KARAWANG |infokeadilan.com – Setelah H. Sukarya W.K. mengundurkan dari jabatannya sebagai ketua APDESI Kabupaten Karawang dan akan melangkah maju ke Propinsi Jawa Barat hingga akhirnya terpilih menjadi Ketua APDESI Provinsi Jawa Barat, kursi kepemimpinan Asosiasi Para Kepala Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang otomatis mengalami kekosongan.

Meskipun masa jabatan H. Sukarya di APDESI Karawang masih berlangsung hingga April 2025, perhatian kini tertuju pada siapa yang akan menggantikannya.

Nama H. Margono, Kepala Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang santer disebut sebut sebagai calon kuat pengganti di kursi kepemimpinan APDESI Kabupaten Karawang H. Sukarya WK .

Namun, dalam sebuah wawancara via waktu seorang media melalui WhatsApp, Selasa (24/12/2024) lalu, H. Margono menegaskan bahwa kekosongan tersebut belum terjadi karena jabatan Ketua APDESI Jawa Barat sendiri baru akan berakhir pada April 2025.

Saat di minta tanggapan H. Margono menyampaikan bahwa menurutnya masih ada waktu dua bulan lagi sebelum masa transisi berlangsung.

“Kalau saya digadang-gadang oleh teman-teman dan ketua memandatkan saya untuk melanjutkan, saya siap menjalankan amanah tersebut. Tapi pada intinya, saya serahkan semuanya pada alur yang ada,” Ucapnya.

“Biar semuanya berjalan dengan nyaman, tidak perlu terburu-buru. Kalau rezeki saya untuk menjadi Ketua APDESI Karawang, Insya Allah tidak akan ke mana-mana,” Terangnya.

H. Margono, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris APDESI Kabupaten Karawang, menyatakan bahwa ia lebih memilih untuk mengikuti alur yang ada, tanpa terburu-buru mengekspos isu tersebut.

“Saya tetap bersyukur dengan posisi saya sekarang. Jika nanti ada kesempatan, saya siap,” Ungkapnya seraya menegaskan bahwa yang terpenting adalah menjaga kelancaran organisasi.

Dengan santai dan penuh kebijaksanaan, H. Margono berharap proses seleksi Ketua APDESI Karawang berjalan dengan lancar dan tidak terkesan terburu-buru ucap nya.

•A. Sofyan

PURWAKARTA |infokeadilan.com – Fantastis, mungkin kata tersebut tepat untuk menggambarkan jumlah anggaran yang dikeluarkan negara untuk perawatan sebuah gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker-trans), Purwakarta, Jawa Barat. Bukan tanpa sebab, pasalnya, gedung Disnaker-trans Purwakarta saat ini diketahui “menumpang” disalah satu tempat daerah jl. veteran dikarenakan gedung utamanya sedang “dirobohkan” total untuk direhabilitasi namun hingga saat ini belum dibangun kembali.

Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah (425,613,058 -red), setidaknya itu nilai tertulis anggaran yang (katanya) dihabiskan untuk pemeliharaan gedung kerja. Nilai yang (kecil) jika itu untuk pembangunan total sebuah gedung perkantoran, namun nilai yang FANTASTIS jika itu HANYA untuk sebuah “pemeliharaan” gedung yang notabenenya gedung sementara. Kalaupun kita akan berasumsi untuk pembangunan gedung kerja dengan nilai segitu, pertanyaannya gedung mana yang dibangun? sementara area gedung Disnaker-trans Purwakarta saja masih rata dengan tanah dan hingga saat ini tak jelas kapan mau dibangun kembali.

Jika kita mengamati lebih jauh, pengerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan nama CV. Angrek Gemilang tersebut banyak kejanggalan-kejanggalan, selain nilai yang fantastis untuk sebuah pemeliharaan gedung (sementara), alamat CV (vendor) pun kami pertanyakan, CV Angrek Gemilang yang beralamatkan Jl. Angrek III RT25/03 Kel Nagri Kaler, Purwakarta diduga fiktif, pasalnya kami pernah telusuri alamat tersebut diatas namun kami hanya mendapati rumah-rumah warga dan tidak terlihat seperti “kantor” disana.

Melalui penelusuran lebih dalam, awalnya kami menemukan sebuah nama yang diduga “owner” dari CV. Angrek Gemilang yaitu bernama Ferry, bahkan kami mendapatkan nomor kontaknya. Alangkah mengagetkan, ketika kami cek disalah satu aplikasi cek nomor kontak, nama yang tertulis disana adalah “ferry galon” (dan sejenisnya), kuat dugaan Ferry memiliki usaha galon atau bisa jadi hanya pekerja disalah satu depot isi ulang air galon, tapi kok bisa ya nama itu ada dalam CV. Angrek Gemilang ???

Namun belakangan (setelah kami konfirmasi) muncul nama Urip sebagai penanggung jawab langsung pengerjaan, informasi tersebut disampaikan oleh Kadis Disnakertrans, Didi.

Jika kita amati proses pengerjaannya, bisa jadi adalah melalui E-catalog atau Penunjukan Langsung (PL), karena setelah kami cek di LPSE nama CV Tersebut tidak tercantum dalam daftar lelang. Sebagaimana kita ketahui pada Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 70 tahun 2012 menyatakan pekerjaan konstruksi dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) hanya boleh dilakukan dengan nilai anggaran paling banyak Rp200.000.000,00, jika diatas itu harus melalui proses e-catalog atau lelang, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya monopoli dalam pelaksanaan dan memperkecil kemungkinan kongkalikong, korupsi & mark-up harga dari para pihak.

Seharusnya, pengerjaan diatas 200jt mesti melewati proses lelang, bukan PL atau e-catalog, kami akan menelusuri lebih lanjut lagi terkait hal ini karena saat ini kami belum bisa memberikan statement.

Pada Kamis 2/1/25 kami mencoba konfirmasi kepada Kepala Dinas, DIDI GARNADI, S.Pd., MM., beliau memberikan klarifikasi jika secara teknis beliau tidak terlibat langsung dengan pengerjaan ini.

“Saya hanya mengajukan, meminta, karena butuh ruangan untuk pelatihan sebanyak 2 ruangan” pungkas Didi Garnadi.

“Untuk urusan teknis, rekan-rekan media bisa bertanya ke ULP atau langsung ke vendor yang mengerjakannya” lanjut Didi

“Untuk gedung, bisa kita lihat bersama-sama ada disebelah” tutupnya.

Kami dari tim media pun sempat melakukan penelusuran ke gedung yang dimaksud. Memang ada perombakan gedung, namun menurut analisa kami tidak akan menghabiskan biaya sedemikian banyak.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari pihak vendor maupun ULP, namun kami selaku sosial kontrol berharap agar klarifikasi dan konfirmasi segera dilakukan oleh pihak-pihak terkait proyek ini.

•Red/Rendy Rahmantha Yusri

KARAWANG |infokeadilan.com – Demi mewujudkan asa dan cita cita menuju Karawang Maju Pemkab Karawang melalui Dinas PUPR terus gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur dan bidang lain di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Karawang.

Namun sangat di sayangkan, seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang terus di lakukan oleh dinas PUPR Kabupaten Karawang tersebut menuai rasa kekecewaan sejumlah insan pers dan pemerhati publik. Pasalnya, dari setiap pertanyaan tentang dugaan dugaan yang di berikan pada saat konfirmasi tidak selalu di respon seolah cuek dan lebih memilih diam.

Seperti hal nya yang di lakukan salah satu Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang menjadi sorotan publik saat ini, salah satunya bidang jalan. Diduga tidak merespons atas laporan dan pemberitaan terkait sejumlah proyek pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai kurang maksimal. Sebenarnya ini kenapa ?

Ini terjadi ketika dimintai keterangan atau penjelasan tentang peraturan dan Undang Undang tentang teknis yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, namun justru seolah tidak direspon dan lebih memilih diam tanpa memberikan jawaban, hal itu tentunya memicu rasa kekecewaan sejumlah insan pers dan lembaga pemerhati publik.

Syuhada Wisastra A.M.d CHRM, Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Karawang, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap tersebut.

“Jika Kabid Jalan bersikap demikian, tidak merespons apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, ini jelas mengecewakan dan mencederai sinergitas antara insan pers dan instansi pemerintah,” Tegas Syuhada pada Rabu (1/1/2025).

Ia juga menegaskan bahwa pejabat publik semestinya bisa memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap terhadap pengaduan masyarakat.

“Seharusnya sebagai pejabat publik bisa memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap terhadap pengaduan masyarakat termasuk menjawab pertanyaan dari media. Sikap bungkam dan diam seperti itu justru akan dianggap tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai seorang pejabat publik yang dipercaya masyarakat.” Tandasnya.

“Kami berharap kepada Kepala Dinas di dinas tersebut bisa lebih tegas dalam hal ini.” Cetusnya.

Senada dengan yang di ungkapkan Ketua YLBH GIANTARA DPC Karawang Aep Apriyatna S.H. Menurutnya, sikap diam tersebut menunjukkan kurangnya transparansi dalam mengelola proyek-proyek infrastruktur yang menjadi perhatian masyarakat, terlebih pertanyaan tersebut munculnya dari insan pers atau wartawan.

“Wartawan itu dituntut menjalankan profesinya dengan kinerja yang profesional untuk memberikan pemberitaan yang berimbang. Namun, bagaimana mereka bisa melakukannya jika pejabat yang bertugasnya saja malah bungkam seribu bahasa. Ini serius dan harus di sikapi. Dugaan dugaan penyimpangan proyek yang timbul termasuk infrastruktur jalan dan lainnya itu jelas membutuhkan pengawasan yang lebih dan transparansi publik.” Tandas Aep.

Aep juga mengingatkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap pihak memiliki hak jawab untuk menanggapi pemberitaan.

“Pejabat publik seharusnya bisa bersikap kooperatif dan menjawab pertanyaan wartawan sebagai bentuk transparansi.” Jelasnya.

“Tidak ada salahnya jika pejabat di DPUPR Karawang memberikan jawaban yang layak kepada wartawan yang sedang menjalankan tugas kontrol sosial. Harapannya, semua pejabat publik bisa menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat termasuk wartawan.” Pungkasnya.

Demi terbentuknya kerjasama dan sinergitas yang baik, publik kini menanti langkah tegas dari DPUPR Karawang untuk memperbaiki pola komunikasi agar terciptanya transparasi publik sesuai dengan yang di harapkan.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Sempat muncul di salah satu media online terkait adanya dugaan beberapa kontraktor di Kabupaten Karawang kecewa dengan kinerja Kasubag keuangan dinas PUPR, dugaan sementara penyebab menghambat penyerapan anggaran menjadi perbincangan disebagian para pengusaha di Karawang, Selasa (31/12/2024).

Pasalnya para kontraktor mengeluh akibat kinerja bagian keuangan dinas PUPR yang sengaja dan semua berkas numpuk di bagian keuangan, bahkan diduga berkas diduga dibawa ke rumah, tentang salah satu kontraktor yang tidak mau sebut namanya.

Bahkan dirinya juga sudah melaporkan ke Kadis PUPR agar dilakukan teguran terkait kinerja Kasubag keuangan. “Narasumber juga sudah tindak lanjut menginformasikan ke saber pungli Karawang serta inspektorat. Kami menduga kasubag keuangan kaya sengaja anggaran biar tidak terserap,” Ucapnya.

Terpisah awak media juga konfirmasi ke kasubag program pak Maulan dan dijawab oleh Kasubag program ,” maaf kang saya staf biasa tugas saya membuat laporan dan rapat,” Jawab singkatnya.

Dari informasi berita ini kadis PUPR kabupaten Karawang dan kasubag keuangan dikonfirmasikan belum ada respon.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Sebelumnya sempat muncul di pemberitaan media online tentang pekerjaan peningkatan jalan Sungai Terong yang berlokasi di RT 010/006 Desa Karyabakti Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang di nilai kurang maksimal dan diduga tidak sesuai RAB tersebut di sorot Ketua DPC YLBH GIANTARA Kabupaten Karawang Aep Apriyatna S.H.

Ironisnya, belum lama selesai di kerjakan hasil pekerjaan tersebut terlihat sudah retak, meskipun tidak fatal namun kualitasnya patut di pertanyakan. Selain itu teknis pada pekerjaan top cor besi dowel sambungan nya pun penempatannya berada di dasar, tidak di pasang seperti biasa pada umum nya, dan yang lebih mirisnya lagi base course oprit sebagai dasar pun diduga tidak digunakan sebagai landasan.

Diketahui sebagai penyedia jasa pekerjaan peningkatan jalan tersebut adalah CV Ciwulan Bangkit dengan Volume P : 54 meter, L : 3 meter dan T : 1,80 meter dengan nilai kontrak sebesar Rp. 189.033.000 yang bersumber dari anggaran dana APBD Kabupaten Karawang tahun 2024, diduga dalam pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi teknis dan terkesan terburu buru.

Ketua DPC YLBH GIANTARA Aep Apriyatna S.H menilai bahwa hasil pekerjaan peningkatan jalan Sungaiterong tersebut kurang optimal dan kualitas material bahan betonnya pun patut di pertanyakan.

“Jika melihat dari hasil pekerjaannya, ini memang harus dipertanyakan, sebab apa, karena pekerjaan ini belum lama selesai bahkan di ketahui pekerjaan ini belum sampai satu bulan, namun terlihat sudah terjadi banyak keretakan. Dan hal ini yang perlu di pertanyakan, menggunakan material bahan beton dengan ukuran K berapa, apakah sesuai standar yang sudah di tetapkan di dalam aturan dan RAB nya atau bagaimana ? kan begitu.” Tandasnya dengan nada penuh tanda tanya.

Lebih lanjut Aep menegaskan perihal bagaimana pengawasannya, ia menduga bahwa kinerja pengawas dari pihak konsultan serta dari dinas terkait kurang maksimal dan diduga kuat lebih ke arah cuek, yang penting kerjaan beres.

“Ya seperti kita ketahui, bahwa pemerintah  melalui Kementrian PUPR sudah menjelaskan di dalam aturannya, bahwa setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran dari pemerintah atau yang menggunakan uang negara itu harus selalu di awasi oleh pengawas dinas terkait dan pengawas konsultan, agar hasil dari pekerjaannya optimal dan maksimal sesuai yang di harapkan.” Tegasnya.

“Jangan cuek dan iya iya aja, kualitas tetap harus di utamakan, jangan oke oke aja, yang penting kerjaan beres. Kita harus ingat, itu uang negara, itu uang rakyat, jadi harus memberikan kualitas terbaik, iya kan.” Cetusnya.

“Jadi secara teknis pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai Spek dan terindikasi adanya pengurangan pengurangan bahan material sehingga dapat berpengaruh pada kualitas dan daya tahan, dan tentunya ini harus di pertanggungjawabkan apabila ada temuan temuan lain yang mengacu kepada dugaan korupsi.” Pungkasnya.

Terpisah, salah satu pengawas dari dinas terkait AH ketika di konfirmasi awak media melalui seluler terkait pekerjaan tersebut tidak memberikan jawaban dan lebih memilih diam.

Sementara itu, sampai berita ini di tayangkan pihak pelaksana atau pemborong belum dapat diminta penjelasannya karena terkendala akses komunikasi.

•Red

INDRAMAYU |Infokeadilan.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Indramayu akan menggelar acara gathering dan Rapat Kerja Tahunan (RKT) anggotanya yang akan diselenggarakan besok tanggal 28-29 Desember 2024 yang bertempat di Grafika Cikole Lembang Bandung, Jumat (27/12/2024)

Dari 40 anggota DPD IWOI Indramayu hanya 20 anggota yang akan mengikuti acara gathering dan RKT tersebut, karena yang 20 anggota tersebut ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan.

Dan dari 20 anggota DPD IWOI yang hadir mewakili dari Dewan Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 12 ketua divisi mengikuti acara tersebut dari hari sabtu sampai minggu tanggal 28-29 Desember 2024.

Kegiatan gathering dan Rapat Kerja Tahunan DPD IWOI Indramayu baru perdana dilaksanakan yang pertama kalinya mengingat umur DPD IWOI Indramayu yang masih sangat muda yaitu baru 10 bulan dan nanti 1th atau milad yang pertama pada tanggal 10 Februari 2025.

Roud map atau urutan acara gathering dan RKT tersebut berangkat jam 10.00 WIB hari Sabtu tanggal 28 titik kumpul di sekertariat kantor DPD IWOI Indramayu yang bertempat di gedung Graha Pers Indramayu ( GPI ) Jl MT Haryono Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu semua anggota DPD IWOI Indramayu kumpul di GPI lalu langsung berangkat menuju Grafika Cikole Lembang Bandung, menginap semalam dengan memaparkan agenda kerja dari setiap ketua divisi, dan paginya disuguhkan dengan wahana silaturahmi dan kekompakan dari anggota DPD IWOI itu sendiri dengan mengikuti salah satu permainan atau menguji adrenalin dari semua wahana permainan yang ada di sekitar Grafika Cikole tersebut.

Salah satu dari anggota DPD IWOI Indramayu yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan rasa syukur dan bahagia dengan adanya acara ini kita bisa mempererat tali silaturahmi antara anggota dan menjalin kekompakan agar bisa memajukan dan membesarkan organisasi IWOI Indramayu ini.

“Dengan diadakannya acara gathering dan sekaligus Rapat Kerja Tahunan IWOI Indramayu ini diharapkan kita bisa saling mengenal antara anggota lainnya dan juga bisa lebih kompak lagi didalam menjalankan pekerjaan di divisinya masing-masing dan mudah-mudahan berjalan lebih baik untuk tahun yang akan datang,” Pungkasnya.

•Uswah
Sumbet berita DPD IWOI Indramayu.