BEKASI |Infokeadilan.com – Ribuan jamaah dan tamu undangan yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Bekasi memadati kegiatan Haul Akbar ke-3 mantan Bupati Bekasi Alm H. Eka Supria Atmaja, Kamis (11/7/2024).

Para jamaah tidak hanya memenuhi masjid Al’Wahid, namun juga memadati pelataran halaman kediaman Alm H. Eka Supria Atmaja yang berada di wilayah Kp Lemah Abang Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Acara Haul Ke-3 Alm H. Eka Supria Atmaja juga hadir beberapa pejabat, Ketua partai dan organisasi kemasyarakatan, PJ Bupati Kabupaten Bekasi, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi H.Akhmad Marjuki, Ketua  Partai Buruh Jawa Barat beserta jajarannya.

Terlihat juga orang tua Alm H.Eka Supria Atmaja H. Ojoy Jarkasih, dr. Asep Surya Atmaja, Dewan terpilih (PKB) H.Boby Agus Ramdan, Ketua (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi H.Apuk Idris, Para Alim Ulama, Pimpinan Pondok Pesantren Kiai Jamal, KH.Mahmud, Tokoh Bekasi H.Obing Fachrudin,Ketua (DMI) Kabupaten Bekasi KH.Imam Mulyana, Majelis Taklim, Sekcam Cikarang Timur H.Haris, Ustadz Nawawi Al’Aksi Indosiar, Esa-Asa Kita dan unsur organisasi masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya adik kandung Alm mantan Bupati Bekasi, dr Asep Surya Atmaja memaparkan perjalanan karier Alm H. Eka Supria Atmaja.

“Perjalan karier beliau mulai dari kepala desa, hingga jadi ketua DPRD Kabupaten Bekasi, kemudian Wakil Bupati sampai menjadi Bupati Bekasi. Selama dua tahun menjabat sebagai Bupati Bekasi, beragam prestasi mampu di raih Kabupaten Bekasi. Dan dari kesuksesan itulah beliau mengaplikasikan delapan program prioritas yakni infrastruktur, pendidikan, ketenagakerjaan, pelayanan publik, kesehatan, ekonomi kreatif, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup.” Ungkap dr Asep di hadapan hadirin dan tamu Undangan.

“Kemudian beliau memberikan gajih kepada 500 imam masjid dan merbot pada tahun 2021 sebesar 2,5 juta per bulan, kemudian orang nomor satu Dikabupaten Bekasi tersebut mendatangi rumah rumah warga untuk memberikan ratusan rantang yang berisi nasi dan lauk pauk matang untuk dibagikan ke masyarakat, dan masih banyak lagi program program yang sangat dirasakan oleh masyarakat Bekasi. Tetapi setalah itu, Allah berkehendak lain, Alm H.Eka Supria Atmaja mantan Bupati Bekasi di panggil oleh Allah SWT, sakit karena covid-19.” Ucapnya dengan nada penuh kedukaan.

Sementara itu Dani Ramdhan menyampaikan kinerja Almarhum semasa menjabat sebagai Bupati Bekasi yang banyak melahirkan program dan gagasan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Dari keluarganya, dari staf saya juga para kolega yang lain, banyak yang bercerita bagaimana gagasan beliau untuk memajukan Kabupaten Bekasi, dan sangat peduli terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi.” Terangnya.

Dani juga mengatakan bahwa ada beberapa program Almarhum yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi agar bisa terus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Ada beberapa program beliau yang di tindak lanjuti hingga saat ini, di antaranya Perda Pesantren, kemudian Beasiswa untuk mahasiswa dan anak-anak yang sudah kita jalankan, honor imam masjid dan marbot, serta makan gratis bagi kaum dhuafa, mudah-mudahan ini sebagai amal jariah bagi beliau.” Paparnya.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Bekasi dan masyarakat, Dani Ramdhan mendoakan Almarhum.

“Semoga segala amal ibadah dan segala kebaikan Almarhum H. Eka Supria Atmaja di terima Allah SWT, Aamiin Ya Robbal alamin.”

Di tempat yang sama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik mengatakan, menurutnya Almarhum H. Eka Supria Atmaja adalah sosok insan yang bersahaja, penuh kedamaian serta merakyat.

“Ya, beliau adalah sahabat saya berkarir dari bawah sebagai Kepala Desa, banyak keinginan beliau yang belum tercapai untuk kesejahteraan Kabupaten Bekasi sehingga menjadi kewajiban kita untuk meneruskan,” Ucapnya singkat.

•Wan

BANJARMASIN |Infokeadilan.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banjar menggelar kegiatan rapat koordinasi yang bertujuan untuk mengawasi proses pemutakhiran daftar pemilih menjelang Pemilihan Tahun 2024. Acara yang berlangsung pada Jum’at dan Sabtu, 12-13 Juli 2024, ini dilangsungkan di Hotel Treepark Banjarmasin.

Kegiatan ini merupakan Upaya dari Bawaslu Kabupaten Banjar dalam memastikan kelancaran dan keakuratan proses pemutakhiran daftar pemilih. Dalam rapat koordinasi tersebut, Kasubsi Registrasi Eddy Permana dari Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan turut hadir sebagai salah satu peserta, bersama dengan seluruh stakeholder terkait.

Para peserta dari berbagai stakeholder diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung kegiatan ini. Dengan kerjasama yang solid, diharapkan hasil dari rapat koordinasi ini dapat memberikan dampak positif dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Banjar.

Rapat koordinasi ini tidak hanya sebagai forum untuk berdiskusi, tetapi juga sebagai wadah untuk menyatukan langkah dan membangun sinergi antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait guna mencapai tujuan bersama yang lebih baik dalam proses demokrasi di Indonesia.

•Han/Ysf

BANJAR KALSEL |Infokeadilan.com – Dapur Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan raih sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), untuk penyelenggara makanan dan minuman dengan pengolahan. Semua produk makanan dan minuman dapur Lapas ditetapkan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan, berdasarkan hasil pemeriksaan kehalalan produk yang dilakukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru.

“Alhamdulillah, dapur Lapas Narkotika Karang Intan telah memiliki sertifikat halal untuk penyelenggaraan pengolahan makanan dan minuman. Terbitnya sertifikat halal ini, memberikan kepastian dan rasa aman tentang ketersediaan produk halal dalam layanan yang kita selenggarakan, dan terpenuhinya hak-hak dasar bagi warga binaan, dalam hal kebersihan, higienis dan kehalalan,” ungkap Kepala Lapas, Wahyu Susetyo, Sabtu (13/7).

Wahyu menambahkan, penetapan kehalalan produk dan sertifikat halal diterima Lapas Narkotika Karang Intan secara online melalui aplikasi Sihalal Kemenag RI dengan nomor ID63110018430520524, dan berlaku hingga 10 Juli 2028.

“Semua ini buah dari upaya bersama seluruh jajaran Lapas Narkotika Karang Intan untuk terus berkomitmen memberikan yang terbaik dalam setiap tanggung jawab yang diemban. Berkat tekad dan kerja sama yang solid, proses panjang berhasil dilalui, hingga akhirnya sertifikat halal bisa didapatkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, dapur Lapas Narkotika Karang Intan telah ditinjau oleh penyelia halal dari LPH BSPJI Banjarbaru, memeriksa langsung keadaan dapur, bahan makanan dan minuman, peralatan masak dan lainnya. Selain itu, juga dilakukan pendampingan pemenuhan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sertifikat halal.

•Han/Arb

KARAWANG |Infokeadilan.com – Rumah telah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sektor ini, terus mengalami lonjakan harga dan penawaran. Namun, konsumen kadang berada di titik paling rendah karena minimnya pengetahuan sehingga mudah terkecoh oleh pengembang.

Banyak konsumen pada sektor perumahan saat ini mengeluh kepada promosi yang di duga berlebihan oleh pihak pengembang dan developer.
Pengaduan yang terjadi dan terkadang di temukan antara lain, konsumen terjebak pada promosi developer (pengembang).

Seperti hal nya yang saat ini di alami oleh A salah satu konsumen Perumahan Jatimulya Residence yang berlokasi di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

A mengeluh tentang rumah yang telah di beli dan di sepakati dengan pihak developer tersebut belum terealisasi sesuai dengan apa yang sudah di tentukan dan di sepakati kedua belah pihak.

“Awal ngambil perumahan pihak pengembang bilang 4 bulan bisa keterima kunci, akad pada bulan Desember 2023 akhir bulan, berarti bulan April beres, tapi ternyata belum, kemudian dikira abis hari raya lebaran bakal bisa di terima kunci, tapi pas di lihat bangunan belum apa apa juga, lalu saya tunggu mungkin lebaran haji kelar, eh masih belum juga bahkan sampai sekarang.” Ungkapnya kepada media, Sabtu (13/7/2024)

“Dan tanggal 5 Juli kemarin saya minta ketemu sama pihak developer untuk menanyakan tentang hal ini, tapi ga ada satu pun yang hadir, hanya ketemu marketing aja.” Tambahnya.

“Marketingnya berkomunikasi sama pihak developer, tapi jawababannya ga ada di tempat mereka sibuk.” Timpalnya.

Lebih jauh A juga mengungkapkan ihwal para pekerja yang membangun perumahan tersebut belum juga mendapatkan upah.

“Saya sempet nanya pekerja juga, malah mereka juga 3 Mingguan belum di bayar upah kerjanya.” Imbuhnya.

“Dan para pekerja juga bilang kalau 1 unit pekerjaan udah beres, tinggal dari pihak kantor yang lanjutin, seperti kitchen set, kanopi, tangga ke mezanin, karena itu bonus yang di janjikan pihak kantor.” Ucap A menjelaskan.

“Tapi nyatanya nyampe hari ini justru ga ada jawabannya. Nyampe kapan kami nasabah menunggu yang di janjikan terima kunci, yang katanya 4 bulan sudah bisa di terima, sedangkan setoran tiap bulan ga terlewat.” Pungkasnya dengan nada kesal.

Sementara itu sampai berita ini di tayangkan belum ada pihak terkait yang bisa di minta keterangannya.

•U.S/Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra Hj Gina Fadlia Swara Jabar VII melaksanakan sosialisasi kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata yang bertempat digedung olahraga Wargi Saputra Desa Sarimulya Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, Rabu (10/7/2024)

Hadir dalam acara tersebut Sekdes Desa Sarimulya, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua tim Balad GINA dan ketua masing masing Kordes dan Korcam seDapil V Karawang.

“Kegiatan acara kali ini adalah untuk membahas tentan Perda Tahun 2022 yaitu tentang Desa Wisata yang meliputi pembangunan desa dan pekerjaan umum (Kebinamargaan,Pengairan,Tata Ruang dan pemukiman), Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup.” Ungkap Gina saat memberikan sambutannya..

“Perda ini adalah upaya untuk mendorong pengembangan Desa Wisata dalam rangka pengembangan potensi Desa Wisata didaerah Provinsi dan juga pembinaan kepada Kampung Wisata dalam rangka pengembangan Kampung Wisata.” Jelasnya.

“Selain itu pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian dan penetapan Desa Wisata dan fasilitasi pengembangan potensi Desa Wisata.” Jelasnya.

“Pengembangan Desa Wisata diharapkan dapat mendongkrak perekonomian, serta membangkitkan pelaku UMKM sehingga kesejahteraan masyarakat diDesa semakin meningkat,maju dan berkembang nya sektor pariwisata tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.” Pungkasnya

•Edi