KARAWANG |infokeadilan.com – LSM Masyarakat Macan Citarum Indonesia (MCI) mengadakan kegiatan silaturahmi antar pengurus dan anggota PAC yang di padu agenda rapat konsolidasi penyerahan SK kepada Ketua PAC Kecamatan Klari yang bertempat di danau pohon miring desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, Rabu (25/12/2024).

Dalam kegiatan tersebut Ketua LSM MCI DPC Karawang Deni Dolar mengatakan, acara yang di selenggarakan tersebut bukan hanya sebagai ajang silaturahmi antar pengurus, akan tetapi sekaligus acara penyerahan SK kepada Ketua PAC Kecamatan Klari.

“Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan kali ini yaitu agenda konsolidasi serta penyerahan SK untuk ketua PAC Kecamatan Klari, karena di wilayah Klari belum ada ketua PAC nya, maka dari itu kita bentuk. Dan saat ini untuk wilayah Klari kami tunjuk saudari Dian Siti Patonah.” Ucapnya.

“Mudah-mudahan dengan terbentuknya MCI PAC wilayah Klari kedepan bisa semakin sukses dan bertambah anggotanya, dan satu hal tetap satu komando. Dalam Macan Citarum tetap solid dan jaya, kompak serta bisa menjaga marwah organisasi MCI.” Tegasnya.

Sementara itu, Ketua PAC Klari terpilih Dian Siti Patonah mengucapkan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang di berikan.

“Alhamdulliah, dengan dibentuknya dan dipilihnya saya sebagai ketua PAC Klari, Insya Allah saya akan membuktikan kepada masyarakat, bahwa kami MCI PAC Klari siap mengemban tugas dengan amanah, bisa bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan aparatur negara, TNI dan Polri. Dengan semangat dan rasa tanggungjawab Insya Allah saya bisa mengembangkan dan menjaga nama baik organisasi Macan Citarum Indonesia.” Ujarnya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Deni Dolar selaku Ketua DPC LSM MCI Kabupaten Karawang yang telah memberikan kepercayaan kepada saya menjadi Ketua PAC Kecamatan Klari. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan rekan semua yang hadir di acara ini atas kepercayaan yang di berikan kepada saya. Mari kita rapatkan barisan, jaga kekompakan, tetap solid dalam segala hal, dan terpenting jaga nama baik serta marwah organisasi, tetap satu komando demi kesuksesan dan kemajuan LSM Macan Citarum Indonesia, terima kasih.” Pungkasnya.

•Edi

KARAWANG |infokeadilan.com – Beredar postingan di akun facebook tentang penulisan aksara dan huruf sanskrit bahasa Sunda yang di pasang di tugu pintu gerbang selamat datang tepatnya di jalan bundaran Badami depan Hotel Novotel Karawang di kritik. Hal itu di ungkapkan oleh netizen pemilik akun facebook Paman Kwek Kwek pada postingan yang di unggahnya beberapa jam lalu.

Dalam postingannya di akun facebook menyebut bahwa penulisan Hana Caraka yang di pasang di tugu pintu gerbang selamat datang di Kabupaten Karawang itu salah.

“Yang di pintu gerbang selamat datang di Kabupaten Karawang, maaf cuma mau ngasih tau, itu tulisan Hanacaraka nya yang kamu buat salah. Sebelum banyak orang tau dan mengerti membacanya jadi bisa memalukan Karawang, terima kasih (Hatur nuhun-red).” Tulisnya di akun facebook yang ia posting.

Kepada awak media ketika di konfirmasi terkait hal tersebut dirinya mengungkapkan, bahwa dirinya meyakini bahwa tulisan aksara dan huruf yang di pasang pada tugu pintu gerbang selamay datang di Kabupaten Karawang itu salah.

“Iya aksara Sundanya salah itu, dibacanya jadi Sarawang pang_l perjuwangngan… Fungsi konsultan apa itu…. Terkesan memalukan Karawang.” Jelasnya melalui seluler, Rabu (25/12/2024).

“Ini aksara NGALAGENA atau aksara SUNDA (Ieu teh aksara NGALAGENA atanapi aksara Sunda-red). Iya, ini rumpunnya dari aksara Sanskrit dan aksara Jawa (Enya rumpuna mah ti aksara sanskrit sareng aksara Jawa-red). Tapi ini beda, bukan hanacara atau Sansekerta tapi ngalagena, silahkan pelajari (Tapi benten ieu mah sanes hanacara atawa Sansekerta tapi ngalagena anu sok di aos-red)

KA GA NGA

CA JA NYA

TA DA NA

PA BA MA

YA RA LA

WA SA HA

Mungkin seperti ini bunyi aksaranya (panginten eta bunyi aksara na-red).” Ungkapnya menjelaskan.

“Sarawang pang_l perjuwangngan kesalahan tulisan Aksara sundanya….jadi di baca Sarawang…. Seharusnya Karawang…. Pang_l harusnya di baca pangkal….” Ujarnya menegaskan.

“Kata pertama tertulis *ᮞᮛᮝᮀ*, dibaca SARAWANG.

Seharusnya *ᮊᮛᮝᮀ* KARAWANG

Di kata kedua seharusnya huruf KA ditulis *ᮊ*, di foto hilang satu hurufnya

Di kata ketiga pada foto dibacanya PERJUWANGNGAN.” Ungkapnya.

“Intinya disini saya bukan mengkritik. Saya hanya memberitahu di situ ada kesalahan, kata aksara Sunda yang seharusnya di baca Karawang Pangkal Perjuangan jadi di baca Sarawang pang_l perjuwangngan.” Pungkasnya.

Sementara itu, pihak pelaksana dan pengawas terkait atau mandor lapangan saat akan di konfirmasi awak media tidak ada di lokasi pekerjaan.

Terpisah, Iwan Ridwan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang ketika di konformasi terkait hal tersebut menjelaskan, bahwa perihal penulisan huruf atau aksara yang di pasang di tugu selamat datang tersebut sebelumnya sudah di rapatkan denga dinas dan pihak terkait.

“Waalaikumsalam Warrahmatullaahi Wabarakaatuh Kang. Terkait jenis huruf / Aksara itu sudah dirapatkan dengan DisParbud, Dinas Perpustakaan dan Arsip serta Bagian Kesra Setda. Huruf yg digunakan bukan jenis huruf/aksara cacarakan, tapi aksara Sunda Kaganga. Apabila Terdapat kesalahan yang perlu diperbaiki, kami akan konfirmasi ke pelaksana untuk segera diperbaiki. Terima kasih atas masukannya Kang.” Jelas Kadis.

•Red

CIKARANG TIMUR |infokeadilan.com -Kepengurusan Bumdes Jatireja resmi  berpindah tangan kepada Khairul Umam melalui tahap Musyawarah Desa, Jum’at (20/12/2024)

Serah terima jabatan dan tugas sebagai ketua Bumdes Jatireja tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Desa Jatireja Suwandi, BPD, Pendamping Desa, Perangkat Desa serta Lembaga Desa yang hadir di Aula Kantor Desa Jatireja Jl Raya Citarik Tegal Danas No. 01 Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

Kepala Desa Jatireja Suwandi dalam sambutannya mengapresiasi kepada ketua Bumdes yang lama yang telah berdedikasi dengan kinerja yang maksimal serta mengucapkan selamat kepada ketua Bumdes yang terpilih.

Menurutnya, Bumdes bisa membantu untuk asopsi di luar anggaran yang di dapat dari pemerintah.

“Di wilayah kita banyak lahan lahan yang siap menunggu dan siap di kelola dari oleh Bumdes bahkan badan usaha itu akan di legalkan yang sifatnya masuk di perusahaan melalui kerjasama usaha di perusahaan.” Terangnya.

“Bahkan Bumdes nantinya punya hak untuk keluar keliling kawasan yang ada di desa kita ini minimal sebelum kita dapat, dan saat ini kita sudah ada respon dari perusahaan, karena kita adalah sebuah lembaga dari desa. Usahakan respon itu kita gali, kemudian kita ulik apa yang menjadi wacana kedepan agar nantinya supaya bisa kita suplay barang dari Bumdes sesuai tujuan dan target kita.” Tandasnya.

“Dan Pemerintah Desa tentunya mendukung semua program Bumdes ini.” Sambungnya.

Ketua BUMDES yang baru Khairul Umam dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang di berikan sebagai ketua Bumdes yang akan di emban.

“Alhamdulillah saya di minta untuk membantu di Desa Jatireja khususnya untuk kepengurusan Bumdes. Pada kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan diri saya sekaligus memperkanalkan beberapa tim kami yang nanti akan melakasanakan program Bumdes sesuai arahan yang telah di sampaikan oleh Kepala Desa yaitu, A. Setiawan sebagai sekertaris,
Serta Pak Agus sebagai Bendahara.  Alhmdulillah kami bertiga di hubungi dari Desa dan di minta untuk membantu melanjutkan kepengurusan Bumdes, yang saat ini sudah di rintis oleh pak Tri di Desa Jatireja ini.” Ungkapnya.

“Harapan saya mudah-mudahan bisa melanjutkan program Bumdes yang telah di canangkan dan di rintis oleh kepengurusan yang lama, sesuai harapan kita semua.” Ucap Khairul.

“Dan saya ucapkan Terima kasih kepada Pemerintahan Desa Jatireja atas kepercayaan yang telah di berikan dalam mengemban tugas ini dan Bimbingan dari Pemerintahan desa tetap kami harapkan untuk pengelolaan Bumdes yang lebih baik.” Ujarnya.

Sementara itu di tempat terpisah
Kepada media infokeadilan.com Tri Nuryanto selaku Ketua Bumdes Jatireja yang lama disela sela kegiatan Musdes mengucapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang telah di berikan selama dirinya bertugas sebagai ketua Bumdes

“Terimakasih atas support dari Pemerintah Desa Jatireja yang terus diberikan terhadap Bumdes selama masa kepemimpinan saya dari Tahun 2021 di masa pandemi hingga Tahun 2024 ini yang pasti pengurus baru kedepan bisa lebih solid,dan bisa berjalan dengan baik meraih tujuan dari Bumdes itu sendiri bisa tercapai.” Ucapnya.

“Dalam mengemban kepercayaan sebagai Ketua Bumdes tentunya tak pernah lepas dari kekurangan. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya memohon maaf, dan selamat bertugas untuk pengurus yang baru.” Ujarnya.

“Saya mengucapkan selamat menjalankan tugas yang telah dipercayakan kepada kepengurusan Bumdes yang baru, diharapkan kedepan dapat memberikan yang terbaik. Selamat bertugas untuk pengurus yang baru. Berilah yang terbaik dan jangan ragu untuk melakukan inovasi,” Pungkas Tri Nuryanto

•Wan

KARAWANG |infokeadilan.com – Sebagian besar rekanan pemborong dan konsultan yang mendapatkan pekerjaan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang menilai lambatnya proses pengurusan SPK (Surat Perintah Kerja) hingga menimbulkan keresahan sebagian rekanan pemborong dan kontraktor.

Hal itu di ungkapkan HS salah satu rekanan pemborong, menurutnya proses pengurusan SPK tersebut terkesan tidak transparan, pasalnya waktu sudah tinggal hitungan hari dan sudah mendekati akhir tahun 2024. Akan tetapi proses kegiatan pengurusan SPK belum selesai dan justru terkesan saling lempar.

“Mau sampai kapan lagi, dan ini jelas tidak mungkin ke kejar sebab waktu sudah mepet mendekati akhir tahun 2024.” Ucapnya kepada media, Sabtu (21/12/2024)

Disinggung terkait proses pengurusan SPK, HS mengungkapkan, bahwa proses pengurusan SPK di nilai kurang transparan dan justru terkesan di ombang ambing.

“Nah kalau proses pengurusan SPK, ini menurut saya kurang terbuka dan yang ada justru malah di ombang ambing. Saya sudah di suruh ke Barjas kemudian di suruh balik lagi ke dinas, dari dinas di kembalikan lagi ke Barjas, dari Barjas di suruh ke Kabid, jadi intinya saya merasa kesulitan, padahal gambar dan RAB sudah ada. Siapa yang harus saya temui ini sebenarnya dan sebenarnya ini kenapa dan ada apa, ko bisa sampai terjadi begini.” Keluhnya dengan nada kesal.

“Saya berharap kepada dinas terkait tolonglah segera di selesaikan permasalahan ini, jangan sampai berlarut larut.” Pungkasnya.

Sementara itu, guna melengkapi pemberitaan awak media coba mengkonfirmasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang melalui Kepala Dinas. Namun sayang, ketika di konfirmasi melalui pesan Whatsap terkait hal tersebut Kadis tidak memberikan tanggapan dan hak jawab bahkan terkesan lebih memilih diam.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Media Revolusi secara resmi mengajukan gugatan sengketa informasi terhadap Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Karawang ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Gugatan ini tercatat dengan nomor registrasi 2254/REG-PSI/XII/2024 pada Selasa, 3 Desember 2024.

Gugatan diajukan lantaran pihak sekolah dinilai tidak transparan dalam memberikan dokumen terkait realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk periode 2021 hingga 2023.

Sebelumnya, Media Revolusi telah melayangkan surat permohonan resmi kepada SMKN 1 Karawang, namun hingga kini tidak mendapatkan tanggapan.

“Langkah hukum ini diambil karena pihak sekolah belum juga menyerahkan dokumen realisasi Dana BOS untuk periode 2020 hingga 2023, meskipun permintaan informasi sudah disampaikan,” ujar Marojak atau yang biasa disapa Bang Rojak, Pemimpin Redaksi Media Revolusi, Rabu (20/12/2024).

Kemudian, Bang Rojak juga menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lembaga publik, termasuk sekolah, memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, terutama terkait penggunaan dana publik.

“Hingga saat ini, pihak sekolah belum memberikan tanggapan resmi mengenai alasan keterlambatan atau penolakan terhadap permintaan tersebut. Gugatan ini diharapkan menjadi langkah menuju transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan,” Jelasnya.

Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa dokumen tersebut penting untuk memastikan penggunaan dana operasional sekolah yang telah disalurkan pemerintah sesuai dengan peruntukannya.

“Bagaimana kami bisa melakukan kontrol sosial jika dokumen yang diminta tidak diberikan? Ini penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bang Rojak juga menambahkan bahwa persoalan ini menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas lembaga publik dalam pengelolaan anggaran, guna memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi.

“Dari persoalan ini diharapkan dapat mendorong lembaga pendidikan lain untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan,” Pungkasnya.

•Red