BEKASI |infokeadilan.com – Inisial JN seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi nampaknya kini tak bisa tidur nyenyak, pria 34 tahun itu kini ditetapkan menjadi tersangka melalui surat nomor S.Tap/312/XII/1.24/2024/Retro Bekasi pada tanggal 16 Desember 2024 atas dugaan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 29 jo 45B UU no.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU no. 11 tahun 2008.

Namun, ada hal menarik disini, setelah ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 16 Desember 2024, Jiovanni Nahampun tak kunjung ditahan oleh Satreskrim Polres Kabupaten Bekasi, kenapa? Adakah statusnya sebagai “anggota DPRD” membuat Polres canggung untuk menindak tersangka?

_”equality before the law”_, seharusnya semua sama dimata hukum.

Ade Hamzah (Ade Gentong -red), Ketua IWO-INDONESIA DPD Kabupaten Bekasi pun angkat bicara terkait hal ini, ia mempertanyakan status tersangka namun belum dilakukan penahanan.

“Sampai saat ini yang kami ketahui tersangka belum ditahan” Pungkas Ade Gentong.

“Kami sempat merilis pemberitaan setelah saudara Jiovanno ditetapkan jadi tersangka, namun yang terjadi malah yang bersangkutan membuat somasi ke masing-masing media” Imbuhnya.

Jiovanno memang sempat membuat kisruh dengan membuat surat somasi ke beberapa media melalu kuasa hukumnya atas rilisan pemberitaan yang menyangkut namanya. Salah satu poin dari somasi tersebut adalah menuntut hak koreksi dan hak jawab dari yang bersangkutan, padahal kita ketahui, hak koreksi dan hak jawab sesuai Kode Etik Jurnastik (KEJ) pasal 11 diberikan kepada subjek atau objek yang informasinya masih ambigu atau diperlukan konfirmasi, sedangkan Jiovanno SUDAH DITETAPKAN STATUSNYA MENJADI TERSANGKA melalui surat keputusan Polres Kabupaten Bekasi.

Ironis memang, seorang anggota DPRD yang “katanya” wakil rakyat justru menunjukkan sikap tidak terpuji dengan melakukan pengancaman kepada masyarakat melalui media elektronik (ITE). Adakah ini gambar seorang anggota dewan yang katanya mewakili suara rakyat atau justru statusnya sebagai anggota DPRD merubah sikap sang dewa menjadi arogansi dan mengintimidasi rakyat bahkan media? Miris.

•Tim/Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pada Jumat (24/1/2025) di Pendopo Wanajaya, Karawang.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD IWOI Kabupaten Karawang Syuhada Wisastra A.md., CHRM, yang mengusung tema “Mengawal Transparansi Ketahanan Pangan dan Energi Sebagai Pilar Kemandirian Bangsa” tersebut membahas beberapa agenda penting program kerja IWO Indonesia DPD Karawang mengenai penentuan pengurus untuk periode 2025, dan sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Umum IWO Indonesia NR. Icang Rahardian S.H. yang di dampingi Sekjen DPP IWO Indonesia Epih Fauzi, Ketua IWO Indonesia DPD Karawang Syuhada Wisastra A.md., CHRM., perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Karawang, Sekertaris Amrini Handayani, Bendahara Arini Yanti Mala, pengurus DPD IWOI Karawang, para Ketua Korwil di masing masing wilayah dan seluruh anggota yang hadir.

“Program-program tersebut dirancang untuk lebih meningkatkan kualitas jurnalistik anggota, memperluas jangkauan pemberitaan, dan meningkatkan peran IWO Indonesia dalam pembangunan di Kabupaten Karawang.” Ucap Syuhada mengawali sambutannya.

“Kemudian bagi pengurus yang baru di tentukan tadi, diharapkan untuk selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Tetap saling bekerjasama, solid dan mampu menjalankan program kerja dengan efektif.” Tandasnya.

Menurut Syuhada, sebagai bagian penting dari upaya peningkatan kesejahteraan anggota, dalam Rakerda itu juga di isi dengan sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para anggota yang tergabung di IWO Indonesia DPD Karawang tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena dengan menjadi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, para wartawan akan memiliki jaminan keamanan dan terlindungi dari berbagai risiko kerja.” Pungkasnya menegaskan.

Di kesempatan yang sama Ketua Umum IWO Indonesia NR. Icang Rahardian S.H mengungkapkan, bahwa organisasi yang sehat itu adalah organisasi yang selalu mengedepankan azas kesamaan.

“Peran penting dalam berorganisasi itu adalah mampu mengembangkan organisasi dengan eksistensi dan akselerasi dengan lebih baik, tentunya dengan program program kerja organisasi yang efektif dan terarah.” Jelas Ketum IWO Indonesia.

“Saya ucapkan, selamat menjalankan Rakerda untuk IWO Indonesia DPD Karawang, semoga dengan Rakerda ini, kedepan IWO Indonesia DPD Karawang semakin kompak dan menjadi wadah organisasi yang profesional.” Tutupnya.

•Edi/Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Jalin sinergitas dan kerjasama Tim LBH bersama jajaran pengurus LSM GMBI Distrik Karawang kunjungi Kejaksaan Negeri Karawang.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama dan sinergitas dalam pengawasan dan penegakan hukum, khususnya Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di agendakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Kedatangan tim LBH bersama jajaran pengurus LSM GMBI Distrik Karawang tersebut di sambut baik oleh pihak Kejaksaan Negeri Karawang.

Sekertariat LSM GMBI Distrik Karawang Rahmat Supardi, mengucapkan terimakasih kepada lembaga sosial kontrol yang sudah peduli terhadap permasalahan hukum.

“Selaku bagian dari LSM GMBI saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga lembaga sosial kontrol yang sudah peduli terhadap permasalahan hukum, terutama dalam membantu memonitoring penggunaan Anggaran Dana Desa yang diduga sangat rawan terjadi penyelewengan.” Ucapnya, Kamis (23/01/2025)

“Dan kami dari LSM GMBI Distrik Karawang sangat mengapresiasi atas sambutan pihak Kejaksaan Negeri Karawang yang begitu antusias dalam menerima kami.” Ujarnya.

“Terlepas daripada itu, kami yang juga dari lembaga sosial kontrol siap membantu pihak kejaksaan dalam memonitoring penggunaan Anggaran Dana Desa yang sangat rawan terjadinya penyelewengan.” Tandasnya.

Rahmat juga menegaskan sebagai satu satunya LSM yang memiliki plat bela negara berkewajiban melaksanakan amanat yang di embankan.

“Kami LSM GMBI merupakan salah satu lembaga yang memiliki plat bela negara. Tentunya dalam wujud nyata bela negara itu sendiri setidaknya kita bisa membantu kejaksaan dalam program preventif pencegahan Korupsi Aparatur Pemerintahan di tingkat Desa maupun setiap instansi yang ada di Kabupaten Karawang.” Tegasnya.

“Di samping itu kami juga mempunyai kewajiban melaksanakan amanat yang di bebankan kepada kami dalam wujud nyata bela negara. Semoga dengan keberadaan kami sebagai partner, berharap pihak kejaksaan sedikit besarnya dapat membantu program preventif dalam pencegahan korupsi yang akan kami laksanakan.” Harapnya.

Pihaknya juga menegaskan akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kecamatan dan Asosiasi Perangkat Desa agar seluruh Kepala Desa di Kabupaten Karawang  dapat bersinergi dan bekerjasama dengan baik.

“Kami akan upayakan secepatnya untuk menjalin komunikasi dengan pihak pihak pemerintahan, seperti Kecamatan, para perangkat desa serta Asosiasi lainnya untuk memberikan edukasi dan penyuluhan hukum agar kedepan para Kepala Desa bisa menjadi insan yang sadar Hukum.” Pungkas Rahmat.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, serta melindungi masyarakat.

Seperti diketahui tugas dari Satpol PP adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda)dan peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta melindungi masyarakat. Di samping itu pula Satpol PP merupakan unsur Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.

Menanggapi hal tersebut aktivis Karawang A. Tatang Obet meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja bekerja lebih maksimal untuk agar lebih bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pasalnya, menurut Tatang Obet banyak dugaan terkait ijin perusahaan yang tidak sesuai SOP.

“Jika membahas terkait kinerja sebagaimana yang tersebut di atas, saya meminta agar kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dapat bekerja lebih maksimal, sebab Satpol-PP mempunyai Perda, dan Perda itu sendiri harus di tegakkan, karena Perda bisa menghasilkan Pendapatan Daerah,” Ucap Tatang kepada awak media, Kamis (23/01/2025).

“Kami melihat perkembangan Satpol-PP Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun diduga lebih condong kepada menyelesaikan permasalah Pedagang Kali Lima (PKL), mengamankan para gelandangan di jalanan dan wanita kupu kupu malam. Saya berharap kedepan pejabat Satpol-PP Kabupaten Karawang lebih berani lagi dan tegas untuk menindak para pengusaha yang tidak taat aturan terkait perijinan usaha.” Tandasnya.

“Biar dalam segi anggaran pengeluaran dan pemasukan Pendapatan Asli Daerah dapat maksimal dan di  harapkan tidak ada tebang pilih.” Pungkasnya.

•A.sofyan

KARAWANG |infokeadilan.com –  Seperti diketahui saat ini guna menstabilkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Karawang terus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, baik di bidang infrastruktur maupun dibidang lainnya.

Akan tetapi hal itu di sangat di sayangkan oleh salasatu aktivis di Karawang A. Tatang Obet. Ia menduga, Pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini pihak terkait terlalu memberikan kemudahan perihal perijinannya kepada para pengembang yang bergerak di bidang pembangunan perumahan, pom bensin, rumah makan, jasa angkutan, penyedia internet hingga tempat hiburan.

Menurutnya, perihal perijinan tersebut dengan mudah di dapatkan oleh para pengembang. Selain itu, ia juga menduga bahwa para pengembang tersebut telah abaikan aturan bahkan diduga pembayaran pajaknya pun tidak masuk ke Kas Daerah.

“Terkait dengan adanya dugaan dugaan ini, saya meminta Bupati Karawang untuk segera bertindak dan segera membenahi pejabat Kabupaten Karawang yang di duga tidak mampu dan kurang maksimal dalam mengamankan kebijakan Bupati, dalam hal ini pejabat OPD yang menangani perihal perijinan.” Ungkap A. Tatang Obet kepada awak media, Rabu (22/01/2025)

“Bupati harus bisa menempatkan pejabat yang lebih paham di bidang perijinan, baik di bidang teknis maupun administrasi untuk mempersempit okum pejabat yang bermain dengan oknum pengusaha.” Tandasnya.

“Mengenai hal ini Bupati harus mengambil langkah tegas dan terukur bahkan kalau bisa segera membuat Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi mafia perijinan untuk menindak para pengusaha yang membandel.” Tegasnya.

Terlepas daripada itu, A. Tatang Obet menjelaskan, dirinya mengatakan bahwa Kabupaten Karawang memiliki banyak potensi yang baik.

“Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karawang kisaran masih di bawah 10 Trilyun Rupiah, selain itu potensi di Kabupaten Karawang sangat banyak, apakah potensi itu tidak bisa di gali dan di kembangkan.” Jelasnya.

“Dan dalam hal ini jelas Bupati harus segera membuat terobosan yang akurat dan cepat untuk terciptanya masyarakat Kabupaten Karawang sejahtera dan berwibawa, agar tidak di cap miskin extrim.” Pungkasnya.

•A.Sofyan