KARAWANG | infokeadilan.com – Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Medankarya Kecamatan Tirtajaya Karawang melaksanakan pelantikan serta Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas dalam Pilkada 2024.

Acara tersebut diikuti oleh seluruh para anggota KPPS Desa Medankarya Kecamatan Tirtajaya yang dilaksanakan di aula desa, Kamis (7/11/2024)

Acara kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tirtajaya, Panwas, Ketua PPS Mu’min Jaha serta sejumlah pihak seperti Pengawas Desa (PKD), 11 TPS dan 77 anggota KPPS, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Ketua PPS Medankarya Mu’min Jaha, menekankan pentingnya peran KPPS dalam memastikan pelaksanaan Pilkada yang lancar dan transparan.

“Di harapkan kepada para anggota KPPS agar selalu menjunjung tinggi kode etik penyelenggara Pemilu dan menjaga netralitas dengan tidak terlibat dalam kampanye.” Ucapnya.

“Dan pada hari ini telah dilaksanakan pelantikan dan bimtek kepada 11 TPS dan 77 anggota KPPS yang ada di Desa Medankarya. Saya mengingatkan agar para anggota KPPS menjalankan tugas sesuai kode etik yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab sudah jelas, dan mulai saat ini kalian dilarang terlibat dalam kampanye atau mendukung salah satu calon,” Jelasnya.

Lebih lanjut, Mu’min menghimbau kepada seluruh anggota KPPS desa agar segera mencabut dan mengganti anggota KPPS yang terbukti melanggar netralitas yang menghadiri kampanye atau berhubungan dengan salah satu calon.

“Kami berharap para anggota KPPS yang telah dilantik hari ini dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme demi mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.” Pungkasnya.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Diinisiasi oleh Ketua Umum DPP LSM Laskar NKRI yang juga merupakan Ketua Relawan Maung Karawang, H. ME. Suparno, sekitar 45 LSM-Ormas mendeklarasikan diri mendukung kemenangan Paslon 01 Acep-Gina di Pilkada Karawang 2024.

Bertajuk ‘Deklarasi Gerakan Solidaritas Bersama 45 LSM, Ormas dan Paguyuban se-Karawang untuk Kemenangan Acep-Gina’, kegiatan deklarasi digelar di aula terbuka RM Indo Alam Sari Jalan Interchange Karawang Barat, Kamis (7/11/2024).

Dalam pidato politiknya, Cabup Acep Jamhuri mengucapkan terima kasih kepada para tokog LSM, Ormas, Paguyuban dan Komunitas lainnya yang masih konsisten mendukung Paslon Acep-Gina.

Acep mengingatkan untuk para pendukung dan simpatisan Acep-Gina bahwa masa pencoblosan pilkada tinggal menghitung hari. Sehingga semua unsur harus lebih masif lagi mengkampanyekan Acep-Gina kepada masyarakat.

“Deklarasi ini luar biasa, reugreug urang jadi na. Tapi ini baru permula’an, ini baru konsolidasi. Nanti ada acara lebih besar lagi, kampanye akbar pada 17 November,” tutur Acep Jamhuri.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ketua Panitia Penyelenggara yang masih merupakan Sekjen DPP LSM Laskar NKRI, Drs. H. Nana Taruna MM memperkirakan jika masa yang hadir sekitar 10 ribu orang. Pasalnya, panitia menyediakan 6 ribu kursi yang tidak mencukupi aula terbuka RM Indo Alam Sari. Dan masih banyak masa yang tidak bisa masuk di aula.

Sementara, pembacaan dekalarasi dan sumpah janji setia untuk mendukung kemenangan Acep-Gina dipimpin langsung Ketua Umum DPP LSM Laskar NKRI, H. ME. Suparno yang juga merupakan Ketua Relawan Maung Karawang.

Dalam sumpah janji setia dinyatakan bahwa 45 LSM-Ormas yang mendukung kemenangan Acep-Gina akan turut serta melakukan pengawasan Pilkada, khususnya dalam hal mengawasi dan menindak keterlibatan ASN dan Kades dalam politik praktis Pilkada.

Sementara dalam pidato politiknya, Cawabup Gina Swara menegaskan agar semua pihak kembali memanaskan mesin pemenangan. Gina berharap deklarasi 45 LSM-Ormas ini semakin membuat solid dan kompak untuk pemenangan Acep-Gina.

Gina menegaskan jika Pilkada 2024 bukan hanya sekedar pertarungan Acep-Gina. Tetapi juga pertarungan semua tokoh masyarakat, termasuk para ketua LSM-Ormas yang tergabung dalam pemenangan Acep-Gina.

“Kedepankan loyalitas dan ketulusan dukungan terhadap Acep-Gina. Mudah-mudahan deklarasi ini diikuti dengan hati tulus dan semangat untuk mengajak masyarakat dalam memenangkan Acep-Gina di 27 November nanti,” pesan Gina.

“Gina berharap 27 November nanti jadi tangis haru kebahagiaan atas kemenangan kita bersama yang selama ini sudah berjuang.

Waktu tinggal dua minggu lagi, semoga semua diberikan kesehatan. Tetap kompak, berjabat tangan untuk menjadi garda terdepan pemenangan Acep-Gina,”

“Jadi jangan abu-abu lagi, karena ini sudah bukan waktunya lagi kita masih ragu-ragu dalam menentukan pilihan. Hari ini kita sudah mantap dukung Acep-Gina untuk menuju Karawang Jaya, Mulya dan Tohaga,” tutup Gina.

•Edi

KARAWANG |infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui dinas terkait tak henti hentinya terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, mulai dari kota hingga ke pelosok pelosok desa dan kelurahan.

Seperti proyek pekerjaan yang saat ini sedang di laksanakan yaitu proyek pekerjaan normalisasi di dusun Tanjungsari RT 001/020 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang yang di kerjakan oleh CV Putra Demang Ciampel yang diduga terkesan asal dan yang lebih membuat publik mempertanyakan adalah terkait nomor kontrak yang tidak tercantum di papan informasi, sehingga hal itu diduga bahwa proyek pekerjaan normalisasi tersebut mencuri star dalam pengerjaannya.

Hasil pantauan awak media di lokasi, di ketahui volume Panjang proyek normalisasi tersebut adalah = 126,50 M’ x 2, Tinggi : 0,80 M’ dan Panjang =  3,00 M,. dan UK = 0,60 x 0,60 M, yang bersumber dari dana APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 143,765,000,00.

Selain dugaan dugaan sebagaimana di sebutkan di atas pada proses pengerjaannya pun diduga tanpa adanya pengawasan dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang, dan terlihat pada saat pemasangan penataan batu belahnya pun dalam kondisi banjir dengan tanpa adanya pemasangan kisdam sebagai penutup air sementara. Sehingga hal itu di khawatirkan akan memberi dampak buruk dan tidak maksimal bahkan tidak akan bertahan lama.

Padahal sebaiknya, sebelum dipasang batu belah sebagai pondasi awal terlebih dahulu diberi adukan pasir yang sudah diberi semen. Kuat dugaan proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan di sinyalir adanya main curang yang di lakukan oleh pihak pelaksana.

Saat awak media mengkonfirmasi salah satu pekerja di lokasi perihal pekerjaan tersebut, menurut salah satu pekerja bahwa dirinya hanya bekerja apa yang di perintahkan.

“Ya pak, kalau saya mah hanya bekerja pak, kalau kata mandor begini ya saya kerjakan. Tugas saya mah menyelesaikan pekerjaan, soal teknisnya apa yang di perintahkan mandor ya saya kerjakan.” Jawabnya singkat.

Sementara itu sampai berita ini ditayangkan, belum ada pihak yang bisa di hubungi untuk di minta penjelasan, baik mando atau pelaksana maupun pengawas dari dinas terkait.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com –  Meskipun Bupati Karawang, H. Aep Saepuloh sudah cuti dari jabatannya karena menjadi Cabup Pilkada 2024, tetapi masih banyak ratusan billboard Haji Aep yang terpasang di kantor-kantor desa dan kelurahan.

Untuk menyikapi persoalan ini, Tim Advokasi Paslon 01 Acep-Gina, yaitu Heri Sudaryanto menyampaikan bahwa sebenarnya Tim Advokasi Acep-Gina sudah melaporkan persoalan ini ke Bawaslu, Pj Bupati, serta DPRD Karawang, agar billboard tersebut segera dicopot.

Tetapi sampai hari ini, billboard yang memuat foto Haji Aep dengan dalih sosialisasi program pajak gratis untuk petani yang memiliki lahan 3 hektar sawah tersebut masih terpasang di kantor-kantor desa dan kelurahan.

“Kenapa kami minta billboard tersebut dicopot, karena diduga ada keberpihakan pemda (ASN, red) dalam mendukung Haji Aep sebagai calon petahana di Pilkada 2024,” tutur Heri Sudaryanto, saat menggelar konferensi pers kepada awak media, Rabu (6/11/2024).

Terlebih menurut Heri, billboard yang dibiayai APBD provinsi tersebut salah peruntukannya. Karena berdasarkan surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Jawa Barat Nomor : 2215/PMD.05.03/PPD, billboad tersebut dipergunakan untuk sosialisasi program-program desa yang sudah ditentukan juklak-juknisnya oleh Pemprov Jabar.

Yaitu seperti program pembasmian judi online, rentenir, serta beberapa program desa lain yang juklak-juknisnya sudah ditentukan Pemprov Jabar. Bukan memuat foto Haji Aep yang notabene sedang cuti di masa kampanye Pilkada.

“Sebagian billboard memang sudah dicopot dan diganti dengan sosialisasi program desa lainnya. Tapi kami pantau dari 309 desa/kelurahan di Karawang, masih ada ratusan billboard yang belum dicopot,” Ujarnya.

Tim Advokasi Acep-Gina lainnya, yaitu Pontas Hutahaen SH menegaskan, pihaknya sudah melaporkan persoalan ini ke Bawaslu, DPRD hingga Pj Bupati Karawang.

Langkah selanjutnya, Tim Advokasi Acep-Gina memberikan tenggang waktu kepada Pemda Karawang untuk segera mencopot billboard yang memasang foto Haji Aep tersebut secara keseluruhan.

Jika tidak, maka pihaknya akan membuat laporkan ke Pemprov Jabar hingga Kemendagri, dengan dugaan Pj Bupati dan Sekda Karawang tidak netral di Pilkada.

“Ada bahasa lisan dari Kepala DPMD Karawang, dia akan mencopot billboard tersebut jika sudah ada perintah dari Pj Bupati dan Sekda,”

“Artinya, pertama dengan bahasa itu mereka sadar, jika peruntukan billboard yang memasang foto Haji Aep itu salah. Karena itu dibiayai oleh APBD provinsi,”

“Kedua, apalagi ini masa kampanye pilkada. Artinya segala bentuk program pemda yang mengindikasikan pro atau memihak calon petahana harus dihindari. Karena aturannya jelas, ASN harus netral di Pilkada,” Tutup Pontas.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang diharapkan dapat bertransformasi menjadi Rumah Layak Huni (Rulahu) bagi warga miskin di Kabupaten Karawang tampaknya masih jauh dari harapan. Alih-alih memberikan hunian yang aman, sehat, dan layak, program yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Karawang tersebut justru menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan adanya warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Salah satu contohnya adalah Narsiah, warga Dusun Jatitengah RT 004/002 Desa Srikamulyan, Kecamatan Tirtajaya. Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan—tidak hanya rapuh dan penuh kebocoran, tetapi juga rawan roboh.

“Saya takut, Pak, kalau ada hujan, apalagi angin kencang. Takut ambruk dan menimpa saya beserta anak saya,” ungkap Narsiah kepada awak media pada Rabu, 6 November 2024, di kediamannya.

Narsiah menambahkan bahwa pihak Pemerintah Desa (Pemdes) setempat sudah pernah mengajukan permohonannya kepada dinas terkait, namun hingga saat ini belum ada realisasi.

“Sudah pernah diajukan ke dinas terkait, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” Tambahnya.

Warga berharap agar Pemkab Karawang, khususnya melalui dinas PRKP, dapat memberikan perhatian serius untuk mewujudkan program yang sejatinya bertujuan membantu mereka. Program Rutilahu ini tak seharusnya sekadar menjadi janji tanpa tindakan nyata. Apakah PRKP Karawang akan menunggu hingga rumah warga benar-benar roboh sebelum bergerak? Ke mana komitmen dinas dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi warga kurang mampu ?

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Guna memberikan Keselamatan kerja atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi seluruh anggota yang tergabung, IWO Indonesia DPD Karawang melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang.

Kegiatan tersebut di laksanakan di gedung kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang pada Rabu (6/11/3024) dengan di hadiri langsung sebagai pemateri Deni Pane Kepala Bidang Kepesertaan Khusus Keagenan dari BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang, Ketua IWO Indonesia DPD Karawang Syuhada Wisastra A.Md CHRM, Sekjen IWOI DPD Karawang Amrini Handayani dan Bendahara Arini Yanti Mala beserta seluruh anggota yang tergabung.

Deni Pane selaku Kepala Bidang Kepesertaan Khusus Keagenan BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan, bahwa resiko dalam setiap pekerjaan itu ada, terkait dengan hal tersebut menurutnya, siapa pun bisa mengalami kecelakaan kerja.

“Terkait dengan hal ini resiko dalam pekerjaan itu ada dan itu tidak hanya orang yang bekerja di perusahaan dengan risiko tinggi saja. Contoh sederhananya saja jika pekerja kantoran yang bekerja di belakang meja. Kecelakaan kerja bisa saja terjadi ketika tanpa sengaja tersandung dan terbentur hingga menyebabkan luka yang membutuhkan perawatan.” Jelasnya.

Lebih jauh pihak BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan terkait pentingnya memiliki jaminan keselamatan kerja.

“Inilah salah satu alasan mengapa sangat penting bagi kamu memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan, apa pun profesi yang di jalani. Apalagi JKK bisa memberi perlindungan finansial dari berbagai jenis kecelakaan, seperti :

 1. Kecelakaan di Lokasi Kerja

Kecelakaan apa pun yang terjadi dalam lingkungan kerja akan menjadi tanggungan JKK. Misalnya seperti ilustrasi di atas, atau kecelakaan yang terjadi saat kerja di lapangan untuk profesi yang berisiko tinggi. Misalnya untuk yang bekerja di area kilang minyak, pembangunan gedung bertingkat, maupun profesi lain dengan risiko kecelakaan yang tinggi.

 2. Kecelakaan dalam Perjalanan

Tidak ada seorang pun yang berharap mengalami kecelakaan, sayangnya terkadang hal ini tidak bisa dihindari dan mungkin terjadi saat perjalanan berangkat atau pulang kerja. Ketika hal ini terjadi, maka JKK dari BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung risiko finansial yang terjadi akibat kecelakaan tersebut.

 3. Penyakit Akibat Pekerjaan

Selain beberapa profesi dengan risiko kecelakaan yang tinggi, ada juga profesi yang rentan terkena penyakit tertentu akibat pekerjaan. Misalnya untuk yang bekerja di area polusi udara tinggi sehingga rentan terkena penyakit pernapasan, atau yang pekerjaannya berkaitan dengan cairan kimia sehingga rentan terserang berbagai penyakit akibat paparan kimia tersebut.

Lalu apa saja jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat terjadi kecelakaan? Berikut ini di antaranya:

Bebas biaya perawatan sesuai indikasi medis

Perawatan homecare jika diperlukan atas rekomendasi dokter

Santunan sementara tidak mampu bekerja (SSTMB)

Santunan cacat jika kecelakaan mengakibatkan terjadinya cacat

Rehabilitasi berupa alat bantu atau alat ganti jika mengalami kehilangan bagian anggota tubuh akibat kecelakaan.

Santunan kematian jika kecelakaan menyebabkan meninggal dunia

Selain berbagai manfaat di atas, peserta juga mendapat manfaat program kembali kerja atau return to work jika kecelakaan menyebabkan kecacatan. Program ini akan memberikan pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan juga pelatihan pada peserta agar dapat kembali produktif dengan kondisinya saat ini. Dengan begitu, peserta tetap dapat mampu mandiri meskipun kondisinya sudah berbeda dari sebelumnya.

Namun tentunya, semua manfaat BPJS Ketenagakerjaan tersebut hanya bisa didapatkan jika kamu sudah menjadi peserta dan membayar iuran secara rutin. Kamu tidak perlu khawatir repot untuk mendaftarkan diri jika belum menjadi peserta, karena kamu bisa melihat cara mendaftar BPJS.

Ketenagakerjaan secara online, baik dari ponsel maupun perangkat komputer. Jadi kamu tidak perlu repot datang ke kantornya untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sangat mudah sekali, kan?

•Red