RIAU INDRAGIRI HULU |Infokeadilan.com – Terpantau salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melayani konsumen yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan jerigen. Tepatnya di SPBU Simpang Granit Nomor 14. 293.624 Kabupaten Indragiri Hulu yang di duga bebas dijual dengan menggunakan jerigen dan kedalam tangki yang di modifikasi di sebuah mobil, Sabtu (12/10/2024)

Pantauan jurnalis media infokeadilan.com terlihat ada satu unit mobil berplat nomor polisi BM 1887 AK yang sedang mengisi BMM dengan tangki yang di modifikasi sedemikian rupa.

Salah satu pegawai SPBU saat di tanya mengapa pembelian bensin Pertalite dan solar bebas di jual, ia menjawab tidak mengetahui dan menyuruh tanya ke kantor.

“Saya kurang tau coba tanyakan ke kantor” jawabnya singkat.

Tak menunggu lama akhirnya awak media infokeadilan mendatangi kantor untuk menanyakan permasalahan tersebut langsung kepada pimpinan SPBU perihal mengapa di SPBU tersebut bebas menjual bensin pertalite dan solar kepada konsumen yang menggunakan jerigen bahkan kepada angkutan mobil yang sudah dimodifikasi.

“Kasihan pak, karena mereka orang jauh, contoh dari kota baru.” Singkatnya seraya tak mengindahkan peraturan pemerintah

Dengan adanya hal tersebut jelas bahwa SPBU Simpang Granit Nomor 14. 293.624 Kabupaten Indragiri Hulu diduga telah melanggar larangan pemerintah yang telah di atur dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 15 Tahun 2015 dan yang telah di atur dalam peraturan menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012.

1. Larangan pengisian BBM gunakan jerigen diatur dalam Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 agar SPBU dilarang untuk menjual premium dan solar kepada warga menggunakan jerigen dan drum untuk dijual kembali ke konsumen. Selain itu, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, pembelian Pertalite menggunakan jerigen yang dilarang adalah tidak disertai rekomendasi untuk kebutuhan tertentu (pertanian, perikanan, usaha mikro/kecil).

2. Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden No 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan pengguna jenis BBM tertentu, tidak terkecuali larangan SPBU tidak boleh melayani konsumen dengan menggunakan jerigen dan menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi serta menjual ke pabrik-pabrik industri home atau rumahan dan industri untuk mobil-mobil galian C.

3. Pembelian menggunakan jerigen juga termuat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012 bahwa telah diatur larangan dan keselamatan. Peraturan itu menerangkan secara detail tentang konsumen pengguna, SPBU tidak diperbolehkan melayani jerigen.

4. Konsumen membeli BBM di SPBU dilarang untuk dijual kembali, hal tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas.

Jika melihat Undang-Undang (UU) Migas Nomor 22 Tahun 2001 pasal 55, siapa saja yang menjual bensin eceran termasuk Pertamini dapat dikenakan sanksi pidana. Yakni 6 tahun atau denda maksimal Rp60 miliar. Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamini boleh dilakukan kalau punya izin dan jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001:

Setiap orang yang melakukan:

A. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

B. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

C. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

D. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Sedangkan jika yang dijual adalah BBM bersubsidi, maka dapat dipidana dengan Pasal 55 UU 22/2001 : Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000 (Enam Puluh Miliar Tupiah).

SPBU hanya boleh menyalurkan Bahan Bakar Premium dan Minyak Solar (Bersubsidi/PSO) untuk penggunaan akhir dan dilarang keras menjual Premium dan Minyak Solar pada wadah kemasan/jerigen untuk dijual kembali ke konsumen. Penjualan Bahan Bakar Khusus Jenis Gasoline Series (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) dapat dilayani menggunakan wadah kemasan/jerigen yang terbuat dari material dari unsur logam. Penjualan bahan Bakar Khusus Jenis Diesel Series (Pertamina Dex, Dexlite) dapat dilayani dalam wadah kemasan/jerigen yang terbuat dari bahan/material dari unsur logam atau bahan HDPE (High Density polyethylene) sejenis thermoplastic khusus yang terdapat simbol HDPE2 pada kemasannya.

Dengan demikian, Jika konsumen ingin membeli BBM menggunakan jerigen ada aturannya. Misalnya sudah punya surat izin dari pemerintah setempat dengan jenis BBM dengan ketentuan khusus. Misalnya, Pertalite dan Pertamax boleh pakai jerigen tapi harus bermaterial logam. Adapun untuk Dexlite boleh pakai jerigen plastik asalkan dengan spesifikasi khusus.

•Uchok M

KARAWANG |Infokeadilan.com – Menyikapi ramainya pemberitaan perihal adanya dugaan penolakan pasien oleh Rumah Sakit Islam Al Mucthar Karawang beberapa waktu lalu sempat ramai jadi perbincangan publik. Jumat (11/10/2024)

Diketahui, pasien bernama Saanah Warga Dusun Kalindung II RT 005/003 Desa Kalindungjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Kabupaten Karawang. Menurut firmansyah, driver ambulance sekaligus PSM, bahwa dirinya atas arahan Dr Yudi langsung membawa ke Rumah Sakit Islam Karawang.

“Dok saya mau bawa pasien, ini ibu Saanah yang waktu di Rumah sakit Dewi Sri, sekarang kakinya betus lagi, lalu Dr Yudi mengarahkan, Ya udah Kang Bawa aja Ke Rumah Sakit Islam”, Ucap Firman.

Kemudian, daftar keruangan IGD agar pasien segera mendapatkan penanganan namun bagian pendaftaran bernama Risma menginfokan bahwa ruangan penuh.

“Bagian pendaftaran bilang ke saya bahwa Ruang nya penuh, seakan akan menolak, marah lah saya di situ, akhirnya Ruangan di adain,” Ungkapnya.

Namun, pada waktu pergantian sift petugas pendaftaran di ganti oleh Riski, tidak lama kemudian duduk di depan IGD, datang lah Dr Santo Memeriksa pasien.

“Kanapa bu. Saya lah yang jelaskan, gini Dok kami sudah Consul ke Dr Yudi di terus Arahin Ke IGD di sini, karna waktu itu juga 3 bulan yang lalu dioperasinya sama Dr Yudi. Sekarang, Kakinya betus lagi, Dr juga menjawab Oh yaudah”. Sambungnya.

Setelah itu, keluar ruangan sembari menunggu hasil, di depan ruangan IGD tiba tiba pihak pendaftaran yang nama nya Rizki kalau ga salah datang menghampiri.

“Bagian pendaftaran yang nama Rizki kalau ga salah datang nemuin saya, Pak Maaf ini, katanya ditolak, kemudian saya tanya dengan alasan apa.? Jawabnya karena itu lukanya bau. Kemudian saya bilang aja kalau mau wangi itu di mall dikantor, perawat aja ga bilang bau”, Jelas Firman.

Ironisnya, pernyataan tersebut berbeda ketika beberapa awak media yang memberitakan kejadian tersebut diundang guna mediasi memberikan hak jawab dan mengklarifikasi.

Namun, sayang nya dari pertemuan yang di lakukan oleh para awak media dengan pihak manajemen Rumah Sakit Islam tak membuahkan hasil kesepakatan yang seimbang. Pasalnya, pihak manajemen Rumah Sakit tidak memberikan jawaban yang memuaskan dan di nilai meragukan.

Terpisah, Atin Supriatin LSM GMBI Distrik Karawang Bidang Investigasi  menyatakan kekecewaan nya terhadap pelayanan Rumah Sakit Islam Al Mucthar Karawang dengan mengirim surat permohonan audiensi.

“Namun, surat permohonan audiensi tersebut, di terjawab melalui surat balesan, bahwa pihak Sakit Islam Al Mucthar sedang mempersiapkan rekredensial BPJS serta menginformasikan untuk rencana pertemuan di minggu ke 3 bulan oktober 2024, itu pun waktu dan hari nya ditentukan oleh pihak rumah sakit islam. Dalam hal ini, terlihat ketidak propesionalnya menangani persoalan serta pelayanan”, Terang Atin kepada media.

Lebih jauh Atin menjelaskan, menurutnya kenapa pihak Rumah Sakit Islam baru sekarang mempersiapkan rekredensial BPJS, kenapa tak di saat itu waktu pihaknya melayangkan surat audiensi.

“Mengacu pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam UU itu disebutkan dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Bukankah berkas persyaratan bisa di urus ketika pasien sudah di lakukan perawatan, tapi ini malah di tolak, ada apa ini, kenapa bisa seperti ini.” Tandasnya dengan nada kecewa

“Harusnya, rumah sakit islam al mucthar karawang ketika ketidak mampuan nya dalam menangani pasien segara mungkin melakukan rujukan ke rumah sakit lain, dan terdengar juga katanya sih, harus ada ruangan isolasi, disanakan ruangan pada kosong kenapa tidak dibuatkan ruang isolasi khusus. Sebetulnya, adanya permohonan audiensi dari kami itu untuk meluruskan, pasien yang dibawa oleh psm Desa Kalindungjaya ditolak”, Pungkasnya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 1 Acep Jamhuri – Gina Fadlia Swara untuk Pilkada 2024 mendatangi kantor Bawaslu Karawang, Kamis (10/10/2024).

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan seberapa jauh penanganan dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan Bawaslu. Diantaranya seperti baliho pemerintahan dari calon petahana yang masih beredar luas, hingga dugaan keterlibatan PKK dan Kades di Pilkada.

Total ada sekitar 8 laporan ke Bawaslu yang dinilai belum ada progres baik. “Apa yang sudah kita laporkan ke sini, itu sama sekali belum ada progres yang baik. Makanya hari ini kita gerudug Bawaslu,” Ungkap Asep Agustian SH.MH, Ketua Tim Kuasa Hukum Acep-Gina.

Pria yang akrab di sapa Askun mempertanyakan tugas dan fungsi Bawaslu, jika dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran Pilkada saja lambat.

Termasuk persoalan Ketua KPU yang makan bareng dengan calon petahana, Tim Kuasa Hukum Acep-Gina juga sudah melaporlannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Atas persoalan ini, Tim Kuasa Hukum Acep-Gina minta Ketua Bawaslu dan Ketua KPU dicopot dari jabatannya.

“Kami kecewa, segini banyak laporan, tapi lelet dalam penanganannya. Kita minta Gercep (Gerak Cepat). Karena rentan waktu sampai pencoblosan juga sebentar lagi,” katanya.

“Kami sudah tidak percaya, baik KPU maupun Bawaslu. Apalagi percaya sama orangnya, musrik itu hukumnya,” sindir Askun.

Pontas Hutahaen SH.MH, Kuasa Hukum Acep-Gina lainnya menambahkan, untuk persoalan baliho pemerintahan dari calon petahana, pihaknya sudah beraudiensi dengan Pj Bupati Karawang. Tetapi sampai saat ini masih banyak baliho calon petahana yang bertebaran.

“Kami minta kepada Satpol PP sebagai penegak Perda juga bergerak cepat. Kalau mereka tidak bergerak, itu artinya mereka memihak kepasa calon petahana. Sementara ASN harus netral di Pilkada,” Pungkasnya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Proyek rehabilitasi ruang kelas SDN Solokan II yang berlokasi di Desa Solokan Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, diduga mengalami sejumlah kendala di tahap awal pelaksanaan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor.

Proyek tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) ini, sudah dimulai dengan pembongkaran pada hari Minggu, namun hingga kini aktivitas pekerja di lokasi masih minim.

Menurut pantauan di lapangan, hanya terlihat sedikit bahan material yang disiapkan untuk proyek ini. Bahan yang tersedia di lokasi saat ini hanya berupa herbel dan pasir dengan jumlah kurang dari dua kubik. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait kelancaran dan kualitas pengerjaan proyek rehabilitasi tersebut.

“Sampai sekarang, pekerja belum terlihat mulai bekerja secara signifikan, dan bahan material yang disediakan juga sangat minim. Kami khawatir, kalau ini terus berlanjut, proses rehabilitasi akan terhambat,” Ucap seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya, Kamis (10/10/2024)

Proyek ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana agar dapat segera memberikan fasilitas belajar yang lebih baik bagi siswa SDN Solokan II. Namun, dengan kondisi saat ini, masyarakat meminta adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak terkait untuk memastikan bahwa pengerjaan proyek berjalan sesuai jadwal dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

•Red