KARAWANG |Infokeadilan.com – Ketua Yayasan Tarbiyatul Munawar, H. Rahmat, yang berlokasi di Dusun Jati Manggah, Desa Bolang, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, secara resmi meminta maaf kepada masyarakat Kampungsawah. Permintaan maaf tersebut terkait dengan pernyataan spontan yang dinilai menyinggung perasaan warga Kampungsawah.

Permintaan maaf tersebut disampaikan H. Rahmat di hadapan para jurnalis dan saksi lainnya, termasuk Kepala Desa Bolang, Ahmad, pada 26 September 2024 di aula Desa Bolang.

“Kepada seluruh warga masyarakat Desa Kampungsawah, saya, Rahmatullah, meminta maaf atas ucapan saya yang tidak berkenan. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun,” Ucap H. Rahmat dengan penuh penyesalan.

Selain itu, H. Rahmat juga memberikan klarifikasi bahwa dirinya bukanlah Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al Munawar, seperti yang diberitakan sebelumnya. Menurutnya, ia hanya menjabat sebagai Ketua Yayasan Tarbiyatul Munawar, sementara Ketua LKSA Al Munawar adalah Ismail, yang bekerja di bawah naungan yayasannya.

“Ismail adalah Ketua LKSA Al Munawar. LKSA ini berada di bawah naungan Yayasan Tarbiyatul Munawar, dan saya hanya mengelola yayasannya,” Terang H. Rahmat.

Ismail, selaku Ketua LKSA Al Munawar, turut memperkuat pernyataan H. Rahmat dan berharap agar persoalan ini dapat segera diselesaikan dengan baik.

“Saya adalah Ketua LKSA Al Munawar yang beroperasi di bawah yayasan, dan saya berharap hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua,” Tambahnya.

Kepala Desa Bolang, Amad, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, juga menyampaikan harapannya agar kejadian ini dapat menjadi pembelajaran dan ke depan semua pihak dapat bersinergi dengan lebih baik.

“Semoga ini menjadi pelajaran berharga, ke depan kita harus lebih bersinergi dengan masyarakat, insan pers, dan pemerintah desa setempat,” Pungkas Ahmad menutup pertemuan tersebut.

•Red

JAKARTA |Infokeadilan.com – Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya Pilkada yang ramah HAM, bebas dari provokasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Guna mencapai tujuan tersebut, Menteri Hukum dan HAM mengajak generasi muda untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mereka dalam pelaksanaan pilkada mendatang, Rabu (25/9/2024).

“Dengan pengetahuan yang memadai, diharapkan generasi muda dapat menjalankan hak suara mereka secara bijak dan bertanggung jawab, serta berkontribusi pada pelaksanaan Pilkada yang menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia,” Terang Supratman pidatonya di acara Pencanangan (Kick Off) Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Ke-76 Tahun 2024 dan Deklarasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula.

Dalam rangka itu, Menteri Hukum dan HAM menyatakan pihaknya telah berkolaborasi bersama dengan Komunitas Pemuda Pelajar Pecinta HAM (KOPPETA HAM) untuk memberikan edukasi dan informasi terkait hak-hak pemilih pemula serta cara menghindari provokasi dan berita palsu.

“Dengan kolaborasi bersama generasi muda, Kami meyakini bahwa Pilkada mendatang dapat berjalan dengan suasana yang lebih aman, damai, dan tentunya demokratis,” Jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri Hukum dan HAM juga membocorkan pemilihan tema hari HAM ke-76 tahun 2024 yaitu “Harmoni Dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini dipandang relevan terlebih setelah besarnya energi bangsa terkuras dalam pesta demokrasi lima tahunan.

“Melalui tema hari HAM Sedunia tahun ini, kami ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya mempersatukan kembali anak-anak bangsa untuk bersama sama membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” Ungkap Supratman.

Sementara itu, Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra, mengungkapkan deklarasi hari ini merupakan kegiatan awal dari rangkaian kegiatan Peringatan Hari HAM Sedunia Ke – 76.

Selain deklarasi, Kementerian Hukum dan HAM telah menyiapkan sejumlah agenda lainnya seperti Cerdas HAM, Talkshow Harmoni dalam keberagaman, Seminar Internasional, Lomba Konten Kreator Harapan Masyarakat.

•Han

KARAWANG |Infokeadilan.com – Menyikapi beredarnya pemberitaan di salah satu media online tentang isu 23 Pengurus Anak Cabang (PAC) Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu DPC Kabupaten Karawang yang menyatakan dukungan kepada Paslon Cabup dan Cawabup nomor urut 2 di tepis oleh Sekjen DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kiki Supriyatna bahwa pemberitaan tersebut dinyatakan tidak benar alias hoax.

Hal tersebut di benarkan oleh Kiki Supriyatna selaku Sekjen DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu (PSIB) Kabupaten Karawang.

Kiki juga menegaskan, bahwa pemberitaan yang muncul terkait 23 pengurus PAC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu (PSIB) yang mendeklarasikan dukungan kepada paslon Cabup dan Cawabup nomor 2 tersebut bukan sebagai pengurus PAC di PSIB DPC Karawang, bahkan yang membacakan deklarasinyapun bukan sebagai pengurus DPC PSIB Karawang.

“Kami tegaskan, terkait dengan adanya pemberitaan yang beredar tentang 23 pengurus PAC PSIB Kabupaten Karawang mendukung paslon Cabup dan Cawabup nomor urut 2 itu tidaklah benar, itu hoax.” Tegasnya, Rabu (25/8/2024)

“Sekali lagi kami tegaskan, dari 23 orang tersebut bukanlah sebagai pengurus PAC PSIB Kabupaten Karawang. Setelah kami cermati itu hanya ada 3 orang PAC PSIB saja yang hadir disana, dan yang membacakan deklarasi dukungannyapun bukan dari pengurus DPC PSIB Kabupaten Karawang.” Tandasnya kembali menegaskan.

“Dengan munculnya pemberitaan tersebut saya meminta kepada seluruh jajaran dan anggota PSIB Kabupaten Karawang jangan mudah terprovokasi dan tidak boleh terpancing oleh hal hal yang belum jelas informasinya. Mari kita bersama sama rapatkan barisan, satu komando untuk mendukung paslon nomor urut 1, mari kita do’akan agar dukungan kita bisa jadi orang nomor satu di Karawang sebagai Bupati Karawang.” Ujarnya menyerukan kepada seluruh jajaran dan anggota PSIB DPC Karawang.

“Dan terkait dengan pemberitaan tersebut kembali kami tegaskan, bahwa itu bukan dari kepengurusan PAC dan DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu (PSIB) Kabupaten Karawang. Adapun yang terlibat disana hanya ada 3 orang pengurus PAC PSIB Karawang, terima kasih.” Tutupnya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Penerbitan SKB tersebut bertujuan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Lili Gozali, S.Pd.I, Direktur Ghazali Center mengatakan “Dalam rangka menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Karawang diperlukan untuk membuat komitmen di level kabupaten sebagai penerjemahan dari Surat Keputusan Bersama, nyatanya banyak ASN yang ikut dalam cawe-cawe Pilkada, membuat Kabupaten ini mempunyai potensi tidak demokratis dan rawan,” ungkapnya.

Ketika ditanya terkait dugaan dinas-dinas patungan untuk tim pemenangan.

“Saya mendengar adanya dugaan patungan minimal 25 juta, selanjutnya kami akan melakukan pendalaman dengan team intelejen kami,”ujar alumni Universitas Negeri Jakarta ini.

“Harapannya, Semoga pilkada di Kabupaten Karawang riang gembira sesuai tema KPUD kabupaten Karawang yaitu CIPARAGE,”Pungkasnya

•Red

KABUPATEN BEKASI |Infokeadilan.com – Menjadi kegiatan perdana dalam masa kampanye, Calon Bupati Kabupaten Bekasi Nomor urut 1 Dani Ramdhan datangi warga Kampung Kedung Gede, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, yang mengidap kanker serviks stadium 4 B selama 7 bulan.

Dikatakan Dani Ramdan, dari berbagai tawaran agenda dan undangan yang diterima, dirinya lebih memilih untuk mengunjungi warga yang mengidap penyakit kanker serviks.

“Sudah 7 bulan lebih saudara Dian Yasmin terbaring sakit karena penyakit kanker yang di deritanya, saya hanya ingin motivasi kepada pasien dan memastikan bahwa BPJS Kesehatannya dalam keadaan aktif.” ujarnya, Rabu (25/9/2024)

Dani Ramdan yang pernah menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten Bekasi ini juga memaparkan, tujuannya ikut kontestan di Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2024 ini untuk membela dan mencari solusi terhadap masyarakat yang sedang kesusahan seperti ini.

“Dari segi pembiayaan alhamdulilah dengan program kita BPJS Kesehatan 99% dicover oleh Pemerintah Kabupaten itu ternyata di manfaatkan oleh beliau, tetapi yang menjadi kendala adalah transportasi karena tidak di rawat inap sehingga harus rawat jalan.” terangnya.

Jika melihat kondisi pasien, masih kata Dani Ramdan tidak mungkin harus pulang pergi dari Kedungwaringin ke Jakarta yaitu RS Persahabatan, tentunya keluarga pasien juga perlu ngontrak kamar dan harus mengeluarkan biaya, karena dalam melakukan Kemoterapi itu kurang lebih 25 hari.

“Kedepannya kita akan adakan program rumah singgah untuk pasien pasien asal Kabupaten Bekasi yang sedang berobat kanker, sehingga biayanya sudah kita free kan, tinggal masalah transportasi dan akomodasi selama pengobatan.” tegasnya.

Dengan kunjungan kunjungan seperti ini dirinya tau kebutuhan masyarakat itu apa, sehingga mampu menimbulkan ide ide dan program program yang memang dibutuhkan masyarakat.

“Jadi untuk menyusun program itu bukan hanya dari pikiran kita, kebutuhan masyarakat itu apah maka itu yang akan menjadi program kita kedepan apa bila nanti dilantik menjadi Bupati Kabupaten Bekasi.” Ujar Dani Ramdan.

Ucapan terima kasih pun disampaikan oleh Mulyadi Efendi selaku suami pasien kepada Dani Ramdan Calon Bupati Kabupaten Bekasi dengan nomor urut satu, yang telah meluangkan waktunya untuk berkunjung menjenguk istrinya.

“Terimakasih pak Dani Ramdan yang telah memberikan semangat kepada istri saya, yang saat ini mengidap penyakit kanker serviks.” ucapnya.

Mulyadi juga berharap, apa bila Dani Ramdan terpilih menjadi Bupati agar di buatkan rumah singgah di RS dimana tempat pasien Kanker dari Kabupaten Bekasi di rujuk.

“Harapannya saya merasa bersyukur apa bila pak Dani menjadi Bupati mampu membuatkan RS khusus kanker di Kabupaten Bekasi, karena itu salah satu yang menjadi kendala bagi pasien.” singkatnya.

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, para incumbent yang kembali mencalonkan diri tidak diwajibkan untuk mundur dari jabatannya. Namun, mereka harus mengambil cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Aturan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan antara tugas pemerintahan dengan kegiatan politik selama masa kampanye, sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang.

Tidak hanya itu, incumbent juga dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Ini mencakup larangan penggunaan kendaraan dinas, rumah dinas, serta fasilitas lain yang berkaitan dengan jabatan mereka. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pembatalan pencalonan. Aturan ini diperketat untuk menjamin keadilan dalam kompetisi politik.

Di Kabupaten Karawang, Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Karawang, Drs. Teppy Wawan Dharmawan, SH., M.K.M., dilantik oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, pada Selasa (24/9/2024) di Aula Barat Gedung Sate, Bandung. Penunjukan Pjs. Bupati bertujuan untuk memastikan kelangsungan pemerintahan yang netral selama masa kampanye Pilkada, sekaligus meminimalisir penggunaan jabatan oleh incumbent yang mencalonkan diri, seperti Aep Saepuloh, calon Bupati Karawang periode 2024-2029 dengan nomor urut 2.

Meski demikian, di beberapa lokasi di Karawang masih ditemukan spanduk, baliho, dan billboard yang menampilkan gambar Aep Saepuloh sebagai Bupati. Salah satunya di Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang, di mana billboard besar dengan gambar Aep masih terpampang. Ironisnya lokasi Kantor Panwaslu Kecamatan Lemahabang berlokasi di desa tersebut.

Menanggapi situasi ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kecamatan memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan aturan ini. Pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara dan kepatuhan terhadap aturan kampanye menjadi fokus utama Bawaslu, terutama dalam Pilkada yang melibatkan incumbent. Pengawas di tingkat kecamatan, melalui Panwaslu, diharapkan bertindak cepat dan tegas jika ditemukan pelanggaran.

Pengamat Politik dan Pemerintahan, Elam Jajang Lesmana, S.Pd., menekankan pentingnya peran Bawaslu dan Panwaslu dalam menjaga netralitas selama masa kampanye. Menurut Elam, setelah pelantikan Pjs. Bupati Karawang, semua spanduk, baliho, dan billboard yang mengatasnamakan Bupati Karawang harus segera diturunkan, khususnya yang berada di kantor-kantor pemerintahan. “Bawaslu dan Panwaslu di tingkat kecamatan harus memastikan bahwa aturan ini dipatuhi oleh semua pihak, dan setiap pelanggaran harus segera ditindaklanjuti,” Ucap Elam, Rabu (25/9/2024)

Elam menambahkan, keterlibatan Bawaslu dan Panwaslu sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dalam kampanye. “Peran Bawaslu dan Panwaslu adalah memastikan agar ASN, pejabat pemerintahan, dan calon petahana tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Jika ada laporan atau temuan terkait pelanggaran ini, Bawaslu harus segera melakukan investigasi dan menegakkan aturan dengan tegas,” Sambungnya.

Keberhasilan pengawasan Bawaslu dan Panwaslu diharapkan dapat menjaga integritas Pilkada, serta memastikan bahwa proses demokrasi di Karawang berjalan dengan jujur dan adil. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan setiap indikasi pelanggaran juga sangat diharapkan, untuk membantu pengawas pemilu dalam melakukan tugasnya secara efektif.

KARAWANG |Infokeadilan.com – Bertempat di kantor PEPABRI di jalan Pasundan Karawang, Persatuan Purnawirawan Angkat Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) Kabupaten Karawang rayakan Hari Ulang tahun ke 65 tahun, Rabu (25/9/2024).

Hadir dalam acara tersebut Ketua PEPABRI Letkol inf (Purn) H. Iswandi, Pak Teja, Mayjen Purnawirawan Dedi Kusnadi, sesepuh PEPABRI MAYJEN Purn Sukarjo, calon bupati Karawang H. Acep Jamhuri, Ketua FKPPI Kabupaten Karawang Charles, para purnawirawan dan para Warakawuri, para pengurus PEPABRI Kabupaten Karawang, para pengurus FKPPI Kabupaten Karawang.

Dalam sambutannya Ketua PEPABRI Jabar Mayjen TNI (Purn) Dedi Kusnadi Tharim menyampaikan,”Di tahun 2024 ini tepatnya di tahun politik, PEPABRI merupakan salah satu organisasi yang netral. Dan organisasi PEPABRI juga peduli pada Undang Undang Dasar 45 dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.” Tegasnya.

“Tujuan dari organisasi PEPABRI iyu sendiri menjunjung tinggi harkat dan martabat dan persatuan bangsa Indonesia. Jajaran PEPABRI harus punya jiwa pejuang, kesatria dan bertanggung jawab.” Tandasnya.

“Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Junjung tinggi harkat martabat bangsa Indonesia.” Pungkasnya.

•Red