KARAWANG |Infokeadilan.com – Penyediaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dilakukan pemerintah daerah dengan cara mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan dari para pengembang perumahan/permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Senin (7/10/2024)

Penyerahan PSU merupakan penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. Untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan PSU perumahan di wilayah Kabupaten Karawang.

Tahun anggaran 2022 lalu, dalam pemeriksaannya BPK RI mengungkapkan ada sebanyak 165 developer yang belum menyerahkan PSU berupa fasilitas Sosial (Fasos) atau Fasilitas Umum (Fasum) seluas 321.295 m2.

Dimana kemudian BPK RI merekomendasikan Bupati Karawang untuk menginstruksikan Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang yang saat itu dijabat Asip Suhendar agar lebih optimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas PSU yang belum diserahkan oleh pengembang.

Ironisnya, pada pemeriksaan atas pengelolaan aset PSU perumahan tahun anggaran 2023, BPK RI  kembali menemukan 230 developer perumahan yang belum menyerahkan PSU. Jumlah ini jauh lebih banyak dari temuan BPK RI tahun sebelumnya.

Dikatakan BPK RI, dari hasil pemeriksaan dokumen serta wawancara dengan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Umum, diketahui jumlah perumahan yang tercatat pada Dinas PRKP Kabupaten Karawang sampai dengan tahun 2023 adalah sebahyak 442 perumahan.

Dari 442 perumahan tersebut sebanyak 230 perumahan seluas 432.960 m² belum menyerahkan aset PSU berupa fasos atau fasum.

Hal ini ditegaskan BPK RI, Aset Tetap Tanah berupa PSU pada 230 perumahan seluas 432.960 m² yang seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang berpotensi dikuasai pihak lain, serta tidak terpelihara dengan baik.

BPK RI menegaskan, penyebab ratusan developer perumahan belum menyerahkan fasos atau fasumnya dikarenakan Bupati Karawang belum menyusun dan menetapkan roadmap dan strategi yang terukur untuk menyelesaikan permasalahań PSU secara konsisten.

Sampai berita ini ditayangkan, pejabat Dinas PRKP Kabupaten Karawang, baik Kepala Dinas maupun Sekretaris belum dapat dihubungi dan belum bisa di temui untuk diminta penjelasannya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan temuan pelanggaran kepala desa yang tidak netral selama pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dapat dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu.

Menurut Tito, kepala desa yang tidak netral memiliki risiko dijatuhi hukuman secara administratif maupun pidana yang prosesnya melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Selain itu, Tito mengaku bahwa pihaknya telah mengimbau berkali-kali agar kepala desa tetap netral selama Pilkada 2024 berlangsung, seperti dilansir dari Antara dan nasional.tempo.co .

Mirisnya, penegasan Mendagri Tito Karnavian tersebut seolah tidak berlaku di Pilkada Karawang.

Sejumlah oknum Kepala Desa diduga malah dengan sengaja terang – terangan dan berani menyatakan dukungannya kepada salah satu Pasangan Calon (Paslon).

Entah mereka tahu atau tidak tahu terkait adanya larangan tegas yang diatur dalam aturan perundang -undangan.

Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang.

Lalu, UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, serta Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bagi oknum para Kepala Desa, aturan hanya seolah aturan saja yang mungkin tak harus ditaati.

Terbaru, Kepala Desa Pasir Telaga, Yani tampak begitu percaya diri berfoto bersama menyatakan dukungannya kepada Paslon 02 Aep-Maslani sambil mengacungkan dua jarinya simbol Nomor Urut Paslon Aep-Maslani.

Dalam foto bersamanya dengan sejumlah warga, Kepala Desa Pasir Telaga nampak anggun mengenakan gamis putih berkerudung abu-abu tua.

Tampak terlihat salah satu Kepala Desa yang diduga Kades Yani bersama puluhan orang lainnya kompak mengacungkan salam dua jari didepan sebuah ruko yang pada dinding-dindingnya terpasang banner atau spanduk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang 02, Aep-Maslani.

Kepala Desa Pasir Talaga Yani ketika dikonfirmasi terkait fotonya tersebut. Sampai berita ini diturunkan belum bisa memberikan jawaban dan lebih memilih diam.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pengacara kondang Asep Agustian, SH., MH., yang akrab disapa Askun, menanggapi tajam isu yang menyudutkan Acep Jamhuri. Menurutnya, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan tidak memiliki dasar dan hanya bertujuan menggiring opini publik secara tidak bertanggung jawab. Askun menegaskan bahwa orang yang melontarkan tuduhan itu tidak memahami organisasi, terutama Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

“KORPRI itu adalah organisasi mandiri dengan struktur yang jelas, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota dan yang lainnya. Kebetulan, Acep Jamhuri menjadi ketua, namun karena akan mencalonkan diri sebagai Bupati, ia telah mengundurkan diri Atas Permintaan Sendiri (APS),” Ungkap Askun, Minggu (6/10/2024).

Menurut Askun isu yang menuding Acep Jamhuri  menggelapkan dana KORPRI adalah untuk membunuh karakter Acep Jamhuri.

“Isu ini sengaja dilontarkan untuk membunuh karakter Acep Jamhuri karena takut jagoannya kalah,” Ucapnya.

Askun meminta pihak yang melontarkan tuduhan tersebut untuk belajar memahami lebih dulu bagaimana organisasi KORPRI bekerja, terutama peran Sekretaris dan Bendahara yang juga bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.

“Mereka yang berbicara sembarangan ini jelas tidak paham bagaimana mekanisme dalam KORPRI. Keuangan dikelola oleh Bendahara, bukan hanya Ketua. Jadi, silakan tanya langsung kepada Sekretaris dan Bendahara KORPRI jika ada kecurigaan, jangan asal bicara tanpa dasar,” Tegasnya.

Askun juga mengingatkan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah, dan menantang pihak yang menuduh untuk melapor jika memiliki bukti konkret, bukan hanya menggiring opini publik.

“Kalau memang ada bukti, laporkan saja. Jangan hanya bicara di luar tanpa dasar, itu hanya menunjukkan ketidakpahaman dan keinginan untuk menjatuhkan,” Ujarnya.

Askun menyarankan kepada yang melontarkan isu tersebut untuk belajar dan bertanya terlebih dahulu kepada yang faham terkait Organisasi KORPRI.

“Makanya tanya dulu kepada orang yang tahu biar ngerti dan sebelum bicara itu sebaiknya ngaca dulu, apakah pantas ngomong seperti itu. Ngomong yang tidak ada isinya kalau kata orang sunda itu ngahambur bacot,” Pungkasnya.

Askun juga berpesan agar masyarakat bijak dalam menerima informasi agar tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tak jelas kebenarannya.

•Red

INDRAMAYU |Infokeadilan.com – Ratusan masyarakat dan pemuda di Desa Kongsijaya Kecamatan Widasari berikrar siap memenangkan pasangan Nina – Tobroni dengan raihan suara 80 persen. Target tersebut dipastikan akan tercapai karena program-program yang diberikan oleh Nina Agustina sangat bermanfaat oleh masyarakat desa Kongsijaya.

Tokoh Masyarakat Desa Kongsijaya Mang Tarman bersama masyarakat lainnya telah menyatakan untuk memenangkan pasangan Nina – Tobroni. Tarman merinci masyarakat desa di sini sudah mendapatkan banyak sekali bantuan. Yang terbaru adalah bantuan mobil siaga yang sangat bermanfaat bagi warga kami.

“Sudah terbukti kerjanya Bu Nina. mobil siaga , Jalan, Usaha Tani dan program lainnya yang sangat membantu masyarakat kami. Imbalannya masyarakat secara kompak akan memilih Bu Nina pada 27 November mendatang,” Ujar Tarman.

Calon bupati Indramayu Nina Agustina sangat berterima kasih atas ikrar yang disampaikan oleh masyarakat Desa Kongsijaya. Menurut Nina, dirinya akan terus mengabdi dan mengangkat derajat masyarakat Indramayu melalui program – program yang sangat bermanfaat untuk kepentingan rakyat dari mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, program sosial, dan program lainnya untuk kepentingan rakyat.

“Terima kasih ada dukungan kepada saya untuk kembali memimpin Indramayu. Saya minta agar dapat menjaga suara hingga 27 November mendatang,” Ucap Nina.

Nina berpesan kepada masyarakat di Desa Kongsijaya untuk tidak menghiraukan janji politik dari calon lain yang memang belum terbukti. Nina membeberkan meski hanya 3,5 tahun memimpin Indramayu, dirinya sudah mengerjakan 88 persen infrastruktur jalan, mengalokasikan anggaran sebesar 89 miliar rupiah untuk memproteksi kesehatan masyarakat. Mengalokasikan honor untuk guru MDA, imam masjid, ketua RT dan ketua RW serta program lainnya.

•Uswah DPD IWOI Indramayu

KARAWANG |Infokeadilan.com – Dalam rangka mensosialisasikan visi dan misi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karawang H. Acep Jamhuri dan Gina Fadlia Swara nomor urut 1  melanjutkan roadshow ke sejumlah titik posko tim relawan dan tim pemenangan yang ada di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Seperti yang saat ini di laksanakan di Desa Barubug, Situdam, Desa Cirejag dan di Dusun Cikalong Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Karawang, Sabtu (5/10/2024).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyapa secara langsung masyarakat serta memperkenalkan program kerja yang akan di jalankan jika terpilih nanti.

Setiap posko yang dikunjungi, masyarakat yang hadir mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan paparan langsung dari pasangan calon terkait visi dan misi serta program-program yang tawarkan. Selain itu masyarakat juga dapat langsung menyampaikan berbagai aspirasinya.

Acep Jamhuri menekankan pentingnya reformasi di sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan, yang diharapkan akan dapat lebih  meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kabupaten Karawang.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Karawang bisa menikmati hasil pembangunan yang merata, terutama di sektor pertanian yang disinyalir selalu mengalami krisis, yakni krisis kurangnya pasokan air, pupuk, bibit dan lain sebagainya. Dan bidang, pendidikan serta bidang ekonomi lokal yang menjadi pilar kesejahteraan.” Tegas Acep Jamhuri Calon Bupati Karawang nomor urut 1 di hadapan warga.

Lebih lanjut Ajam sapaan akrabnya menjelaskan selain bidang pertanian dan ekonomi akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai juga merupakan kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

“Insya Allah, jika nanti Allah SWT mengabulkan niat dan hajat kamai Acep-Gina menjadi Bupati Karawang, Insya Allah kami akan memastikan tidak ada lagi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kesehatan, serta memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak. Karena apa, kan untuk kaum perempuan ada teh Gina Fadlia Swara sebagai Calon Wakil Bupatinya, Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT meridhoi hajat kami, hajat kita semua, Aamiiin.” Paparnya.

Selain itu, Calon Bupati Karawang nomor urut 1 juga menyoroti tentang pentingnya membangun infrastruktur desa yang lebih baik, yang meliputi perbaikan jalan, peningkatan akses air bersih, serta penyediaan fasilitas umum yang layak di setiap desa, sehingga dapat mendukung mobilitas warga dan pengembangan ekonomi lokal.

“Dengan infrastruktur yang lebih baik, desa-desa maka setiap desa akan semakin maju dan potensi lokalnya pun bisa lebih maksimal.” Jelas Ajam sapaan akrabnya.

Di akhir acara kegiatan sosialisasi dan konsolidasi tersebut Acep Jamhuri Calon Bupati Karawang nomor urut 1 bercerita tentang perjalanan karier nya mulai dari awal dari tingkat Kelurahan hingga menjadi Sekertaris Daerah di Pemda Karawang.

Lebih jauh juga mengungkapkan tentang nasihat nasihat orang tua kepada dirinya untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan selalu mengenalkan diri kepada setiap orang dan yang lebih penting lagi harus bisa berbaur dengan semua tanpa harus memandang golongan.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com –  Calon Wakil Bupati Karawang Gina Fadlia Swara nomor urut 1 gelar diskusi dengan Relawan Kopi Hitam di Kafe Best Friend, Jalan Mangga Guro II, pada Jumat malam, (4/10/2024)

Dalam gelaran diskusi yang di gelar tersebut, Gina membahas terkait guru ngaji dan marbot masjid di Kabupaten Karawang, jika pak Acep Jamhuri dan dirinya terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Karawang akan mengupayakan dan berencana memberikan penambahan dana insentif dan kuota bagi mereka.

“Jika pasangan Acep-Gina terpilih dalam pilkada, kami akan menambah kuota guru ngaji yang mendapatkan dana kehormatan dari Pemkab Karawang. Selain itu, kami juga akan meningkatkan dana bagi marbot.” Ucapnya.

Gina menambahkan bahwa Calon Bupati Acep Jamhuri adalah sosok religius yang dikenal baik di kalangan tokoh agama di Karawang. Acep, menurutnya, memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya lokal, sehingga akan lebih memperhatikan kebutuhan tokoh agama, guru ngaji, dan marbot di daerah tersebut.

Lebih lanjut, Gina juga menyampaikan bahwa jika terpilih, Acep telah mendelegasikan tugas yang berkaitan dengan anak dan perempuan kepada wakil bupati.

“Yang mengetahui perempuan adalah perempuan. Insya Allah, saya akan memperjuangkan hak-hak dan aspirasi perempuan.” Ungkapya.

Gina Swara yang merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut merasa bangga saat peserta diskusi pro aktif melontarkan pertanyaan, usulan dan saran untuk kemajuan Kabupaten Karawang.

Diskusi yang digagas para alumni HMI dan Kader HMI tersebut mendapat apresiasi dari peserta. Lebih dari seratus tokoh pemuda dan mahasiswa hadir pada acara tersebut.

•Sofyan