KARAWANG |Infokeadilan.com – Kasus dugaan praktik suap senilai Rp 10 juta dalam penerimaan tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Rengasdengklok yang melibatkan oknum Kepala Puskesmas Kalangsari, menuai sorotan tajam dari kalangan praktisi hukum.

Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, SH., MH., menilai bahwa kasus ini bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan menjadi “pintu gerbang” yang mengindikasikan adanya sistem rekrutmen yang bobrok di seluruh rumah sakit di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

“Saya melihat persoalan ini sebagai awal terbongkarnya kebusukan sistem perekrutan. Patut diduga kuat, praktik tidak benar ini tidak hanya terjadi di RSUD Rengasdengklok, namun diduga kuat juga terjadi di fasilitas kesehatan lainnya di Karawang,” ujar Asep Agustian yang akrab disapa Askun, Kamis (7/5/2026).

Pengembalian Uang Tidak Menghilangkan Tindak Pidana

Menanggapi kabar bahwa sebagian uang telah dikembalikan kepada pelamar, Askun menegaskan bahwa secara hukum hal tersebut tidak serta merta menghapuskan kesalahan yang telah terjadi.

Dalam hukum pidana, dikenal istilah mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan materi yang melanggar hukum).

“Saya tegaskan dengan tegas, meskipun uangnya sudah dikembalikan, itu tidak lantas menghilangkan unsur tindak pidana yang sudah terjadi. Niat jahat dan perbuatan melanggar hukum sudah terbentuk, sehingga proses hukum tetap harus berjalan,” paparnya dengan lugas.

Tuntutan Evaluasi Total dan Pembersihan Oknum

Melihat fakta di lapangan, Askun meminta Dinas Kesehatan melalui Bagian Kepegawaian untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menuntut dilakukan pengecekan ulang terhadap seluruh data tenaga kesehatan yang telah diterima.

“Siapa saja yang masuk, dan anak siapa mereka yang berhasil menduduki posisi tersebut? Ini menjadi bukti nyata bahwa sistem kepegawaian di Dinkes sedang sakit dan harus segera dibenahi,” tegasnya.

Lebih jauh, Askun juga meminta Bupati Karawang melalui Sekretaris Daerah dan Baperjakat untuk mengambil langkah tegas. Terlebih oknum yang terlibat disebut-sebut sebagai “pemain lama” yang sudah lama berkecimpung.

“Oknum ASN yang melakukan praktik biadab seperti ini harus diberikan sanksi berat, dimutasi, atau bahkan dibersihkan. Karawang Maju harus bersih dari perilaku koruptif,” tandasnya.

Ia juga menyinggung adanya dugaan nepotisme, di mana ada oknum kepala puskesmas yang dengan mudah memasukkan anaknya menjadi tenaga honorer, sementara pelamar lain kesulitan mendapatkan kesempatan yang sama.

Di akhir keterangannya, Askun mengimbau kepada seluruh tenaga kesehatan atau pelamar yang pernah menjadi korban praktik pungli dan suap di berbagai rumah sakit untuk berani membongkar kebenaran.

“Saya mengajak rekan-rekan yang pernah menjadi korban untuk datang dan ‘bernyanyi’ kepada kami. Silakan sampaikan kronologinya di Kantor Hukum Asep Agustian & Rekan, Komplek Ruko Galuh Mas Karawang,” ajaknya.

“Tenang saja, identitas Bapak/Ibu saya jamin akan dirahasiakan. Mari kita bersihkan Karawang bersama-sama dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

•Tim Infokeadilan.com

KARAWANG |Infokeadilan.com – Persiapan pelaksanaan acara akbar Kirab Mahkota Pajajaran dengan tema “Binokasih Mulang Salaka” di Kabupaten Karawang telah memasuki tahap final. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Purwanto, memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan secara matang demi kelancaran dan kesuksesan acara.

Dalam upaya menjaga keamanan serta kenyamanan peserta, panitia mengambil keputusan strategis dengan melakukan perubahan rute perjalanan. Awalnya rute direncanakan berangkat dari Masjid Agung Karawang, namun kini titik start resmi dipindahkan ke area Universitas Horizon.

Perubahan ini dilakukan bukan tanpa alasan. Pihak panitia mempertimbangkan faktor keamanan dan kelancaran lalu lintas, mengingat frekuensi perjalanan kereta api yang cukup padat di rute awal serta potensi kemacetan yang bisa terjadi.

“Kami memindahkan titik start ke Universitas Horizon sebagai langkah antisipasi. Hal ini kami lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama meminimalisir risiko kemacetan dan menjaga keselamatan seluruh peserta kirab,” ujar Purwanto saat dikonfirmasi di Kantor Pemda Karawang, Rabu (6/5/2026).

Acara yang akan menampilkan Mahkota Binokasih ini akan diarak menggunakan kereta kuda, diiringi oleh defile kesenian dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Purwanto menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar pesta rakyat biasa, melainkan upaya nyata dalam melestarikan warisan budaya Sunda yang sangat luhur.

“Semangat dari kegiatan ini adalah menjadikan nilai-nilai sejarah sebagai fondasi dan motivasi dalam pembangunan masa depan. Kami ingin budaya kita tetap hidup dan dikenal generasi mendatang,” tambahnya.

Meski dalam perjalanannya mendapatkan dinamika dan berbagai aspirasi, termasuk pandangan dari kalangan budayawan, pihak penyelenggara menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan acara ini dengan mengedepankan dialog dan tujuan utama pelestarian sejarah.

Kirab Mahkota ini nantinya akan menjadi rangkaian panjang yang akan melintasi berbagai daerah di Jawa Barat sebelum akhirnya berakhir di Kota Bandung.

•AS

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Alokasi anggaran senilai Rp 150.000.000,00 yang tertuang dalam dokumen Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP Tahun Anggaran 2026 untuk pos belanja langganan surat kabar, majalah, dan jurnal di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang kembali menuai sorotan tajam.

Pasalnya, hal ini patut dipertanyakan dan perlu di klarifikasi, mengingat dari hasil penulusuran sampai saat ini belum terdengar ada media lokal dengan jumlah yang signifikan bekerjasama dengan pihak dinas tersebut.

Dari data yang diperoleh, tercatat rincian anggaran tersebut terdiri dari Rp 30.000.000,00 diperuntukkan bagi media nasional, dan nilai yang cukup fantastis mencapai Rp 120.000.000,00 dialokasikan khusus untuk koran daerah atau media lokal.

Angka ini tentu memunculkan berbagai pertanyaan mendasar terkait transparansi, efisiensi, dan mekanisme penyalurannya.

Pertama, terkait jumlah dan pembagian porsi.

-Berapa total media yang terlibat, berapa yang nasional dan berapa yang lokal? Bagaimana komposisinya agar terlihat adil dan proporsional ?

-Kedua, dengan nilai Rp 120 juta untuk koran daerah, nama media mana sajakah yang mendapatkan bagian tersebut ?

-Berapa eksemplar yang diserap dan berapa besaran nilai yang diterima oleh masing-masing institusi pers tersebut ?

Hal ini penting demi mengetahui apakah penyaluran dilakukan secara merata atau terpusat pada nama-nama tertentu saja.

-Ketiga, bagaimana teknis dan mekanisme pembayarannya ?

-Apakah dilakukan secara bertahap per bulan, triwulan, atau justru dibayarkan lunas di awal tahun ?

-Apakah skema ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan negara?

Dan yang tak kalah penting, apa saja bentuk kerja samanya ?

-Apakah hanya sebatas langganan koran, atau juga mencakup kerja sama pemasangan iklan, liputan event, hingga bentuk kerjasama lainnya ?

-Bagaimana pula bentuk laporan pertanggungjawaban dan bukti fisik yang diserahkan kepada dinas ?

Menanggapi hal tersebut, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi secara langsung kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang pada Rabu (6/5/2026) melalui sambungan telepon seluler.

Sayangnya, upaya untuk mendapatkan penjelasan yang rinci dan transparan tersebut menemui jalan buntu. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang H. Rohman terlihat enggan memberikan jawaban dan lebih memilih diam serta tidak merespons pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait pengelolaan anggaran tersebut.

Kondisi ini tentu semakin memperkuat dugaan adanya ketidakjelasan dan dinilai minim transparansi dalam pengelolaan anggaran. Masyarakat berharap agar pihak pengelola keuangan dapat segera memberikan keterbukaan informasi demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.***

KARAWANG |Infokeadilan.com – Sebagai wujud nyata dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat, Komando Distrik Militer (Kodim) 0604/Karawang memfasilitasi penyerahan 20 unit kendaraan operasional dari pihak Agrinas kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Senin (4/5/2026).

Kegiatan berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 0604/Karawang, Letkol Inf Naryanto. Penyerahan aset ini bertujuan untuk memperkokoh armada logistik demi kelancaran distribusi hasil bumi serta kebutuhan pokok masyarakat. Kendaraan tipe Pick Up Mahindra Scorpio 4×4 yang diserahkan diharapkan mampu menjangkau berbagai medan dan semakin menunjang efektivitas kinerja koperasi.

Di sisi lain, Project Management Officer (PMO) Kementerian Koperasi Kabupaten Karawang, Dr. (C) H. Emed Tarmedi, A.Md.Kep., S.KM., MH.Kes., menyampaikan pesan dan harapannya terkait pengelolaan aset tersebut. Beliau menekankan pentingnya menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaannya.

“Kami berharap seluruh aset ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tepat pada sasaran. Fokus utamanya adalah untuk mendukung kegiatan usaha serta kelancaran distribusi logistik, demi kesejahteraan bersama,” ujarnya, Selasa (5/5/2026)

Lebih lanjut, beliau mengimbau agar aset tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat pribadi atau sekadar menjadi penunjang gaya hidup semata.

“Prinsip fungsionalitas perlu senantiasa dijaga. Mari kita kelola kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal dan berkelanjutan,” tambahnya.

Emed juga mengingatkan bahwa pengelolaan aset negara dan koperasi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Penyalahgunaan wewenang tentu akan berimplikasi pada konsekuensi administrasi maupun hukum yang berlaku, mulai dari teguran hingga tindakan lebih lanjut sesuai aturan.

“Kami percaya dan berharap seluruh pengurus dapat menjaga integritas serta kejujuran dalam memegang amanah ini. Semoga program pemberdayaan ini senantiasa membawa berkah dan kemajuan bagi kita semua,” pungkasnya.

•AS

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap kesejahteraan tenaga kerja, pihak penyedia jasa kebersihan, PT Herdiansyah Adi Perkasa, memberikan penjelasan terkait mekanisme pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan yang bertugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang.

Dalam keterangan resminya, Presiden Direktur PT Herdiansyah Adi Perkasa, E. Bastian Hermawan, S.H., M.H., menyampaikan kondisi riil di lapangan dengan penuh keterbukaan.

Menurut Bastian, meskipun banyak isu negatif di luar  tersebut tidak menjadi penghalang bagi perusahaan untuk tetap hadir bagi karyawan.

“Kami memahami kondisi administrasi yang ada. Namun, demi memastikan para pekerja tetap dapat merasakan manfaat dan kebahagiaan, pihak PT Herdiansyah Adi Perkasa mengambil langkah cepat dengan memberikan bantuan uang secara cuma-cuma. Bahkan, kami juga berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka dengan menaikkan besaran gaji,” ujar Bastian, Selasa (5/5/2026).

Langkah ini diambil sebagai wujud nyata kepedulian perusahaan sekaligus dukungan penuh terhadap upaya RSUD Karawang dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Lebih jauh, Bastian berharap kondisi ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi semua pihak ke depannya. Ia juga mengimbau agar masyarakat dan pihak terkait tetap waspada terhadap kemungkinan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami mengimbau agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini hanya untuk mencari panggung atau keuntungan pribadi dengan cara memprovokasi. Mari kita hadapi segala hal dengan kepala dingin dan semangat mencari solusi terbaik,” tandasnya.

Di tengah dinamika yang ada, Bastian menegaskan bahwa hubungan kerja sama antara PT Herdiansyah Adi Perkasa dengan RSUD Karawang tetap terjalin sangat baik, harmonis, dan saling mendukung.

“Kami menekankan bahwa komitmen kami untuk menjaga nama baik kedua belah pihak sangatlah tinggi. Sinergi yang telah terbangun selama ini adalah aset berharga yang harus kita rawat bersama demi tujuan yang sama, yaitu pelayanan prima dan kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

•AS