BEKASI |infokeadilan.com – Dua kuasa hukum datangi Polres Metro Bekasi dengan membuat laporan polisi kepada seorang terlapor yang berstatus pengacara, Kamis (01/08/2024).

Disampaikan oleh Rimbawan Sugiharto, S.H, selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa pada malam ini dirinya bersama NR. Icang Rahardian S.H, telah melaporkan seorang yang berinisial DAM ke Polisi.

“Dampak dari pemberitaan terlapor ini, membuat klien kami tidak nyaman dan resah karena banyak di hujat oleh rekan rekan yang lain, seolah olah klien kami ini telah melakukan perbuatan melawan hukum.” Terangnya.

Masih kata Rimbawan, keterangan terlapor (DAM) ini bahwa klien kami dengan katanya telah memerintahkan saksi untuk melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap terlapor.

“Nyatanya para saksi itu hadir ketempat terlapor dengan di undang melalui pesan WhatsApp secara pribadi, dan itu bukan katanya tapi nyatanya.” Tegas Rimbawan.

Dengan dasar itu terjadilah kegaduhan yang membuat klien kami tidak nyaman, Rimbawan juga memaparkan, bahwa tidak menutup kemungkinan adanya pelaporan berikutnya kepada terlapor dari hal hal yang menyinggung masyarakat Kabupaten Bekasi atau menurutnya ini telah menjadi kegaduhan itu sah sah saja.

Dirinya juga memaparkan, bahwa terlapor ini menurut informasi yang ada bahwa beliau ini adalah ahli hukum atau seorang pengacara, yang dimana pengacara ini merupakan bagian dari pada Aparat Penegak Hukum.

“Seharusnya seorang pengacara bisa lebih menjaga ketertiban, kenyamanan, keharmonisan diwilayahnya, bukan kegaduhan.” Pungkasnya.

Dirinya juga telah membawa bukti bukti yang terlampir, yaitu berita yang dibuat di medianya sendiri dan chat terhadap terlapor dan saksi.

Dalam hal ini Rimbawan menegaskan bahwa terlapor Diduga telah melanggar pasal 28 ayat 3 UU ITE, dengan keterangan yang dimuat terlapor di medianya ini telah meresahkan klien kami bahwa itu tidak benar adanya dan itu kami nyatakan hoax 100%.

•Wan

KARAWANG |infokeadilan.com – Perihal proyek pekerjaan penyelenggaraan peningkatan jalan Kabupaten/Kota tepatnya peningkatan jalan Rengasdengklok – Sungaibuntu yang bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024. Nomor Kontrak : 027.2/384/10.2.01.0033.4.23/KPA-JLN/PUPR/2024, tanggal 09 Juli 2024. Nilai Kontrak sebesar Rp. 6. 320. 000.000,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan masa pengerjaan selama 170 hari kalender dan Volume Panjang : 3040,00 M², Lebar : 7,00 M², Kecamatan Kutawaluya yang di kerjakan oleh PT Karina Prima Utama selaku pihak pemenang tender dari proyek tersebut memberikan klarifikasi terkait munculnya dugaan kurang maksimalnya K3 pada proses pekerjaan tersebut akhirnya pihak pelaksana merespon cepat dan sigap melaksanakan ketentuan ketentuan aturan yang sudah di tetapkan.

Agung K. ST selaku pihak pelaksana lapangan pada proyek peningkatan jalan Rengasdengklok-Sungaibuntu tersebut kepada media ini menjelasakan, bahwa sebenarnya terkait dengan teknis pelaksanaan mengenai APD itu sudah dalam tahap pengajuan sejak sebelumnya, namun terkendala teknis di lapangan.

“Untuk teknis di lapangan sebenarnya untuk S.O.P mengenai APD itu sudah dalam tahap pengajuan, akan tetapi terkendala perihal teknis di lapangan, saat itu pekerja yang sudah mulai duluan bekerja, jadi pembagian APD-nya belum sempat terdistribusikan. Alhamdulillah untuk hari ini per tanggal 1 Agustus 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan S.O.P.” Jelasnya kepada media, Kamis (1/8/2024)

“Adapun masukan-masukan dari berbagai pihak sudah kami laksanakan dan kami terima dengan baik. Kami berharap ini bisa membangun project kita kedepannya untuk lebih memaksimalkan setiap kegiatan yang kita laksanakan.” Terangnya.

“Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi. Selain itu, dalam pengawasan sosial kontrol juga kami sangat mengapresiasi.” Ujarnya.

“Kami berharap semoga kegiatan ini mendapat dukungan baik dari semua warga yang terdampak dalam proyek pelaksanaan peningkatan jalan Rengasdengklok-Sungaibuntu ini. Jadi pernyataan ini sebagai hak jawab dan klarifikasi saya atas pemberitaan tersebut, dan saya sangat mengapresiasi karena telah menyampaikan klarifikasi ini kepada masyarakat, terima kasih.” Pungkasnya.

Terpisah Robi Darmawan selaku pengawas pendamping 1 dinas PUPR Kabupaten Karawang saat di hubungi awak media melalui telepon mengungkapkan, bahwa terkait dengan hal tersebut sebagaimana yang di maksud pihaknya sudah melayangkan surat teguran.

“Kegiatan peningkatan jalan Rengasdengklok-Sungaibuntu ini dikerjakan oleh PT Karina Prima Utama yang diawasi oleh konsultan pengawas, dan pengawasnya itu PT Selaras Multi Arsi Konsultan. Kita sudah berkontrak sama PT Selaras Multi Arsi Konsultan tersebut untuk mengawasi kegiatan itu, karena yang berperan sebagai pengawas itu PT Selaras Multi Arsi Konsultan, dan dinas sebagai pembantu atau pendamping.” Ungkapnya.

Lebih lanjut Robi mengatakan terkait dengan K3 dan APD yang tidak digunakan dalam proses pekerjaan pada peningkatan jalan Rengasdengklok-Sungaibuntu tersebut pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pihak PT dan sudah memberikan surat teguran.

“Kemarin saya ketika sudah muncul pemberitaan itu, kami langsung berkomunikasi dengan PT Selaras Multi Arsi Konsultan untuk membuat surat teguran terkait APD dan K3 kepada pihak ketiga. Dan suratnya pun sudah ada sudah buatkan dan bahkan sudah disampaikan di forum dan langsung di tindaklanjuti. Dan Alhamdulilah, hari ini para pekerja di lapangan sudah menggunakan APD dan K3.” Bebernya.

“Kami berharap pekerjaan yang di laksanakan oleh PT Karina Prima Utama ini sesuai dengan prosedur dan S.O.P yang sudah di sepakati. Semoga pekerjaan itu sesuai dengan maksimal, karena pekerjaan ini juga di awasi oleh Kejaksaan Negeri Karawang. Dan kami berharap semoga pekerjaan ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar hingga selesai. Karena kami juga ingin memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat luas.” Tutupnya.

•Tim/Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Jalan adalah infrastruktur yang memungkinkan mobilitas manusia dan barang, memberikan akses ke layanan publik, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan berbagai fungsi lainnya.

Jalan juga merupakan suatu infrastruktur fisik yang dirancang dan dibangun untuk memberikan jalur transportasi bagi kendaraan bermotor, pejalan kaki, atau sepeda. Selain itu jalan adalah salah satu bagian integral dari sistem transportasi suatu negara dan merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut Pemerintah terus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan memperbaiki jaringan transportasi masyarakat. Karena dengan meningkatkan dan memperluas jalan-jalan tersebut tentunya masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik ke pusat kota, fasilitas publik, sekolah, tempat kerja, dan tempat-tempat penting lainnya.

Salah satunya proyek pekerjaan penyelenggaraan peningkatan jalan Kabupaten/Kota tepatnya peningkatan jalan Rengasdengklok – Sungaibuntu yang bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024. Nomor Kontrak : 027.2/384/10.2.01.0033.4.23/KPA-JLN/PUPR/2024, tanggal 09 Juli 2024. Nilai Kontrak sebesar Rp. 6. 320. 000.000,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan masa pengerjaan selama 170 hari kalender dan Volume Panjang : 3040,00 M², Lebar : 7,00 M², Kecamatan Kutawaluya yang di kerjakan oleh PT Karina Prima Utama selaku kontraktor atau pihak pemenang tender proyek tersebut.

Ironisnya proyek yang menggunakan anggaran cukup fantastis tersebut diduga mengabaikan aturan, lebih tepatnya saat dalam proses pengerjaannya para pekerja terlihat tak di lengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) atau Safety Work.

Padahal sudah jelas di dalam aturan sudah jelas di sebutkan terkait hal hal penting yang harus di gunakan. Karena pada dasarnya mengenai pekerjaan kontruksi sekecil apapun harus menggunakan alat pengaman atau pelindung diri.

Seperti di kutip dari akun Youtube Cerita Kang Opik Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Karawang Tri Winarno menjelaskan tentang pentingnya alat pengaman atau pelindung diri yang wajib di gunakan saat bekerja.

“Kita dari Dinas PUPR selalu mengintruksikan kepada rekan rekan kita. Intruksi untuk setiap pekerjaan, bahwa disitu jelas ada resiko resiko yang akan di hadapi, dan kita tekankan untuk mentaati aturan K3, dan kita juga selalu menghimbaukan dan menekankan bahwa di lapangan itu jangan menghiraukan terkait peraturan, dan peralatan peralatan yang harus di pakai di lapangan, baik itu APD, Helm, sepatu dan yang lain lain untuk keselamatan kerja, keselamtan diri sendiri bahkan keselamatan kita bersama.” Ucap Tri Winarno dalam unggahan vidio Youtube Cerita Kang Opik.

“Jadi saya juga berharap dan mengintruksikan kepada rekan rekan untuk mentaati peraturan dan regulasi kerjaan sekecil apapun taatilah aturannya, pakai aturan aturan yang ada, terkait safety karena itu juga aturan yang harus di jalankan, dan bahkan itu juga hal yang di sampaikan oleh Kejari. Kepada rekan rekan diharapkan semakin taat, semakin mengerti akan pentingnya peraturan dan jadilah rekanan yang profesional.” Tandasnya.

Salah seorang pekerja saat di tanya tentang hal itu kepada awak media mengungkapkan, bahwa dirinya hanya bekerja, terkait hal tersebut ia tak mengetahui.

“Pekerjaan ini baru mulai dua hari pak, dan saya mah hanya kerja pak, ya saya jalankan aja sesuai perintah, kalau soal begitu mah saya ga tau.” Jawabnya singkat, Rabu (31/7/2024)

Terkait dengan adanya hal tersebut di sinyalir pihak pengawas dari dinas terkait diduga membiarkan hal itu.

Hingga berita ini di tayangkan pihak pelaksana atau kontraktor belum bisa di hubungi untuk di minta penjelasannya.

•Tim