Beranda blog Halaman 270

Perihal Keterlibatan ASN Dan Aparat Desa Di Pilkada, Sergap Dan Tangkap Money Politic, Begini Kata Ketum LSM Laskar NKRI

KARAWANG |infokeadilan.com – Menjelang H-5 pencoblosan Pilkada Karawang 2024, DPP LSM Laskar NKRI mengaku sudah mulai melakukan pemantauan dan penyisiran terkait bakal bermunculannya para pelaku money politic dan mobilisasi massa oleh ASN, Camat, Lurah/Kades hingga aparat desa dalam mendukung salah satu Paslon.

DPP Laskar NKRI juga sudah mengintruksikan jajarannya untuk langsung menangkap dan mengamankan barang bukti para pelaku money politic, khususnya yang melibatkan Kades dan Apartur Desa dalam pengerahan massa di hari pencoblosan Pilkada.

Bahkan Ketua Umum DPP Laskar NKRI, H. ME. Suparno menjanjikan akan memberikan ‘reward’ besar bagi siapa saja yang bisa menangkap dan mengamankan barang bukti pelaku money politic, serta mengamankan ASN dan Aparat Desa yang terlibat politik praktis Pilkada, khususnya mobilisasi massa di hari pencoblosan Pilkada.

H. ME. Suparno menegaskan, bahwa praktek money politic adalah virus demokrasi yang hanya akan membodohi masyarakat. Artinya, nasib masyarakat 5 tahun ke depan hanya dipertaruhkan oleh isi amplop yang nilainya tidak seberapa (money politic).

Lebih dari itu, pengerahan massa oleh ASN dan Aparat Desa juga akan menjadi fokus agenda sweeping Laskar NKRI menjelang hari pencoblosan Pilkada. Karena jelas, keduanya merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam Undang-undang Pilkada.

“Saya sudah intruksikan semua jajaran untuk sweeping di desanya masing-masing, khususnya saat malam H pencoblosan. Apabila terbukti, tangkap dan amankan, kemudian akan kita jadikan laporan tindak pidana Pilkada,” tegas H. ME. Suparno, Jumat (22/11/2024).

“Saya juga akan memberikan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap pelaku money politic, ASN dan Aparat Desa dan terbukti melakukan pengerahan massa. Ini bukan hanya berlaku bagi keluarga besar Laskar NKRI, tapi juga berlaku buat masyarakat umum,” timpalnya.

H. ME. Suparno juga mengingatkan agar TNI-Polri, KPU dan Bawaslu menjaga netralitas dan menjadi penyelenggara yang jujur dan adil. Jika terbukti memihak, maka Laskar NKRI akan melakukan langkah yang sama. Yaitu memprosesnya menjadi tindak pidana Pilkada.

“Jangan sampai Pilkada sama dengan Pileg kemarin, yaitu dimana banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oknum penyelenggara. Jika itu kembali terjadi, maka saya pastikan oknum tersebut bukan hanya dipecat sebagai penyelenggara. Tetapi juga harus masuk jeruji besi sebagai pelaku kejahatan tindak pidana Pilkada,” Pungkas H. ME. Suparno.

 

•Red

Penyelesaian Terkait Adanya Dugaan Temuan BPK Masih Terus Bergulir, Begini Penjelasan Dinas PRKP Dan Inspektorat

KARAWANG |infokeadilan.com – Bahas tentang polemik temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan adanya kelebihan pembayaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang masih bergulir. Hal tersebut di bahas dalam rapat yang digelar antara pihak Dinas PRKP dengan pihak Inspektorat Kabupaten Karawang yang membahas tentang langkah-langkah penyelesaian.

Asep Hazar selaku Pelaksana Tugas (Plt) Dinas PRKP, saat dikonfirmasi awak media melalui WhatsApp, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil rapat dengan pihak Inspektorat sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut.

“Jadi, hari ini kami rapat dengan Inspektorat. Dan yang hadir ada Pak Bogi dan Pak Syarif. Kami masih menunggu keputusan rapat untuk menentukan kebijakan.” Ucapnya kepada awak media pada Senin (18/11/2024).

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, terkait dugaan pengembalian kelebihan pembayaran yang menjadi temuan BPK, bahwa pihak pemborong harus bertanggung jawab.

“Intinya, pemborong harus membayar, dan kelebihan pembayaran ini harus segera dikembalikan. Temuan BPK harus tuntas. Kami targetkan selesai Desember. Jika tidak, ada langkah-langkah, akan kami ambil sesuai kesepakatan dengan Inspektorat.” Tandasnya.

Terpisah, Asip Suhendar, melalui pihak lain yang juga dikonfirmasi meminta agar persoalan tersebut ditanyakan langsung kepada Taopik selaku Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Karawang.

Saat di temui di ruang kerjanya, Taopik menjelaskan bahwa menurutnya, hasil pemeriksaan BPK umumnya meliputi temuan berupa kelebihan pembayaran atau kekurangan pekerjaan.

“Misalnya, jika pekerjaan baru selesai 80%, tetapi pembayaran dilakukan 90%, itu termasuk kelebihan pembayaran. Temuan ini biasanya diperiksa pada tahun berikutnya. Untuk tahun anggaran 2023, pemeriksaannya dilakukan pada tahun 2024.” Jelas Taopik kepada media, Jum’at (21/11/2024)

Di tegaskannya bahwa OPD yang terlibat wajib memulihkan kerugian daerah tersebut dalam waktu 60 hari sejak laporan diterima.

“Ada yang sudah dikembalikan, tetapi ada juga yang masih dalam proses. Kami di Inspektorat rutin memanggil OPD terkait untuk menyelesaikan temuan ini.” Jelasnya.

Ia juga menandaskan bahwa kewajiban pengembalian tersebut berada di tangan OPD.

“Kami hanya memfasilitasi, tetapi yang memiliki tanggung jawab penuh adalah OPD. Bukti pengembalian pun sudah ada melalui Surat Tanda Setoran (STS). Jika tidak diselesaikan dalam 60 hari, temuan ini akan diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti.” Tegasnya.

Komitmen Penyelesaian Sebelum Akhir Tahun

Pemerintah Kabupaten Karawang menargetkan penyelesaian temuan BPK ini sebelum akhir tahun 2024. Regulasi dan Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur penyelesaian kerugian daerah menjadi acuan dalam proses ini.

“Inspektorat mendorong agar pengembalian dilakukan secepatnya. Kami terus memanggil OPD terkait untuk memastikan penyelesaian ini tidak berlarut-larut.” Pungkasnya.

Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, semua pihak diharapkan segera menyelesaikan tanggung jawab masing-masing agar kerugian daerah tidak semakin bertambah besar.

 

•Red

Kapolresta Pontianak Di Minta Segera Tangkap Pelaku Penganiayaan Teehadap Jurnalis Derap Reformasi, Begini Kata Ketum LSM MAUNG

0

PONTIANAK |infokeadilan.com – Ketua Umum (Ketum) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG), Hadysa Prana mengecam insiden penganiayaan yang dialami Rahmat Pimpinan Redaksi Derap Reformasi, ketika menjalani Tugas dan sedang istirahat di warung kopi Sari wangi Jalan Tanjung Pura Pontianak Kalimantan Barat pada Sabtu, 16 November 2024 yang lalu.

Menurut Hady , tindakan kekerasan yang dilayangkan kepada jurnalis merupakan serangan terhadap kebebasan pers dan melanggar KUHP serta Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Kami mengutuk aksi kekerasan tersebut dan meminta kepada pihak Polresta Pontianak agar segera menangkap dan menahan semua pelakunya untuk diadili,serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku,” kata Hady dalam keteranganya, Kamis (21/11/2024).

Diketahui saat rahmat tengah menikmati kopi di warung tersebut, tiba-tiba datang seorang pria yang ia kenal bernama D bersama seorang temannya. “Mereka langsung menghampiri saya. Salah satu dari mereka meludah ke baju saya sebelah kanan dan mengajak berkelahi. Setelah itu, temannya memukul saya,” ungkap Rahmat saat memberikan keterangan kepada polisi.

Atas kejadian ini, Rahmat langsung melapor ke Polresta Pontianak dan mengaku sudah menjalani visum untuk membuktikan penganiayaan tersebut. Ia juga menyebut adanya saksi mata, termasuk sahabatnya bernama Sabli, yang melihat kejadian itu.

Rahmat menduga aksi penganiayaan tersebut berkaitan dengan pekerjaannya sebagai wartawan. Ia mengungkapkan bahwa D, yang disebut sebagai oknum pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak, mungkin terlibat. “Kalau saya ingat-ingat, ini ada kaitannya dengan publikasi kasus kerja sama perusahaan pelayaran, pemotongan kapal bekas, kasus angkutan laut bermuatan babi tahun 2022, dan satu kapal non-dokumen yang masuk tanpa izin ke Pontianak dari Kalimantan Timur,” Jelas Rahmat.

Rahmat berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku penganiayaan dan mempercepat proses pemeriksaan terhadap laporan yang ia buat. “Saya juga sudah menyurati Kapolresta Pontianak untuk meminta percepatan tindakan atas kasus ini,” Tegasnya

Hady menilai kekerasan ini merupakan “tindak pidana yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan dan pasal Pasal 55 ayat (1) KUHP,” Tegas Hady

Beliau juga mendesak Kapolda Kalbar hingga Kapolri,untuk menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap jurnalis dan menindak tegas para pelaku dengan tidak pandang bulu.

Hady juga Memohon Dewan Pers, untuk melindungi korban dari ancaman kekerasan lebih lanjut dan mengawal proses hukum atas kasus ini.

“Menghimbau semua pihak untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh UU Pers, demi terjaminnya hak publik untuk tahu dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai isu-isu yang penting bagi orang banyak,”Tutupnya

 

 

•Tim

Bahas Beberapa Program, Cawabup Gina Fadlia Swara Gelar Kampanye Terbuka Di Perum BMI 1

0

KARAWANG |infokeadilan.com – Calon Wakil Bupati Karawang nomor urut 01, Gina Fadlia Swara, menggelar kampanye terbuka di Perum BMI 1 Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek, kabupaten Karawang.dikediaman Ahmad Toni (Bos Baduy), Kamis (21/11/2024)

Dalam orasi politiknya, Gina memaparkan sejumlah program unggulan pasangan Acep-Gina yang berfokus pada pendidikan, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Di hadapan masyarakat, Gina mengajak warga memilih pemimpin yang peduli dan siap melayani rakyatnya.

“Untuk itu, pasangan nomor 01 Acep-Gina memohon izin dan dukungan kepada masyarakat perum BMI 1 dan sekitarnya,Desa Dawuan Tengah untuk memimpin Karawang selama lima tahun ke depan,” ucapnya.

Salah satu program yang menjadi sorotan dalam kampanye ini adalah janji pasangan Acep-Gina untuk menyediakan buku paket dan lembar kerja siswa (LKS) gratis bagi siswa sekolah dasar hingga menengah.

“Agar orang tua atau wali murid tidak merasa dibebankan biaya buku paket, Acep-Gina memprogramkan buku paket dan LKS gratis. Ini untuk memastikan anak-anak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, menambah semangat belajar dan mengurangi beban wali murid,” jelasnya

Gina, yang dikenal dengan ciri khas kerudung merahnya, juga menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Ia berkomitmen untuk mengoptimalkan peran perempuan terutama dalam mendukung kegiatan ibu-ibu majelis taklim dan program sosial lainnya.

“Aspirasi yang terkait perempuan, seperti senam atau kegiatan ibu-ibu majelis ta’lim, akan lebih mudah diakses karena adanya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan,” Ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PAC Partai Gerindra Cikampek, Deni, menegaskan dukungan penuh partai gerinda terhadap pasangan Acep-Gina. Ia menyebut pasangan ini mendapat mandat langsung dari ketua umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto, untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat Karawang.

“Kemarin di kampanye akbar, puluhan ribu orang hadir bersama Kang Dedi Mulyadi dan sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad muzani. Pasangan Acep-Gina adalah pasangan pilihan Pak Prabowo. Pasangan yang mendapat mandat dari Pak Prabowo Subianto untuk lebih mensejahterakan masyarakat Karawang,” Pungkasnya.

 

•Edi

Tingkatkan Produktifitas Dan Ketersediaan Pangan, Beras Nutri Zinc Jadi Produk Unggulan Di Lapas Karawang

0

KARAWANG |infokeadilan.com – Pangan merupakan komoditas penting dan strategis karena mengingat pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Berbagai upaya yang telah dilakukan dan diprogramkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta berbagai pihak pelaku pertanian dalam rangka peningkatan produktifitas pertanian dan ketersediaan pangan yang cukup.

Seperti di Lapas Kelas IIA Karawang yang memiliki produk produk hasil Warga Binaan. Salasatunya adalah beras dengan merk Nutri Zinc.

Christo Toar Kepala Lapas Karawang melalui Wahyu Priono selaku Kasie Kegiatan Kerja Lapas Karawang yang di dampingi Rohmanto Kasubsi Sarana Kerja Lapas Karawang kepada awak media mengatakan, bahwa program tersebut merupakan termasuk salah satu program SAE.

“Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) pada Lapas Kelas IIA Karawang, menjadi wadah dalam memberikan pembinaan kemandirian terhadap warga binaan. Salah satu produk unggulan dari SAE di Lapas Kelas IIA Karawang ini adalah hasil panen padi yang menghasilkan Padi Nutrizinc, dimana padi tersebut merupakan Varietas padi yang memiliki kandungan unsur Zinc lebih tinggi daripada Varietas lainnya yang bisa membantu mengatasi Problem Stunting, serta Padi Inpari 32 benihnya dapat tahan terhadap segala hama dan penyakit tumbuhan.” Ungkapnya, Kamis (21/11/2024)

“Produk unggulan lokal dari Warga Binaan seperti beras bermerk Nutri Zinc ini menjadi sorotan kami saat tiba di Lapas Karawang, dan ternyata beras tersebut di gunakan untuk di berikan kepada keluarga warga binaan yang tidak mampu dan pencegahan anak stunting, menurut kami ini sangat luar biasa.” Ucapnya.

Lebih lanjut pihaknya juga menjelaskan bahwa produk produk yang ada di Lapas Karawang hasil warga binaan tersebut bukan hanya beras Nutri Zinc saja, ada juga kopi barista, perikanan, pembuatan roti dan produk pertanian lainnya.

“Untuk budi daya padi ada lahan nya sekitar 2 Hektar dan kita tanami dengan 2 macam padi yaitu padi Inpari 32 dan Nutri Zinc. Dimana Nutri Zinc ini di khususkan untuk Bansos kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan pencegahan anak anak stunting.” Tandasnya.

“Alhamdulilah bulan kemarin sudah berjalan di Desa Warung Bambu, dan di daerah Kosambi untuk keluarga warga binaan yang kurang mampu dan pencegahan anak stunting.” Sambungnya.

“Untuk pengemasan beras tersebut Alhamdulilah kita bisa kemas tentunya dengan alat yang sudah di siapkan, dengan brand Hawarna. Dan Hawarna itu singkatan dari kata Hasil Warga Binaan memang itu bener benar Pyur hasil dari warga binaan Lapas Karawang, Jadi inj memang asli dari hasil warga binaan.” Jelasnya menandaskan.

“Kemudian kalau untuk padi Inpari ini fokus di jual ke luar, karrna untuk biaya operasional dan juga untuk premik pada warga binaan yang sudah berkarya atau bercocok tanam di pertanian. Kemudian untuk beras Nutri Zinc kita dengan arahan pimpinan dari persiden juga, bahwa untuk ketahanan pangan digunakan untuk bansos kepada warga binaan dan keluarga binaan yang kurang mampu, dan ini dilakukan dalam setiap bulan, mudah mudahan ini bisa terlakasana secara berkelanjutan.” Paparnya.

“Kami berharap untuk warga binaan di lapas Karawang ini bisa mejadi marketing, dan bisa bersaing dengan masyarakat luar untuk kemajuannya. Dan mudah mudahan dengan adanya pemberitaan ini masyarakat luas bisa tau bahwa warga binaan di Lapas Karawang bisa berkarya dan hasil karyanya bisa terjual maksimal.” Harapnya.

Sementara itu Rohmanto selaku Kasubsi Sarana Kerja Lapas Karawang, juga menambahkan, “mudah mudah dengan adanya kunjungan wartawan dari luar, kita semakin terbuka. Maka dari itu kita Wellcome pada wartawan yang masuk ke lapas ini, sehingga apapun yang ada di dalam sini bisa di ekspose. Semoga sinergitas ini bisa terus terjalin antara Lapas Karawang dengan awak media” Tutup nya.

 

•Red

KPU Kabupaten Karawang Mulai Distribusikan Logistik Pilkada 2024 Karawang Ke Setiap Kecamatan

0

KARAWANG |infokeadilan.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang mulai mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat dan Pilkada Karawang ke seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di setiap kecamatan.

Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana, menyampaikan bahwa distribusi logistik sudah berjalan sesuai jadwal yang sudah di tentukan.

“Distribusi bilik suara per tanggal 18 November 2024 dipastikan seluruh PPK akan menerima bilik suara tersebut,” Ucapnya.

“Kami juga mengingatkan agar PPK menghitung kembali dan mengecek kesesuaian antara data kebutuhan dengan bilik suara yang diterima,” Ujarnya.

Jadwal Pengiriman Logistik Pilkada

Selain bilik suara, logistik Pilkada lainnya akan dikirim secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Adapun jadwal pengiriman logistik tersebut adalah :

19–20 November 2024 : Pengiriman kotak suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

21–22 November 2024 : Pengiriman kotak suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

23 November 2024 : Pengiriman logistik Pilkada lainnya di luar kotak suara.

“Kami KPU Kabupaten Karawang menegaskan pentingnya koordinasi dan kehati-hatian di setiap tahapan distribusi logistik. Hal ini bertujuan agar seluruh kebutuhan Pilkada terpenuhi tepat waktu dan sesuai prosedur.” Tandasnya kepada media saat di hubungi melalui seluler, Kamis (21/11/2024).

 

•Red

Jelang Pilkada Serentak 2024, LSM MAUNG Minta KPU Dan Bawaslu Tegak Lurus

0

PONTIANAK |infokeadilan.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) , turut mencermati dinamika politik yang terjadi di Kalimantan Barat.

Menjelang pemungutan suara pada Rabu (27/11/2024) pekan depan, mereka mengingatkan institusi penyelenggara dan pengawas pemilihan, berjalan tegak lurus sesuai aturan.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum (Ketum) LSM MAUNG,Hadysa Prrana, Pada Keterangan Persnya, Rabu (20/11/2024).

Hady mengatakan, pihaknya mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berjalan sesuai undang-undang dan tetap independen.

“Kami meminta KPU dan Bawaslu tegak lurus, berjalan sesuai undang-undang dan tetap independen. Jangan sekali-sekali diintervensi atau menjadi boneka kepentingan tertentu,” Tegasnya

Ia juga meminta agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjaga independensi dan netralitas, sebagaimana yang telah digaungkan selama ini.

Dengan menjaga sikap independen dan netral, Hady yakin pelaksanaan Pilkada serentak di Kalbar akan berjalan dengan lancar.

Lebih lanjut Hady mengatakan, hingga kini pihaknya tidak menemukan kinerja yang melenceng dari penyelenggara maupun pengawas pemilihan.

“Tentu ini harapan semua pihak. Agar KPU dan Bawaslu tetap netral. Tegak lurus, jangan jadi boneka pihak tertentu,” harapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum (Waketum) MAUNG, Suheri mengatakan, pihaknya sebagai elemen masyarakat mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

“Kami harap KPU dan Bawaslu tetap lurus. Bersinergi dengan semua pihak demi pelaksanaan Pilkada yang kondusif dan berkualitas,” Pungkasnya.

 

•Red

Sekjen LSM Kompak Reformasi Laporkan Forkopimda Karawang Ke Lapor Mas Wapres

0

KARAWANG |infokeadilan.com – LSM Kompak Reformasi melalui Sekretaris Jenderal, Panca Jihadi Al Panji resmi melaporkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karawang ke sejumlah lembaga vertikal pusat di Jakarta, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung. Laporan tersebut juga disampaikan melalui platform digital seperti Lapor Mas Wapres dan S4PN Lapor.go.id.

Laporan tersebut muncul sebagai respons atas penyelenggaraan kegiatan Capacity Building yang dilakukan Forkopimda di luar wilayah Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menurut Panji dinilai menyedot anggaran besar di tengah seruan pemerintah pusat untuk efisiensi.

“Kami sangat prihatin keputusan Forkopimda Kabupaten yang menyelenggarakan Capacity building di luar kabupaten Karawang tentunya ini menyedot anggaran yang tidak sedikit ditengah anjuran pemerintah pusat untuk melaksanakan efisiensi anggaran.

Kalau dilihat dari urgensi acara menurut kami ini tidak terlalu urgent dan kalau memang acara itu sangat sangat penting sebetulnya bisa dilaksanakan di Karawang.” Ungkap Panji kepada media, Rabu (20/11/2024)

Menurutnya, kegiatan Capacity Building tersebut jika di lihat dari tema nya pun tidak begitu penting.

“Dari tema acaranya aja tetap emang ga terlalu penting-penting amat. Lebih penting lagi anggaran tersebut bisa dialihkan ke yang lebih penting.” Ujarnya.

“Forkopimda justru malah menimbulkan kegaduhan di momen pilkada seperti ini. Ketika netralitas ASN lagi diuji ini malah menimbulkan penafsiran lain di kalangan para politisi.” Tandas Panji dengan nada tegas.

“Lebih heranya lagi ketika Ketua DPRD Kabupaten Karawang yang notabene bagian dari Forkopimda justru malah mengkritisi. Jadi di forkopimda sendiri dalam membuat mekanisme keputusan tersebut tidak jelas.” Tambahnya menandaskan.

“Melalui surat dengan nomor 08/LSMKR-L/XI/2024 tertanggal 20 November 2024. Pada intinya meminta agar Forkopimda diminta pertanggungjawabanya dengan mengadakan perhelatan tersebut. Sekali lagi kami mohon kepada forkopimda untuk membaca lagi PP

NO. 12 TAHUN 2O19 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Mana yang harus menjadi skala prioritas. Sekali-kali memakai kacamata masyarakat ekonomi lemah. Apa prioritas kebutuhan mereka yang harus diutamakan.” Pungkasnya.

 

•Tim

Miliki Kepribadian Tenang Dan Santun, Asri Ludin-Lom Lom Sampaikan Komitmen Di Debat Ketiga Paslon Bupati Deli Serdang

0

DELI SERDANG |infokeadilan.com – Debat publik ketiga calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang berlangsung seru di Gedung Graha Perkasa Jaya, Kecamatan Lubuk Pakam, Rabu (20/11/2024).

Pasangan calon (Paslon) nomor urut 02, dr. H. Asri Ludin Tambunan dan Lom Lom Suwondo, menunjukkan ketenangan dan kecerdasan, meski kerap mendapat tekanan dari kandidat lain.

Acara debat yang mempertemukan tiga pasangan calon ini, yakni Paslon nomor urut 01 Sopyan Nasution-Junaidi Parapat, Paslon nomor urut 02 Asri Ludin Tambunan-Lom Lom Suwondo, dan Paslon nomor urut 03 HM. Ali Yusuf Siregar-Bayu Sumantri Agung, menjadi ajang adu gagasan sekaligus ujian ketangguhan para kandidat.

Sejak awal, pasangan Asri-Lom Lom mencuri perhatian dengan sikap santun mereka. Asri Ludin membuka penyampaian program dengan menyapa rivalnya, HM. Ali Yusuf Siregar, dengan sebutan “Tulang,” yang dalam tradisi Batak menunjukkan rasa hormat terhadap paman dari pihak ibu. Sentuhan budaya ini mengundang apresiasi dari berbagai pihak.

Meski kerap ditekan oleh kandidat lain, pasangan nomor urut 02 tetap fokus dan lugas menjawab setiap pertanyaan, baik dari panelis maupun rival. Program unggulan yang disampaikan mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur, internet masuk desa, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, hingga upaya memperkenalkan makanan khas daerah Deli Serdang.

“Pelayanan kesehatan akan kami permudah dengan teknologi berbasis digital. Setiap warga cukup menggunakan sidik jari untuk mendapatkan layanan medis,” Ujar Asri Ludin dengan tenang.

Kontras dengan sikap Asri-Lom Lom, salah satu pasangan calon terlihat terlalu berapi-api hingga melewati batas waktu yang diberikan, memaksa penyelenggara menghentikan orasi mereka. Hal ini semakin menonjolkan kemampuan pasangan nomor urut 02 dalam menjaga ritme debat tanpa kehilangan substansi.

Lom Lom Suwondo, sebagai calon wakil bupati, menambahkan bahwa pemerintahan yang mereka usung akan mengedepankan transparansi anggaran dan keberpihakan pada swasembada pangan.

“Kami ingin membangun Deli Serdang yang mandiri, dari desa hingga kota,” Tegasnya.

Debat ini sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi Asri-Lom Lom, bahwa pendekatan santun dan terarah lebih efektif dalam menyampaikan visi misi tanpa menimbulkan friksi. Sorak sorai pendukung terus mengiringi pasangan ini hingga akhir acara.

Debat ketiga ini menegaskan bahwa pasangan nomor urut 02 tak hanya unggul dalam program, tetapi juga dalam etika politik. Sebagai penutup, Asri Ludin mengingatkan warga Deli Serdang,

“Kami tidak menjanjikan mimpi, tapi kerja nyata. Pilih nomor 02 untuk masa depan yang lebih baik.” Pungkasnya.

Dengan pendekatan yang tenang namun penuh makna, pasangan ini terus mengukuhkan diri sebagai kandidat yang layak diperhitungkan di Pilkada Deli Serdang 2024.

 

•R. Zulianda

Prestasi Gemilang Di Raih Pj Gubernur Sumut Terima Dua Penghargaan Bidang Pendidikan

0

SUMATERA UTARA |infokeadilan.com –  Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menerima dua penghargaan pada kegiatan Sumut Inspiring Teacher 2024, yaitu Tokoh Inspiratif Indonesia dan Sahabat Guru. Penghargaan tersebut diberikan pada kegiatan Sumut Inspiring Teacher 2024 dalam rangka memperingati Hari Guru 2024 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Hotel Adimulya, Medan, Sumut, (20/11/2024).

Tokoh Inspiratif Indonesia diberikan Media Grup kepada Fatoni atas kemampuannya memotivasi dan menjadi contoh baik bagi banyak orang. Sedangkan Sahabat Guru diberikan PGRI Sumut, karena dianggap mendorong kemajuan guru di Sumut.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru-guru kita, tanpa mereka kita tentu tidak ada di posisi saat ini, saya berharap guru-guru kita terus termotivasi, bersemangat membangun generasi bangsa,” kata Fatoni.

Menurut Fatoni, kebutuhan peningkatan kapasitas dan kualitas guru saat ini sangat dibutuhkan untuk membentuk generasi emas Indonesia. Terlebih, Sumut memiliki daerah luas dengan sumber daya alam dan manusia yang juga besar

“Sumut ini sangat luas, luas daerahnya dan juga besar penduduknya, ini potensi besar dan peran guru dalam memaksimalkan potensi ini juga besar karena anak-anak kitalah, siswa-siswi bapak/ibu sekalian yang akan mengelolanya,” ucap Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Redaksi Media Grup Iskandar Zulkarnain mengatakan pihaknya ingin ikut serta dalam membangun generasi Indonesia. Menurutnya, ini merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat mempersiapkan generasi berikutnya untuk memimpin negeri.

“Kami tidak hanya bisa mengkritik, mengontrol bapak/ibu, tetapi Media Grup juga ikut sama-sama membawa bangsa kita ini lebih cerdas menuju Indonesia emas,” kata Iskandar.

Sementara itu, Ketua PGRI Sumut Saiful Abdi berharap guru-guru di Sumut terus mengabdikan diri secara maksimal untuk kemajuan pendidikan.

“Semangat kita untuk terus mengabdikan diri pada pendidikan terus dijaga agar bisa menciptakan generasi-generasi yang unggul dan berkualitas,” kata Saiful Abdi.

Selain penghargaan sebagai tokoh inspiratif, A. Fatoni menerima Penghargaan sebagai
Tokoh Sahabat Guru.
Penghargaan diberikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Utara berkat keberpihakannya kepada guru dan pendidikan, khususnya dalam penetapan kebijakan dan penggangggaran, serta mendorong dan memotivasi kemajuan guru dan pendidikan di Sumatera Utara.

Fatoni juga memberikan penghargaan kepada guru-guru dan Kacabdis inspiratif. Selain Fatoni, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho juga mendapat penghargaan dari PGRI sebagai Tokoh Pendidikan Sumut.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Direktur Utama Media Indonesia Gaudensius Suhardi bersama jajarannya, Kadis Pendidikan, Haris Lubis, Kominfosu, Ilyas Sitorus yang menggagas kegiatan bersama jajara masing-masing. Hadir juga Kepala OPD Pemprov Sumut, Kacabdis Pendidikan, Pengurus PGRI Kabkota dan perwakilan Ka. SMA/SMK serta guru-guru se-Sumut.

 

 

•Rizky Zulianda