KARAWANG |Infokeadilan.com – Menyikapi ramainya pemberitaan terkait foto  Ketua KPU Kabupaten Karawang yang di posting di akun media sosial Facebook milik salah satu oknum anggota dewan DPRD Karawang dari salah satu partai secara resmi telah di layangkan surat somasi oleh tim kuasa hukum KPU Karawang.

Dampak dari munculnya foto dan narasi tersebut kemudian menyudutkan KPU Karawang sehingga menimbulkan banyaknya asumsi negative terkait netralitas KPU Karawang.

Dr. M. Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H bersama Dian Suryana, S.P.,S.H.,M.H. selaku tim kuasa hukum KPU Karawang menyampaikan, bahwa pihaknya secara resmi telah melayangkan surat somasi kepada oknum anggota DPRD Karawang tersebut.

“Tim kuasa hukum KPU Karawang kemarin secara resmi sudah melayangkan somasi kepada oknum anggota DPRD Karawang dari Partai PKS yang menyebarkan foto Ketua KPU Karawang bersama dengan Calon Bupati Karawang yang mana disertai dengan narasi yang tidak patut di media sosialnya.” Ungkapnya.

“Kami selaku tim kuasa hukum KPU Karawang kemarin secara resmi sudah melayangkan somasi kepada oknum anggota DPRD Karawang dari Partai PKS yang menyebarkan foto Ketua KPU Karawang bersama dengan Calon Bupati Karawang yang mana disertai dengan narasi yang tidak patut di media sosialnya.” Terang Gery menjelaskan kepada media, Kamis (10/10/2024)

“Kami meminta agar yang bersangkutan untuk segera memberikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka terhadap tindakannya yang sudah merugikan KPU Karawang khususnya baik secara langsung maupun di media nasional dan lokal.” Tandasnya.

“Langkah yang kami ambil saat ini dengan melayangkan somasi adalah agar tindakan yang dilakukan oknum anggota DPRD Karawang tersebut tidak berdampak meluas yang berpotensi dapat mengganggu tahapan Pilkada yang saat ini sedang berjalan.” Ujarnya.

“Harapannya kedepan dari kasus ini banyak pelajaran yang bisa diambil agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial apalagi statusnya sebagai pejabat pemerintahan.” Harapnya.

Kami dengan tegas menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami KPU Karawang berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan tidak memihak kepada salah satu paslon. KPU Karawang akan bekerja secara profesional dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” Tegasnya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang akan bertindak tegas terhadap pengembang yang menelantarkan perumahan yang sudah dibuat. Apalagi, Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (fasos) serta Prasarana, Sarana Utilitas (PSU) yang belum diserahkan kepada Pemkab. Di ketahui saat ini ada 237 perumahan yang belum menyerahkan fasos dan fasum ke pemerintah.

Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang akan menindak para pengembang yang membandel. Menurutnya, apabila ada pengembang yang membandel, maka Pemkab akan memasukkannya ke dalam daftar hitam.

Dikatakan Asep Hazar selaku Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang pada Rabu (9/10/2024) ada beberapa hal terkait dengan pengelolaan aset PSU tahun 2023 yang di kelola oleh develover perumahan.

Terkait pengelolaan aset PSU Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada tahun 2023 yang dikelola oleh developer perumahan sebanyak 230 rumah dengan luas 432.960 m², dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengembalian Aset PSU ke Pemerintah Daerah

Pada prinsipnya, aset PSU adalah milik Pemerintah Daerah dan wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang setelah pembangunan perumahan selesai dan masa pemeliharaan berakhir. Hal ini sesuai dengan Perda No 1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk memastikan apakah aset PSU tersebut sudah diserahkan, kami perlu melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap dokumen penyerahan aset dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

2. Pengelolaan Aset PSU oleh Pihak Developer.

Idealnya, aset PSU tidak dikelola oleh pihak developer, melainkan oleh Pemerintah Daerah.  Namun, dalam praktiknya, terkadang terdapat masa transisi di mana pengembang masih bertanggung jawab atas pemeliharaan aset PSU hingga proses serah terima kepada Pemerintah Daerah selesai.

Kondisi aset PSU yang tidak terpelihara dengan baik tentu menjadi perhatian kami. Kami akan segera menindaklanjuti hal ini dengan melakukan investigasi lapangan untuk memastikan kondisi aset PSU tersebut dan  mengidentifikasi penyebab  kurangnya pemeliharaan.

3. Monitoring dan Evaluasi oleh Dinas PRKP

Dinas PRKP Kabupaten Karawang memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset PSU oleh pengembang. terkait pemeliharaan PSU kewenangan pemerintah daerah yang sudah diserahterimakan ke pemda. Kami telah melakukan monitoring secara berkala,  namun  untuk  kasus  yang  Bapak  tanyakan,  kami  perlu  melakukan  pengecekan  data  dan  informasi  lebih  lanjut  untuk  mengetahui  hasil  monitoring  terkini  dan  status  penyerahan  aset  PSU  tersebut.

Tindak Lanjut

“Kami  berkomitmen  untuk  menindaklanjuti  pertanyaan  Bapak  dan  memastikan  bahwa  aset  PSU  dikelola  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Kami  akan  segera  melakukan  koordinasi  dengan  pihak  pengembang  dan  instansi  terkait  untuk  mempercepat  proses  penyerahan  aset  PSU  kepada  Pemerintah  Daerah  dan  memastikan  pemeliharaannya  secara optimal.” Tutupnya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Menanggapi munculnya pemberitaan terkait pelaporan pelanggaran Pilkada Kabupaten Karawang dari mulai dugaan netralitas ASN, keterlibatan para Kepala Desa hingga dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPUD Kabupaten Karawang. Dengan adanya pelanggaran pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa kinerja dan tindakan preventif Bawaslu Kabupaten Karawang diduga lemah.

Ketua Relawan Kopi Hitam, Ahmad Saepudin Jarkasih mengatakan, bahwa Bawaslu harus tegas dan harus bekerja berdasarkan peraturan perundang undangan dan etik.

“Masyarakat akan menilai kinerja Bawaslu Kabupaten Karawang terkait ini, jangan sampai hasil pleno Bawaslu terkait penanganan laporan pelanggaran Pilkada ini hanya sebatas menggugurkan tugas, Bawaslu harus bekerja berdasarkan dua analisa penting secara peraturan perundang undangan dan etik.” Ungkapnya.

“Kami Relawan Kopi hitam berharap hasil pleno Bawaslu menghasilkan tindakan kongkrit dalm rangka mengatasi situasi Anas yang terjadi saat ini. Sudah sangat kasat mata, pelanggarannya.” Jelasnya.

“Bawaslu harus bersikap, turunkan semua Baligho bergambar calon bupati petahana. Proses pelanggaran ketua KPUD, dan proses pelanggaran pelanggaran tentang Kepala Desa yang diduga terlibat aktif mendukung salah satu paslon.” Tegasnya.

Ketua Relawan Kopi Hitam menegaskan, Bawaslu harus mampu melakukan tindakan tindakan kongkrit yang tegas dan maksimal.

“Bawaslu harus mampu melaksanakan tindakan kongkrit, tegas dan maksimal. Namun jika tidak demikian maka kami perlu tegaskan bahwa ketua Bawaslu Kabupaten Karawang harus di copot, jika tidak mampu melakukan tindakan kongkrit. Dan kami akan konsentrasi dalam situasi ini demi menjaga demokrasi Pilkada di Kabupaten Karawang berjalan aman damai, jujur dan adil, maka  Bawaslu harus bertindak cepat menangani hal ini jangan sampai bertumpuk laporan akhirnya tidak di proses dengan adil.” Pungkasnya.

•Red

TANGERANG |Infokeadilan.com – PT PLN (Persero) kembali menggelar PLN Electric Run 2024 di Scientia Square Park, Gading Serpong, Tangerang pada Minggu (6/10). _Event_ yang diikuti sebanyak 6.470 pelari ini berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon sebesar 14.363 kilogram (kg) CO2, Minggu (6/10/2024)

Acara bertajuk ‘Power Up Togetherness’ ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga bentuk kebersamaan dalam mendukung keberlanjutan dan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Pada kegiatan ini, para peserta yang terdiri dari masyarakat umum, pelajar, komunitas pelari, pegawai PLN, sampai dengan atlet-atlet nasional yang berlaga di PON mengikuti tiga kategori jarak yaitu 5K, 10K, dan half marathon.

Flag off dilakukan dari titik start-finish PLN Electric Run 2024 di Scientia Square Park secara bertahap sesuai dengan kategori jarak mulai pukul 05.00 WIB dan dilepas oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Komisaris PLN, Mutanto Juwono, Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Sutta Dharmasaputra, serta jajaran Direksi PLN.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa PLN Electric Run 2024 bukan sekadar acara olahraga, melainkan sebuah momentum penting untuk menggalakkan semangat bersama dalam menjaga bumi melalui gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.

“Tema ‘Power Up Togetherness’ mencerminkan semangat kebersamaan dalam menjaga bumi kita. Kami ingin mengajak seluruh peserta untuk berlari bersama, tidak hanya demi kesehatan, tetapi juga demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ungkap Darmawan.

Pengurangan emisi melalui PLN Electric Run 2024 dicapai dari aktivitas berlari yang merupakan mobilitas tanpa emisi. Jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan berbasis BBM yang menghasilkan emisi 2,4 kg CO2 per 10 kilometer, maka dengan total keseluruhan jarak yang ditempuh dari 6.470 pelari ini mampu mengurangi emisi sebesar 14.363 kg CO2.

Jumlah peserta dan penurunan emisi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 peserta yang mengikuti sebanyak 5.000 orang dan penurunan emisi yang dihasilkan sebesar 11.880 kg CO2.

“Acara ini membuktikan bahwa melalui kegiatan kolektif, seperti berlari, kita bisa turut berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. Ini adalah langkah kecil yang berdampak besar,” tambah Darmawan.

Tidak hanya itu, upaya penghindaran emisi ini tercapai melalui inisiatif ramah lingkungan yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan acara, termasuk penggunaan genset berbasis green hydrogen sebagai suplai utama kelistrikan, penggunaan kendaraan listrik untuk operasional, hingga pemberian bibit tanaman kepada peserta. Sehingga PLN Electric Run 2024 merupakan event pertama di Indonesia yang penyelenggaraannya tanpa emisi.

Melalui pengurangan emisi dari kegiatan ini, PLN melakukan konversi nilai emisi ke rupiah untuk memberikan bantuan 5 motor listrik kepada mitra ojek online kategori prasejahtera yang disalurkan melalui GOTO. Aksi konkret ini tidak hanya akan mengurangi emisi dari sektor transportasi tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

Darmawan melanjutkan, PLN Electric Run 2024 juga diharapkan menjadi salah satu wadah dan penyemangat para atlet-atlet Indonesia untuk mengukir prestasi di kancah nasional hingga global.

Dalam ajang ini, PLN memberikan total hadiah sebesar Rp730 juta bagi tiga pelari tercepat di tiap kategori, pelari yang berhasil memecahkan rekor nasional, dan lucky draw dengan grand prize berupa 5 unit motor listrik serta berbagai hadiah menarik lainnya. Sebagai penutup acara PLN Electric Run 2024, musisi papan atas GIGI tampil untuk menghibur para pelari maupun hadirin yang berada di venue acara.

“Dengan semangat kebersamaan, PLN Electric Run 2024 menjadi bukti nyata bahwa kegiatan olahraga bisa menjadi alat untuk mendukung keberlanjutan, sekaligus mengajak masyarakat luas untuk berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon. PLN berkomitmen untuk terus menjalankan agenda-agenda berkelanjutan demi tercapainya Net Zero Emissions (NZE) dan masa depan yang lebih hijau,” pungkas Darmawan.

Adapun para peraih juara pada PLN Electric Run 2024 adalah sebagai berikut:

Kategori Men’s Half Marathon

1. Robi Syianturi

2. Rikki

3. Syamsuddin Massa

Kategori Women’s Half Marathon

1. Odekta Elvina Naibaho

2. Irma Handayani

3. Pretty Sihite

Kategori Men’s Master Half Marathon

1. Moh. Ishari

2. Faizin

3. Risa Wijayanti

Kategori Women’s Master Half Marathon

1. Risa Wijayanti

2. Cecilia Thrisna Gunawan

3. Wiwik

Kategori Men’s 10K

1. Pandu Sukarya

2. Iqbal Saputra

3. Tarsisius Seso

Kategori Women’s 10K

1. Dwi Tiansi Anggraini

2. Apriliakartina

3. Fitri

Kategori Men’s Master 10K

1. Bambang Oktavianus

2. Apriarto Muktiadi

3. Oktavianus Quaasalmy

Kategori Women’s Master 10K

1. Waliyanti

2. Polniwati

3. Siti Muawanah

Kategori Men’s 5K

1. Febtri Putra Zega

2. Abdi Sury Algeri

3. Danu Maarif

Kategori Women’s 5K

1. Angellika

2. Aprilia Ena Solenita Savelinda Nabunome

3. Fisnawati

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Menindaklanjuti pekerjaan implacement lapangan upacara SDN Pucung 5 tepatnya di Dusun Karajan RT 003/003 Desa Pucung Kecamatan Kota Baru Karawang (Pokir) P.25 yang di realisasikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang melalui CV Hutami & Co yang di biayai dana APBD TA 2024 sebesar Rp. 142. 219.000 dengan masa pengerjaan selama 60 hari kalender, Nomor SPMK : 027.003.PPK/SPMK/PEMDAS-2992727/VIII/2024 disinyalir tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB), Selasa (8/10/2024)

Seperti di ketahui, bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari inisiatif lebih luas pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang di realisasikan untuk memenuhi fasilitas yang di butuhkan oleh sekolah itu sendiri.

Ironisnya, pada proyek implacemen SDN Pucung 5 tersebut diduga adanya indikasi penyimpangan, pasalnya dari hasil pekerjaan pembangunan implacemen di SDN Pucung 5 tersebut di temukan pada pemasangan besi wermes yang seharusnya di pasang secara menyeluruh namun hanya di pasang di sisi kanan dan kiri saja bahkan ukuran dari volume ketebalannya pun bervariasi, sehingga hal tersebut timbulkan pertanyaan.

Pantauan jurnalis infokeadilan.com di lapangan, pekerjaan tersebut saat ini sedang di laksanakan. Namun sayang, tak ada satupun pekerja di lapangan yang bisa di minta keterangan, karena proses pengerjaannya di laksanakan pada malam hari.

Terpisah Yanto Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Pendas) Disdikpora Kabupaten Karawang saat di hubungi untuk di minta penjelasannya melalui sambungan telepon Whatsap terkait pekerjaan pembangunan implacemen SDN Pucung 5 tersebut menjelaskan, pihaknya menekankan bahwa semua pekerjaan harus sesuai dengan RAB dan gambar.

“Coba kang hubungi dulu pihak konsultannya. Intinya kalau dari saya, semua pekerjaan itu harus sesuai dengan RAB dan gambar, itu saja kang.” Jawabnya singkat.

Namun sayang, sampai berita ini di tayangkan belum ada pihak pelaksana pekerjaan implacemen tersebut yang bisa di hubungi untuk di minta penjelasannya.

Dengan terealisasinya pembangunan implacemen tersebut dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa SDN Pucung 5 sebagai sarana untuk berbagai kegiatan di sekolah.

Demi terwujudnya pembangunan yang optimal dan berkwalitas, kepada pihak terkait dalam hal ini pengawas konsultan dan pengawas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta inspektorat bisa turun ke lapangan untuk mengkroscek dan menindaklanjuti.

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com – Proyek rehabilitas Jembatan Bojong Dang Seri Dusun Cibuaya III RT/RW 005/006 Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya yang dikerjakan CV. BINTANG BARAT PERKASA diapresiasi masyarakat sekitar. Pasalnya, jembatan yang belum lama selesai dikerjakan tersebut dikerjakan sesuai harapan dan tepat sasaran.

Salah satu warga Desa Cibuaya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah dan pihak pelaksana pembangunan tersebut.

“Alhamdulillah pekerjaan jembatan sudah selesai dan warga menyebrang sehingga aktivitas sehari hari berjalan tepat waktu. Kami sangat bersyukur adanya pelaksanaan jembatan, terima kasih kepada pelaksana kalau tidak salah pak Omay dan pemerintah desa serta pemerintah kabupaten karawang melalui dinas PUPR sudah merealisasikan pembangunan jembatan.” Ungkapnya.

“Fasilitas jembatan ini, secara langsung akan memperbanyak jalan alternatif yang menjadi akses sarana transportasi masyarakat, guna memperlancar akselerasi dan akseptasi layanan publik.” Sambungnya.

“Mudah-mudahan jembatan tersebut bermanfaat bagi warga sekitar khususnya, umumnya warga yang lewat yang merasakan manfaatnya. Membantu masyarakat dan mendorong perekonomian masyarakat dengan memperlancar akses pergerakan masyarakat”. Pungkasnya.

•Red

PURWAKARTA |Infokeadilan.com – Ketum Gerakan Masyarakat Purwakarta Bersatu (GMPB) Kang Andi melaksanakan kegiatan organisasi nya dengan mengunungi intansi Kejaksaan Negeri Purwakarta, Senin (7/10/2024)

Kunjungan untuk menjalin sinergitas dan silaturahmi tersebut di sambut baik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Ibu. Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H.

Dalam kunjungan silaturahmi tersebut Kang Andi sapaan akrabnya menyampaikan bahwa ormas GMPB adalah organisasi kemasyarakatan asli putra daerah Purwakarta dan mempunyai tiga pilar ajaran leluhur Sunda yang harus di jalankan oleh seluruh pengurus dan anggota.

“Ormas GMPB merupakan orgamisasi kemasyarakatan asli putra daerah yang di dirikan di Purwakarta yang berpedoman dengan UUD 1945 dan Kearifan budaya Sunda yang mempunyai 3 (tiga) pilar ajaran leluhur yaitu ; Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh.” Ungkap kang Andi.

Dalam pedoman prinsip-prinsip Organisasi GMPB membuat elektabilitas dan Menjaga Integritas Dalam Berorganisasi

Pada pertemuan itu ada beberapa pembahasan yang di sampaikan dalam konteks sosialisasi dalam pandangan penegakan hukum yang transportasi dan tidak tebang pilih dalam melakukan tindakan hukum yang mengedepankan profesional dan humanis.

“Kami mendukung kinerja Kejaksaan Negeri Purwakarta, untuk selalu menjadi pelopor instansi penegak hukum yang tegas dan tegak lurus.” Tandasnya.

“Dan kami berharap kepada Kajari purwakarta untuk tetap menjaga sinergitas dalam penegakkan hukum yang transportasi dan amanah dalam melaksanakan tugasnya.” Pungkasnya.

•Red