KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemkab Karawang telah menggelar seleksi uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang diikuti sembilan peserta Eselon III pada Selasa (25/6/2024) di Brits Hotel.

Seleksi ujikom tersebut digelar untuk mengisi kekosongan pimpinan (Eselon II) di dua organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas PUPR dan DPMD, serta satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Karawang.

Namun sangat disayangkan, pelaksanaan ujikom tersebut disebut-sebut tabrak etika tata kelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan secara terang-terangan oleh Sekda Karawang, Acep Jamhuri, seperti dikutip delik.co.id, Selasa (25/6/2024).

“Saya ini masih menjabat Sekda Karawang yang notabennya juga sebagai Ketua Baperjakat. Harusnya secara etika dan norma, minimal BKPSDM ngasih laporan bahwa akan ada seleksi ujikom JPT Pratama,” Ucapnya.

“Laporan juga bagaimana pengembangan karir, mutasi, rotasi atau apapun itu kan semua mesti laporan ke Tim Baperjakat, tidak berdiri sendiri. Ya mungkin Plh BKPSDM Gery belum paham, dia harus hati-hati jangan sampai (kebijakannya) menjebak Bupati,” sambungnya.

Apalagi, kata Acep, ada aturan yang melarang kepala daerah lakukan rotasi mutasi enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

“Karena pernah ada kasus Kemendagri batalkan kebijakan rotasi mutasi yang dilakukan kepala daerah lantaran dilakukan sudah masuk tahapan Pilkada,” jelasnya.

“Ini bahaya, satu kurang etis karena tidak melibatkan sekda dan sisi lain dikhawatirkan tabrak aturan,” sambungnya.

Sekda Tidak Hadiri Undangan Ujikom

Sekda Acep Jamhuri akui dirinya tidak menghadiri ujikom JPT Pratama meski ia sendiri mendapat undangan.

“Saya sudah tekankan tidak akan ikut ujikom atau evaluasi kinerja karena saya sudah ajukan permohonan pensiun dini, selesai! Mau ujikom apalagi. Saya sudah mau pensiun sebentar lagi,” Tutupnya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pembangunan rehabilitasi jalan dan rehabilitasi saluran air gorong gorong yang dulu sempat muncul di publik telah di laksanakan pembangunannya beberapa waktu lalu. Pekerjaan yang berlokasi di Taman Pelangi tepatnya di bawah flay over Cikampek tersebut menuai keluhan warga dan pengguna jalan.

Usut punya usut pembangunan rehabilitasi jalan dan saluran air gorong gorong tersebut diduga di kerjakan oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang melalui salah satu pihak pemborong.

Ironisnya, pembangunan tersebut di keluhkan warga dan pengguna jalan serta di duga masih menyisakan pekerjaan yang belum rampung seratus persen, pasalnya saat awak media di lokasi pekerjaan di temukan adanya satu bahan bangunan berupa gorong gorong yang belum terpasang dan tanah galian yang masih belum di rapihkan. Selain itu warga juga mengeluh karena menurutnya pembangunan rehabilitasi jalan tersebut malah menyempitkan jalan pada jalur tersebut.

Asep salah satu perwakilan warga kepada awak media mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Karawang dan dinas terkait yang telah memenuhi keinginan masyarakat tentang pembangunan perbaikan jalan dan saluran air gorong gorong di bawah flay over Cikampek tersebut.

“Saya sebagai perwakilan warga Cikampek sangat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Karawang dan dinas terkait karena sudah memenuhi keinginan warga disini yaitu dengan membangun jalan di bawah jembatan Cikampek ini. Karena jalan ini dulu sebelum di rehab jalan ini rusak dan berlubang, apalagi kalau pada waktu musim hujan suka ada pengendara motor yang terperosok di lubang jalan, itu soalnya kan ada kubangan airnya jadi ga kelihatan.” Ucapnya, Selasa (25/6/2024)

“Tapi sekarang mah karena sudah di perbaiki ya jadi bagus. Cuma jadi rada sempit jalannya.” Tambahnya

Selain itu menurut Asep perbaikan jalan tersebut di anggap terlalu menjorok sehingga menjadikan penyempitan jalan dan sering terjadinya kemacetan apabila ada kendaraan roda empat yang melintas di jalur belokan tersebut.

“Ya saya sebagai perwakilan warga yang kebetulan saya juga berprofesi sebagai tukang ojek disini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Karawang dan dinas terkait. Tapi saya mohon kepada Pemerintah Kabupaten Karawang dan dinas terkait agar sedikit merubah pembangunan tersebut agar tidak jadi terlalu sempit ke jalan, biar ga jadi macet, memang kami akui kami juga salah, karena kami mangkal disini, tapi demi kelancaran bersama kami harap keluhan kami dapat di respon.” Ungkapnya.

“Tapi semua kami serahkan kepada pemerintah Karawang, karena yang punyak hak dan kewenangan itu ya pemerintah Karawang. Namun ini mah hanya sedikit keluhan kami sebagai masyarakat yang mengharap ada perbaikan kembali tentang pembangunan ini, sebab jalan jadi rada sempit pak, suka macet kalau ada mobil besar melewati jalur ini, ya saya kan ojek disini jadi tau situasi jalan ini. Jadi kami mohon kepada pemerintah untuk bisa di benahi lagi sedikit, karena kami lihat pembangunan ini juga rasanya belum selesai, soalnya ada alat dan bahan yang tertinggal.” Terangnya.

Terpisah salah satu warga yang lain yang tidak menyebutkan nama mengatakan bahwa diduga pihak pelaksana atau pemborong pekerjaan tersebut maninggalkan catatan keuangan yang belum terbayar.

“Iya pak, saya mah sebagai warga ga tau apa apa, pekerjaan ini selesai atau belum, soalnya ini juga galian tanah yang katanya mau di buat gorong gorong untuk saluran air atau apa saya ga tau, belum di beresin, tapi udah di tinggalin tanpa di rapihin lagi.” Ujarnya.

“Kalau soal itu mah saya ga tau lah ya pak, hanya saja ini pak, ada pembayaran yang belum di bayar, air yang di pakai buat pekerjaanya dan satu orang warga disini yang waktu itu di ikut sertakan kerja, mana orang tua lagi pak kasihan pak.” Pungkasnya.

Dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah di harapkan kepada pihak terkait untuk bisa menindak lanjut pekerjaan tersebut.

•Ed/Tim

BOGOR |Infokeadilan.com – Pemkab Bogor bersama petugas Satpol PP Kabupaten Bogor tertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Puncak Bogor. Penertiban di kawasan Puncak tersebut merupakan implementasi dari Perda Pemkab Bogor nomor 4 tahun 2015 pasal 12 tentang tertib wilayah dari bangunan tidak berizin atau ilegal, Senin (24/6/2024)

Menurut Asmawa Tosepu, penertiban PKL di kawasan Puncak Bogor dan wilayah lain pun merupakan implementasi dari Perda Kabupaten Bogor nomor 4 tahun 2015 pasal 12 tentang tertib wilayah dari bangunan tidak berizin, dan hal tersebut akan dilakukan oleh Pemda Bogor.

“Kawasan Puncak ini adalah icon Kabupaten Bogor, tentu harus kita rapihkan. Selain itu, kawasan atau wilayah lainnya pun akan sama kami tertibkan. Tentu dengan sosialisasi, pemberitahuan dan pengumuman yang cukup. Untuk penertiban pun saya meminta jajaran dilakukan dengan humanis,” Ucapnya.

Aksi penertiban tersebut dipandang lain oleh para PKL yang selama ini mangkal di kawasan Puncak. Para PKL, justru memandang giat Pemda Bogor tersebut sebagai pengusiran terhadap mereka. Sebab itu, mereka pun menggelar aksi protes dengan cara memblokade jalan Puncak dengan membakar ban bekas dan menghadang para petugas gabungan yang hendak menertibkan lapak mereka.

Upaya PKL yang menghadang petugas itu, hanya menyebabkan kemacetan di jalan raya Puncak dari dua arah. Dengan sigap, para petugas gabungan pun berhasil meredam dan mengamankan situasi. Kemudian, sejumlah alat berat dengan dikawal petugas mulai menertibkan bangunan liar milik para PKL.

Pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan bangunan kios yang berada di sepanjang Jalan Raya Puncak pada Senin, 24 Juli 2024. Para pedagang yang menolak pembongkaran kios mereka melakukan aksi bakar ban dan memblokade jalur wisata tersebut.

Akibatnya Jalan Raya Puncak dari arah Cianjur menuju Bogor dialihkan menuju jalur alternatif Jonggol atau Sukabumi.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Cianjur, Ajun Komisaris Anjar Maulana, mengatakan, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor yang mengarah ke Jakarta sempat diblokade pemilik kios yang menolak pembongkaran lapak usaha mereka.

“Aksi blokade di jalur utama nasional itu juga, sempat terjadi aksi pembakaran ban sebagai bentuk penolakan penertiban kios-kios pedagang. Akibatnya, kendaraan dari arah Cianjur dan sebaliknya tidak dapat melintas di jalur tersebut.” Kata Anjar.

“Kami himbau para pengendara terutama yang sifatnya urgensi agar menggunakan jalur alternatif, bisa lewat Jonggol atau Sukabumi,” katanya.

Anjar menyebutkan, antrian kendaraan yang mengarah ke kawasan wisata Puncak Bogor, terpantau masih berada di wilayah hukum Bogor.

“Antrian terakhir masih di kawasan Hotel Melrimba Puncak, kami masih menunggu cara bertindak dari Satuan Lalu Lintas Polres Bogor sebagai imbangan saja. Sejumlah alat berat diterjunkan ke lokasi penertiban kios-kios pedagang di sepanjang jalan nasional kawasan wisata Puncak Bogor.” Pungkasnya.

Sejumlah personel TNI POLRI dan Satpol PP disiagakan untuk mengawal proses penertiban tersebut. Tampak terlihat massa memenuhi ruas jalan, dan terlihat kumpalan asap tebal yang mengepul dari ban yang dibakar di tengah jalan, sementara ribuan massa berdesak-desakan bersama aparat keamanan.

•Rudolf

JAKARTA |Infokeadilan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi Polri atas peluncuran sistem OSS perizinan event.

Diakui Presiden, sistem ini sudah selalu didorong agar izin pelaksanaan event dilakukan secepatnya. Oleh karenanya, Presiden mengaku senang pelaksanaan sudah mulai menggunakan OSS.

“Ini sudah saya kejar-kejar lama. Saya sangat mengapresiasi, menghargai, sekarang sudah ada OSS untuk penyelenggaraan event tapi juga akan saya ikuti terus, akan saya cek terus,” jelas Presiden dalam peluncuran sistem OSS perizinan event oleh Polri, Senin (24/6/2024).

Menurut Presiden, pemeriksaan terhadap jalannya OSS harus dilakukan karena pernah ada sebuah kementerian yang di tengah operasional mematikan pelayanan. Hal itu dapat dilakukan apabila tidak diawasi.

Oleh karena itu, Presiden meminta digitalisasi perizinan tidak hanya layanan daring, tetapi juga memberikan kepastian kegiatan. Diharapkan ada upaya memotong izin birokrasi, sehingga pelaksanaan lebih mudah dan bermanfaat.

“Sekali lagi mengenai digitalisasi proses perizinan yang segera kita launching harapan saya sekali lagi bukan hanya website layanan saja, tapi betul-betul memberikan kemudahan pengurusan, betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita dan sehingga muncul adalah sebuah cost yang lebih murah dan lebih terbuka dan transparan,” ujar Presiden.

Peluncuran sistem ini pun dihadiri Presiden Jokowi, Menteri Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ditto Ariotedjo, dan para perwakilan industri kreatif, serta Forkopimda lainnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meluncurkan sistem online single submission (OSS) pengurusan izin event di dalam negeri.

Diakui Kapolri, sistem ini diluncurkan untuk mengatasi berbagai keluhan atas sulit dan lamanya pengurusan izin event selama ini. Selain itu, sistem ini diluncurkan untuk mempermudah pengurusan perizinan berbagai event di Indonesia.

“Sebelumnya proses perizinan event tingkat nasional di Kepolisian saja memakan waktu 14 hari. Saat ini, penyelenggara event tinggal mengisi form pengajuan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online, mulai dari venue, dinas parekraf, dan satuan polisi, perizinan paling lama 14 hari kerja,” jelas Kapolri dalam peluncuran di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (24/6/24).

Menurut Kapolri, layanan ini diberlakukan di event yang akan terselenggara di GBK, JCC, Ice BSD, TMII, Ancol, Expo Kemayoran, dan Community Park PIK 2. Selanjutnya, proses assesment tengah dilakukan untuk proses pemberlakuan di Medan, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Denpasar, Surabaya, dan sejumlah wilayah lain.

“Saat ini kami masih melakukan integrasi dengan imigrasi dan Bea Cukai, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga nantinya proses visa izin tenaga kerja asing juga dapat terintegrasi langsung di OSS,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kapolri menekankan, dengan sistem ini, perizinan akan diproses secara transparan, terukur, dan terintegrasi. Dengan begitu, perekonomian dalam negeri akan semakin meningkat karena berbagai event dari pelaku industri kreatif.

Ditambahkan Kapolri, pada pelaku industri kreatif, akan semakin efisien dalam mengurus perizinan karena tidak perlu mondar-mandir ke berbagai instansi.

“Kami launching ini dapat memberikan solusi dan kita mengharapkan masukan, sehingga apa yang kita lakukan hari ini bisa lebih baik dengan masukan dari pelaku-pelaku industri,” jelas Jenderal Sigit.

•Rudolf

BANJARMASIN |Infokeadilan.com – Senin 24 Juni 2024, Kronologis kejadian atas Viral Aplikasi Media Sosial SNACK VIDEO, TIK-TOK, Youtube, Facebook dengan akun bernama @supian supian, pada akun tersebut menyebutkan adanya pihak petugas Lapas kelas IIA Banjarmasin dalam unggahan akun tersebut.

Dalam hal ini bahwa WBP Tersebut yang bernama, SUPIANSYAH ALS UNYIL BIN ARDIANSYAH (ALM). Bahwasanya atas nama tersebut adalah Mantan Narapidana Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Yang masuk tanggal 06-04-2017. Dan menjalani pidana selama kurang lebih 4 tahun di dalam Lapas Kelas IIA Banjarmasin.

Kemudian yang bersangkutan menerima program ASIMILASI Rumah pada tanggal 02-04-2020, melaui surat keputusan Kepala Lapas kelas IIA Banjarmasin Nomor: W19.PAS1.PK.01.05.06-404 TAHUN 2020.

Selanjutnya Supian pernah mengupload video yang berisikan tuduhan kepada pegawai Lapas Kelas IIA Banjarmasin sekitar pada 23 Juli 2021, dan hari itu juga pihak lapas sudah berkerjasama dengan POLSEK BANJAR BARAT, untuk mendapatkan pemilik akun medsos tersebut. Dan pada hari itu juga pihak polisi dan petugas Lapas Kelas IIA Banjarmasin menemukan yang bersangkutan dan dibawa ke Polsek Banjarmasin Barat.

Pada saat itu dilakukannya pembicaraan secara musyawarah, dan dilakukannya video klarifikasi yang bersangkutan, Surat peryataan dan surat perjanjian damai dan pelaku mengakui bahwa perbuatannya salah di Polsek Banjarmasin Barat.

Setelah itu ada salah satu aksi Peneroran oleh yang bersangkutan ke rumah keluarga salah satu Petugas Lapas Kelas IIA Banjarmasin. Pada tanggal 03-09-2022 pada jam 13.51 WITA. Yang dibuktikan dengan Rekaman CCTV rumah petugas yang bersangkutan.

Akun tersebut muncul kembali di media sosial tersebut pada tanggal 03-10-2022, kemudian petugas Lapas Banjarmasin langsung menindaklanjuti dan sudah membuat surat laporan ke Kepolisian tanggal 04-10-2022, ke POLDA KALSEL melalui KRIMSUS POLDA KALSEL dengan surat TANDA BUKTI PENGADUAN nomor: STTP/370/X/2022/TIPIDSIBER.

Lapas Kelas IIA Banjarmasin telah melakukan Laporan atensi kepada pimpinan pada tanggal 04-10-2022 untuk mengklarifikasi terkait berbagai tuduhan dari Supiansyah Bin Ardiansyah ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin.

Akun tersebut muncul kembali di media sosial Snack Video dengan nama akun @Supian Supian yang berisi tuduhan kepada petugas Lapas Kelas IIA Banjaramasin tersebut pada tanggal 01-02-2024, atas munculnya kembali video yang berisi tuduhan terhadap petugas lapas banjarmasin, maka petugas lapas banjarmasin akan segera menindaklanjutinya.

•Raihan