KARAWANG |Infokeadilan.com – Organisasi Masyarakat merupakan salah satu wadah yang mampu menggerakkan masyarakat dalam mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan nya melalui program program pemberdayaan

Untuk itulah Ormas, Pemuda Pancasila menunjukan eksistensinya dalam menyikapi pernyataan yang tertuang dalam surat dilayangkan Pemerintah desa Kutamekar dan desa Kutanegara, Kamis (18/7/2024)

Menurut Karman Suryadi (toed )ketua PAC Pemuda Pancasila kecamatan Ciampel merasa kecewa dengan adanya surat pernyataan sikap yang dibuat oleh pemerintah di dua desa yak ni desa Kuta,mekar dan Kuta ,negara

Ia menjelaskan, bahwa keberadaan LSM adalah untuk mengontrol sosial serta memberikan pelayanan kepada masyarakat ” organisasi kami resmi berbadan hukum organisasi ini merupakan perwujudan dari hak asasi manusia ( HAM) berdasarkan pasal 24 ayat (2) UU no 39 tahun 1999 tentang HAM ” ungkapnya.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC Pemuda Pancasila Karawang, Andre Mangapul Silalahi SH. mengatakan, sangat menyayangkan atas pernyataan sikap yang dilayangkan Pemerintahan Desa Kutamekar, dan desa kutanegara yang ditandatangani kepala dasa, BUMdes, Karang Taruna dan LPM tersebut.

Ia menjelaskan terkait isi dalam surat pernyataan sikap Pemdes Kuta,mekar tersebut di antaranya disebutkan.

“Sehubungan dengan semaraknya aksi dari LSM sekitar Karawang yang mengatasnamakan (masyarakat lokal) dalam pengelolaan limbah perusahaan khususnya yang berada di wilayah Desa Kutamekar.”

“Dikarenakan hal tersebut, maka sebagai pernyataan sikap, kami tidak mengakui adanya LSM yang mengatasnamakan (warga lokal)
dalam permintaan pengelolaan limbah yang berjalan saat ini.” paparnya.

Menyikapi pernyataan sikap tersebut, Bidang Hukum dan HAM MPC Pemuda Pancasila, Andre Mangapul Silalahi,
secara tegas

mengkritisi cara-dan upaya Kepala Desa Kuta,mekar dan desa kuta,negara yang
memberikan dukungan dan terhadap perusahaan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah desa itu perwujudan negara di paling bawah sepantasnya mereka ikut mendukung apa yang menjadi harapan warga masyarakatnya.bukan dengan sikap seperti itu.

Menurut nya pernyataan sikap seperti itu tidak mengendapkan masyarakat tercermin berpihak pada kepentingan PT HBSP

“Mungkin bisa jadi bumdes nya tapi bumdes juga harus jelas kerja sama di bidang pengelolan limbah itu harus sesuai dengan ketentuan,” ucapnya.

Artinya kata, Andre segala sesuatu tentang perizinan pengolahan limbah baik itu B3 ataupun non B3 itu harus dipenuhi terlebih dulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak serta-merta lembaga usaha tingkat desa dalam hal ini BUMdes yang bisa seenaknya saja menjalin hubungan kerja sama bisnis pengolahan limbah dengan PT lain.
Lebih lanjut Andre menegaskan,
terkait pemberian CSR yang dilakukan oleh PT.HBSP kepada Pemdes Kuta, mekar dan Kuta negara ia justru mempertanyakan CSR yang selama ini diberikan dalam bentuknya apa? Apakah pembangunan SDM, pembangunan fisik seperti fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan,fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana lainnya seperti jalan dan lain sebagainya.

Jika Pemdes Kuta mekar, dan Kuta, negara tidak bisa menunjukkan data-data atau fakta-fakta sesuai dengan apa yang mereka sampaikan dalam surat pernyataan sikap tersebut, kita menuntut kepada inspektorat untuk kemudian mengaudit CSR tersebut tidak menutup kemungkinan jika terindikasi penyalahgunaan CSR dan kontribusi-kontribusi lainnya dari PT, HBSP tersebut tentu akan kita laporkan kepada pihak yang berwajib.

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com – Menanggapi rusaknya jalan di desa Rengasdengklok Selatan tepatnya di ruas jalan baru menuju pasar Proklamasi Rengasdengklok dan minimnya lampu Penerangan Jalan Umum Ketua DPC AWIBB (Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama) Karawang, Nata Wijaya angkat bicara, menurutnya jalan tersebut cukup lama rusak namun tak kunjung di perbaiki dan seakan di biarkan tanpa di toreh.

“Padahal Kabupaten Karawang saat ini di juluki kota industri terbesar di Asia dengan APBD yang besar, tapi masih ada jalan yang rusak dan berlubang, bahkan minimnya lampu penerangan jalan umum. Dan terlihat di jalur Pasar Proklamasi Rengasdengklok masih gelap, meskipun ada namun mati dan hingga saat ini masih belum juga di lakukan.” Ungkapnya

“Tentunya jalan tersebut menjadi jalan utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan sebagai akses untuk menopang pertumbuhan dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Karawang, apalagi adanya pasar baru pasar Proklamasi.” Tandasnya ‘

Ketua DPC AWIBB Karawang juga menegaskan, suatu hal yang kecil untuk selevel Pemkab Karawang kalau hanya untuk melakukan perbaikan jalan rusak dan lampu penerangan jalan, yang panjangnya Kurang lebih 1 kilo meter yang penting menurutnya ada keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan khususnya di infrastruktur jalan.” Tegasnya.

Sementara itu Heri Pramika salah satu warga Desa Kutakarya menyampaikan harapannya terkait minim nya lampu penerangan jalan menuju arah pasar baru Proklamasi, dan rusak nya akses jalan bisa segera ada perhatian dan perbaikan dari Pemkab Karawang serta dinas terkait.

“Mengenai penerangan jalan dan jalan yang rusak di tambah gelap otomatis ini akan menjadi bumerang bagi para pengendara yang kurang berhati – hati. Kami meminta Pemkab Karawang dan dinas terkait dapat merespon dan segera memperbaiki jalan rusak dan lampu – lampu yang mati menuju arah pasar baru proklamasi Rengasdengklok.” Harapnya.

“Dengan kondisi seperti itu bisa mengakibatkan rawannya kecelakaan, tapi mudah mudahan ini tidak terjadi . Maka dari itu sebelum terjadi kecelakaan di harapkan Pemkab Karawang atau dinas PUPR Karawwng bisa menyegerakan perbaikan tersebut, demi terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan pengguna jalan lainnya dalam berkendara ketika melintas di akses jalan tersebut.” Pungkasnya.

•U.S/Red