KARAWANG |Infokeadilan.com – Persoalan dugaan praktik pungutan liar senilai Rp10 juta dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan di RSUD Rengasdengklok yang melibatkan oknum Kepala Puskesmas Kalangsari, kini membuka sorotan publik terhadap persoalan serupa di instansi lain. Perhatian kini tertuju pada dugaan masih berlangsungnya perekrutan dan pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.

Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan Publik, Asep Agustian, SH., MH., atau yang akrab disapa Askun, menegaskan bahwa keberadaan THL di Dinas PUPR saat ini merupakan bentuk pelanggaran nyata yang secara langsung mengangkangi kebijakan resmi yang telah ditetapkan oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh.

Menurut Askun, landasan kebijakan tersebut sangat jelas dan tegas. Sejak Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan pengangkatan dan pelantikan seluruh pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, maka tidak ada lagi ruang atau kewenangan bagi instansi manapun untuk merekrut atau mempekerjakan tenaga harian lepas. Hal ini berlaku mutlak bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Karawang.

Kasus yang menjadi sorotan adalah keberadaan seorang tenaga berinisial ‘A’ yang masih aktif bekerja sebagai THL di Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR. Askun mengaku sebelumnya telah memberikan peringatan keras dan teguran langsung kepada Kepala Bidang SDA agar segera memberhentikan tenaga tersebut, karena keberadaannya bertentangan dengan regulasi dan kebijakan pimpinan daerah.

Namun, saran dan peringatan tersebut ternyata tidak digubris. Pihak Kabid SDA beralasan masih membutuhkan tenaga tersebut untuk menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan dinas yang belum rampung dari tahun-tahun sebelumnya.

“Saya sudah menegur dan mengingatkan jauh hari, sebelum persoalan ini terungkap ke permukaan dan diketahui publik. Namun karena tidak didengarkan, ya akhirnya persoalan ini terbuka juga seperti sekarang,” ungkap Askun.

Ketidakjelasan status tenaga kerja tersebut memunculkan pertanyaan besar dari Askun, khususnya terkait sumber pembiayaan atau honor yang diterima tenaga tersebut. Ia mempertanyakan, apakah gajinya dibebankan pada anggaran resmi dinas, atau justru dibiayai dari kantong pribadi pejabat terkait.

“Orang bekerja tentu harus mendapatkan haknya, harus digaji. Pertanyaan saya sederhana, dari mana sumber dananya? Jika alasannya ini menjadi tanggung jawab Kabid SDA, berarti pejabat ini luar biasa kaya raya hingga sanggup menggaji orang sendiri. Apakah kekayaannya melebihi Bupati?,” tegasnya dengan nada sinis, Senin (11/5/2026)

Kondisi ini, lanjut Askun, menjadi alasan kuat mengapa dugaan praktik transaksional kerap mewarnai setiap pelaksanaan proyek di lingkungan Dinas PUPR.

“Sangat wajar jika masyarakat selalu curiga ada permainan atau praktik transaksional di setiap proyek PUPR. Pasalnya, hanya seorang Kepala Bidang saja bisa sekaya itu dan semena-mena menggaji tenaga kerja di luar aturan yang ada,” timpalnya.

Lebih jauh, Askun mempertanyakan kesadaran dan pengetahuan Kepala Dinas PUPR terkait persoalan ini. Baginya, mempekerjakan THL di masa sekarang adalah bentuk pelanggaran prosedur yang jelas, di mana pejabat terkait seolah-olah membuat kebijakan sendiri dan mengabaikan arahan pimpinan tertinggi daerah.

“Apakah Kepala Dinas tidak mengetahui hal ini? Ini persoalan mendasar. Artinya, Kadis, Sekretaris Daerah, hingga Bupati seolah-olah ‘dikalai’ atau dilangkahi wewenangnya. Ini pelanggaran berat, karena ada pejabat yang membuat aturan sendiri melangkahi kebijakan Bupati,” kritiknya.

Merespons persoalan ini, Askun menuntut Bupati Karawang untuk segera bertindak tegas melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas PUPR. Ia meminta agar tenaga THL tersebut segera diberhentikan.

Namun, bagi Askun, pemberhentian tenaga saja tidak cukup. Ia menekankan perlunya sanksi tegas bagi pejabat yang merekrut dan mempekerjakan tenaga tersebut. Hal ini perlu dilakukan selain sebagai bentuk pembelajaran, juga untuk menghindari rasa kecemburuan sosial dan ketidakadilan antar-instansi, di mana dinas lain telah patuh menghentikan penggunaan THL.

“Kami minta jangan hanya memberhentikan tenaganya saja. Tetapi berikan sanksi nyata kepada pejabat yang merekrutnya. Ia telah bertindak sewenang-wenang dan berani-beraninya mengangkangi kebijakan yang telah ditetapkan Bupati Karawang,” tandas Askun mengakhiri pernyataannya.

•Tim Infokeadilan.com

BEKASI | Infokeadilan.com – Suasana penuh keakraban, kekeluargaan, dan semangat persatuan yang kental menyelimuti kawasan wisata Gunung Goong, tepatnya di area Taman Sehati, Kampung Rawa Banteng, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Pada Minggu (10/5/2026), lokasi tersebut menjadi saksi perayaan bersejarah. Di momen tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Macan Citarum Indonesia (MCI) merayakan Milad atau Hari Ulang Tahunnya yang ke-8, yang beriringan dengan perayaan HUT ke-1 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pajajaran Siliwangi.

Acara akbar ini berlangsung sangat meriah dan dihadiri oleh berbagai elemen penting masyarakat, unsur pemerintahan, hingga aparat keamanan. Tampak hadir perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi, jajaran pimpinan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Bekasi, Kapolsek Cikarang Timur beserta seluruh jajarannya, para pimpinan dan anggota LSM serta Ormas se-Kabupaten Bekasi, hingga para pelestari seni dan budaya yang turut memeriahkan suasana dengan berbagai penampilan seni tradisional.

Mengusung tema besar “Dengan Semangat Kebersamaan dan Persaudaraan Menjaga Persatuan dan Kesatuan”, perayaan ini bukan sekadar seremonial tahunan belaka. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk semakin memperkokoh jati diri organisasi, meningkatkan kualitas kinerja, serta mempererat ikatan persaudaraan antar anggota dan masyarakat luas. Harapannya, semangat yang dibangun ini akan membawa organisasi semakin maju, solid, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Ketua DPC Kabupaten Bekasi, Alek, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Arham, terlihat sangat gembira dan bangga melihat antusiasme luar biasa yang ditunjukkan oleh seluruh jajaran organisasi maupun para tamu undangan yang hadir padat merayap.

Menurut Alek, kehadiran dan partisipasi aktif yang penuh semangat persaudaraan ini menjadi bukti nyata kekokohan persatuan yang terjalin di internal maupun antar organisasi, sehingga acara dapat berjalan lancar hingga selesai.

“Kami sangat berbahagia dan mengapresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran serta para tamu undangan yang telah hadir dan memeriahkan acara ini. Semangat kebersamaan dan persaudaraan yang ditunjukkan hari ini adalah bukti nyata bahwa kita mampu bersatu, berpadu, dan saling mendukung satu sama lain demi kemajuan bersama,” ungkap Alek saat memberikan keterangannya.

Ia menambahkan, melalui tema yang diusung, organisasi bertekad kuat untuk senantiasa menjaga keutuhan dan persatuan, menjadikan momen peringatan usia organisasi ini sebagai titik tolak untuk berkiprah lebih luas lagi bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Tema ini kami angkat sebagai landasan. Dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan, kami berkomitmen penuh untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadikan organisasi ini semakin solid, semakin maju, dan bermanfaat bagi banyak pihak,” tambahnya.

Nilai luhur sosial pun dihadirkan dalam rangkaian kegiatan ini. Di awal acara, panitia penyelenggara secara khusus mengundang sejumlah anak yatim dan piatu untuk turut hadir merasakan kebersamaan dan kebahagiaan. Sebagai wujud rasa syukur atas pencapaian organisasi dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama, pihak Ormas Pajajaran Siliwangi secara simbolis menyerahkan santunan kepada anak-anak tersebut.

Tindakan mulia ini mendapat apresiasi tersendiri dari Ketua DPC. Alek menegaskan, keberadaan organisasi tidak hanya bertumpu pada kekuatan atau seni budaya semata, melainkan juga pada kepekaan sosial.

“Langkah ini kami lakukan sebagai bukti nyata, bahwa organisasi kita tidak hanya hadir untuk menjaga nilai budaya, tradisi, dan persatuan semata. Namun lebih dari itu, kita juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan kita,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Alek menegaskan bahwa perayaan ini menjadi bukti nyata semakin kokohnya kerja sama dan sinergi antara LSM Macan Citarum Indonesia dan Ormas Pajajaran Siliwangi. Ke depannya, kedua organisasi ini bertekad terus bergerak beriringan, menjaga kedamaian, dan berkarya nyata demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Perayaan ini pun menegaskan bahwa sinergi antara LSM Macan Citarum Indonesia dan Ormas Pajajaran Siliwangi semakin kuat dan tak tergoyahkan. Kami berkomitmen untuk terus bergerak bersama, menjaga kedamaian, dan berkarya demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.

•Edi Bahar

BEKASI |Infokeadilan.com – Proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh wilayah Desa se-Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, akan dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan langsung yang melibatkan keterwakilan para tokoh masyarakat dari setiap dusun. Mekanisme ini dijalankan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin keterwakilan aspirasi warga secara tepat dan akuntabel.

Ketua Forum BPD Kecamatan Cikarang Timur, Alamsyah, menjelaskan bahwa seluruh tahapan, ketentuan, serta tata cara pengisian keanggotaan BPD telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016.

Dalam aturan tersebut, lanjut Alamsyah, proses ini tidak dimaknai sebagai pemilihan umum sebagaimana pemilihan politik, melainkan sebuah proses pengisian jabatan yang sifatnya mewakili unsur masyarakat desa.

“Sesuai amanat Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, mekanismenya bukanlah pemilihan secara umum terbuka, melainkan pengisian keanggotaan BPD yang didasarkan pada keterwakilan masyarakat di setiap dusun. Pemilihan langsung ini dilakukan oleh unsur tokoh masyarakat yang telah memenuhi kriteria, di antaranya tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, hingga tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya,” jelas Alamsyah, Minggu (10/5/2026).

Transparansi dan Dasar Hukum yang Jelas

Senada dengan hal itu, Encup, salah satu warga Desa Jatijaya, mengapresiasi pelaksanaan proses yang dinilainya sudah berjalan pada koridor yang benar. Menurutnya, warga yang berhak menggunakan hak pilih adalah mereka yang telah memenuhi unsur dan kriteria sebagai perwakilan tokoh masyarakat di lingkungannya masing-masing.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan, mulai dari pembentukan panitia hingga penanggung jawab kegiatan, telah berpedoman pada dua landasan hukum utama, yakni Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 serta Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 00.3.3.2/KEP.269-DPMD/2026.

“Aturan mainnya sudah sangat jelas dan dibuat secara transparan. Contohnya, panitia mengumumkan terlebih dahulu siapa saja nama-nama tokoh yang memiliki hak pilih. Setelah itu, barulah para calon anggota BPD mendaftarkan diri kepada panitia untuk mengikuti seleksi dan proses selanjutnya,” ungkap Encup.

Harapan Agar Berjalan Kondusif dan Sesuai Tupoksi

Lebih jauh, Encup berharap agar seluruh rangkaian proses pemilihan ini dapat berjalan dengan aman, tertib, kondusif, dan lancar tanpa kendala berarti. Ia juga menyampaikan pesan penting bagi para calon yang nantinya terpilih menjadi anggota BPD.

Ditekankannya, para anggota BPD terpilih diharapkan mampu menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) mereka dengan sebaik-baiknya serta berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026, agar keberadaan BPD benar-benar menjadi mitra kerja Pemerintah Desa yang konstruktif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Kami berharap, siapapun yang nantinya terpilih, dapat mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sesuai aturan yang berlaku demi kemajuan desa bersama-sama warga,” pungkasnya.

•Wan