KARAWANG |infokeadilan.com –  Sebelumnya ramai di pemberitaan terkait pembangunan peningkatan jalan Poros desa Gempolkarya RT 06/04 Kecamatan Tirtajaya (P06 210254 ABT) yang di duga tidak memasang papan informasi proyek.

Pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan cermat demi menciptakan infrastruktur yang berkualitas dan tahan lama. Namun ini justru diduga terkesan asal dan di duga melanggar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Padahal sudah jelas poin yang tertulis di dalamnya.

1. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Pembangunan dan Pengawasan Jalan.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembangunan Jalan.

3. Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Papan Informasi Proyek

Dugaan tersebut muncul lantaran proyek ini tidak memasang papan informasi di lokasi pekerjaan, sehingga memicu pertanyaan mengenai transparansi dan pengelolaan anggaran. Tak hanya itu, kualitas pengerjaan pun diragukan. Dari pantauan di lapangan, lapisan base course (bescos) terlihat seadanya, bahkan di awal titik nol hampir tidak tampak. Hal ini dinilai bertentangan dengan spesifikasi teknis yang seharusnya diterapkan.

Terpisah Sekjen LSM NKRI DPC Tirtajaya, Dede M, mengungkapkan,“Pekerjaan ini jelas asal jadi dan diduga mark up karena tidak ada papan informasi di lapangan. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, apalagi hasil pekerjaannya sangat jauh dari standar yang diharapkan,” Ungkapnya, Senin (16/12/2024).

Ia juga menyoroti pentingnya akses jalan tersebut bagi masyarakat dan petani setempat.

“Ini sangat disayangkan, mengingat jalan ini adalah akses vital. Kalau pekerjaannya asal-asalan seperti ini, dampaknya jelas akan merugikan masyarakat,” Tambahnya.

Keluhan serupa datang dari seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.

“Kalau seperti ini mah nggak bakalan tahan lama. Apalagi ini jalan dekat sawah, harusnya penanganannya lebih serius,” Ujarnya.

Proyek pengecoran jalan tersebut dinilai telah menyalahi aturan dan diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Warga mendesak dinas terkait segera melakukan tindakan tegas terhadap pelaksana proyek. Jika dibiarkan, hal ini dikhawatirkan akan menjadi contoh buruk bagi oknum pelaksana lain yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kualitas pekerjaan.

Masyarakat berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, segera turun tangan untuk mengevaluasi proyek tersebut agar tidak merugikan warga Desa Gempolkarya khususnya.

Sementara menurut Samsul selaku Kepala UPTD PUPR saat di mintai keterangan perihal jika di temukan adanya kegiatan pekerjaan yang tidak memasang papan informasi mengatakan, bahwa semua kegiatan infrastruktur yang berasal dari pemerintah khususnya dari Dinas PUPR yang dibiayai APBD dan dikerjakan oleh pihak ke 3 harusnya memasang papan nama informasi kegiatan.

“Semua kegiatan infrastruktur yang berasal dari pemerintah khususnya dari Dinas PUPR yang dibiayai APBD dan dikerjakan oleh pihak ke 3 harusnya memasang papan nama informasi kegiatan.” Ucapnya.

“Selain sebagai tuntutan UU Keterbukaan Informasi Publik,  juga masyarakat yang terkena dampak pembangunan dapat mengawasi jalannya kegiatan tersebut. Harusnya yang berhak menegur itu pengawas.” Tandas Samsul.

“Saya kemarin cek lapangan lagi ngecor mobil molen sudah ada, tapi pengawas sama petugas lab tidak di kasih tahu hingga mengirim emoji pegang kepala.” Ujarnya.

“Makanya saya sarankan langsung konfirmasi ke dinas terkait. Saya tidak mau berasumsi

Baikna langsung ke dinas saja. Ke bidang jalan dan jembatan, Supaya terang benderang.” Papar Samsul

Di sisi lain H .Dahlan selaku kepala  UPTD 5 menyampaikan, bahwa menurutnya hal itu seharusnya harus ada surat tembusan ke UPTD ketika mulai pengerjaan.

“Seharusnya harus ada surat tembusan ke UPTD ketika awal mulai kerja.” Jawabnya singkat.

Jaja ST selaku pengawas dinas PUPR pun mengatakan, “pekerjaan itu harus pasang papan informasi mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan.” Terangnya Singkat.

Mengedepankan azas praduga adanya pekerjaan yang diduga tidak pasang papan informasi pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Dinas PUPR, PPK, Bisa segera sidak lapangan untuk menegur dugaan pelaksana yang tidak ikut aturan yang sudah di atur

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Ramai jadi perbincangan publik tentang isu yang menyudutkan Kabid dan Kasi Bidang PSP di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang terkait tidak terserapnya anggaran tahun 2024 di klarifikasi oleh Kasi Bidang PSP.

Pasalnya, munculnya isu yang menyudutkan Kabid dan Kasi PSP tersebut karena dianggap kerja tidak benar. Dan yang lebih miris lagi karena di sebut beda pilihan. Ramainya perbincangan hal tersebut semua dibantah oleh Kasi PSP.

Adi Kasi PSP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang saat ditemui di Aula PGRI Telagasari Senin, (16/12/2024) pada saat acara Bimtek dengan kelompok penerima bantuan IRPOM kepada media membantah dan mengungkapkan yang sebenarnya siapa aktor di balik tidak maksimalnya serapan tahun 2024.

“Begini mas secara logika, saya ini Kasi dan kadin itu pimpinan saya, tidak mungkin saya tidak patuh dan hormat kepada pimpinan.” Tandasnya.

“Dan terkait tidak maksimalnya serapan anggaran tahun 2024, saya kira publik tahu, secara logika saja berfikirnya, siapa yang tanda tangan semua kegiatan di Dinas Pertanian, ya pastinya Kadin, jadi masyarakat Karawang tinggal berfikir, kalau antara bawahan dan atasan saja, saya pastinya akan patuh semua perintah Kadin.” Ungkapnya menjelaskan.

“Saya sudah pasrah ketika jabatan saya akan jadi korban kekuasaan seorang Kadin, dan saya siap hadapi konsekuensinya, biar Allah SWT yang Maha segalanya yang akan menentukan nasib jabatan saya ke depan.” Pungkasnya.

Sampai berita di tanyangkan Rabu (18/12/2024) Kadin dinas PKP Kabupaten Karawang belum merespon saat dihubungi via telepon.

•Red

BEKASI |Infokeadilan.com – Seorang oknum pegawai ASN yang menjabat sebagai Sekretaris Camat di Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi diduga telah melakukan pernikahan siri dengan seorang guru P3K di salah satu sekolah SMP Negeri yang ada di wilayah Kedungwaringin.

Oknum pegawai tersebut selalu sulit di temui saat akan dikonfirmasi untuk di minta keterangan dan klarifikasinya terkait dugaan poligami tersebut.

Dari informasi yang dihimpun dan keterangan narasumber yang tidak ingin namanya di sebut bahwa wanita yang berprofesi seorang guru P3K tersebut bahkan minta diikrarkan kepada seorang Amilin.

“Wanita yang diduga berprofesi guru P3K tersebut bahkan minta untuk di ikrarkan kepada seorangan Amilin yang ada di desa Kedungwaringin dengan dalih ruzuk dari seorang Amilin yang diduga bernama Imam.” Ucapnya sinkgat kepada media, Selasa (16/12/2024)

Terkait dengan hal itu bahwa oknum pria pegawai ASN tersebut diduga telah melanggar aturan dan kedisiplinan pegawai ASN karena mempunyai istri kedua tanpa sepengetahuan istri pertamanya.

Menurut Imam selaku salah satu Amilin desa Kedungwaringin saat di konfirmasi dirinya mengatakan, bahwa pria oknum pegawai Sekcam berinisial A dan wanita oknum guru P3K berinisial P meminta untuk di ikrarkan melalui ikrol rujuk, dengan disaksikan oleh orang tua wanita tersebut.

“Pria oknum A dan wanita oknum P itu sempat meminta untuk di ikrarkan melalui ikrol rujuk dengan di saksikan orang tua wanita.” Ujarnya.

Saat ditanya lebih detail kenapa mereka menikah rujuk Imam menjawab tidak tahu.

“Soal yang lainnya tidak tahu menahu.” Jawabnya singkat.

Dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah selanjutnya guna menggalu keterangan lebih lanjut mendatangi ketua RT setempat, namun sayang tidak di dapatkan informasi secara pasti tentang pernikahan tersebut.

Terpisah Camat Taruma Jaya, H. Dede, saat dimintai tanggapannya melalui pesan WhatsApp mengatakan, bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai kasus tersebut.

“Kami belum menerima laporan resmi mengenai kasus ini. Kami akan mengambil tindakan tegas bila di dukung bukti yang jelas.” Pungkasnya.

Sampai berita ini di tanyangkan, pihak terkait belum bisa dihubungi untuk di minta penjelasan lebih lanjut.

•Wan

KARAWANG |infokeadilan.com – Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Lolohan RT 010/003, Desa kutaampel Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang menggunakan bantuan anggaran dari Provinsi Jawa Barat tahun 2024, menuai sorotan dari tokoh masyarakat, Selasa (16/12/2024).

Adanya dugaan tersebut Ketua Gempar Mulyadi angkat bicara, menururnya proyek jaling tersebut terindikasi sudah menyimpang dari aturan dan diduga tidak sesuai spesifikasi teknis. Bahkan dicurigai telah diborongkan atau dipihak-ketigakan kepada kontraktor dari luar desa.

Selain itu Mulyadi juga mengatakan, bulan hanya dugaan itu saja, akan tetapi mencakup pengurangan ketebalan rabat beton yang dianggap tidak sesuai dengan standar yang tertera pada papan informasi proyek.

“Sebelum pengecoran, amparan beskos terlihat tidak merata dan pada waktu pelaksanaan saat kami ukur untuk bagian tengah ketebalannya kurang dari 12 Cm hanya ada 8 Cm, padahal di papan informasi jelas tertulis 12 cm. Sehingga ini jelas perlu di sikapi dan diduga tidak sesuai spesifikasi tentunya ini harus dipertanggungjawabkan,” Ucapnya.

Untuk menyikapi hal ini karena terlihat dari fisik dengan hasil tidak sesuai mulyadi ketua gempar mau melaporkan kepada Dinas DPMD dan Insfektorat agar di tindak tegas jangan sampai anggaran yang turun dari pemerintah dalam pekerjaannya cuma hanya sekedar ada fisiknya tapi tidak sesuai dengan pagu anggaran yang turun.

Jana salah satu warga menambahkan “Dalam hal ini Kepala Desa harus transfaran kepada masyarakat,selaku pengguna anggaran jangan di tutup- tutupi,Sebab dalam tahun ini anggaran Banprov, harus jelas dan besaran anggaran yang di peruntukan pekerjaan jaling ini,” Ujarnya

Diketahui kegiatan pembangunan jalan lingkungan di Dusun Lolohan 1 RT. 010/003 Desa Kutaampel Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang dengan dibiayai bantuan dari Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sebesar Rp. 85.500.000 dengan volume panjang 152 meter lebar 2,2 meter ketebalan 0,12 meter.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun Pemerintah Desa belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait adanya dugaan tersebut.

Warga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Karawang atau instansi terkait untuk segera turun tangan guna memastikan kualitas proyek apakah sudah sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan atau malah sebalinya.

•Red

HAURGEULIS |infokeadilan.com – Apotek K24 Haurgeulis kembali mempersembahkan kegiatan sosial dan hiburan meriah dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke-5, Minggu (15/12/2024)

Acara Gebyar Undian Berhadiah tersebut di selenggarakan sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dan mempercayai Apotek K24.

Kegiatan tersebut di sambut dengan antusias warga dan mayarakat umum. Acara HUT Apotek K24 di isi dengan berbagai kegiatan di antaranya dengan lomba pawai karnaval yang meriah, di mana ratusan peserta mengarak sepeda listrik, mesin cuci, dan lainnya.

Acara yang diikuti oleh masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Semangat dan antusiasme dari peserta sangat terasa, sehingga kegiatan tersebut terlihat meriah dan spektakuler.

dr. Setiawan Widjaya atau yang akrab dengan sapaan Ko Iwan selaku Owner kepada media mengatakan, di selenggarakannya acara HUT Apotek K24 dengan berbagai kegiatan adalah sebagai ucapan rasa terima kasih kepada masyarakat yang ada di wilayah Haurgeulis dan masyatakat umum.

“Acara Gebyar Undian Berhadiah ini di selenggarakan sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung dan mempercayai Apotek K24 selama ini.” Ucapnya.

Lebih lanjut Ko Iwan mengungkapkan, gelaran acara tersebut sebagai perwujudan rasa saling menghormati dan sebagai ajang silaturahmi yang di isi dengan berbagai kegiatan.

“Pada acara ini selain kita sediakan berbagai macam hadiah, kita juga isi dengan kegiatan kegiatan lain yaitu, lomba pawai karnaval, hiburan sehat, layanan kesehatan gratis, senam aerobik dan zumba, dan yang terkahir pembagian hadiah kepada para pemenang undian dan pembagian sembako.” Ungkapnya.

“Setelah melaksanakan pawai karnaval, acara dilanjutkan dengan senam aerobik dan zumba yang dipandu oleh instruktur profesional. Ribuan peserta bergabung dalam kegiatan tersebut, menari dan berolahraga bersama sambil menikmati musik yang menggembirakan. Tak ketinggalan pula hiburan dangdut yang disajikan untuk memuaskan para peserta dan masyarakat yang hadir.” Jelas Ko Iwan.

“Kemudian kita juga memberika payanan kesehatan gratis yang berkolaborasi dengan Jasa Raharja dan Hasna Medika Indramayu. Selain itu Apotek K24 juga menyediakan fasilitas cek layanan kesehatan dan cek jantung secara gratis. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini untuk memantau kesehatan mereka. Donor darah yang diselenggarakan oleh PMI Indramayu juga menjadi bagian dari acara ini, sebagai wujud kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.” Bebernya.

“Dan di penghujung acara kita lakukan pembagian hadiah dan Sembako. Sebanyak ratusan hadiah disediakan untuk para pemenang undian, mulai dari sepeda listrik, mesin cuci, hingga barang-barang elektronik lainnya. Selain itu, Apotek K24 juga membagikan sembako kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan bantuan sosial.” Tandas Ko Iwan.

“Dengan suksesnya acara Gebyar Undian berhadiah ini, Apotek K24 Haurgeulis menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Selamat ulang tahun ke-5 untuk Apotek K24 Haurgeulis.” Pungkasnya.

Di tempat yang sama salah satu peserta saat di minta tanggapanya terkait dengan acara tersebut mengungkapakan rasa terima kasih dan kegembiraanya.

“Masyarakat disini terlihat sangat antusias dengan acara ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan menyenangkan. Kami berharap Apotek K24 dapat terus berkembang dengan sukses dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar Haurgeulis.” Ucapnya singkat kepada media.

*Berikut para pemenang undian berhadiah pada acara HUT Apotek K24 ke – 5 di antaranya :

Pemenang Sepeda Listrik

* Sukandi asal desa Karang Asem – Terisi

* H. Warjono asal desa Jayamulya Dasir – Kroya

Pemenang Televisi

* Fatanudin – Bongas

Pemenang Mesin Cuci

• Anita – Manggungan Haurgeulis

Pemenang Kulkas

• Kasih – Tamiyangsari – Kroya

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang merupakan sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab atas pekerjaan proyek pembangunan stadion mini sepak bola yang belum selesai dan terbengkalai hingga kini.

Diketahui pembangunan stadion mini sepak bola tersebut berlokasi di dusun Bojongkarya 1 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Pantauan media infokeadilan.com di lokasi pembangunan stadion mini yang menelan miliaran rupiah tersebut sampai saat ini terlihat kondisinya jauh dari kata maksimal, entah siapa yang akan bertanggungjawab.

Terbengkalainya pembangunan stadion mini sepak bola tersebut menuai pertanyaan sejumlah pihak dan menduga bahwa pembangunan tersebut terindikasi telah merugikan keuangan negara.

Idus salah satu warga yang juga merupakan tokoh pemuda di dusun Bojong Karya 1 mengira, bahwa perencanaan pembangunan tersebut menurutnya terkait penggunaan anggaran yang telah di gelontorkan kurang terstruktur dengan baik. Bahkan ia juga mengatakan bahwa harus ada campur tangan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintahan setempat untuk mengatasi masalah tersebut.

“Pekerjaan pembangunan stadion ini diduga kurang terencana dengan baik, serta tidak memiliki keseimbangan tentang bagaimana menggunakan anggaran dengan baik dan terstruktur. Akibat dari hal tersebut sehingga hasilnya pun tidak masimal dan justru malah terbengkalai sampai saat ini, dan ini didiga hanya di jadikan sebagai ajang pemanfaatan keuangan negara.” Ungkapnya.

Lebih jauh dirinya mengungkapkan, menururnya bahwa hasil pekerjaan pembangunan stadion mini sepak bola Rengasdengklok terlihat tidak optimal.

“Coba lihat saja dari pendataran tanah pun tidak rata dan kondisi lapangan juga rusak bahkan tekstur tanah nya pun bergelombang, semuanya menyebabkan kondisi lapangan tidak dapat digunakan secara optimal.” Jelasnya.

“Jika proyek mangkrak ini sebagai bentuk pelanggaran hukum. Sebab, hasil pembangunan justru meninggalkan sebuah tugas bagi pihak pihak terkait yang lebih berwenang, dan jelas ini hanya akan meninggalkan kesan dan dampak yang merugikan bagi negara dan masyarakat sebagai penerima manfaatnya.” Tandas Idus kepada media, Senin (16/12/2024)

“Pembangunan yang tidak segera dilanjutkan tentunya dapat menunjukkan indikasi proyek mangkrak yang hanya terkesan hanya menghabiskan anggaran dengan sia-sia.”

“Dalam rentang waktu dua tahun, stadion mini ini seharusnya sudah selesai dan dapat digunakan, namun pada kenyataannya justru malah sebaliknya alias mangkrak dan terbengkalai,” Tutupnya.

Sementara sampai berita ini di tayangkan belum ada pihak yang bisa di minta keterangan lebih lanjut.

•Red