KARAWANG |infokeadilan.com – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 yang akan di gelar secara serentak. Koalisi masyarakat sipil dengan disinformasi Pemilu merilis beberapa stigma informasi mengenai Pemilu. Hal tersebut antara lain berupa dugaan berita bohong atau hoaks, dan ujaran kebencian yang kerap ditemukan di jejaring media sosial.
Salah satu anggota Badan Penyelidik dan Upaya Penyatuan Pemimpin Karawang (BPUPPK) Dadan Suhendarsyah mengemukakan tentang perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karawang tahun 2024 yang akan di selenggarakan secara serentak di Indonesia.
Seperti yang ungkapkan Dadan Suhendarsyah dalam tulisannya bahwa Formasi Ajam-Gina ataupun Gina-Ajam merupakan Dwi Tunggal – Manunggal Seja Ngawula Ka Rakyat, itu hanya tuhan yang bisa menggagalkan penyatuan Acep Jamhuri dengan Gina Fadlia Swara.
“Saya melihat ada pondasi semangat yang sama-sama menyala diantara para pihak bahwa Karawang harus terbarukan dan kesadaran bahwa mengelola Karawang tidaklah bisa dilakukan hanya oleh satu dua kelompok, sehingga dirasa perlu menyamakan persepsi lalu bekerja sama antar pihak, serta mengendalikan ego dan ambisi pribadi maupun kelompok yang berlebihan.” Ucap Dadan, Minggu (18/8/2024)
Ia juga menuturkan bahwa pihaknya tidak akan masuk ke dalam ranah penentuan pasangan Cabup dan Cawabup tersebut.
“Saya bersama teman teman yang tergabung dalam BPUPPK tidak masuk dalam ranah penentuan tersebut. Ajam dan Gina itu sudah berkali-kali ketemu atas kesadaran sendiri dan tanpa tekanan, suasananya penuh kehangatan. Keiginan untuk berjodoh diantara mereka sudah sangat kelihatan. Cemistry-nya nyambung dari awal. Tinggal mempertegas siapa di posisi apa dan waktu deklarasi saja.” Tuturnya.
“Perkembangan komunikasi tersebut tentunya sudah disampaikan ke masing-masing DPP calon Partai Pengusung untuk dijadikan pertimbangan. Dari perjalanan itulah, kekhawatiran kami hampir tidak ada bahwa Gerindra akan mengusung calon lain diluar Gina. Kalo upaya-upaya dan Klaim sich memang ada. Kami menganggap sebagai hal yang wajar saja dilakukan oleh bakal calon dan partai politik. Justru kalau manuver dan propaganda tidak dilakukan, kontestasi politik menjadi kehilangan rukh.” Tandasnya.
Ketika di tanya terkait pasangan calon, jika pasangan Ajam-Gina atau Gina-Ajam terwujud apakah mampu mengalahkan incumbent ? menurutnya politik itu dinamis dan ghaib.
“Politik itu dinamis dan ghaib. Sah-sah saja incumbent melalui tangan partai mempublikasikan hasil survei. BPUPPK sudah menganalisa data tersebut dan menyandingkan dengan hasil survei internal kami yang sudah digelar oleh partai-partai pengusung.” Jelasnya.
“Kami tak perlu menanggapi terlalu detail data-data survei incumbent, sebab ini menyangkut metode dan strategi pemenangan yang tidak semuanya perlu diketahui oleh umum. Sedikit saja dari publikasi tersebut ada kelemahan kelemahan incumbent yang bisa dijadikan kekuatan bagi Ajam dan Gina. Dan yang paling penting hasil survei internal kami yang dilakukan akhir Juni memang benar incumbent di urutan atas, namun angka nya tidak sebombastis itu. Masih dibawah 45%. Sangat rentan bagi seorang incumbent. Tentu jauh berbeda jika dibandingkan survei seorang Cellica di pencalonan periode pertama 10 tahun lalu.” Bebernya.
Lalu kenapa elektabilitas Gina maupun Ajam masih kalah oleh incumbent dalam survei internalnya ?
“Begini, kita sederhanakan saja. Gina Swara dan Acep Jamhuri merupakan sosok yang cukup populer. Basis massa loyalisnya jelas, namun gerakan sosialisasi dan publikasinya masih sangat terbatas. Sangat jomplang dengan gerakan petahana yang dengan kekuasaannya memiliki banyak cara dan fasilitas untuk bergerak. Selain itu di beberapa bulan lalu, kedua sosok tersebut masih dianggap tidak serius mencalonkan, serta alat dan media publikasi yang minim ataupun pembuktian kesiapan modal.” Ujar Dadan.
Di singgung tentang kenapa BPUPPK menginginkan penyatuan Ajam dan Gina ?
Menurutnya, figur Acep Jamhuri ataupun Gina Swara harus diakui memiliki kelebihan sekaligus kekurangan, sehingga diperlukan kesadaran yang dibangun atas semangat DWI TUNGGAL, saling mengisi, saling melengkapi, saling menguatkan dan saling mengharumkan (SILIH WANGI-keun) diantara kedua figur tersebut.
“Lebih jelasnya kepemimpinan Dwi Tunggal itu adalah type kepemimpinan KOLEKTIF KOLEGIAL, artinya meski berbeda posisi jabatan, namun senantiasa urun rembuk, membuka diri dalam pelibatan ide, pemikiran, serta gagasan dalam setiap program kebijakan, sehingga tercipta harmony kerukunan, tidak ada yang merasa ditinggalkan/di campakkan, atau tidak dimanusiakan (hanya dijadikan ban serep).” Tegasnya.
“Kemudian type Leadership sejenis ini sudah dipraktekan semasa kepemimpinan Soekarno – Hatta, dan menjadi warisan nilai-nilai luhur bangsa untuk dijadikan arah panduan bagi setiap calon pemimpin. Kemudian semangat pembagian kewenangan dan peran ini ditiru oleh Kepala dan wakil Kepala Daerah hasil Pilkada langsung pasca reformasi, sehingga Kepala Daerah beserta wakilnya tetap harmonis sepanjang usia pemerintahan dan berkenan tampil bareng kembali di pilkada selanjutnya.” Tegas Dadan.
Dan ketika di tanya BPPUPK itu apa dan siapa saja di dalamnya, pihaknya menegaskan bahwa BPUPPK itu sifatnya adhoc.
“Hmmm.. BPUPPK itu sifatnya adhoc. Ada 13 orang yang berasal dari aktivis, pengurus partai, serta orang-orang yang memilik ikatan emosional kuat kepada Ajam ataupun Gina. Kami terlibat atas nama personal, tidak membawa institusi.” Ujarnya.
“Tujuannya memfasilitasi penyatuan Kedua sosok calon pemimpin Karawang serta disempurnakan oleh dukungan para mantan Bupati Karawang. Dan mohon maaf, nama nama yang tergabung dalam BPUPPK belum bisa kami sebutkan secara gamblang, sebab ini lagi-lagi menyangkut seni dan strategi kontestasi.” Tandasnya.
Terakhir saat kembali di tanya apakah BPUPPK yakin bahwa Gina dan Ajam bisa bersatu, ia pun menegaskan satu keyakinan.
“Keyakinan kami saat ini sudah mencapai 99%. Tinggal 1% lagi adalah takdir yang merupakan kewenangan mutlak dari Tuhan.
Anggap saja kami adalah kelompok yang menculik dan menekan Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 45. Padahal saat itu Soekarno masih bersikukuh menunggu terlebih dahulu waktu yang ditentukan oleh pemerintah Jepang.” Tutupnya mengakhiri percakapan.
•Red
