” Ucap Gunawan dikutip dari voice note.

“Nama Gunawan Sniper, diajak ngobrol aja gak pernah, ketemu aja gak pernah tau-tau muncul.” Timpalnya.

Lebih lanjut, Gunawan mengingatkan kejadian ini jangan dianggap sepele atau dibiarkan. Sebab setiap organisasi itu ada mekanisme dan prosesnya tidak semerta-merta asal catur nama tanpa izin.

“Jangan selalu dibiarkan menggampangkan atau mencatut nama orang dikepengurusan itu tidak mudah, ada prosesnya, ada prosedurnya, gak ada komunikasi sama saya atau ketemuan, main masukin saja, kurang ajar, tidak etika dan adab.” Ungkapnya dengan nada kecewa.

“Pencantuman nama Gunawan Sniper kepengurusan NPCI Kabupaten Bekasi, konyol ini jangan dibiarkan ini sebagai bentuk klarifikasi saya,” pungkasnya.

•Wan