KARAWANG |Infokeadilan.com – Kasus dugaan tindak asusila yang melibatkan seorang anak di wilayah Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, kini telah menemukan titik terang. Perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui jalur perdamaian atau musyawarah kekeluargaan, pada Jum’at (10/4/2026).

Kesepakatan damai tersebut tertuang secara resmi dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pihak pertama berinisial KN dan pihak kedua, Ade Suhendar selaku orang tua dari korban bernama Nuraisah, sepakat mengakhiri sengketa dengan pendekatan kekeluargaan.

Dalam naskah kesepakatan yang disepakati, kedua pihak menyatakan berkenan untuk tidak melanjutkan perkara ke jalur hukum formal. Korban dipastikan akan tetap mendapatkan perlindungan penuh dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari serta pendidikan tanpa rasa khawatir, ancaman, maupun gangguan dari pihak manapun.

Kesepakatan ini juga memuat klausul tanggung jawab bersama terkait segala konsekuensi hukum dan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan penandatanganan ini, kedua belah pihak menyatakan melepaskan segala tuntutan, baik secara pidana maupun perdata, atas peristiwa yang telah terjadi.

Tanpa Unsur Paksaan

Komarudin, perwakilan pihak terkait, menegaskan bahwa keputusan untuk berdamai ini diambil setelah melalui pertimbangan yang matang dan penuh kehati-hatian.

“Penyelesaian ini kami tempuh secara kekeluargaan dengan harapan semua pihak bisa mengambil hikmah, serta memberikan ketenangan bagi korban untuk melanjutkan kehidupan dan pendidikannya tanpa tekanan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses berjalan lancar tanpa adanya intervensi atau paksaan dari pihak manapun.

“Semua sudah disepakati bersama, tanpa tekanan, dan kami ingin masalah ini tidak berlarut-larut,” tambahnya.

Dalam proses ini, Karang Taruna Kecamatan Cibuaya turut mengambil peran penting sebagai fasilitator. Mereka memfasilitasi mediasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta menjaga stabilitas dan kerukunan di lingkungan masyarakat.

Penyelesaian ini dilakukan dengan pendekatan restorative justice, yang berfokus pada pemulihan kondisi dan kedamaian, bukan sekadar penuntutan hukum.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, diharapkan situasi di masyarakat dapat kembali kondusif, harmonis, dan tidak menimbulkan konflik baru yang berkepanjangan.

•JH

CIKAMPEK |Infokeadilan.com – Kondisi lalu lintas di kawasan kolong Flyover Cikampek kembali menjadi sorotan tajam publik. Akses putar balik yang seharusnya tersedia bagi pengguna jalan justru dialihfungsikan secara mandiri menjadi pangkalan kendaraan umum, sehingga memaksa warga berinisiatif membuka jalur baru yang tidak resmi demi memutar arah menuju Jatisari.

Langkah tersebut dilakukan lantaran area yang semestinya difungsikan sebagai jalan putar balik justru terpakai sebagai tempat parkir Elf dan Angkot. Akibatnya, pengendara kesulitan menemukan titik yang aman dan layak untuk berbalik arah.

Sayangnya, pembukaan jalur dadakan tersebut justru memunculkan persoalan baru yang meresahkan. Situasi di lapangan menjadi semakin tidak tertib dengan munculnya oknum yang sering disebut “Pak Ogah” yang mengatur lalu lintas secara tidak resmi, bahkan diduga kuat melakukan pungutan liar.

Ironisnya, meskipun lokasi ini berada sangat dekat dengan pos pengawasan kepolisian maupun pos Dinas Perhubungan, kondisi yang tidak kondusif tersebut terkesan dibiarkan begitu saja.

Dishub Siapkan Solusi: Tutup dengan Barier Beton

Merespons keluhan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Muhana S.STP, memastikan pihaknya akan segera mengambil langkah tegas.

“Akan kita tindaklanjuti dengan pendampingan Polsek setempat. Dan sepertinya kita akan tutup dengan barier beton,” tandasnya kepada awak media singkat saat di hubungi, Jum’at (10/4/2026)

Masyarakat pun berharap, dengan adanya pernyataan tersebut serta penataan yang serius, kondisi arus lalu lintas di kawasan vital tersebut dapat kembali tertib dan tidak lagi semrawut.

•Edi Bahar/Red

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Isu terkait dugaan kejanggalan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang terjadi di Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, akhirnya mendapatkan tanggapan resmi dari pihak pelaksana di lapangan.

Menanggapi pemberitaan yang beredar di media online, pihak terkait memberikan klarifikasi terkait mekanisme dan kendala yang terjadi dalam proses distribusi tersebut.

Ketika dikonfirmasi pada Kamis (9/3/2026), Andri selaku Juru Bayar penyaluran bantuan sosial mengakui kebenaran terkait adanya perbedaan atau selisih antara catatan pihaknya dengan data yang ada di Kantor Pos.

“Memang benar terkait penyaluran sendiri ada selisih dari kami selaku juru bayar dan pihak kantor pos. Waktu pembagian memang kami ada selisih uang penyaluran bantuan sosial ini, karena memang kami tidak mengecek secara detail uang yang di terima dari pihak kantor pos kepada kami,” ujar Andri.

Langkah Perbaikan: Salurkan Langsung ke Rumah

Meskipun sempat terjadi kendala administrasi tersebut, Andri memastikan bahwa saat ini seluruh proses penyaluran telah dilakukan perbaikan dan penyelesaian.

“Tapi Alhamdulillah pembagian bantuan sosial hari ini sudah kami lakukan kembali penyaluran kepada penerima manfaat yang belum mengambil bantuan tersebut,” tegasnya.

Lebih jauh, untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak, pihaknya juga melakukan pendekatan yang lebih personal dan humanis.

“Semua penyaluran sudah kami salurkan hari ini, dan kami lakukan secara door to door langsung ke rumah penerima manfaat yang terkendala dengan sakit dan tidak bisa datang ke kelurahan,” pungkasnya.

•Red

BEKASI |Infokeadilan.com – Semangat pengabdian dan kepedulian terhadap kemajuan desa kembali ditunjukkan oleh Dadang Samsudin, yang akrab disapa Igoen. Pada Kamis (9/4/2026), ia secara resmi menyatakan kesiapannya untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewakili Dusun 1, Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, untuk periode 2026–2034.

Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen kuatnya untuk terus mengabdi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakat.

“Saya siap mendaftarkan diri sebagai calon BPD periode 2026–2034, ini merupakan langkah saya untuk bisa mengabdi dan berkontribusi langsung bagi masyarakat,” ujar Igoen dengan penuh keyakinan.

Menjadi Jembatan Aspirasi yang Amanah

Igoen menegaskan, jika nantinya diberikan kepercayaan oleh masyarakat, ia bertekad untuk menjadi perwakilan yang tidak hanya hadir, tetapi juga mampu menjadi jembatan aspirasi yang efektif.

“Saya ingin menjadi perwakilan masyarakat yang amanah, mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga, serta ikut serta dalam pembangunan desa yang lebih baik,” tambahnya.

Pria yang memiliki visi kuat terhadap kemajuan desa ini juga berharap mendapatkan dukungan luas dari seluruh elemen masyarakat, khususnya warga di wilayah tempat tinggalnya.

“Mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat, khususnya warga Dusun 1, agar saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik,” pungkasnya.

Tidak hanya mempersiapkan diri sebagai calon, Igoen juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan proses pemilihan yang demokratis. Ia menekankan agar panitia di setiap tingkatan dapat bekerja secara profesional dan terbuka.

“Saya berharap panitia tiap tiap dusun harus lebih terbuka baik secara tahapan-tahapan maupun proses pemilihan, karena ini pesta rakyat, rakyat lah yang mempunyai kedaulatan dalam menentukan keterwakilannya di BPD tanpa ada tekanan dari pihak manapun,” tegasnya.

Dengan semangat baru dan pengalaman yang dimiliki, Dadang Samsudin siap bersaing secara sehat dan bekerja maksimal demi mewujudkan Desa Labansari yang lebih maju dan sejahtera.

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Lembaga pengamat kebijakan publik, Mahar Kurnia Institute, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan kegiatan normalisasi irigasi yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di wilayah Karawang Timur. Kegiatan tersebut dinilai sarat dengan kejanggalan teknis serta dinilai mengabaikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat yang akrab disapa Kang Mahar dalam acara halal bihalal di kantor lembaga, Rabu (8/4/2026). Ia menyoroti bahwa pelaksanaan proyek di lapangan tampak tidak mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) yang seharusnya menjadi landasan utama.

“Bukan Sekadar Masalah Teknis”

“Dari pantauan kami di lapangan, normalisasi ini terlihat dijalankan tanpa konsep yang jelas. Ini bukan sekadar teknis, tapi menyangkut cara berpikir,” tegas Mahar dengan tegas.

Sorotan paling tajam ditujukan pada aksi pembabatan pohon secara masif di sepanjang bantaran saluran irigasi. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merusak estetika pemandangan kota, tetapi juga menghilangkan fungsi ekologis yang sangat vital bagi keseimbangan alam.

“Pohon-pohon itu bukan sekadar hiasan. Mereka menghasilkan oksigen, menahan longsor, meredam angin, dan memberi keteduhan. Tapi ini justru dibabat habis. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.

Mahar pun mempertanyakan motif di balik tindakan tersebut, apakah murni karena kejar target penyelesaian proyek atau merupakan bentuk kelalaian fatal dalam tahap perencanaan.

Tidak hanya menyoroti kinerja BBWS, Mahar Kurnia Institute juga menyoroti sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, khususnya instansi terkait lingkungan hidup yang selama ini gencar mengusung visi “Karawang Asri”. Ia menilai adanya keheningan yang mencolok dari pihak terkait.

“Biasanya kampanye ‘satu pohon satu kehidupan’ digaungkan. Tapi ketika pohon besar dan rindang ditebang, justru diam. Ini kontradiktif,” katanya.

Ia juga menilai bahwa upaya penghijauan selama ini seringkali hanya bersifat seremonial dan kurang memiliki keberlanjutan yang nyata.

Lebih jauh, Mahar mempertanyakan efektivitas pengawasan serta koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, apa yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang dengan komitmen pelestarian lingkungan yang sering disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Ini bertolak belakang dengan semangat pelestarian lingkungan yang selama ini dijunjung. Jangan sampai ada kerja tanpa konsep yang merusak nilai-nilai tersebut,” ujar Mahar

Mahar Kurnia Institute menegaskan bahwa pihaknya tidak sekadar menyuarakan kritik, tetapi juga menuntut penjelasan rasional dan pertanggungjawaban resmi dari pihak pelaksana proyek.

“Kami ingin tahu apa maksud dari pembabatan brutal ini. Jangan sampai atas nama normalisasi, justru terjadi pembunuhan terhadap lingkungan,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun keterangan resmi dari pihak BBWS maupun instansi terkait terkait polemik yang berkembang tersebut.

•Rls