KARAWANG |infokeadilan.com – Sebelumnya sempat ramai di pemberitaan media online terkait pekerjaan peningkatan Jalan Johar – Rengasdengklok (Segmen Pasar Baru Proklamasi) Kecamatan Rengasdengklok yang di kerjakan oleh CV Nusantara Raya dengan menggunakan anggaran dari dana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2024 sebesar Rp. 189.985.000,00 dengan volume Panjang : 40 M’ Lebar : 5,00 M’ & Panjang : 42 M’ Tinggi : 1,90 M’ dengan masa pengerjaan selama 40 hari kerja yang diduga kurang pengawasan dinas dan pengawas konsultan sehingga mengakibatkan munculnya opini publik yang menduga bahwa pekerjaan tersebut kurang optimal secara maksimal dan terindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Terkait dengan hal tersebut Samsul Huda selaku Kepala UPTD Wilayah 5 PUPR Kabupaten Karawang ketika di minta tanggapannya oleh awak media melalui pesan Whatsap menjelaskan, menurutnya, demi kualitas pekerjaan bahwa antara pengawas dan pelaksana lapangan semestinya berkolaborasi.

“Pengawas dan pelaksana lapangan harusnya berkolaborasi agar kwalitas pekerjaan tetap terjaga, selaku kepala UPTD hanya bisa menghimbau saja, adapun masalah teknis pelaksanaan di serahkan sepenuhnya oleh pengawas dan pelaksana lapangan.” Jelasnya kepada media, Jum’at (20/12/2024).

Ketika di singgung perihal sanksi pihaknya menjawab bahwa itu kewenangan PPK selaku KPA dan Kepala Dinas.

“Teguran dari PPK selaku KPA dan Kepala Dinas selaku PA. Pihak ke 3 berkontrak kerja dengan PPK ya, Jadi menurut saya evaluasi pekerjaan dan sanksi sepenuhnya menjadi wewenang PPK.” Tandasnya.

Mengacu kepada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Jalan di jelaskan bahwa semua jenis bahan harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Pembangunan Jalan dan tentunya harus berdasarkan kepada pedoman teknis Dinas PUPR setempat.

Kemudian telah di jelaskan pula terkait dengan prosedur pekerjaan penurapan menurut aturan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meliputi :

•Persiapan

1. Perencanaan : Buat rencana kerja, termasuk desain, spesifikasi teknis, dan anggaran.

2. Izin : Dapatkan izin dari Dinas PUPR setempat dan instansi terkait.

3. Pemilihan lokasi : Pastikan lokasi sesuai dengan rencana.

4. Pengukuran : Lakukan pengukuran lokasi untuk memastikan kesesuaian.

•Pelaksanaan

1. Pembersihan lokasi : Bersihkan lokasi dari sampah dan hambatan.

2. Penggalian: Gali tanah sesuai dengan desain.

3. Pembuatan dasar : Buat dasar jalan dengan material yang sesuai.

4. Pemasangan lapisan : Pasang lapisan penurap (aspal/beton) sesuai spesifikasi.

5. Pemadatan : Padatkan lapisan dengan alat pemadat.

6. Finishing : Lakukan finishing dengan memperhalus permukaan.

•Spesifikasi Teknis

1. Kedalaman galian : Minimal 30 cm.

2. Ketebalan lapisan : Minimal 5 cm (aspal) atau 10 cm (beton).

3. Bahan : Gunakan bahan yang memenuhi standar SNI.

4. Pemadatan : Capai densitas minimal 95%.

•Pengawasan dan Penerimaan

1. Pengawasan : Lakukan pengawasan rutin selama pelaksanaan.

2. Pemeriksaan : Periksa pekerjaan selesai untuk memastikan kesesuaian.

3. Serah terima : Lakukan serah terima pekerjaan kepada pihak terkait.

Ironisnya, dari beberapa pedoman yang semestinya di laksanakan oleh pihak konsultan atau pemborong diduga tidak semua di laksanakan. Pasalnya, hasil pantauan dan investigasi awak media di lapangan menduga bahwa setiap finishing atau di akhir pekerjaan jarang di temukan adanya serah terima kepada pihak terkait.

Sementara itu, untuk menggali keterangan lebih lanjut, pihak konsultan atau pihak pelaksana sampai berita ini di tayangkan belum di ketahui karena akses komunikasi.

Dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan demi mewujudkan pembangunan yang berkualitas baik di harapkan kepada pihak terkait dalam hal ini dinas PUPR Kabupaten Karawang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Inspektorat serta pihak terkait untuk segera melakukan sidak ke lapangan.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Di penghujung tahun Pemkab Karawang melalui dinas PUPR saat sedang gencar gencarnya melaksanakan pembangunan di setiap wilayah hingga ke pelosok pedesaan untuk kemajuan daerah demi mewujudkan taraf perekonomian masyarakat yang lebih baik.

Salah satunya pekerjaan yang saat ini sedang di laksanakan adalah pekerjaan peningkatan jalan Johar – Rengasdengklok (Segmen Pasar Baru Proklamasi) Kecamatan Rengasdengklok yang di kerjakan oleh CV Nusantara Raya dengan menggunakan anggaran dari dana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2024 sebesar Rp. 189.985.000,00 dengan volume Panjang : 40 M’ Lebar : 5,00 M’ & Panjang : 42 M’ Tinggi : 1,90 M’ dengan masa pengerjaan selama 40 hari kerja.

Namun sayang, hasil investigasi awak media saat melakukan kroscek di lokasi bahwa pekerjaan tersebut diduga lepas dari pengawasan dinas PUPR dan pengawas konsultan dalam hal ini mandor pekerja.

Pasalnya, dari hasil pekerjaan yang baru saja di kerjakan beberapa meter diduga kurang optimal dan terkesan asal.

Padahal dalam aturan dan SOP pekerjaan sudah jelas, bahwa tugas dan tanggung jawab pengawas dan mandor proyek di lapangan adalah mengawasi keselematan para pekerja, mengawasi kualitas dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis untuk kemudian mengkoordinasikan dengan kontraktor dan konsultan serta pihak terkait setiap harinya dan kemudian melakukan evaluasi serta pemantauan kinerja guna melaporkan perkembangan dan kemajuan proyek.

Ironisnya, hasil pantauan awak media di lokasi bahwa mandor lapangan diduga lebih tidak berlama lama berada di lokasi dan terkesan hanya melihat lihat saja dengan tanpa memberikan pengawasan serta teknis pekerjaan agar bisa menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan berkualitas. Alhasil pekerjaan pun diduga terlihat tidak sesuai spesifikasi teknis dan terkesan asal.

Seorang pekerja saat di minta keterangan oleh awak media mengatakan, bahwa dirinya hanya melaksanakan pekerjaan sesuai arahan mandor. Mengenai siapa sebagai mandor lapangan saat di tanya, ia menjawab tidak tau bahkan ia pun menjelaskan bahwa mandor belum ke lokasi pekerjaan.

“Saya hanya pekerja di sini. Untuk mandor tidak ke kelokasi, hanya waktu pertama saja. Saya baru kerja di sini. Kalau untuk pekerjaan ini sudah tiga hari. Dan untuk teknis pekerjaan silahkan tanya ke mandor atau pengawas. memang kalau untuk pengawas kemarin ada ke sini cuma tidak lama, lalai dia juga pergi.” Ucap salah satu pekerja kepada media, Kamis (19/12/2024)

Saat di singgung terkait pekerjaan, dirinya menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut di borongkan.

“Kalau ini kerjanya borongan, untuk pemasangan turap per meternya Rp. 100.000 sampai selesai. Jadi total nya pekerjaan ini Rp. 4 Juta sampai beres untuk pasangan turap saja. Kalau untuk pekerjaan jalan beda lagi. ” Bebernya menjelaskan.

“Harga segitu awalnya sih saya tidak tau, karena pelaksana atau mandor tidak bilang. Bilang harga semuanya 4 juta itu setelah pekerjaan sudah sampai 10 meter pasang batu. Ya mau bagaimana lagi, saya mau mundur tidak enak. Borongan 4 juta kalau 10 hari selesai mungkin tak jadi soal, tapi kalau sampai 2 Minggu bagaimana pak.” Keluhnya.

“Ini juga kebagian apa tidak hasil dari kerja, saya kurang tahu. paling kita di kasih uang makan 50 ribu dari upah kerja kita itu.” Tambahnya.

“Saya bersama rekan rekan tetap akan melaksanakan pekerjaan sampai selesai walaupun upah nya hanya segitu. semoga ada lebih dari hasil lelah ini. “Pungkasnya.

Sementara itu, untuk menggali keterangan lebih lanjut, pihak konsultan atau pihak pelaksana sampai berita ini di tayangkan belum di ketahui karena akses komunikasi.

Dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan demi mewujudkan pembangunan yang berkualitas baik di harapkan kepada pihak terkait dalam hal ini dinas PUPR Kabupaten Karawang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Inspektorat untuk segera melakukan sidak ke lapangan.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang sukses menggelar kegiatan Vocational Seminar Marine and Inland Fisheries Series 2 dengan tema “Mewujudkan Ketahanan Pangan dengan Kebijakan Blue Ekonomi di Pantura”.

Seminar ini berlangsung di aula utama Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang pada Kamis (19/12/2024) yang dihadiri sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas RI, Mohamad Rahmat Mulianda, S.PI., M.MAR., Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, DH. Guntur Prabowo A.Pi., M.M., serta Plt Direktur Ikan Air Payau dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Irma Minarti.

Selain itu, turut hadir Guru Besar Politeknik AUP Jakarta, Prof. Dr. Sinung Rahardjo, drh. Andhi Trapsilo dari PT. Suri Tani Pemuka/Asosiasi Tilapia Indonesia, Forkopimda Kabupaten Karawang, serta para stakeholder dan akademisi dari berbagai universitas.

Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, DH. Guntur Prabowo, menyatakan bahwa seminar ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pengembangan kebijakan Blue Ekonomi, khususnya di wilayah Pantura,” Ungkapnya.

Lebih lanjut Guntur menyampaikan, ini adalah wujud komitmen kami mendukung program pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BPPSDM-KP, Dr. I Nyoman Radiarta, menambahkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.

“Blue Ekonomi adalah paradigma pembangunan yang mengintegrasikan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara bijak. Dengan kolaborasi berbagai pihak, kita bisa menciptakan ketahanan pangan nasional yang lebih kuat,” Pun I Nyoman.

Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

•Red

BANJARMASIN |infokeadilan.com – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin, Yusna Irawan, digugat oleh AP melalui kuasa hukumnya, Heriyadi, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., dan M. Ardiannor, S.H., atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tidak sesuai prosedur. Gugatan ini juga turut melibatkan staf operator Disdukcapil.

Kasus ini mencuat ketika AP mendapati namanya terdaftar sebagai nasabah di salah satu lembaga leasing, padahal ia tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman. Setelah diselidiki, KTP milik AP ternyata telah diterbitkan ulang tanpa prosedur yang semestinya. Tidak hanya AP, KTP milik ibunya pun turut diterbitkan ulang dan digunakan untuk mendaftarkan pinjaman di leasing yang berbeda. Akibat kejadian ini, AP mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.

“Masalah ini bersumber dari Disdukcapil. Jika mereka menjalankan prosedur dengan benar, kejadian ini tidak akan terjadi. Ada dua syarat utama untuk cetak ulang KTP, yaitu KTP hilang dengan bukti surat kehilangan dari kepolisian, atau KTP rusak yang harus ditunjukkan fisiknya. Namun, Disdukcapil tidak bisa memperlihatkan arsip berkas permohonany yang mencetak ulang KTP tersebut,” ungkap Heriyadi, kuasa hukum AP dalam rilisnya yang diterima media ini Selasa (17/12/2024) sore.

Kuasa hukum menambahkan, pihak Disdukcapil sebelumnya telah mengakui adanya kelalaian dalam penerbitan KTP tersebut dan menyatakan bahwa hal ini merupakan tindakan maladministrasi, sebagaimana tertuang dalam berita acara pertemuan antara pihak Disdukcapil dengan kuasa hukum AP.

“Kami berharap ini bisa menjadi evaluasi untuk membenahi sistem dan memberantas oknum-oknum yang diduga terlibat. Kami menuntut agar Kepala Disdukcapil Yusna Irawan dan staf operatornyay bertanggung jawab atas kelalaian ini, baik disengaja maupun tidak disengaja,” Tambahnya.

AP beserta kuasa hukumnya menegaskan akan terus melanjutkan proses hukum, baik secara perdata maupun pidana, jika pihak Disdukcapil tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.

“Kami sudah mengantongi bukti yang cukup dan akan membawa masalah ini ke meja hijau. Kita lihat saja nanti bagaimana proses peradilan berjalan,” Tegas Heriyadi.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari dinas terkait.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola administrasi kependudukan, sehingga penyalahgunaan data pribadi dapat dicegah di masa mendatang.

•Han

KARAWANG |infokeadilan.com – Selasa 17 Desember IKA SMA Negeri 2 Karawang memasuki usianya ke 2 tahun. Acara tersebut menjadi satu momen berharga bagi para alumni yang sudah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 2 Karawang.

Selain menjadi momen istimewa acara tersebut juga mengingatkan para alumni bahwa pendidikan adalah investasi yang berharga dan sekolah adalah tempat di mana mereka menemukan ilmu, wawasan dan potensi.

Di hari istimewa IKA SMA Negeri 2 Karawang yang ke 2 tahun tersebut Skertaris MKKS SMA/SMK Dr Epul Saepul S.Pd.i, M.Pd berikan ucapan selamat dan apresiasi.

“Saya Epul Saiful mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Karawang atau IKA SMANDA Karawang.” Ucapnya.

“Semoga IKA SMANDA Karawang semakin solid, kompak dan dapat terus membantu mengembangkan SMA Negeri 2 Karawang lebih baik lagi. Dan juga semoga SMA Negeri 2 Karawang semakin maju, lebih banyak mendapatkan prestasi yang dihasilkan di SMA Negeri 2 Karawang.” Ungkapnya dengan penuh pengharapan.

“Dengan bertambahnya usia ini, semoga kedepan kita mampu membawa nama baik sekolah serta mampu memberikan kontribusi yang positif demi terwujudnya dunia pendidikan lebih baik lagi. Selain itu semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari hari, serta dapat menjadi tauladan bagi sesamanya, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Salam 2 Tahun Penuh Makna.” Tutupnya dengan nada penuh semangat.

•Red