CIMAHI |Infokeadilan.com  – Permasalahan penggusuran yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia atau DJKA terhadap 9 Warga terus bergulir. Dampak dari penggusuran yang dilakukan oleh PJKAI kepada 9 orang warga tersebut saat ini hanya menjadi 6 orang yang masih memperjuangkan hak-haknya, Kamis (25/7/2024)

Sebelumnya ada 14 orang warga yang bertahan dan tidak mau menerima ganti rugi tanah dan bangunannya yang telah ditentukan oleh KJPP Aditya Iskandar & Rekan yang ditunjuk langsung oleh Kepala BPN Kota Cimahi, namun kemudian berkurang menjadi 9 orang warga.

Di ketahui, ketika uang ganti rugi di titipkan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung yang di terima oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 25 Juni 2024. Kemudian warga yang terdampak tersebut kini hanya menjadi 6 orang yang masih bertahan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dari ke enam orang warga tersebut kemudian datang untuk mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Cimahi. Pertemuan pertama terjadi pada tanggal 10 Juli 2024 di Gedung DPRD Kota Cimahi yang dihadiri pihak DJKA, pihak BPN, Camat, Lurah, KJPP dan 6 orang warga yang terdampak penggusuran.

Akan tetapi pada pertemuan yang di lakukan tersebut mereka tidak mampu menjelaskan dasar penentuan harga tanah dan bangunan warga, dan Pihak KJPP juga tidak mampu menjawab secara rinci pertanyaan pertanyaan dari warga.

Warga yang terkena dampak penggusuran resebut adalah warga yang bertempat tinggal di Jalan Bapa Ampi RW 03 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Bandung yang tergusur oleh pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api antara Padalarang – Bandung, di perlintasan Jalur Bogor – Yogjakarta.

Adapun nilai ganti rugi tanah dan bangunan tersebut sangatlah berbeda beda, seperti :

1. Awiliena Harga Tanah permeter Rp. 7.216. 000/m2, Bangunan Rp. 623.000/m2

2. Ursulla Harga Tanah Rp.7. 143. 000/m2

3. Inka Harga Tanah Rp. 7. 216. 000/m2, Harga Bangunan Rp. 1.754.000/m2

4. Tarti Harga Tanah Rp. 3. 750. 393/m2, Harga Bangunan Rp. 1.543. 500/m2

5. Karna Harga Tanah Rp. 3. 563. 254/m2, Harga Bangunan Rp. 2. 022. 000/m2

6. Tarsimah harga Tanah Rp. 6. 786. 648/M2, Harga Bangunan Rp.  3. 032. 083/M2

Anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi Yulianawati saat di konfirmasi awak media terkait hal tersebut mengatakan, bahwa kedatangan 6 orang warga yang terdampak penggusuran tersebut adalah yang ke dua kalinya, karena tidak ada kejelasan setelah di pertemuan pertama.

“Dikarenakan tidak ada kejelasan penentuan harga tanah dan bangunan, maka 6 orang warga tersebut kembali mendatangi DPRD Kota Cimahi melakukan pertemuan yang kedua kali nya pada 24 Juli 2024, tetapi pihak DJKA dan KJPP Aditya Iskandar & Rekan tidak hadir. Saat itu yang hadir hanya

perwakilan BPN, Lurah, Camat, Ormas LMP, warga dan Kuasa Hukum warga.” Ucap Yulianawati Anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi, seusai terima audensi warga yang terkena dampak penggusuran tersebut.

Menurut Yulianawati, yang di inginkan pihaknya adalah berdialog antara pihak pelaksana proyek pembangunan rel kereta ganda tersebut dengan warga yang terkena penggusuran supaya ada win-win solution atas permasalahan ganti rugi lahan milik warga yang terdampak dari pembangunan  tersebut.

“Kami ingin melakukan pertemuan, kenapa kami ingin ada pertemuan kedua belah pihak ? Yaitu supaya terjadi win win solustion. Dalam pertemuan Minggu kemarin mereka menyatakan kesediaannya untuk berdialog lagi di kantor DPRD, bahkan bertemu di rumah warga pun mereka menyanggupinya, namun setelah kami layangkan undangan kepada mereka malahan mereka tidak hadir tanpa memberikan alasan.” Ungkapnya menjelaskan.

“Pertemuan ini harus dilakukan, supaya ada solusi terbaik, karena di lokasi pembangunan sudah banyak alat berat, dan hal tersebut ibarat telah menjadi shock terafy terhadap warga yang terdampak pembangunan Rel Ganda tersebut.” Tandasnya.

“Saya aja yang bukan warga disitu merasakan deg-degan. Kita minta ada pertemuan selanjunya agar bisa mengakomodir hak-hak warga,” Tegasnya.

Menanggapi mangkirnya DJKA dan KJPP Aditya Iskandar & Rekan dalam pertemuan di gedung DPRD Kota Cimahi tersebut, salah seorang warga mengaku sangat kecewa.

“Saya sangat kecewa atas tidak hadirnya mereka. Padahal warga ingin mendengarkan penjelasan dari pihak-pihak yang berwenang terkait dengan penentuan harga tanah dan bangunannya serta pembebasan lahan miliknya.” Ujar Karna salah satu warga yang terkena dampak pembangunan tersebut.

Dengan tidak hadirnya DJKA dan KJPP tersebut, kami jadi punya persepsi dan pikiran negativ kemungkinan telah terjadi  kecurangan,” Sambungnya.

Senada dengan Inka salah satu warga mengungkapkan kecewaannya dalam pertemuan yang diadakan tersebut.

“Saya juga kecewa atas pertemuan hari ini, karena Pihak DJKA dan KJPP Aditya Iskandar & Rekan tidak hadir, kami bersama warga lainnya akan meminta kepada pengacara untuk menyurati Menteri Keuangan dan Kementerian ATR untuk mencabut izin Operasional KJPP Aditya Iskandar & Rekan tersebut.” Ungkapnya dengan penuh kekecewaan

Sementara itu, Tonahan Marpaung S.H. dan Partner selaku Kuasa Hukum warga dari LBH PKR BANDUNG mengungkapkan kekecewaan yang sama atas ketidak hadiran pihak DJKA dan KJPP untuk membahas persoalan ganti rugi lahan dalam penggusuran proyek Rel Ganda tersebut.

“Kami ingin mendengar penjelasan dari KJPP terkait dengan persoalan ganti rugi lahan milik warga tersebut, namun tak satupun pimpinan atau utusan yang menghadiri pertemuan ini. Dan pertemuan ini di rencanakan akan ada lagi pertemuan ke tiga pada minggu depan. Kami sudah menerima Surat Kuasa dari warga untuk melakukan Gugatan Minggu depan di Pengadilan Negeri Bale Bandung terkait dengan ganti Rlrugi lahan milik warga.” Pungkasnya.

•U.M

KARAWANG |Infokeadilan.com – Guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melaui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus malakukan pembenahan melalui pembangunan infrastruktur dan bidang lainya di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Karawang.

Seperti di ketahui salah satu diantaranya adalah proyek pekerjaan CV Bumi Johar yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan saluran drainase dusun Gintungkerta RT 013/03 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang yang bersumber dari dana APBD TA 2024 sebesar Rp. 189.117.000, dengan Nomor Kontrak 027.2/250/06.2.01.0012.27/KPA-SDA/PUPR/2024 Tanggal 20 Juni 2024, Volume Panjang : 170,4 M². Ukuran : 40 X 40 (Uditch) dengan masa pengerjaan selama 65 hari kalender terindikasi kuat dugaan tidak sesuai teknis.

Pasalnya, meskipun lokasi kering tak berair terlihat pada pemasangan Uditch tersebut diduga tidak di beri landasan arugan abu pasir sebagaimana ketentuan yang sudah di tetapkan. Dan pihak pengawas dari dinas terkait diduga membiarkan hal tersebut terjadi.

Padahal jelas didalam pemasangan Uditch aturan yang harus di laksanakan itu ada beberapa item. Salah satu diantaranya urugan atau landasan dasar abu pasir sebelum kontruksi Uditch di pasang.

Selain itu apabila pada pemasangan Uditch yang kurang tepat dapat berpotensi terhadap penyumbatan saluran air, karena dalam setiap pemasangannya sering di temukan posisi yang kurang tepat atau miring bahkan bergelombang cenderung naik turun dan terkadang terlihat pada natt sambungannya pun tidak terpasang rapi.

Salah satu pekerja saat di konfirmasi awak media tentang bagaimana teknis pekerjaan yang sebenarnya dan siapa mandor lapangan serta pihak pelaksananya di lokasi proyek pembangunan saluran drainase tersebut mengatakan, dirinya hanya bekerja dan tugasnya menyelesaikan pekerjaan tersebut.

“Saya mah hanya kerja pak, jadi apa yang di tugaskan kepada saya, ya saya kerjakan. Lebih jelasnya mah tanya aja mandornya pak, ke pak H.” Ucap pekerja yang tidak mau di sebut namanya.

Ketika di tanya sudah berapa lama pekerjaan tersebut berlangsung, menurutnya bahwa pekerjaan tersebut sudah hampir lima hari.

“Ya kalau pekerjaan mah, ini sudah hampir lima hari pak. Kalau pekerjaannya mah punya bos H.” Jawabnya singkat.

Namun sebelumnya pada Sabtu 20/7/2024 saat pekerjaan tersebut sedang melaksanakan penggalian, di lokasi awak media mendapat informasi bahwa proyek tersebut sebagai pelaksananya adalah inisial H. Setelah melakukan pekerjaan sebagai kontrol sosial, maka awak media menghubungi H.

Selanjutnya, untuk lebih memastikan, pada Senin 22/7/2024 awak media kembali ke lokasi dan kembali menanyakan kepada para pekerja. Mendapat informasi dari pekerja di lokasi, dan guna mengedepankan azas praduga tak bersalah akhirnya awak media coba menghubungi H melalui sambungan telepon.

Dan pada saat di konfirmasi H mengakui bahwa lokasi tersebut adalah proyek pekerjaan yang sedang dikerjakannya.

“Ya, betul kang itu pekerjaan saya, ada apa emang kang. Mohon maaf saya lagi di jalan sedang bawa motor.” Jawabnya melalui sambungan telepon Whatsap.

Ketika di tanya tentang teknis dari pekerjaan tersebut H menjawab, ” Iya itu pekerjaan saya kang, maaf saya lagi di jalan.” Cetusnya dengan nada sinis seraya tak menghiraukan.

Terkait dengan adanya hal tersebut kepada pihak terkait dalam hal ini dinas PUPR Karawang untuk segera turun ke lokasi untuk segera mengkroscek dan bila perlu berikan tindakan tegas agar tidak lagi ada oknum melakukan hal yang sama.

•Tim

INDRAMAYU |Infokeadilan.com – Seorang laki laki di laporkan hilang tenggelam saat memancing di kolong jembatan bangkir,. Seketika jembatan bangkir di kerumuni oleh warga yang menyaksikan upaya pencarian korban yang melibatkan Tim SAR gabungan bersama warga masyarakat sekitar.

Informasi dihimpun melalui saksi mata di lokasi kejadian korban dilaporkan tenggelam sekitar pukul 12.00 WIB, Rabu (24/07/2024)

Belakangan korban diketahui bernama Carsidi alias Celo warga desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

Kejadian bermula, saat Celo bersama beberapa rekannya sedang melakukan spot memancing tepatnya di bawah Jembatan Bangkir.

Kemudian korban lantas hendak berniat berpindah lokasi. Yakni di bawah kaki jembatan Bangkir yang berada di tengah sungai.

Sehingga Korban pun lantas berenang menuju tempat spot yang dituju. Di duga korban tidak pandai berenang, pada saat itulah, korban dinyatakan hilang dan tenggelam.

Camat Lohbener, Mardono membenarkan peristiwa itu. Pencarian pun langsung dilakukan oleh Tim SAR Gabungan.dari BPPD Kabupaten Indramayu bersama Tagana serta aparat TNI, Polri, pamong desa serta masyarakat sekitar.

“Proses pencarian langsung dilakukan oleh tim dari Kabupaten dan korban masih belum ditemukan” kata dia.

Upaya pencarian pertama dilakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, pencarian juga dilakukan oleh masyarakat setempat.

Sampai berita ini di turunkan korban tenggelam warga Desa Rambatan Kulon tersebut masih belum di temukan, dan pencarian pun masih terus dilakukan oleh Tim SAR gabungan Kabupaten Indramayu.

•Uswah

BANJARMASIN |Infokeadilan.com – PAM Bandarmasih kembali gelar press rilis neraca komparatif (Audit) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023, di Aula PAM Bandarmasih, Rabu (24/7/2024).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Direktur Utama (Dirut) PAM Bandarmasih Muhammad Ahdiat, didampingi Driektur Umum dan Pemasaran (Dirum) Syahrani, dan dihadiri oleh Dewan Komisaris PAM Bandarmasih yang diwakili Hj Karlina.

Berdasarkan hasil audit keuangan dan kinerjanya, laba PAM Bandarmasih mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Utama (Dirut) PAM Bandarmasih Muhammad Ahdiat mengatakan, Berdasarkan dari hasil penilaian PUPR, hasil kerja selama tahun 2023 PAM Bandarmasih mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ditahun 2022 kita mendapatkan nilai 3,81, sedangkan di tahun 2023 kita mendapatkan nilai 3,94,” ujar Ahdiat, kepada awak media.

“Ditahun 2023 kita juga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan evaluasi kinerja yang baik dan sehat, dan kita juga tetap mempertahankan opini WTP ini selama 23 tahun terakhir,” lanjutnya.

Kata Ahdiat, untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada Pelanggan, kedepannya Pihaknya akan mempersiapkan dan melaksanakan beberapa program, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

“Untuk distribusi saat ini kita fokuskan melakukan peningkatan terhadap distribusi pelayanan di Kawasan Banjarmasin Barat dan Utara,” kata Ahdiat.

“Jadi untuk infrastruktur seperti perpipaan akan kita lakukan peremajaan, karena memang saat ini untuk kondisi perpipaannya masih terbilang tua, sehingga masih belum maksimal dalam melalukan pelayanan,” sambungnya.

Selain itu, papar Ahdiat, dalam mempermudah Pelanggan, saat ini PAM Bandarmasih juga telah meluncurkan aplikasi Bandarmasih Mobile tahap I.

Dalam aplikasi ini para Pelanggan dapat melakukan pengecekan informasi rekening, pengaduan, dan informasi adanya gangguan di lapangan.

“Jadi misalkan adanya gangguan di lapangan, Pelanggan bisa melihat langsung informasi dan progres perbaikan di lapangan. Karena dalam aplikasi tersebut sudah terhubung dengan aplikasi Petugas di lapangan,” papar Ahdiat.

“Kedepannya akan kita kembangkan lagi untuk tahap ke 2, sehingga para Pelanggan bisa melakukan transaksi pembayaran dan pendaftaran pemasangan baru, sehingga tidak perlu lagi Pelanggan pergi ke kantor,” lanjutanya.

Terlepas dari itu, tutur Dirut, untuk Sumber Daya Manusia (SDM) internal di PAM Bandarmasih juga akan kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi.

“Seperti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para Pegawainya, sehingga dapat memberikan peyalanan yang lebih prima lagi ke para pelanggan,” pungkasnya.

•Han