KARAWANG |Infokeadilan.com – Karawang | Kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan (bullying) yang menyeret lingkungan kampus Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) memasuki babak baru. Kuasa hukum korban berinisial W, H. Martin Poerwadinata, memastikan akan melayangkan dua laporan resmi ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Langkah ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sinyal bahwa penanganan internal kampus dinilai tidak memadai dan berpotensi menyisakan persoalan serius terkait transparansi serta perlindungan korban.

Menurut Martin, terdapat dua laporan utama yang akan diajukan. Pertama, dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang staf Fakultas Agama Islam (FAI) berinisial AG terhadap mahasiswi W, yang disebut terjadi di lingkungan kampus.

Kedua, dugaan bullying yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum pimpinan universitas terhadap korban.

“Benar, kami akan segera melaporkan secara resmi ke kementerian. Tidak hanya dugaan pelecehan seksual, tetapi juga dugaan bullying oleh oknum pimpinan,” ujar Martin kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Yang menjadi sorotan tajam adalah dugaan adanya tekanan terhadap korban. Martin mengungkapkan bahwa kliennya diduga diminta bahkan terkesan dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai bersama orang tuanya.

Jika benar, tindakan ini bukan hanya problem etik, tetapi berpotensi melanggar prinsip perlindungan korban dalam kasus kekerasan seksual.

“Para oknum pimpinan tersebut diduga menekan, bahkan terkesan memaksa klien kami untuk membuat surat pernyataan. Ini jelas bentuk penekanan,” tegasnya.

Kasus ini membuka pertanyaan besar: sejauh mana komitmen institusi pendidikan dalam melindungi korban dan menjamin proses yang adil?

Dalam banyak kasus serupa, tekanan terhadap korban kerap menjadi pola yang berulang baik untuk meredam reputasi institusi maupun menghindari eskalasi hukum.

Padahal, regulasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus sudah jelas menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan justru ditekan.

Jika dugaan ini terbukti, maka persoalannya tidak lagi berhenti pada individu pelaku, melainkan menyentuh tata kelola dan budaya institusi.

Martin menegaskan bahwa laporan ke kementerian diharapkan dapat membuka fakta yang sebenarnya terjadi, sekaligus mendorong penanganan yang lebih objektif dan independen.

Kini publik menanti, apakah kementerian akan turun tangan secara tegas, atau kasus ini akan kembali menjadi contoh bagaimana korban harus berjuang sendiri menghadapi sistem yang semestinya melindungi mereka?***

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Pemerintah saat ini sedang melirik dunia pendidikan agar mampu memberikan fasilitas belajar yang aman dan nyaman kepada para siswa. Namun, hal tersebut tampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh peserta didik di SDN Kamurang 1, Kecamatan Kabupaten Karawang.

Sekolah ini kini sangat membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terkait kondisi fisik bangunan yang sudah sangat memprihatinkan.

Sejumlah ruang kelas dilaporkan sudah tidak layak digunakan. Kerusakan terlihat jelas mulai dari atap dan plafon yang sudah bolong-bolong, hingga struktur material kayu yang diduga sudah banyak yang keropos dan rapuh.

Selain itu, fasilitas pendukung lainnya seperti pemagaran lingkungan sekolah yang menyangkut aspek keamanan, serta ruang perpustakaan yang juga sudah rusak parah, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani demi keselamatan bersama.

Kepala Sekolah SDN Kamurang 1, Bapak Oleh, S.Pd., yang baru saja menjabat selama satu bulan terakhir, mengaku prihatin melihat kondisi tersebut.

“Saat ini kami sangat berharap adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah serta dinas terkait. Banyak ruang kelas kami yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan, atap bocor, plafon rusak, dan struktur kayunya sudah tidak kuat lagi,” ujarnya kepada media, Kamis (23/4/2026) di ruang kerjanya.

Lebih jauh, ia menjelaskan dampak langsung yang dirasakan oleh peserta didik. Karena jumlah ruang yang aman dan layak pakai sangat terbatas, proses belajar mengajar terpaksa dilakukan dengan cara bergantian atau membagi waktu.

“Akibatnya, anak-anak kami terpaksa harus berbagi tempat dan waktu belajar di ruangan yang masih bisa digunakan. Tentu saja hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan efektivitas proses belajar mengajar,” tambahnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan program rehabilitasi atau perbaikan di sekolahnya.

“Kami berharap segera ada perbaikan atau pembangunan kembali beberapa ruang kelas ini. Tujuannya sederhana, agar anak-anak kami bisa belajar dengan lebih efektif, nyaman, dan tentunya merasa aman di lingkungan sekolah mereka sendiri,” pungkasnya dengan penuh harap.

•Edi Bahar

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Sebagai upaya strategis dalam mendongkrak kontribusi dan penerimaan negara, Pemerintah Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, kembali melaksanakan kegiatan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara langsung pada Kamis (23/4/2026).

Kepala Kelurahan Mekarjati, Yono, S.E., secara resmi membuka meja layanan pembayaran PBB yang bertempat di Kampung Iplik, RW 12. Kehadiran layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke kantor kelurahan.

Kegiatan berlangsung tertib dan didampingi langsung oleh Bendahara PBB Kelurahan Mekarjati, Tarpi, Ketua LPM Karsum, serta seluruh jajaran Ketua RT dan RW setempat. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi, terbukti dengan kedatangan para wajib pajak yang begitu semangat melunasi tanggung jawabnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lurah Yono menyampaikan apresiasi mendalam atas kesadaran dan kepatuhan warga dalam membayar pajak.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga yang telah hadir. Ingatlah, kewajiban membayar pajak ini adalah wujud nyata kontribusi kita untuk kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Lebih jauh, ia mengaitkan pentingnya pajak dengan pembangunan daerah.

“Setiap rupiah yang disetorkan akan kembali lagi kepada kita dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Mari kita terus jaga semangat gotong royong ini, agar Kelurahan Mekarjati dapat terus tumbuh menjadi wilayah yang maju, tertib, dan sejahtera,” tegas Yono.

Sementara itu, Ketua LPM Mekarjati, Karsum, juga menyampaikan pesan yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk semakin meningkatkan kesadaran fiskal.

“Kepada seluruh warga yang belum melunasi kewajibannya, mari kita segera tunaikan. Ketaatan kita dalam membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab sosial sekaligus investasi masa depan bagi anak cucu kita. Semoga dengan kepatuhan ini, Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan kemudahan bagi kita semua,” ungkapnya dengan penuh harap.

•AS/U.S

KARAWANG |Infokeadilan.com – Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menghadiri peringatan Hari Bumi Tahun 2026 yang digelar di Aula Husni Hamid, Rabu (22/4/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Karawang ini mengusung tema besar “Sinergi Hijau Karawang: Perempuan Berdaya untuk Lingkungan Berkelanjutan”.

Acara ini diramaikan dengan berbagai rangkaian kreativitas, mulai dari lomba busana berbahan dasar alam, inovasi olahan makanan khas berbahan dasar turubuk, hingga berbagai kompetisi yang menampilkan potensi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Karawang H. Maslani menegaskan bahwa kaum perempuan memiliki peran strategis dan potensi luar biasa dalam membawa perubahan positif, khususnya dalam menjaga kelestarian alam.

“Saya percaya bahwa perempuan Karawang memberikan energi luar biasa untuk perubahan, untuk melahirkan generasi yang peduli lingkungan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa melalui tangan-tangan kreatif dan kepedulian perempuan, kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup dapat tumbuh lebih kuat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Lebih jauh, Wabup Maslani mengingatkan seluruh hadirin mengenai tanggung jawab besar sebagai manusia bumi.

“Ingatlah, bumi yang kita tinggali ini bukanlah warisan, melainkan titipan yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya untuk anak cucu kita kelak,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan Piala Bupati Karawang kepada para pemenang lomba. Penghargaan diberikan kepada pemenang lomba inovasi olahan makanan turubuk, lomba busana kreasi hasil bumi, serta pemenang Lomba Jelantah Peduli Kesehatan & Lingkungan (Jelita).

Selain itu, juga diumumkan pemenang inovasi sosial tingkat SMP se-Kabupaten Karawang, antara lain diraih oleh SMP Puri Artha, SMPN 6 Karawang Barat, dan SMPN 1 Batujaya.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran perempuan serta meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban bersama demi pembangunan yang berkelanjutan.

•AS

KARAWANG |Infokeadilan.com – Wujud nyata kepedulian terhadap sesama ditunjukkan oleh Pemerintah Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat. Kepala Kelurahan Mekarjati, Yono, S.E., secara langsung menyerahkan bantuan berupa satu unit kursi roda kepada warga kurang mampu yang membutuhkan, Ibu Acih, yang bertempat di lingkungan Jati Mulya 2, RT 02/03, Rabu (22/4/2026)

Penyerahan bantuan ini didampingi oleh Ketua LPM, Ketua Karang Taruna, ketua RW dan RT, serta jajaran Puskesos Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kelurahan Mekarjati, Yono, S.E., menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kelurahan terhadap warga yang memiliki keterbatasan fisik, agar dapat kembali beraktivitas dan bergerak dengan lebih mudah dan mandiri.

“Semoga bantuan kursi roda ini dapat bermanfaat dengan baik dan meringankan beban Ibu Acih serta keluarga dalam beraktivitas sehari-hari. Kami berharap semoga Ibu Acih senantiasa diberikan kesabaran, kesehatan, dan kekuatan. Kepada seluruh pengurus dan warga, mari kita terus jaga tali silaturahmi dan semangat gotong royong dalam membantu sesama yang membutuhkan,” ujarnya dengan penuh kehangatan.

Sementara itu, Ketua LPM Mekarjati, Karsum, juga menyampaikan apresiasinya. Ia berharap kepedulian ini menjadi contoh nyata bahwa lingkungan yang peduli adalah lingkungan yang kuat.

“Kami sangat mengapresiasi bantuan ini. Semoga dengan adanya fasilitas ini, Ibu Acih bisa lebih leluasa bergerak dan tidak merasa terasing dari lingkungan. Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa kepedulian sosial adalah kunci keharmonisan di tengah masyarakat,” tuturnya.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Karang Taruna Mekarjati, Dede Suryani. Ia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mendukung program sosial.

“Kami dari Karang Taruna siap mendukung penuh setiap kegiatan yang bertujuan membantu warga. Semoga bantuan ini membawa keberkahan dan semangat baru bagi Ibu Acih. Insya Allah kebaikan ini akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda,” ungkapnya.

Di waktu yang sama salah satu perwakilan dari Puskesos Mekarjati juga menyampaikan hal serupa, menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial di wilayah tersebut.

“Kami sangat bersyukur bantuan ini tepat sasaran. Ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat berjalan sangat baik. Semoga Ibu Acih selalu diberikan kesehatan dan semangat hidup,” ujar perwakilan Puskesos.

Ditempat yang sama Ibu Acih selaku penerima manfaat tampak sangat terharu dan bersyukur. Ia tak menyangka akan mendapatkan perhatian dan bantuan yang begitu besar dari pemerintah kelurahan.

“Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lurah dan seluruh pihak yang sudah peduli dan membantu saya. Semoga semua yang telah berbuat baik ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan selalu dalam lindungan-Nya,” pungkas Ibu Acih dengan haru.

•AS/U.S

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Polemik usulan parkir gratis di RSUD Karawang yang kemudian merembet ke isu dugaan ijon pokir anggota dewan kembali menuai kritik tajam. Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H. (Askun), menyoroti lemahnya komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Karawang dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Menurut Askun, persoalan ini seharusnya tidak memanas hingga terjadi demonstrasi, apabila para wakil rakyat memiliki sensitivitas dan respons yang baik terhadap publik.

“Saya nilai gaya komunikasi para pimpinan DPRD Karawang saat ini buruk. Apa sih susahnya mereka komunikasi dengan rakyat. Padahal itu kan seharusnya jadi kerjaan mereka (menyerap aspirasi masyarakat),” ujarnya kepada awak media, Rabu (22/4/2026).

Ia menilai, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Ormas GMPI seharusnya tidak perlu terjadi jika sebelumnya surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diajukan ditanggapi dengan serius, bukan justru diabaikan.

Lebih jauh, Askun menilai sikap para wakil rakyat saat ini terkesan seperti peribahasa “kacang lupa kulitnya”. Dimana saat masa pencalonan, mereka begitu giat mencari simpati, namun setelah terpilih justru bersikap acuh tak acuh.

“Jadi mereka ini terkesan seperti lacur pada saat Pileg. Segala cara dilakukan untuk mendapat simpati dan dukungan masyarakat. Tetapi ketika sudah jadi anggota dewan, malah mendadak ‘budeg’ saat ada mendapat keluhan dari masyarakat,” sindirnya pedas.

Pengamat menegaskan, penyelesaian masalah ini seharusnya menjadi tanggung jawab utama pimpinan DPRD, mulai dari Ketua, Wakil Ketua, hingga Ketua Komisi dan Fraksi.

“Inget !, kalian itu sekarang bisa duduk manis di ruangan AC karena dipilih rakyat. Jika kalian abai terhadap aspirasi rakyat, terus apa yang sedang kalian perjuangkan?. Jika komunikasi saja sulit, ini akan menjadi catatan penting bagi masyarakat bahwa di Pileg berikutnya kalian tidak perlu dipilih lagi,” tegasnya.

Secara kronologis, Askun memaparkan bahwa akar masalah ini bermula dari kebijakan layanan parkir berlangganan sebagai syarat uji KIR yang sebelumnya dinilainya sebagai pungutan liar karena belum memiliki payung hukum yang jelas.

Kemudian muncul usulan penggratisan parkir RSUD Karawang yang memicu pro-kontra, hingga akhirnya bergeser menjadi wacana efisiensi gaji dan pokir anggota dewan. Sayangnya, dalam perjalanan isu tersebut, DPRD dinilai mangkir dan tidak tegas mengambil sikap.

“Ya dari mulai masalah KIR, parkir, pokir hingga sikap mangkir DPRD Karawang. Ini semua berawal dari persoalan gaya komunikasi buruk para pimpinan DPRD Karawang,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Askun mengutip sindiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sangat relevan dengan kondisi saat ini.

“Ya, bener kata KDM. Saat belum jadi (belum menjabat), orang gila saja ditanya untuk mendapatkan simpati dan dukungan. Tetapi ketika sudah menjadi pejabat, ditanya jiga nu gelo (ditanya seperti orang gila karena tidak pernah menjawab),” tutup Askun.***