SUMATERA UTARA |Infokeadilan.com –  Wujud sikap dukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Eks napiter an. ARIF FADILLAH, SE, Pengurus Yayasan Kolaborasi Untuk Bangsa (YAKUB) gelar diskusi implementasi nilai-nilai luhur Kebhinekaan di Kantor Sekretariat YAKUB, Jalan Jenderal Sudirman Gg. Lena No. 4A, Kelurahan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Senin (24/06/2024) pagi.

Diskusi yang dipimpin oleh Sekertaris YAKUB, yang merupakan eks napiter an. Arif Fadillah, SE tersebut berthemakan “Mengimplementasikan Nilai-Nilai Luhur Kebhinekaan Dalam Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Pada Pergaulan Hidup Sehari-Hari”.

Eks napiter an. Arif Fadillah, SE mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024, pada spanduk yang terpampang dilokasi diskusi tertulis kalimat ajakan “Ayo Sukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sumut”.

Diskusi yang mengandung nilai Kebhinekaan yang dihadiri oleh puluhan mantan Narapidana Terorisme (Napiter) tersebut dilakukan sebagai bentuk pengkampanyean upaya memperkuat persatuan dan kesatuan tanpa perpecahan ditengah masyarakat pada pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 nanti.

Arif Fadillah, SE merupakan eks Napiter yang sebelumnya juga pernah tergabung dalam kelompok JAD Kota Medan, pada sambutannya mengungkapkan tujuan dan maksud diskusi yang dilakukan bersama mantan Napiter tersebut untuk mengkampanyekan dan mengedukasi serta memberikan pemahaman kepada publik terkait pentingnya menjaga Kamtibmas dan perlunya mendukung Pilkada damai 2024.

“Tujuan kita hari ini untuk memperjuangkan Pilkada damai yang aman pada tahun 2024 ini. Karna pesta demokrasi ini terjadi di tanah tumpah darah kita dan tanah kelahiran kita, wajib kita berkontribusi menciptakan kesejukan dan bersikap netral dan menghindari perpecahan ditengah-tengah masyarakat,” ungkap Arif Fadillah, SE.

Lebih lanjut, Arif Fadillah, SE mengatakan kepada seluruh peserta diskusi bahwa ia menginginkan agar Pilkada nanti tidak ada anarkis, tidak muncul bibit-bibit intoleransi, radikalisme dan terorisme yang merusak persatuan dan kesatuan Indonesia.

“Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbeda agama, berbeda warna kulit, adat istiadat akan tetapi kita disatukan didalam Bhinneka untuk bersaudara dan bersama-sama membangun kondusifitas dan kemakmuran Negeri yang kita cintai ini,” ujarnya.

Sementara, Kepala Lingkungan (Kepling) IX, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Zainuddin, pada sambutannya turut mengajak masyarakat untuk mendukung Pilkada serentak pada bulan November 2024 mendatang.

“Mari kita sama-sama menyukseskan Pilkada serentak 2024 ini. Saya sebagai Kepala Lingkungan IX ini mengajak kita menciptakan Pilkada yang damai untuk negara dan bangsa kita ini. Semoga kedepannya kita harapkan berjalan dengan baik tanpa adanya sesuatu kendala apapun,” ucap Zainuddin.

Usai diskusi, Arif Fadillah, SE kepada awak media menambahkan, dalam hal menyukseskan Pilkada sangat perlu pengimplementasian nilai-nilai luhur kebhinekaan agar tercipta Pilkada damai tanpa ada pertikaian di antara anak bangsa.

Menurutnya, agar tidak adanya gesekan ditengah masyarakat, Pilkada 2024 dianggap saja seperti sebuah permainan yang tidak perlu didebatkan siapa pemenangnya. Ia mengatakan siapapun yang menang dan terpilih itu adalah sebagai putra bangsa yang ingin memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara.

“Langkah-langkah untuk menyukseskan Pilkada adalah salah satunya masyarakat wajib menghindari berita hoax, hasutan ataupun ajakan-ajakan yang memboikot ataupun yang menyuruh untuk melakukan kekerasan terhadap lawan pilihan. Semuanya itu kita berharap harus dapat dicegah dan dapat dihindari,” ujarnya.

Bahkan, eks Napiter yang kini telah kembali kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal telah berbaur dengan lapisan masyarakat itupun berharap agar semua pihak bekerjasama dan saling bergandeng tangan menciptakan Kamtibmas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

“Harapan kami selaku para eks Napiter di sini dari yang mewakili YAKUB, kita berharap jangan ada perpecahan atau pertikaian sampai terlebih pertumpahan darah, kita berharap semua saling merangkul tangan, saling memberikan yang terbaik untuk memajukan Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini,” tutup Arif Fadillah, SE.

Amatan awak media, diskusi Kebhinekaan itu diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran, dilanjut dengan pembahasan tema diskusi dan sesi tanya jawab. Dipenghunjung diskusi, turut dilakukan doa bersama dengan memohon kepada Sang Pencipta agar tercipta Pilkada damai di tahun 2024 tanpa adanya perpecahan di tengah-tengah bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pada diskusi tersebut terpantau hadir Bhabinkamtibmas dan Babinsa beserta puluhan masyarakat setempat dan para eks Napiter.

•Rizky Zulianda

KARAWANG |Infokeadilan.com -Musyawarah Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang di laksanakan di aula Kecamatan jayakerta di hadiri langsung oleh Pengurus KNPI Kabupaten Karawang dan jajaran, Pengurus KNPI kecamatan priode 2021-2024 dan OTKP sebagai Kontingen Musyawarah.

Ketua Terpilih KNPI Kecamatan Jayakerta Asan Azhari, S. Pd mengatakan, Alhamdulillah hari sudah dilaksanakan musyawarah yang di hadiri oleh pengurus KNPI Kabupaten, pengurus KNPI kecamatan jayakerta dan OTKP dari berbagai organisasi yakni GMNI,HMI, PMII, MMK, serta viking jayakerta.

“Kami KNPI kecamatan Jayakerta akan segera membentuk giat jangka pendek dan jangka panjang . Dari jangka pendek nya mungkin nanti di 17 Agustus mendatang, dan di jangka panjang nya kami akan membuat gebrakan kegiatan kegiatan kepemudaan yang mengacu pada inovatif, kreatif dan proaktif khususnya di Kecamatan Jayakerta.” Ucapnya.

“Harapan kami KNPI Kecamatan Jayakerta priode 2024-2027 untuk titik balik kegiatan KNPI kedepannya bisa menambah semangat dan tetap jalin sinergitas antar sesama pengurus Organisasi yang ada di Kecamatan Jayakerta, Partisipasi anggota ataupun pemuda di setiap desa masing-masing agar pemuda-pemuda ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, baik di lingkungan sekitar maupun di wilayah lainnya yang ada di Kecamatan Jayakerta.” Tutupnya.

•Fai/Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Sebuah saluran air diwilayah Desa Pancawati Kecamatan Klari Karawang diduga tercemar limbah karena kondisinya berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau yang menyengat.

Hal ini terpantau saat awak media mendatangi lokasi saluran air yang diduga menjadi tempat pembuangan limbah dari PT. K2 Industri.

Kondisi saluran air tersebut sangat kotor dan tentunya dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan.

Dari hasil penelusuran dilapangan, Pabrik K2 Industri, sudah dua bulan terakhir ini diduga kuat membuang limbah bekas produksinya ke saluran pemukiman warga dengan asal-asalan.

Bahkan beberapa warga sekitar bahkan mengaku mengalami sesak nafas, kepala pusing hingga mata merah dan bengkak akibat dari bau menyengat yang mencemari lingkungan diwilayah tersebut.

Sementara itu, Pabrik pengolahan minyak yang terletak di Jl. Raya Curug – Kosambi itu membuang limbah yang bisa dikategorikan kedalam limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).

“Iya, sudah hampir dua bulanan saluran air diwilayah kami kondisinya seperti itu. Kami juga pernah melaporkan hal ini kepada pihak perusahaan namun entah kenapa suara masyarakat tidak pernah didengar oleh pihak pabrik tersebut,” kata salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya itu.

Menurutnya, kondisi saluran air berwarna hitam dan berbau dan perusahaan hanya mengatakan jika penampungan limbah mereka sedang rusak. Selain protes kepada pihak perusahaan, ia mengungkapkan, warga juga pernah mengadukan hal itu kepada Kepala Desa jua Anggota DPRD.

“Pihak pabrik hanya memberikan solusi dengan menyirami saluran limbah itu memakai mobil damkar setelah melakukan pembuangan, ” sesalnya lagi.

Ironis memang, pabrik yang notabenenya harus memiliki bak penampungan IPAL sebagai tempat pembuangan dan pensterilan limbah diduga malah beralibi kepada warga bahwa bak penampungan tersebut sedang rusak.

Terpisah, Saat awak media mencoba mengkonfirmasi kepada pihak pabrik, langsung dihadang oleh sekurity dan tidak diperkenankan masuk sebelum membuat janji.

Sementara itu, Peraturan Mentri Lingkungan Hidup (Permen KLHK). Pasal 1 angka 14 UU no. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (UU PPLH) mengatur tentang yang dimaksud kategori pencemaran lingkungan hidup adalah _masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Mengutip dari rublik hukumonline, ancaman pidana terkait ini tidak main-main, selain penutupan tempat usaha atau pabrik, bahkan hingga pidana penjara dan denda yang tergolong cukup berat.

Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai/saluran air maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut:

Pasal 60 UU PPLH:
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
Pasal 104 UU PPLH:
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah).

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Untuk lebih meningkatkan perekonomian warga dan benahi pembangunan pembangunan serta infrastruktur lainnya agar lebih optimal di setiap wilayah, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas PUPR terus mengupayakan dan memaksimalkan pembenahan di segala bidang.

Salah satunya rehabilitasi saluran drainase Dusun Sukamulya RT 014, 015, 017/004 Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.

Diketahui pembangunan rehabilitasi saluran drainase tersebut di kerjakan oleh CV Purabaya selaku kontraktor pelaksana Nomor SPK : 027.2/ … /06.2.01.0020.54/KPA-SDA-PUPR/2024, Volume Panjang : 97,20 M = 0,50 x 0,50 M Uditch  yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang TA 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 144.007.000, dengan masa pengerjaan selama 60 hari kalender, di duga lepas dari pengawasan dinas terkait dan terindikasi adanya kejanggalan.

Hasil pantauan awak media di lokasi di temukan adanya kejanggalan. Pasalnya, galian yang telah di pasang uditch di duga tanpa di beri landasan atau alas urugan abu pasir terlebih dahulu. Selain itu terlihat pula pada teknis pemasangannya pun kurang optimal karena terlihat seperti tak rapi.

Salah satu pekerja yang tidak menyebutkan nama saat di konfirmasi awak media di lokasi pekerjaan mengatakan, pekerjaan tersebut baru berjalan empat hari, ketika di tanya siapa pelaksana atau pemborong dari proyek tersebut awalnya mengaku tidak mengetahui, namun tak lama kemudian ia pun meberitau.

“Ini sudah empat hari pak, saya mah hanya bekerja, jadi apa yang di perintahkan ya saya kerjakan. Ini juga saya udah dari malam belum dapat uang makan pak. Saya mah hanya kepala kuli, kalau mandornya mah pak inisial O kalau gak salah.” Ujarnya.

“Kalau untuk genangan air kemarin mah saya keringin pak, ya ini kan namanya saluran air rumahan pak jadi sekarang banjir lagi, ya mau gimana lagi pak.” Terangnya.

“Ya kalau arugan pasir kita ga pak, ya walaupun di urug juga pastinya kebawa aliran air pak.” Timpalnya.

Mendapat keterangan dari salah satu pekerja akhirnya awak media coba menghubungi O selaku pihak mandor pelaksana proyek tersebut.

Ketika di konfirmasi awak media terkait dengan teknis dan volume pekerjaan tersebut  pihaknya mengatakan, bahwa pekerjaanya sudah sesuai dengan SPK.

“Hitung saja pak jumlah Uditch nya, apa ada pengurangan volume, sama’kan dengan panjang SPK nya. Iya, takut ada salah paham makanya saya terangkan.” Jawabnya.

Kemudian awak media kembali mengkonfirmasi terkait arugan abu pasir yang di duga tidak di gunakan pada saat pemasangan Uditch sebagaimana mestinya.

“Urugan pasir saya pasang, karena aliran air jadi kaga kelihatan.” Katanya.

Ironis, apa yang di jelaskan oleh mandor pelaksana proyek tersebut di duga berbeda dengan jawaban salah satu pekerja, selain itu saat awak media investigasi di lokasi pekerjaan tersebut pun tidak di temukan adanya pengurugan abu pasir sebagai landasan pada pemasangan Uditch tersebut.

Dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah di harapkan kepada pihak terkait dalam hal ini dinas PUPR Kabupaten Karawang untuk mengkroscek dan sidak langsung ke lokasi.

•Tim