KARAWANG |infokeadilan.com – Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia (ASPHRI) menggelar seminar ketenagakerjaan dengan tema “Tantangan dan Peluang dari Implikasi Keputusan MK atas Perubahan 21 Pasal UU No.6/2023 Cipta Kerja dalam Perspektif Praktisi HR” di Hotel Mercure, Karawang, Selasa 28 November 2024.

Acara ini bertujuan membahas isu strategis ketenagakerjaan, terutama undang-undang perubahan yang diatur dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023.

“Kami memaparkan visi dan misi ASPHRI, strategi jangka panjang, hingga program kerja berbasis struktur organisasi baru periode 2024–2027. Kami berharap ASPHRI dapat menjadi mitra terpercaya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai asosiasi HR terkemuka,” ujar Ketua Umum ASPHRI, Yosminaldi 28/11/2024.

Dalam sesi pertama, Dr. Salahudin Gaffar, SH., MH., membahas dinamika hukum ketenagakerjaan dari UU No.13/2003 hingga UU No.6/2023, yang kini memasuki tahap pasca-reformasi. Ia menyoroti potensi konflik hukum dalam era pasar bebas serta strategi mitigasi risiko bagi pengusaha.

Sementara itu, Dr. Anwar Budiman, SH., MH., menjelaskan poin-poin perubahan dalam keputusan MK, seperti ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya, pengupahan, dan penghapusan istirahat panjang.

“Perubahan ini harus disikapi dengan bijak agar para praktisi HR dapat mengimplementasikan aturan baru secara efektif,” jelasnya.

Ketua panitia, Sutrisno Suratman, SS., MH., menegaskan komitmen ASPHRI DPC Karawang dalam mendukung HR lokal.

“Kami siap memberikan edukasi dan kompetensi terkait aturan baru ini. Seminar ini menjadi refleksi atas perjalanan UU Cipta Kerja sejak 2020, yang terus menuntut adaptasi dan pemahaman mendalam dari para praktisi,” Pungkasnya.

Seminar ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menjawab tantangan dan peluang menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

•Rilis

KARAWANG |infokeadilan.com – Dinas PUPR Kabupaten Karawang setelah mendapatkan informasi dari warga terkait keluhan terhadap galian tanah dari proyek pembangunan drainase jalan HS Ronggowaluyo tepatnya di depan Universitas Singaperbangsa Karawang yang telah selesai di kerjakan namun masih menyisakan tumpukan tanah yang belum di rapihkan atau belum di angkut oleh pihak pelaksana pembangunan.

Melalui pengawas dinas PUPR Kabupaten Karawang Imannudin kepada media mengatakan, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pihaknya segera merespon cepat dan sigap tanggapi keluhan tersebut.

“Ya perihal keluhan warga mengenai tumpukan tanah itu, sejak kami dapat informasi, di hari itu juga kami langsung berkomunikasi dengan pihak kontraktor atau pelaksana pekerjaan tersebut dan di minta untuk segera mengangkut galian tanah yang masih menumpuk tersebut.” Ucapnya kepada jurnalis infokeadilan.com pada Kamis, (5/12/2024).

“Malahan sebelum tiga hari pekerjaan itu selesai kami sudah mengintruksikan agar tanah galian tersebut segera di rapihkan dan di angkut.” Tambahnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa pihaknya selalu mengintruksikan kepada pihak kontraktor atau pelaksana untuk selalu profesional dalam melaksanakan pekerjaan.

“Terkait dengan hal ini, kami dari pihak PUPR Karawang tentunya selalu mengintruksikan kepada rekanan dari pihak kontraktor maupun pelaksana pekerjaan agar tetap profesional dalam melaksanakan pekerjaan dan ikuti aturanya.” Jelasnya.

“Dan hari ini Alhamdulilah, tumpukan galian tanah tersebut sudah mulai di angkut, Insya Allah hari ini juga selesai di angkut.” Pungkasnya.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, termasuk di Kabupaten Karawang, muncul persoalan serius terkait hak-hak penyelenggara. Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Tirtajaya, Karawang, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji mereka yang hingga kini belum diselesaikan secara maksimal.

Salah satu anggota PPS di Kecamatan Tirtajaya, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan Kepada Media online nuansametro.co.id bahwa gaji mereka masih tertunggak selama tiga bulan.

“Kalau untuk gaji KPPS sudah dibayar, tetapi PPS mah belum, Bang,” Ujarnya, Rabu (5/12/2024).

Ia menambahkan bahwa terakhir kali menerima gaji adalah untuk bulan September 2024.

“Ya, kalau Oktober sampai Desember mah belum. Berarti tiga bulan saya belum dibayar,” Tandasnya dengan nada kecewa.

Kondisi ini, menurutnya, berbeda dengan Kecamatan lain di Karawang.

“Saya mah heran, kok di kecamatan lain sudah semua (dibayar), entah kenapa di Kecamatan Tirtajaya belum,” ucapnya

Ketua PPK Tirtajaya, Muhammad Karyadi ketika di konfirmasi mengatakan, bahwa anggota PPS ada keterlambatan mengupload SPJ.

“Teman-teman PPS Tirtajaya lambat aploud SPJ Ke aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB), terus sekarang udah semua aploud. Tapi masih ada beberapa Desa yang ada kesalahan, ya lebih jelasnya tanya aja ke bagian Keuangan Hadi Ismanto.” Terangnya.

Hadi selaku staf sekretaris PPK Kecamatan Tirtajaya saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa PPS masih terkendala laporan Sitab bulan Oktober.

“PPS masih terkendala laporan Sitab bulan Oktober yang baru saja hari ini sitab bulan Oktobernya rampung. Karena KPU akan memberikan honor PPS dikala laporan sitabnya sudah 100%.” Jelasnya.

“Dan Oktober memang telat karena sitab, tapi November belum bisa dikatakan telat, karena masih di bulan Desember. Oktober baru kelar 100% masing masing PPS, kemungkinan yang bulan Oktober akan segera di realisasikan.” Pungkasnya

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Serentak 2024, Rabu (4/12/2024).

Rekapitulasi Penghitungan suara untuk Pilbup Karawang, serta Pilgub Jawa Barat dilakukan di Hotel Akhsaya.

Ketua KPU Kabupaten Karawang Mari Fitriana langsung membacakan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada 2024.

Hasil perolehan suara untuk Pilbup Karawang, pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Acep Jamhuri dan Gina Fadlia Swara meraih 541.318 suara. Kemudian, paslon nomor urut 02 Aep Syaepuloh dan Maslani sebanyak 669.674 suara.

Adapun perolehan suara Pilgub Jawa Barat di Kabupaten Karawang, paslon nomor urut 01 Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwinatarina meraih 110.826 suara.

Paslon nomor urut 02 Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja meraih 119.964 suara

Paslon nomor urut 03 Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie meraih 110.627 suara.

Terakhir nomor urut 04 Dedi Mulyadi (KDM) dan Erwan Setiawan mendapat 851.629 suara.

Selisih suara yang cukup signifikan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat Karawang terhadap Aep-Maslani, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di daerah tersebut.

Sementara Dedi-Erwan mendominasi Pilgub di Karawang. Untuk Pilgub Jawa Barat, paslon nomor urut 04, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, memperoleh dukungan terbesar di Kabupaten Karawang dengan 851.629 suara, jauh mengungguli pesaing mereka.

Paslon nomor urut 02, Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja, berada di posisi kedua dengan 119.964 suara, diikuti oleh nomor urut 01, Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwinatarina, dengan 110.826 suara. Sementara itu, paslon nomor urut 03, Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie, memperoleh 110.627 suara.

Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana, menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2024.

“Rekapitulasi ini membuktikan demokrasi di Karawang berjalan dengan baik. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung kelancaran proses pemilu,” Pungkasnya

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Sejumlah masyarakat Karawang yang tergabung dalam pendukung Pasangan Calon 01 Acep-Gina menggelar aksi damai di Hotel Akshaya Karawang.

Dalam aksi tersebut mereka menuntut keadilan agar di tegak lurus. Mereka menduga adanya dugaan kecurangan yang terstruktur secara sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pilkada Karawang 2024.

Dalam aksi tersebut, mereka menyerukan agar Aparat Penegak Hukum segera mengusut dan mengadili dugaan dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa (Kades).

“Kami menduga Pilkada tahun ini banyak kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kami kecewa karena laporan kami terhadap Ketua KPU Karawang tidak ditindaklanjuti. Ini adalah bentuk ketidakadilan,” Seru salah satu orator dari kubu Paslon 01 Rabu (04/12/2024).

Mereka juga mempertanyakan hasil rapat pleno terbuka yang di duga dianggap tidak mencerminkan proses demokrasi yang adil dan transparan.

“Secara aturan, hasil pleno belum mencapai 70%. Ada apa dengan Pilkada Karawang? Ini cacat hukum. Kami menuntut pemerintah daerah dan pusat untuk turun tangan menyelidiki dugaan ini,” Tandasnya saat dalam orasinya.

Aksi tersebut mencerminkan kekecewaan yang mendalam masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Karawang. Mereka menilai aspirasi dan usulan kubu Paslon 01 tidak pernah di dengar dan seolah di abaikan, sehingga mereka merasa keadilan belum berpihak kepada mereka.

“Kami berada di tanah ibu pertiwi dan menuntut keadilan demi tegaknya hukum. Jangan sampai Pilkada ini meninggalkan luka yang mendalam bagi demokrasi di Karawang,” Pungkas orator.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPU Karawang belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Proyek pembangunan drainase jalan HS Ronggowaluyo tepatnya di depan Universitas Singaperbangsa Karawang tuai kritikan warga. Pasalnya, tanah galian dari pekerjaan proyek pembangunan drainase yang sudah selesai di kerjakan beberapa hari yang lalu masih menyisakan tumpukan tumpukan tanah yang belum di angkut dan di rapihkan, sehingga diduga mengganggu aktivitas warga.

Diketahui, dalam papan informasi tertulis, nama pekerjaan pembangunan drainase jalan HS Ronggowaluyo Desa Sirnabaya, nomor SPK 027.2/049/06.2.01.0012.5/KPA-SDA/PUPR/2024 dengan Volume P : 44,40 M, Ukuran : 100 x 100 CM, sumber dana APBD tahun anggaran 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 188.954.000,00, masa pengerjaan selama 45 hari kalender dan sebagai pihak pelaksana dan penyedia jasa CV Maju Bangkit.

H salah satu warga kepada media mengeluh, ia merasa terganggu oleh tumpukan tumpukan tanah yang belum di rapihkan oleh pihak pelaksana proyek drainase tersebut.

“Ya kang, ini kalau pekerjaannya mah sudah selesai kalau ga salah sekitar tiga hari yang lalu, tapi ini tumpukan tanahnya sampai sekarang belum juga di rapihkan, belum di angkut. Kami sebagai warga jelas merasa terganggu. Aktivitas saya sebagai juru parkir di sini, jadi pembeli yang mau belanja ke ruko ruko disini juga merasa terganggu dan bingung harus parkir dimana, kalau yang roda dua masih bisa, tapi yang bawa mobil itu kan ga bisa. Penghasilan saya juga jadi berkurang karena kan pengunjung atau pembeli yang tidak bisa parkir disini.” Keluh H kepada awak media, Rabu (4/12/2024).

“Ya menurut warga disini kalau misalnya sampai dua atau tiga hari tumpukan tanah ini tidak juga di angkut dan di rapihkan, mereka mau komplen ke pihak terkait, begitu informasi yang di dapat mah.” Tambahnya.

Senada dengan inisial D warga yang lain yang juga berprofesi sebagai juru parkir saat di temui awak media mengungkapkan kekecewaannya.

“Iya kang gimana ini, sudah hampir seminggu tumpukan tanah ini ga di angkut. Aktivitas kami jadi sedikit terganggu kang. Penghasilan kami juga jadi berkurang, kami kan hanya tukang parkir disini, jadi pembeli yang mau jajan disini akibat tempatnya begini ya jadi berkurang tidak seperti biasanya.” Ungkapnya.

“Ini juga para pekerjanya setelah selesai langsung pada pergi aja. Tumpukan tumpukan tanah ini malah di biarkan ga di angkut, ini sudah hampir seminggu kang, gimana ini.” Ujarnya dengan nada kecewa.

Sementara itu, sampai berita ini di tayangkan pihak pelaksana atau pemborong proyek pembangunan drainase jalan tersebut belum di ketahui, sehingga belum bisa di hubungi untuk di minta penjelasannya.

•Red