KARANG INTAN KALSEL |Infokeadilan.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan menerima kunjungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lingkungan Lapas, Kamis (18/7/2024).

KPU Kabupaten Banjar dipimpin oleh Bapak Muhammad Ridha dan anggota KPU Kabupaten Banjar mereka disambut oleh pejabat Lapas Narkotika Karang Intan, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Rahmad Pijati serta Kepala Sub Seksi Registrasi (Kasubsi Registrasi), Eddy Permana dalam kunjungannya.

Dalam kunjungan tersebut, berbagai hal penting terkait teknis pelaksanaan Pilkada di Lapas dibahas secara mendetail. KPU Kabupaten Banjar dan pihak Lapas Narkotika Karang Intan berkoordinasi untuk memastikan bahwa seluruh warga binaan yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara maksimal pada hari pemilihan nanti.

Kegiatan kunjungan ini berjalan dengan lancar. Kedua belah pihak menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memastikan bahwa proses demokrasi dapat terlaksana dengan baik dan transparan di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan.

•Raihan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati (Perbup) No. 15 Tahun 2024 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan bagi objek pajak sawah, di Mercure Hotel, Kamis (18/7/2024).

Ketua DPC APDESI Karawang, Sukarya WK, beserta jajaran pengurus menghadiri sosialisasi yang turut dihadiri oleh para camat seKabupaten Karawang

Dalam sosialisasi tersebut, Ketua APDESI Karawang, Sukarya WK, menyampaikan bahwa pihak Bapenda Karawang perlu memberikan penjelasan lebih terperinci terkait pembebasan pajak bagi pemilik sawah maksimal 3 hektar.

Menurutnya, persyaratan yang harus ditempuh masyarakat untuk mengurus pembebasan pajak di kantor Bapenda Karawang cukup rumit.

“Kebijakan tahun lalu yang 1 hektar saja tidak berjalan apalagi 3 hektar,” ujarnya usai mengikuti sosialisasi.

Sukarya WK juga mendesak Bupati Karawang untuk segera merevisi Perbup terkait kenaikan PBB sekitar 300 persen karena dinilai memberatkan masyarakat menengah ke bawah.

“Kaji lagi Perbup tersebut, terutama tanah darat dan tanah pertanian agar berpihak kepada masyarakat.” Ungkapnya.

Sukarya WK menambahkan bahwa pihaknya tidak menolak kebijakan tersebut, namun perlu ada sosialisasi yang jelas karena kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kami perlu penjelasan aturan dan persyaratannya,” tegasnya.

“Kami minta Bapenda mengkaji lagi, seperti kebijakan pembebasan pajak tanah sawah lebih dari 3 hektar, jangan sampai NJOP lebih tinggi dari harga pasar, karena kami sebagai kepala desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat,” Tandasnya.

Desakan ini diharapkan dapat mendorong Bapenda Karawang untuk mengkaji ulang Perda dan Perbup terkait objek pajak sawah agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya petani.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Aroma korupsi diduga merambah di pembangunan drainase turap saluran air (SDA). Dilansir fari Media Online salah satu pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Hariyang Kencana yang berlokasi di Jalan Syeh Quro Kelurahan Pasir Jengkol, (Sebrang SMK Wirasaba) Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Nlnyaris matrial Volume tinggi dari pembangunan turap lenyap 20 Centimeter, diduga ditilep secara fantastist Jumbo,  Kamis (18/7/2024)

Terpampang dipapan proyek dengan Panjang : 97,50 Meter, dan Tinggi: 1,10 Meter, nilai SPK: kosong Zonk ?. Anggaran RP 189.603.000,00 sumber dana APBD Kabupaten Karawang 2024, kontraktor CV Hariyang Kencana.

Ironisnya pekerjaan Pemasangan Dasar pondasi tataletak batukali hanya di tancap di lumpur tanpa terlebih dahulu diampar adukan pasir semen serta terlebih dahulu genangan air tak dikeringkan hingga patut disorot kualitas hasil bangunan turap bermutu rendah tak berkualitas dan rentan ambruk.

Dugaan bau aroma sebagian volume tinggi turap lenyap, bermula hasil pantauan dilapangan pekerjaan volume tinggi turap yang semestinya dipasang 110 Centimeter namun faktanya hanya dipasang 90 Centimeter alias 20 Centimeter dikalikan panjang Lenyap, diduga kuat pihak pengawas dinas PUPR dengan oknum pemborong bagi bagi Roti.

Di area lokasi pekerjaan normalisasi drainase turap, salah satu pekerja yang tidak mau namanya dipublikasikan mengatakan,” untuk pekerjaan itu baru tiga hari dan mengarahkan atau menyebutkan inisial (HLM) pihak pekerja memberi tau nama (HLM) Entah apa yang dimaksud ? apakah (HLM) Kapasitasnya Pimprokah ataukah Pelaksana Kerja kah ?

Lain halnya dengan komentar inisial (GN) selaku suplai barang matrial mengatakan jika ingin lebih jelas awak media silahkan temui inisial (HLM) cetusnya seraya nyeleneh.

Pembangunan yang didanai Pemerintah adalah Duit Rakyat manfaatnya harus terserap dan bisa dinikmati dengan sempurna oleh rakyat bukan malah jadi ajang lomba untung besar bagi oknum dan golongan.

Dengan mengedepankan praduga tak bersalah dengan munculnya berita memang bukan salah satu laporan formal, namun setidaknya bagi instansi pemerintah khususnya Pihak Dinas PUPR Bidang SDA biasa dijadikan alat koreksi untuk sidak dab turun langsung ke lapangan ketika ditemukan hal yang janggal, setidaknya oknum nakal bisa disanksi sesuai aturan yang berlaku agar tidak merambah.

Siapakah Nama pihak pemborong dan pihak Pengawas Dinas PUPR ? awak media ini masih menelusuri.

•Tim

KARAWANG |Infokeadilan.com – Kekesalan Bupati Karawang H Aep Syaepuloh terhadap Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Agus Kurnia, karena selain jarang menghadiri acara – acara penting, yang bersangkutan juga sulit untuk dihubungi. Puncak kekesalan Bupati tersebut disampaikan pada forum terbuka diacara Paten Kecamatan Cikampek.

Ketegasan Bupati Karawang yang tanpa tedeng aling aling mendapat banyak apresiasi dari masyarakat Karawang. Salah satunya dari Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (Kamada LMP Jabar).

Kepada kalangan awak media, H Awandi Siroj Suwandi mengatakan, “Seharusnya yang namanya Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Ka OPD) sebagai pembantu atas kinerja serta kebijakan Bupati selaku pimpinannya, bersikap loyal. Bukan malah sakarep dewek,” Kamis, (18/7/2024).

“Toh maksud dan tujuan Bupati bukan karena serta merta untuk kepentingan pribadi. Melainkan untuk program kerja serta pelayanan terhadap masyarakat. Sebab yang namanya Dishub ini berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat,” tandasnya

Lebih lanjut, abah Wandi sapaan akrabnya mengungkapkan, “Oleh karena itu, saya mendukung langkah tegas Bupati terhadap Kadishub. Segera lakukan evaluasi kerja, sebelum nantinya dimutasi ke Staf Ahli. Sebab apa saya katakan harus dimutasi ke Staf Ahli? Karena jika dilihat dari karakternya yang seperti itu, yang bersangkutan berkeinginan untuk kerja santai. Maka yang sangat pas adalah posisi Staf Ahli,”

“Pantas saja selama ini kerap kali banyak kritikan, permintaan audiensi, bahkan aksi unjuk rasa ke kantor Dishub Karawang. Ternyata memang tidak cekatan dan aspiratif, jangankan ke masyarakat. Terhadap Bupati yang notabene pimpinannya saja sikapnya seperti itu,” sesalnya

“Maka sangat lah wajar jika sampai Bupati naik vitam. Karena saya sangat memahami apa yang ada dibenak Bupati, beliau tentunya berpikir, kalau sampai ada model staf pembantunya seperti Kadishub, akan berdampak pada kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Apa lagi program Paten merupakan kegiatan yang secara langsung memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan langsung dimonitor oleh Bupati,” pungkasnya

Kekesalan Bupati Karawang H Aep Syaepuloh terhadap Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Agus Kurnia, karena selain jarang menghadiri acara – acara penting, yang bersangkutan juga sulit untuk dihubungi. Puncak kekesalan Bupati tersebut disampaikan pada forum terbuka diacara Paten Kecamatan Cikampek.

Ketegasan Bupati Karawang yang tanpa tedeng aling aling mendapat banyak apresiasi dari masyarakat Karawang. Salah satunya dari Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (Kamada LMP Jabar).

Kepada kalangan awak media, H Awandi Siroj Suwandi mengatakan, “Seharusnya yang namanya Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Ka OPD) sebagai pembantu atas kinerja serta kebijakan Bupati selaku pimpinannya, bersikap loyal. Bukan malah sakarep dewek,” Kamis, (18/7/2024).

“Toh maksud dan tujuan Bupati bukan karena serta merta untuk kepentingan pribadi. Melainkan untuk program kerja serta pelayanan terhadap masyarakat. Sebab yang namanya Dishub ini berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat,” tandasnya

Lebih lanjut, abah Wandi sapaan akrabnya mengungkapkan, “Oleh karena itu, saya mendukung langkah tegas Bupati terhadap Kadishub. Segera lakukan evaluasi kerja, sebelum nantinya dimutasi ke Staf Ahli. Sebab apa saya katakan harus dimutasi ke Staf Ahli? Karena jika dilihat dari karakternya yang seperti itu, yang bersangkutan berkeinginan untuk kerja santai. Maka yang sangat pas adalah posisi Staf Ahli,”

“Pantas saja selama ini kerap kali banyak kritikan, permintaan audiensi, bahkan aksi unjuk rasa ke kantor Dishub Karawang. Ternyata memang tidak cekatan dan aspiratif, jangankan ke masyarakat. Terhadap Bupati yang notabene pimpinannya saja sikapnya seperti itu,” sesalnya

“Maka sangat lah wajar jika sampai Bupati naik vitam. Karena saya sangat memahami apa yang ada dibenak Bupati, beliau tentunya berpikir, kalau sampai ada model staf pembantunya seperti Kadishub, akan berdampak pada kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Apa lagi program Paten merupakan kegiatan yang secara langsung memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan langsung dimonitor oleh Bupati,” Pungkasnya

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pembangunan prningkatan jalan yang dilaksanakan di dusun Tanjungkerta RT 10 Kobak Gabus desa Medankarya Kecamatan Tirtajaya Kota Kabupaten Karawang diduga langgar aturan yang sudah di tentukan dan disinyalir tidak sesuai spek.

Pasalnya, hasil pantauan awak media di lokasi tidak di temukan terpasang adanya papan Informasi sebagai bukti kepada publik, sehingga proyek pekerjaan tersebut tak jelas darimana sumber anggarannya, padahal pekejaan tersebut sudah berlangsung beberapa hari bahkan sudah memulai pengurugan beskos, Kamis (18/7/2024)

Seperti di ketahui bahwa dalam setiap pelaksanaan pengerjaan proyek yang sumber dari pemerintah sebelum pekerjaan tersebut di mulai wajib memasang papan Informasi proyek, sesuai dengan UU KIP, karena masyarakat berhak mengetahui setiap pelaksanaan proyek atau program yang berasal dari  pemerintah.

Sesuai dengan Keppres No.80. Tahun 2003. Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib memasang papan Informasi Publik agar masyarakat mudah melakukan pengawasan terhadap proyek yang sedang dikerjakan tersebut.

Sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14. Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54. Tahun 2010 serta Nomor 70. Tahun 2012 yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh Negara wajib memasang papan nama proyek, baik memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Permen PU Nomor 12 Tahun 2014 atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014.

Dikatakan salah satu warga yang meminta namanya tidak di sebutkan, menurutnya pekerjaan peningkatan jalan tersebut sudah berlangsung, namun tak jelas itu proyek pekerjaan dari mana.

“Ya kalau saya mah hanya masyarakat biasa pak, sudah di bangun jalan ini juga saya sudah bersyukur, karena memang jalan ini perlu untuk di perbaiki. Tapi kalau ngomong masalah aturan, meskipun saya tidak begitu faham sepenuhnya, setau saya kalau ada pekerjaan begini biasanya suka ada plang yang di pasangkan, plang itu ada lambang dinas PUPR nya, tapi ini mah setau saya dari awal juga belum kelihatan pak. Padahal pekerjaan sudah mulai di ampar beskos.” Ungkapnya.

“Padahal setau saya pemasangan papan proyek merupakan implementasi azas transparasi sehingga seluruh lapisan masyarakat entah itu LSM atau media massa bisa ikut serta dalam proses pengawasannya, begitu setau saya mah pak.” Tandasnya.

Sementara itu salah satu pekerja saat di temui awak media di lokasi ketika di tanya terkait papan informasi yang belum di pasang mengatakan, bahwa ia hanya bekerja.

“Ya pak, saya mah hanya kerja, tugas saya hanya kerja pak, jadi apa yang di tugaskan saya kerjakan. Kalau soal papan informasi mah ada mungkin pak, cuka belum di pasang aja.” Jawabnya singkat.

Terkait adanya hal tersebut, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah awak media coba menghubungi pihak rekanan proyek tersebut melalui seluler.

“Baru mulai pak, coba ke mandor lapangan pak.” Jawabnya singkat.

Terkait dengan hal tersebut kepada pihak terkait dalam hal ini dinas PUPR dan pengawas dinas PUPR Karawang di harapkan bisa turun kelapangan untuk ikut serta mengawasi langsung proyek peningkatan jalan tersebut.

•Red