KARAWANG |infokeadilan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Jawa Barat menggelar rapat paripurna membahas tentang usulan pemberhentian Bupati Karawang masa jabatan 2021-2024 hasil pilkada serentak tahun 2020.

Dalam rapat paripurna tersebut juga membahas terkait usulan pengangkatan Bupati Karawang hasil Pilkada serentak masa jabatan 2025-2030 hasil pilkada serentak tahun 2024, Jum,at (10/01/2025)

Ketua DPRD Karawang H.Endang Sodikin menyebut, rapat paripurna pemberhentian H.Aep Syaepuloh,SE sebagai Bupati Karawang masa Bakti tahun 2021- 2024, mengacu hasil sidang Mahkamah Konstitusi ( MK ) Nomor 27 / PUU – XXII tahun 2024 tentang uji materi Undang- Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur ,Bupati dan Walikota menjadi Undang -Undang pasal 201 ayat 7, bahwa ,Gubernur, Bupati dan Walikota hasil pemilu tahun 2020 menjabat Gubernur dan wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilu serentak tahun 2024 sepanjang tidak melebihi 5 tahun masa jabatan.

Sementara, untuk usulan pengesahan pengangkatan H. Aep Syaepuloh dan H. Maslani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karawang terpilih masa jabatan tahun 2025-2030 hasil pilkada serentak tahun 2024 yang sukses mengantongi 667.674 suara pemilih.

Ketua DPRD Karawang juga menegaskan, terkait regulasi yang berpedoman kepada Undang- Undang Nomor 6 tahun 2020 pasal 160 ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang ( Perpu).Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

“Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih, dilakukan berdasar penetapan pasangan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada menteri melalui Gubernur.” Ucapnya.

“Selain regulasi diatas, kaitan kepentingan ini, DPRD Karawang pula mempedomani surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 20 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil Bupati terpilih tahun 2024.” Pungkasnya.

Di tempat yang sama Plh. Bupati Karawang H.Asep Aang Rahmatullah berterimakasih kepada KPU Karawang yang telah sukses menyelenggarakan pilkada aman tanpa ekses.

Ungkapan senada disampaikan Plh Bupati Karawang H. Asep Aang Rahmatullah kepada  jajaran TNI – Polri yang telah bekerja keras tanpa lelah menjaga keamanan dan ketertiban Pilkada Karawang.

Ditempat yang sama, Plh Bupati Karawang H. Asep Aang Rahmatullah mengajak masyarakat Karawang untuk kembali rapatkan barisan saling bergandengan tangan membangun Kabupaten Karawang.

”Pemilu adalah salah satu unsur penting dalam demokrasi. Perbedaan harus kita sikapi sebagai sebuah kekuatan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu membangun Karawang demi sebuah perubahan.

”Pilkada telah selesai , mari kembali kita rapatkan barisan saling bergandengan tangan, menyamakan persepsi. Bekerja demi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat dengan gagasan dan pikiran yang maju.” Tegasnya.

”Atas nama Bupati Karawang, kami mohon maaf yang sebesar besarnya jika kami dikatakan belum maksimal memberikan pelayanan”. Ucapnya.

Di akhir sambutannya ia juga mengapresiasi kinerja DPRD Karawang yang bekerja cepat menggelar rapat paripurna mengagendakan usulan pengangkatan Bupati dan wakil Bupati Karawang terpilih hasil pilkada tanggal 27 Nopember 2024.

“Terimakasih buat kinerja baik DPRD Karawang dan kami sangat mengapresiasi.” Pungkasnya.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Di tunjuk sebagai inisiator Assiosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI) DPD Jawa Barat menggelar rapat persiapan Hari Ulang Tahun yang bertempat di Hotel Mercure Karawang, Jum’at (9/01/2025)

Acara Hari Ulang Tahun APDESI DPD Jawa Barat yang akan di gelar selama dua hari pada tanggal 14-15 Januari 2025 di Subang tersebut akan di hadiri langsung dari berbagai DPC APDESI di seluruh wilayah Jawa Barat.

Dalam sambutannya Ketua APDESI Jawa Barat Sukarya WK menyampaikan, di awal tugasnya sebagai Ketua APDESI DPD Jawa Barat yang baru saja di jabat tersebut meminta kepada seluruh Kepala Desa yang tergabung di APDESI untuk selalu pelopor kekompakan dalam berbagai hal, solid dan bekerjasama.

“Saya sebagai Ketua APDESI DPD Jawa Barat yang baru beberapa bulan menjabat ini meminta kepada seluruh anggota agar tetap solid, kompak dan terus bekerjasama, dan kita harus menjadi contoh sebagai wadah yang mampu menciptakan inovasi inivasi positif. Selain itu kita juga harus bisa menjadi pelopor kesolidan.” Ucapnya.

“Dan acara HUT pemerintah desa akan di selenggarakan di Subang pada tanggal 14-15 Januari 2025 mendatang.” Tutupnya mengakhiri sambutannya.

Sementara itu, H. Margono selaku Ketua DPC APDESI Kabupaten Karawang saat di minta tanggapannya terkait kegiatan tersebut mengungkapkan rasa bangganya atas kepercayaan yang di berikan menjadi ketua DPC APDESI Kabupaten Karawang.

“Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh kepala Desa yang tergabung di DPC APDESI Kabupaten Karawang yang telah memberikan kepercayaan kepada saya karena telah diangkat menjadi Plt Ketua APDESI DPC Karawang, dan definifitnya sampai bulan April 2025.” Ungkap H. Margono.

“APDESI DPD Jawa Barat sebagai Inisiator dan menjadi tuan rumah dalam acara ini.  APDESI DPD Jawa Barat harus menjadi pelopor ke solidan dan kekompakan untuk para kepala desa di seluruh Indonesia. Dan dalam Hari Ulang Tahun yang di gelar nanti akan di hadiri juga dari Mendagri, Kejagung, Kemendes dan Gubernur Jawa Barat.” Pungkasnya.

•A.sofyan

KARAWANG |infokeadilan.com – Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang resmi berganti. Jabatan tersebut kini dipegang oleh Sigit Muharam, S.H., M.H., menggantikan Akhmad Adi Sugiarto, S.H., M.H., dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan yang berlangsung di Aula Kantor Kejari Karawang, Rabu (8/1/2025).

Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang, Syaifullah, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya kesinambungan kinerja. Dalam sambutannya, Syaifullah berharap agar Kasi Intel yang baru dapat melanjutkan tugas dan prestasi yang telah diraih pendahulunya.

“Kami berharap, Kasi Intel yang baru memiliki kepekaan terhadap permasalahan masyarakat dan dapat membantu Pemda Karawang dalam melancarkan pembangunan infrastruktur,” ujar Syaifullah.

Kajari juga menggarisbawahi sinergitas antara Kejari dan Pemda Karawang yang telah terjalin erat melalui sejumlah Nota Kesepahaman (MoU).

Ia menegaskan, dukungan Kejari tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam memastikan penyerapan anggaran serta pelaksanaan pembangunan sesuai target.

Dalam kesempatan tersebut, Akhmad Adi Sugiarto yang kini akan menjabat sebagai Kasi Intelijen Kejari Kota Bandung menyampaikan kesan mendalam selama bertugas di Karawang.

Ia memuji dinamika masyarakat Karawang yang menurutnya mendukung penuh tugas Kejari.

“Karawang adalah wilayah dengan potensi besar untuk berkembang. Alhamdulillah, saya meninggalkan tugas di sini tanpa ada tunggakan. Semua tanggung jawab sudah diselesaikan, termasuk menjaga kondusivitas selama pelaksanaan Pilkada dan Pileg,” Ungkap Adi.

Ia pun mengaku bangga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat serta rekan kerja di Kejari Karawang.

Sementara itu, Sigit Muharam, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kendal, menyatakan siap melanjutkan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Segala arahan dari Kajari Karawang dan petunjuk dari Kejagung akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Harapan saya, keberadaan saya di sini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Karawang,” ucap Sigit.

Dengan pengalaman dan komitmen yang dimilikinya, Sigit optimistis mampu menjalankan amanah tersebut serta berkontribusi pada perkembangan Karawang, baik dari sisi hukum maupun pembangunan.

Acara pelantikan ini menjadi momentum penting untuk menjaga kesinambungan kinerja Kejari Karawang dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta mendukung pembangunan daerah.

•Red