TANGERANG |Infokeadilan.com – Hasil Investigasi dan Konfirmasi LSM Komite Pemantau Kotupsi (KPK) bersama Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Banten yang dinahkodai Syamsul Bahri ke beberapa narasumber terkait Belanja bantuan operasional non perseonal bidang sekolah dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang terjadi Kebocoran Nilai Belanja, bahkan adanya dugaan double mata anggaran,akibatnya berpotensi rugikan keuangan Negara belasan miliar rupiah, Rabu (26/6/2024)

Terkait dugaan kebocoran dana kegiatan yang dimaksud Ketua DPD LSM KPK dan Ketua DPD Gabungnya Wartawan Indonesia(GWI) Provinsi Banten tersebut sempat melayangkan surat kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Namun Sayang surat tersebut sampai berita ini diturunkan belum juga dibalas dan ketika bertemu langsung Kabid SD mengatakan Sudah saya di disposisikan ke Kasi Kesiswaan Dadan”.

Sementara itu, Dadan sendiri ketika diminta tanggapannya justru mengarahkan ke Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).Bidang GTK merupakan bidang penyusunan rencana pengadaan, penempatan dan pemerataan serta mutasi dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan data dan informasi.

Berdasarkan data yang dikantongi Ketua DPD LSMKPK dan juga Ketua DPD Gabungnya Wartawan Indonesia(GWI) Wilayah Provinsi Banten,Syamsul Bahri kepada sejumlah Awak Media menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2022 menerima dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebesar Rp.474.137.000.000 dan Tahun 2023 sebesar Rp.764.473.000.000.

Pengelolaan dana APBD tersebut diperuntukan untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna menunjang maupun mendukung kelancaran peningkatan perekonomian suatu daerah.Dan Fungsi otoritas APBD sebagai Standar melakukan pendapatan dan belanja di tahun berkenan serta sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah merancang berbagai kegiatan di tahun tersebut.

Dana APBD 2022 yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebesar Rp.474.137.000.000,dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terbagi melalui Jasa Penyedia sebesar Rp.97.009.000.000,dengan 229 Paket Kegiatan dan melalui Jasa Swakelola sebesar Rp.377.127.000.000,dengan 6 Paket Kegiatan.

Begitu pula Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.764.473.000.000,melalui Jasa Penyedia sebesar Rp.186.887.000.000,dengan 721 Paket Kegiatan dan melalui Jasa Swakelola sebesar Rp.577.585.000.000,dengan 15 Paket Kegiatan.

Dari jumlah dana yang diterima pihak Dinas Pendidikan kemudian terbagi dibeberapa bidang termasuk Bidang Sekolah Dasar.Salah satu kegiatan dibawah bidang sekolah dasar tahun 2022 dan tahun 2023 diantaranya: (1).BELANJA BANTUAN OPERASIONAL NON PERSONAL.Tahun Anggaran 2022 .Diperuntukan: Belanja Bantuan operasional Non Personal. Mak:1.01.02.2.01.30.5.1.02.88.88.8888.9.1.2.26.03.01.001.00953.Nilai Pagu: 38.517.900.000 dan (2). BELANJA NON PERSONIL JENJANG SD.Tahun Angaran 2023.Diperuntukan: Belanja Non Personil untuk Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Negeri.Mak MAK:1.01.02.2.01.30.5.1.02.88.88.8888.8.1.0.20.20.10.063.00001dan Nilai Pagu: 32.894.484.000.

Belanja bantuan operasional non personal atau belanja non personil merupakan biaya yang dibutuhkan atau diperlukan untuk membiaya suatu kegiatan operasi non personalia selama setahun atau satu tahun anggaran sebagai bagian dari kesatuan dana pendidikan agar satuan pendidikan melakukan kegiatan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standart nasional pendidikan.

Biaya operasi non personalia pada SD lingkup Pemda dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan bantuan operasional sekolah yang dianggarkan APBN/APBD dalam rangka memenuhi standar minimal pendidikan dan standar nasional pendidikan. Dana tersebut wajib mengatur pengunaan dananya sehingga tidak terjadi double penganggaran dan diatur oleh Kepala Dinas.

Dikatakan Syamsul Bahri kepada sejumlah Awak Media dana tersebut diperuntukan untuk pembayaran gaji guru non PNS SD Negeri dengan jumlah sekitar 3.497 orang.

”Meski kami dipermainkan oleh Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tidak menyuruti kami melaporkan kasus ini kepihak hukum”. Ucap Syamsul.

Di singgung terkait dengan adanya dugaan kebocoran dana APBD yang dikelola Bidang SD Dinas Pendidikan, Syamsul Bahri mengatakan.

“Kan sudah saya sampaikan tadi pada saat saya diwawancarai oleh Awak Media Cetak dan Online kalau kasus ini melalui LSMKPK akan melaporkan kasusnya kepihak hukum, agar memberi efek jera kepada yang bersangkutan maupun pejabat lainya supaya dalam mengelola dana APBD tegak lurus bukan diselewengkan seperti yang terjadi disini”. Tandasnya.

Tak itu saja dalam waktu dekat ini juga dirinya akan lakukan Jumpa Pers serta akan menyerahkan rilis laporannya ke sejumlah Awak Media.

•Rudolf

DELI SERDANG |Infokeadilan.com – Audiensi Ikatan Wartawan Online (IWO) Deli Serdang dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serdang berlangsung sukses dan produktif pada Senin (24/6/2024)

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua IWO Deli Serdang Rio S Lubis, Sekretaris Bambang Syahputra, dan Bendahara Hendrik Jon Saragih. Mereka disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Mochammad Jefri, yang didampingi oleh Kepala Seksi Intelijen Boy Amali.

Dalam audiensi tersebut, berbagai isu penting terkait penegakan hukum, transparansi, dan kerja sama antara IWO dan Kejari Deli Serdang menjadi topik pembahasan utama. Ketua IWO Deli Serdang, Rio S Lubis, mengungkapkan pentingnya sinergi antara media dan Kejaksaan dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat.

“Kami sangat menghargai kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan pihak Kejaksaan. Ini adalah langkah awal yang baik untuk meningkatkan kolaborasi antara media dan institusi hukum, demi terwujudnya transparansi dan keadilan di Deli Serdang,” ujar Rio S Lubis.

Mochammad Jefri, Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, juga menyampaikan apresiasinya atas inisiatif IWO untuk menjalin komunikasi yang lebih erat. “Kejaksaan selalu terbuka untuk bekerja sama dengan media. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang transparan dan bekerja secara profesional dalam menegakkan hukum,” jelasnya.

Selama pertemuan, berbagai isu spesifik juga dibahas, termasuk penanganan kasus korupsi, mekanisme pelaporan masyarakat, dan perlindungan bagi whistleblower. Kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi demi menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik di Deli Serdang.

Audiensi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk mengadakan pertemuan rutin dan terus menjalin kerja sama yang erat. Sekretaris IWO, Bambang Syahputra, menyatakan optimisme bahwa hasil dari audiensi ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan penegakan hukum di Deli Serdang.

“Kami berharap bahwa dengan adanya dialog yang terus menerus, kita bisa bersama-sama menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam penegakan hukum,” tambah Bambang.

Dengan berlangsungnya audiensi ini, diharapkan sinergi antara IWO Deli Serdang dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang semakin kuat, dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan keadilan di wilayah tersebut.

•Rizky Zulianda

BANDUNG |Infokeadilan.com – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya periode 2024-2027 yang diketuai Ade Muksin secara resmi dilantik Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat, di aula kantor PWI Provinsi Jawa Barat, Jalan Wartawan II No.23 Kota Bandung, Rabu (26/6/2024).

Acara pelantikan dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan pengurus PWI Kabupaten Kuningan periode 2023-2026. Kemudian, pelantikan pengurus PWI Bandung Barat periode 2023-2026 dan pengurus PWI Kota Depok periode 2024-2027.

Hilman Hidayat dalam sambutannya berharap para pengurus PWI yang baru dilantik bisa menjalankan roda organisasi dengan amanah dan mengemban tugas organisasi PWI dengan baik. Dia juga mengucapkan terima kasih atas antusias para pengurus PWI.

“Semoga pengurus PWI Bekasi Raya ini amanah, selalu menjaga marwah PWI serta dapat mewujudkan pers profesional dan bermartabat dengan menjalankan UU Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik,” kata Hilman Hidayat.

Sebelumnya, Ketua Bidang Organisasi PWI Jawa Barat, Ahmad Syukri mengatakan pelantikan pengurus PWI kota/kabupaten kali ini dilakukan sekaligus empat daerah. Menurutnya, pelantikan seperti ini yang pertama dalam sejarah PWI Jawa Barat.

“Pelantikan pengurus PWI sekaligus empat daerah kali ini, merupakan terobosan baru dalam sejarah PWI Jawa Barat,” ujar Ari, sapaan akrab Ahmad Syukri.

Usai dilantik, Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin mengaku bersyukur atas terlaksananya acara pelantikan tersebut. Dia juga menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya istri Ketua PWI Jawa Barat, baru- baru ini.

“Tak lupa kami juga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya istri Bapak Hilman Hidayat,” ucap Ade Muksin.

Menurut dia, program prioritas PWI Bekasi Raya dalam kepengurusannya adalah melaksanakan OKK dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Sementara itu, Pj Wali Kota Bekasi, R Gani Muhamad yang diwakili Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Saut Hutajulu mengucapkan selamat kepada pengurus PWI Bekasi Raya yang baru saja dilantik.

“Saya mengucapkan selamat kepada pengurus PWI Bekasi Raya periode 2024-2017 yang dilantik hari ini. Semoga dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab membawa organisasi menjadi lebih baik,” katanya.

Gani Muhamad berharap, pengurus PWI Bekasi Raya mampu memperkuat silaturahmi dan membangun interaksi positif antara pers dengan pers, pers dengan pemerintah, dan pers dengan masyarakat.

“Hubungan interaksi positif ini sangat berguna dalam mendukung kondusifitas dan pembangunan daerah Kota Bekasi yang kita cintai,” tandasnya.

Pj Wali Kota Bekasi juga mengajak seluruh insan pers di Kota Bekasi senantiasa memupuk kesadaran dan komitmen wartawan Indonesia untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara sekaligus meningkatkan ketaatan wartawan pada kode etik jurnalistik demi citra, kredibilitas dan integritas wartawan dan PWI.

Berikut Nama-nama Pengurus PWI Bekasi Raya periode 2024-2027

Ketua : Ade Muksin SH

Sekretaris: Michael LL Lengkong

Bendahara : Nina Melani Paradewi

Wakil Ketua I : Sarigokma Siregar

Wakil Ketua II : Ewwy Widiansyah

Wakil Ketua III : Leksono Budiarto

Wakil Sekretaris : Markus LP

Sie. Organisasi : Lorayati Debataraja

Sie. Advokasi : Agus ATP

Sie. Pendidikan Olahraga : Dipl. Tarmo Pratikno Rizky

Sie. Kesejahteraan : Herman Sugiarto, Lambok Nababan

Sie. Kerjasama : Adhan Malik

Sie. Multimedia : Anwar Soleh, Jackson Sitorus

•Dadan/Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Cepy sapaan akrabnya seorang yang berprofesi sebagai jurnalis di salah satu media online Targethukum.com diduga mendapatkan perlakuan yang tak pantas dari salah satu pengawas di jajaran Korwilcambidik Kutawaluya pada saat sedang melakukan tugas peliputan kenaikan kelas dan pelepasan di SDN Kutagandok 4 Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya Karawang, Rabu (26/6/2024)

Diketahui dugaan perlakuan tak pantas yang di terima Cepy tersebut di lontarkan oleh MRD salah satu petugas pengawas di jajaran Korwilcambidik Kutawaluya.

Terkait dengan hal itu, jelas perlakuan yang di lontarkan oleh MRD sangat bertentangan dengan aturan dan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Pasal 8 UU Pers sudah sangat jelas, bahwa dalam menjalankan tugasnya wartawan di lindungi hukum.

Penghinaan serta pelecehan profesi wartawan, baik dalam perkataan atau ucapan semestinya harus dijaga. Karena dari ucapan dapat menimbulkan penghinaan terhadap orang lain. Hal ini bukan hanya bertentangan dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999 pada Pasal 8, namun perkataan atau ucapan apalagi penghinaan kepada sesama itu tidak di perbolehkan pula dalam ajaran agama.

Ketua IWO Indonesia DPD Karawang Syuhada Wisastra, merasa geram atas tindakan dan perlakuan yang di lakukan oleh oknum petugas pengawas di jajaran Korwilcambidik Kutawaluya tersebut.

“Menghalang-halangi kerja jurnalistik dan mengatakan penghinaan kepada profesi jurnalis, tindakan tersebut dapat dikenakan pasal pidana bisa dihukum penjara 2 tahun dan denda Rp 500 juta.” Tegas Syuhada Ketua IWO Indonesia DPD Karawang, Rabu (26/6/2024)

“Kami berharap dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, mengambil langkah tegas dengan memberikan peneguran atau pembinaan terhadap oknum tersebut,” Tandasnya.

“Jika insiden ini dibiarkan, lanjutnya, hal tersebut jelas mencederai sinergitas antara jurnalis dan dunia pendidikan yang selama ini berjalan selaras dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Karawang.” Ungkapnya.

“Kolaborasi antara jurnalis dan dunia pendidikan selama ini telah memberikan banyak kontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merusak sinergitas ini harus ditindak tegas,” Pungkas Syuhada menegaskan.

Masyarakat juga di himbau untuk selalu waspada dan melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap hak-hak wartawan kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.

•Red

BANJARBARU |Infokeadilan.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Wahyu Susetyo, menghadiri acara diseminasi informasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2024. Acara ini digelar melalui Kampanye dan Pagelaran Seni dengan tema “Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar.” Rabu (26/6/2024).

Acara tersebut berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Pemerintah Kota Banjarbaru, mulai pukul 08.30 WITA hingga selesai. Peringatan puncak HANI 2024 ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, termasuk Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin, Kepala BNN Kota Banjarbaru, Arif Wahyu Bibitharta, perwakilan Kapolres Banjarbaru, perwakilan Dandim 1006/Banjar, Kepala Lapas Banjarbaru, I Wayan Nurasta Wibawa, serta segenap Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Wahyu Susetyo menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam memerangi peredaran narkoba. “Kita harus bersatu dan bergerak bersama untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari narkoba. Kampanye ini adalah salah satu langkah nyata dalam mencapai tujuan tersebut,” ujarnya.

Dengan acara ini diharapkan membawa dampak positif seperti peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan komitmen bersama, sinergi antarlembaga, dan kampanye masif P4GN di seluruh pelosok tanah air khususnys masyarakat Banjarbaru dan seluruh Indonesia dapat terus bergerak bersama dalam melawan narkoba, menuju Indonesia yang bersinar dan bebas dari narkoba.

•Rhn/ysf

BANJARBARU |Infokeadilan.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Banjarbaru, I Wayan Nurasta Wibawa menghadiri puncak acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2024 yang digelar oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru di Aula Gawi Seberataan Pemerintah Kota Banjarbaru, Rabu (26/6/2024).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Walikota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin, Kepala BNN Kota Banjarbaru, Arif Wahyu Bibitharta, Kalapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Wahyu Susetyo, perwakilan Kapolres Banjarbaru, perwakilan Dandim 1006/Banjar, serta segenap Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2024 mengusung tema “Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar”. Tema ini dipilih dengan harapan dapat mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak melakukan aksi nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba.

Kepala Lapas Banjarbaru, I Wayan Nurasta Wibawa menyampaikan peringatan HANI ini sebagai bentuk ajakan pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya jajaran Lapas Banjarbaru untuk menjaga kesadaran diri, menjadi lebih baik, serta maksimal di semua unsur kehidupan fisik, mental, sehat jasmani dan rohani, serta berkarya dan bahagia tanpa narkoba.

“Menghadiri kegiatan puncak acara peringatan HANI, bukan hanya sebagai bentuk komitmen, tetapi juga peran aktif kami Lapas Banjarbaru terhadap Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Narkoba,” tegas Wayan.

Peringatan HANI tahun ini diharapkan dapat menggerakkan dan mendorong semua lapisan masyarakat sekaligus membangun solidaritas dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang masih menjadi ancaman kehidupan manusia secara global.

Selain itu, peringatan HANI juga menjadi momentum kampanye secara masif Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di seluruh pelosok tanah air yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia sehat tanpa narkoba.

•Raihan