BEKASI|infokeadilan.com – Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia (ASPHRI) adalah salah satu organisasi Praktisi HRD yang didirikan oleh sejumlah Praktisi Senior HR yang ada di seluruh Indonesia.

Guna memberikan pelatihan dan keterampilan kepada seluruh anggota yang tergabung dalam Asosiasi HRD terkemuka ini, ASPHRI menggelar acara Podcast dalam bentuk Talk Show dengan mengangkat tema “Pentingnya program pelatihan untuk meningkatkan daya saing & produktivitas tenaga kerja dan kolaborasi sektor swasta dan dunia pendidikan vokasi” yang bertempat di sekretariat kampus Universitas Panca Sakti (UPS) Kampus B, Lantai 2, Jl Tegal Danas Kaum, Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi pada Sabtu 9 November 2024.

Dengan membawa visi dan misi untuk menjadikan ASPHRI sebagai organisasi terkemuka dan disegani di Nusantara serta untuk lebih meningkatkan daya saing tenaga kerja, produktivitas dan kolaborasi sektor swasta dan dunia pendidikan vokasi, ASPHRI terus bersinergi dan berkolaborasi di semua sektor dunia ketenagakerjaan.

Ketua Umum ASPHRI, Dr. Yosminaldi SH.MM. mengatakan, setelah menggelar Rakernas 2024, program-program yang telah dibuat oleh masing-masing bidang di ASPHRI, dapat segera dilaksanakan dengan baik, demi ikut berpartisipasi aktif mendukung program menuju Indonesia Emas 2045.

“Alhamdulillah dari Bidang IV (Komunikasi Eksternal & Media Massa) sudah bisa menjalankan program nya yaitu dengan menggelar Podcast secara live yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 09 November 2024 mendatang dimulai jam 10.00 wib.” Ungkap Bang Yos sapaan akrabnya kepada media, Selasa (5/11/2024)

“Semoga program podcast ini bisa menjadi kegiatan rutin dalam memberikan edukasi kepada praktisi HR dan juga sebagai sarana komunikasi  untuk semua pihak dalam meningkatkan pemahaman terkait eksistensi organisasi ASPHRI.” Jelasnya.

“Podcast ini akan menjadi program rutin dan ini adalah semangat baru dalam proses regenerasi kepengurusan agar bisa memberikan dampak yang baik dan dapat terus berkomunikasi dengan semua pihak,” Pungkasnya

“Kegiatan Podcast tersebut adalah salah satu program cetusan dari Wakil Ketua IV Bidang  (Komunikasi Eksternal dan Media Massa) dan yang jadi Plt. Ketuanya adalah Syuhada Wisastra.” Tutupnya.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi Rumah Layak Huni (Rulahu) yang seharusnya menjadi solusi bagi warga miskin di Kabupaten Karawang khususnya tampaknya kurang berjalan sesuai harapan. Meski bertujuan untuk memberikan hunian yang aman, sehat, dan layak, program yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Karawang tersebut justru hingga kini masih meninggalkan asumsi yang kurang baik di masyarakat, Minggu, (3/11/2024)

Pasalnya, hasil temuan di lapangan ada sejumlah warga yang sampai saat inu belum juga terealisasi, padahal menurutnya rumah yang telah roboh dan ambruk tersebut sudah di ajukan ke dinas terkait bahkan sudah di lakukan survey oleh tim di dinas tersebut.

Nengsih dan Sata, warga Desa Tambaksumur, Kecamatan Tirtajaya sebagai penerima program Rulahu yang hingga kini hanya mendapatkan informasi dengan tanpa realisasi. Padahal, kondisi rumah mereka sudah rusak parah bahkan sebagian sudah memburuk hingga akhirnya roboh, membuat mereka harus menumpang di rumah saudaranya.

“Saya berharap pemerintah Kabupaten Karawang bisa secepatnya membantu agar prosesnya dipercepat. Saya bingung mau tidur di mana, masa harus numpang terus di saudara,” Ungkap Nengsih dengan penuh harap saat diwawancarai media.

Sata, warga lain yang bernasib sama, mengungkapkan bahwa pihak pemerintah memang sempat melakukan survei, namun hingga kini bantuan tersebut tak kunjung datang.

“Sudah disurvey, tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Rumah kami malah roboh, tapi masih belum ada bantuan juga,” Tambahnya dengan nada kecewa.

Ketidakjelasan dari DPRKP Karawang dalam menangani kasus ini menimbulkan kecurigaan. Mengingat program Rutilahu merupakan amanat pemerintah untuk memastikan rakyat miskin mendapatkan tempat tinggal layak, sikap dinas yang terkesan lamban ini seolah tidak serius memperhatikan kebutuhan warga.

Apakah DPRKP Karawang menunggu rumah warga benar-benar rata dengan tanah sebelum bergerak atau bagaimana ? Ke mana komitmen dinas dalam merealisasikan program ini ?

•Red

JAKARTA |infokeadilan.com – Tim Satgas Satuan Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) berhasil mengamankan mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berinisial PB terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta api Besitang–Langsa di Medan.

Proyek ini berlangsung dari tahun 2017 hingga 2023 dan merupakan bagian dari proyek Trans Sumatera Railways yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh, dengan total anggaran sebesar Rp1,3 triliun yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Penangkapan terhadap PB dilakukan pada Minggu, 3 November 2024, sekitar pukul 12.55 WIB di Hotel Asri, Sumedang, Jawa Barat.

PB masuk dalam daftar penyidikan Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-55/F.2/fd.2/10/2023 tertanggal 4 Oktober 2023.

Rincian Kasus

Penyelidikan mengungkap beberapa penyimpangan serius dalam pelaksanaan proyek ini.

PB diduga menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang saat ini sedang dalam proses persidangan, untuk memecah pekerjaan konstruksi menjadi 11 paket. PB juga disebutkan meminta agar KPA memenangkan delapan perusahaan tertentu dalam proses lelang.

Terdakwa lain dalam kasus ini, seperti Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Rieki Meidi Yuwana, diduga melaksanakan lelang konstruksi tanpa dilengkapi dokumen teknis yang sesuai dengan peraturan.

Selain itu, pembangunan jalur kereta api Besitang–Langsa dilaksanakan tanpa adanya studi kelayakan (Feasibility Study) dan dokumen resmi dari Kementerian Perhubungan.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor, dan konsultan pengawas sengaja memindahkan lokasi pembangunan tanpa mengikuti desain dan spesifikasi jalan yang telah ditentukan. Akibatnya, jalur kereta api tersebut mengalami kerusakan struktural berupa amblas atau penurunan daya dukung tanah, sehingga tidak dapat digunakan sama sekali (total lost).

Kerugian Negara dan Penerimaan Gratifikasi

Dalam penyidikan, PB diduga menerima gratifikasi berupa uang dari berbagai pihak terkait. Melalui PPK Akhmad Afif Setiawan, yang saat ini juga tengah diproses hukum, PB menerima fee sebesar Rp1,2 miliar.

Selain itu, PB juga memperoleh gratifikasi sebesar Rp1,4 miliar dari PT WTJ, salah satu perusahaan yang memenangkan lelang.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara yang timbul akibat penyimpangan dalam proyek ini mencapai Rp1.157.087.853.322 (satu triliun seratus lima puluh tujuh milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).

Audit tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor PE.03.03/SR/SP-464/D5/02/2024 tertanggal 13 Mei 2024.

Penetapan Tersangka dan Penahanan

Setelah memperoleh cukup alat bukti, Tim Penyidik JAM PIDSUS menetapkan PB sebagai tersangka pada Minggu, 3 November 2024, pukul 18.30 WIB.

Penetapan tersangka ini didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor Tap-62/F.2/Fd.2/11/2024 tertanggal 3 November 2024.

PB dikenakan pasal pelanggaran sebagai berikut :

Primair : Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Subsidiar : Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk keperluan penyidikan lebih lanjut, PB kini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari, sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-52/F.2/Fd.2/11/2024 tanggal 3 November 2024.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur penting yang seharusnya mendukung transportasi di wilayah Sumatera, namun gagal mencapai manfaat yang diharapkan.

•Rudolf/Tim

Sumber Kejaksaan Agung

KARAWANG |infokeadilan.com – Mendekati hari pencoblosan Pilkada Karawang pada 27 November 2024 mendatang, Para Relawan 01 Acep – Gina menggelar kegiatan konsolidasi pemenangan di Aula RM Indo Alam Sari, Minggu (3/10/2024).

Meski ada sekitar 150 perwakilan Relawan Acep – Gina yang hadir, tetapi panitia pelaksana Ajam Center mencatat ribuan massa yang hadir di luar ekspektasi.

Cabup 01 Acep Jamhuri menyampaikan ucapan terima kasih kepada para relawan yang sampai hari ini masih konsisten mendukung Acep-Gina. Meski di sisi lain, Acep mengetahui ada beberapa relawan yang ‘linglung’ (mendukung paslon lain).

“Terima kasih semua relawan yang konsisten dukung Acep-Gina dari sejak awal. Saya juga tahu ada beberapa relawan yang linglung, tapi biarkan itu,”

“Saya tahu temen-temen di sini tidak diam, semuanya sedang bergerak dan berjuang untuk Aep-Gina,” tutur Acep Jamhuri.

Acep mengingatkan kepada para relawan jika massa pencoblosan Pilkada tinggal 25 hari lagi. Oleh karenanya, semua relawan ditekankan untuk lebih masif lagi mengajak masyarakat yang masih ragu memilih Acep-Gina.

“Beja’an nu lain nu masih linglung, nu bakal juara mah nomor hiji. Mulai ayeuna gaskeun deui, tinggal 25 hari deui. Abringkeun, ajak nu lain na. Inget, ajak batur sakasur, sasumur jeung salembur,” ajak Acep dengan ciri khas logat dan bahasa Sunda-nya.

Acep juga meminta kepada semua relawan untuk mendoakan Acep-Gina dalam setiap habis sholat. Karena hanya doa yang tulus dan ikhlas yang bisa mengantarkan kemenangan Acep-Gina.

“Doakeun Acep-Gina sing ditakdirkeun Allah jadi pamingpin nu amanah. Ibu dan bapak doakeun Acep-Gina, bayangkeun muka Acep-Gina sambil berdoa. Sebab doa yang dikabul adalah doa orang yang ikhlas dan tulus,” pinta Acep.

Di kesempatan yang sama, Ketua Tim Pemenangan Acep-Gina, yaitu H. Jenal Aripin menegaskan, bahwa mulai hari ini semua jalur pemenangan Acep-Gina sudah disederhanakan. Hal ini dilakukan agar semua jalur pemenangan terkoordinasi dengan baik.

“Tugas ketua-ketua 150 relawan hari ini sudah kita sederhanakan, supaya semua terkoordinasi dengan baik. Amankan desa dan kecamatan masing-masing. Karena di setiap kecamatan sudah ada panglimanya,” tutur H. Jenal.

“Kedua ingin saya sampaikan, menjual Acep – Gina itu gampang. Acep itu pituin Karawang asli, bukan mukimin atau musafirin. Masa urang Karawang gak dukung urang Karawang. Tolong sampaikan itu ke masyarakat,” Tandasnya.

•Red