KARAWANG |Infokeadilan.com – Sambut Hari Ulang Tahun Ke 102 tahun Dewan Pimpinan Cabang Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Karawang laksanakan giat musyawarah bersama.

Kegiatan musyawarah bersama menyambut Hari Ulang Tahun PSIB ke 102 tahun tersebut di laksanakan di aula kantor DPC PSIB Kabupaten Karawang, Minggu (16/6/2024).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kiki Supriyatna Huki, SE (Sekjen DPC PSIB Karawang), Muhammad Tajuddin (Wakil KetuaI DPC PS Karawang), Abdurohim (Wakil Ketua II DPC PSIB Karawang), Agas dari Depertemen Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial), Jajang Maulana (Komandan Korp Wira Bhakti PSIB Karawa) Karsim (Humas DPC PSIB Karawang) dan seluruh unsur Pengurus PAC, Wibera serta Satgas PSIB seKabupaten Karawang.

Kegiatan Musyawarah Bersama DPC PSIB Karawang tersebut membahas tentang evaluasi jadwal piket kantor DPC PSIB sekaligus mempererat silatrahmi antar pengurus.

Di katakan Kiki Supriyatna Huki, Sekjen PSIB Karawang, kegiatan tersebut harus bisa menjadi satu ikatan keluarga besar PSIB yang lebih loyal serta lebih kompak dalam mempererat persatuan dan kesatuan antar sesama pengurus.

“Dengan adanya musyawarah Ini semoga kita bisa mempererat rasa persatuan dan kesatuan, rasa loyalitas kita sebagai keluarga besar PSIB Karawang selalu tetap kompak dalam menjalankan kegiatan kegiatan PSIB yang bersifat Positif dan membangun.” Ucapnya.

“Saat ini Alhamdulilah, Kantor DPC PSIB Karawang pada hari ini bnyak perubahan2 trutama dari perlengkapan kantor dan tataruang lebih bersih lebih resik dan lebih nyaman.” Timpalnya.

Selain itu adanya kegiatan ini juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait PSIB, karena dikantor DPC PSIB Karawang telah terpasang foto foto Ketua PSIB dari tahun 1922 sampai sekarang.” Pungkasnya.

Sementara itu menurut Agas Selaku Departemen Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial menyatakan untuk terus solid dan bersatu mengembangkan organisasi.

“Jangan pernah takut dalam menjalankan program program PSIB ini. Kita harus berani harus kompak harus bersatu dan kedepan Insya Allah banyak peluang peluang usaha terutama untuk menunjang kebutuhan para pengurus dan anggota. Dan kedepan Insya Allah kita akan mengadakan kerjasama  tenaga kerja didalam negeri maupun di luar negeri di lima negara yaitu, Korea, Jepang, Singapura, Malaysia dan Amerika.” Tandasnya.

“Dan nantinya kedepan bagi pengurus maupun anggota atau siapa saja yang ingin bekerja keluar negeri, kita fasilitasi. PSIB Karawang kedepan harus sejahtera, harus maju, jangan takut sama siapapun selagi kita dijalan yang benar.” Tegasnya.

“Kemudian lersiapan menyambut HUT PSIB yang Ke 102 tahun rencananya akan mengadakan syukuran serentak di masing masing DPAC secara bersamaan sebagai bentuk rasa nasionalisme dan loyalitas terhadap PSIB.” Jelasnya.

“Saya berharap di usia ke 102 tahun ini PSIB tetap bisa menjaga marwah, azas dan tujuannya agar menjadi pedoman hidup untuk keselamatan didunia dan akhirat. Selain itu kedepan PSIB bisa menciptakan karya nyata untuk kepentingan masyarakat khusunya , umumnya untuk agama, nusa dan bangsa.” Harapnya.

Di tempat yang sama Abdurohim selaku Wakil ketua II mengucapkan syukur Alhamdulilah atas pencapaian dan perubahan perubahan PSIB di usianya yang ke 102 tahun semakin terlihat.

“Alhmdulilah DPC PSIB Karawang sudah mulai ada perubahan perubahan, mulai dari jadwal piket kantor, tataruang kantor, perlengkapan kantor dan semuanya sudah semakin terlihat, hanya tinggal meningkatkan kesejahteraan pengurus dan anggota dan hal ini perlu kita lakukan.” Ucapnya seraya menegaskan.

Di waktu yang sama Jajang Maulana selaku Komandan Korp Wira Bhakti menambahkan, kedepan pihaknya akan membuka diklat dan membentuk struktur kepengurusan Korp Wira Bhakti.

“Dengan semakin terlihatnya perubahan perubahan di tubuh PSIB saat ini, kedepan kita akan mengadakan Diklat Korp Wira Bhakti dan harus satu komando. Kit akan membentuk struktur pengurus Korp Wira Bhakti PSIB Karawang, dismping itu juga kita akan mengadakan kerjasama baik dari aparat Kepolisian, Militer maupun unsur pemerintahan guna memperkuat silaturahmi dan mentalitas diri para pengurus.” Paparnya menandaskan.

Muhammad Tajudin selaku Wakil Ketua 1 DPC PSIB Karawang berharap PSIB bisa melakukan kegiatan konsolidasi organisasi ke tiap tiap PAC dan pengurus ranting guna penertiban kepengurusan dan juga untuk peng SK’an untuk tiap tiap DPAC PSIB seKabupaten Karawang.

•Red

BATU BARA |Infokeadilan.com – Berita mengenai pemberhentian seorang perangkat desa di Perk. Sei Balai yang menjadi viral belakangan ini telah mendapat klarifikasi dari berbagai pihak terkait.

Kepala Desa Perk. Sei Balai menegaskan bahwa tindakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilakukan berdasarkan regulasi yang jelas.

Dalam konferensi pers pada Sabtu 15/6/2024 di Sei Bejangkar, Kepala Desa Perk. Sei Balai menyatakan bahwa perangkat desa yang diberhentikan, berinisial IS, juga bekerja sebagai guru di SMP swasta Pahlawan Sukaramai. Hal ini menyebabkan kinerjanya sebagai perangkat desa tidak maksimal.

“Pemberhentian ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Camat Sei Balai, dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku,” jelas Kepala Desa.

Camat Sei Balai, Wali Wala Sagala, yang namanya ikut terseret dalam pemberitaan, juga menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan telah mematuhi aturan.

“Kewenangan saya sebagai camat adalah mengeluarkan rekomendasi setelah memastikan bahwa ketentuan dan aturan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya. Camat juga menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan keamanan, terutama menjelang pemilihan kepala daerah.

Ketua LSM MITRA, Alaiaro Nduru, mendukung keputusan Kepala Desa, asalkan sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku. Ia menyoroti bahwa merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai perangkat desa dan guru, dapat mengganggu efektivitas kerja di desa. “Ini adalah pertanyaan besar bagaimana oknum IS dapat menjalankan dua tugas dalam waktu yang sama,” kata Nduru.

Ketua Yayasan SMP swasta Pahlawan Sukaramai, yang dikonfirmasi mengenai hal ini, mengakui bahwa IS memang mengajar di sekolah tersebut tiga hari seminggu sebagai guru matematika.

“Saya tidak tahu bahwa dia juga perangkat desa. Jadwal mengajarnya penuh selama tiga hari dalam seminggu,” ujarnya.

Dalam suasana yang kondusif dan penuh harapan, para pihak yang terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan suasana yang damai dan aman, terutama menjelang pesta demokrasi pelaksanaan pilkada. Kepala Desa dan Camat Sei Balai juga mengingatkan pentingnya media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang, serta menjaga kode etik jurnalistik dalam setiap pemberitaan.

Dengan semua klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa pemberhentian perangkat desa di Perk. Sei Balai telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, demi kinerja pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien.

•Rizky Zulianda

LANGKAT |Infokeadilan.com –  Masyarakat Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat bersama Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Langkat Reclasseering Indonesia deklarasi dukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) damai 2024.

Deklarasi tersebut berlangsung dikediaman salah seorang warga Dusun VII, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (15/06/2024) pagi.

Dalam deklarasinya, masyarakat dan Reclasseering menyatakan mendukung penuh berlangsungnya kegiatan Pilkada serentak di wilayah Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Langkat.

Bukan hanya itu saja, masyarakat yang akrab disebut masyarakat Sumber Jaya itu dengan serentak menyuarakan dalam deklarasinya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan Pilkada 2024 menjadi Pemilu yang damai dan berintegritas dengan masyarakat luas serta mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 27 November 2024 untuk menggunakan hak suaranya.

“Mari kita bersama-sama mengajak masyarakat luas untuk menjaga Kamtibmas dan menciptakan kekondusifan ditengah masyarakat, serta hindari hal-hal yang berpotensi menyebkan perpecahan ditengah masyarakat jelang tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024,” ajak Ketua Komda Kabupaten Langkat Reclasseering Indonesia, Oon Sukroni, kepada masyarakat yang berhadir pada kegiatan deklarasi.

Pada kegiatan itu, selain menyatakan diri mendukung Pilkada Damai 2024, masyarakat Sumber Jaya juga meminta tolong dan meminta perhatian pemerintah terkait persoalan sengketa tanah atas lahan milik mereka yang diduga diserobot dan dikuasai oleh PT. Amal Tani selama 38 Tahun.

Seperti halnya, seorang wanita Lanjut Usia (Lansia) bernama Katamanis Br Sembiring (83) yang mengaku pernah dipenjarai oleh PT. Amal Tani saat ia bersama masyarakat memperjuangkan tanah milik mereka, meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengembalikan tanah mereka.

“Kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kami masyarakat miskin daerah Desa Sumber Jaya meminta tolong bersama-sama untuk Bapak memperhatikan nasib kami yang memiliki lahan namun lahan tersebut dirampas oleh PT. Amal Tani. Sampai sekarang belum ada yang mendukung kami memperjuangkan hak kami yang telah dirampas Pak, hanyalah Bapak yang dapat membantu kami, agar lahan kami kembali ke kami Pak,” ucap Katamanis Br Sembiring.

Namun, masyarakat Sumber Jaya bersama Reclasseering Langkat juga memberikan apresiasi kepada Kanwil ATR/BPN Sumut yang telah meluangkan waktu untuk menampung aspirasi masyarakat Sumber Jaya selama ini. Akan tetapi, mereka tetap berharap mendapatkan perhatian dari Pemerintah untuk bisa memberikan solusi terbaik terkait sengketa lahan yang terjadi antara mereka dengan PT. Amal Tani.

Sementara, Oon Sukroni kepada Wartawan usai deklarasi mengaku, pihaknya bersama masyarakat Sumber Jaya bersepakat tegak lurus mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024 secara aman, damai dan kondusif.

“Untuk masyarakat umum, dan khususnya masyarakat Kabupaten Langkat mari kita jadikan Pilkada ini sebagai suatu kontestasi yang baik, agar tercipta Pilkada yang damai tanpa perpecahan,” ucap Oon Sukroni.

Terkait perselisihan antara masyarakat Sumber Jaya dengan PT. Amal Tani, Oon Sukroni menuturkan, tanah yang menjadi objek sengketa tersebut seluas 44 hektar, terletak di Desa Sumber Jaya. Ia mengurai, sejak dari tahun 1985/1986 tanah tersebut telah dikuasai sepenuhnya oleh PT. Amal Tani.

Bahkan, kata Oon Sukroni, selama 38 tahun dikuasai oleh PT. Amal Tani, berbagai upaya telah dilakukan masyarakat untuk mengembalikan haknya, namun karna keterbatasan kemampuan masyarakat melawan PT. Amal Tani maka sampai saat ini masyarakat masih belum mendapatkan haknya dan teraniaya.

“Kami berharap sebagai pendamping yang telah mendampingi masyarakat selama ini sangat berharap kepada pihak terkait, baik BPN Kabupaten maupun BPN Provinsi, Kementerian serta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk memberikan suatu kepastian hukum terhadap masyarakat yang selama ini memiliki hak yang telah dirampas oleh PT. Amal Tani,” Pungkasnya.

•Rizky Zulianda

KARAWANG |Infokeadilan.com –  Beberapa waktu lalu publik Karawang diramaikan dengan adanya pelaporan atas Kepala Desa Sukaluyu dan Direktur Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) oleh Kantor Hukum Gary Gagarin & Partners terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Terpisah, Hamid D. Samairja, S.H., M.H., penasihat hukum Kepala Desa Sukaluyu, kepada awak media memberikan klarifikasi bahwa pelaporan perjanjian yang dilakukan (antara PT. HBSP dengan Bumdes Sukaluyu), telah diikat oleh hukum dan dilindungi oleh undang-undang. Dan perjanjiannya dengan Bumdes bukan dengan kepala desa Sukaluyu.

Kantor Hukum Gary Gagarin & Partners yang terdiri dari, Dr.M.Gary Gagarin Akbar, S.H.,M.H selaku Ketua Tim Kuasa Hukum, Zarisnov Arafat, S.H.,M.H., Dian Suryana, S.P.,S.H.,M.H. Dan Irfan Hanafi,S.H.,M.H., pun kemudian memberikan penjelasan.

Dalam siaran persnya, Jumat(14/6/2024), Gary Gagarin menerangkan, mengapa sudah ada kesepakatan (perjanjian) namun kliennya (PT. HBSP) masih melakukan gugatan. Karena pihaknya, Ujar Gary Gagarin lagi, melaporkan Kepala Desa Sukaluyu dan Bumdes-nya, sudah dengan kajian hukum dan sejumlah alat bukti.

“Jadi terkait dengan kenapa sudah ada kesepakatan tapi masih bisa digugat?, yang harus di pahami adalah kita bicara secara global jadi artinya tidak hanya berfokus terhadap perjanjiannya saja,” terang Gary mengawali.

” tetapi kalau kemudian mereka merasa dasarnya itu ya, silahkan saja??, intinya kita melakukan pelaporan tersebut sudah melalui kajian kajian hukum kemudian By Reset dan beberapa alat buktipun kita sudah siapkan. artinya ya kita sudah sangat siap melaporkan perkara ini,” tegasnya lebih lanjut.

Kemudian disampaikan Gary Gagarin, terkait dengan warga sukaluyu yang merasa ini adalah fitnah, harus dipastikan kembali, seberapa banyak warga Sukaluyu yang satu visi dan satu pandangan dengan pihaknya (pelapor).

“Saya berkeyakinan tidak semua warga Desa Sukaluyu menolak dengan langkah-langkah kami melaporkan kepala desa dengan bumdes-nya. Karena yang kami lakukan adalah sebagai suatu hak dari warga negara untuk melaporkan, atas temuan- temuan yang kami rasa ini sangat merugikan bagi kepentingan klien kami,” ujar Gary Gagarin.

“Kemudian mereka akan melaporkan balik PT. HBSP nah untuk laporan balik juga harus jelas dasarnya apa, alasannya apa, tapi yang pasti semua harus bisa di buktikan. ” siapa yang mendalilkan dia harus bisa membuktikan”, artinya biarkan proses laporan kami dibuktikan dulu ya, kalau gak terbuktikan ya, silahkan laporkan tapi kalo misalkan terbukti bagaimana??,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kantor Hukum Gary Gagarin & Partners melaporkan Kepala Desa Sukaluyu dan Direktur Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Dalam siaran persnya, Gary Gagarin menuturkan, jika kliennya (sebuah perusahaan HBSP) dipaksa memberikan sejumlah uang fee dari hasil usaha bekerja sama dengan pihak perusahaan yang berada diwilayah Desa Sukaluyu.

“Jadi, klien kami dipaksa memberikan sejumlah fee dari hasil usaha yang bekerja sama dengan perusahaan yang berada di wilayah desa Sukaluyu. Yang mana dipaksa dituangkan dalam bentuk perjanjian. Klien kami mulai memberikan fee sejak tahun 2021 smpai dengan tahun 2024 dengan total uang yang sudah diberikan kurang lebih Rp. 1,4 Milyar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, tegas Gary, pihaknya menduga Kepala Desa Sukaluyu diduga telah memenuhi unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak satu milyar rupiah.

•Red

BOGOR |Infokeadilan.com – Bhabinkamtibmas Polsek Megamendung Desa Sukamaju Aipda Saeful Bahri melaksanakan giat pemantauan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai – Desa (BLT-DD) Tahap I Priode Bulan Januari, Februari dan Maret 2024. Sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan jumlah KPM yang mendapatkan bantuan tersebut sebanyak 90 orang, Jum’at (14/6/2024)

Hadir dalam giat monitoring dan pemantauan kegiatan penyaluran bantuan tersebut, Kasi Kesejahtraan Kecamatan Megamendung, Kades Sukamaju yang di wakili Sekdes Sukamaju, Bhabinkamtibmas Sukamaju, Bhabinsa Sukamaju, dan warga masyarakat Peneima Bantuan BLT

Aipda Saeful Bahri selaku Bhabinkamtibmas mengajak kepada warga agar selalu menjaga kerukunan sesama dan berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan.

“Mari kita jaga kerukunan antar sesama, dan saya berharap untuk selalu berperan aktif dalam menjaga lingkungan tempat tinggal sendiri serta selalu berkoordinasi apabila terjadi permasalahan terkait keamanan dengan pihak kepolisian.” Tandasnya.

Pada kegiatan tersebut, Aipda Saeful Bahri juga bersama Babinsa mendatangi warga dan memberikan pesan kamtibmas serta edukasi terkait waspada TPPO serta mengajak untuk selalu waspada terhadap keamanan lingkungan.

“Sesuai dengan arahan Bapak Kapolres, srkali lagi saya katakan, kita harus bisa menjaga keamanan lingkungan dan tetap waspada terhadap bahaya kejahatan, baik itu tentang TPPO atau kejahatan kriminalitas lainnya. Langkah ini diharapkan akan semakin memperkuat ikatan antara polisi dan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan setempat.” Tegasnya.

Dikesempatan lain Kasi Humas Polres Bogor Iptu Desi Triana, S.H menyampaikan pesan penting kepada masyarakat.

“Apabila warga masyarakat ada yang menemukan hal-hal yang mengganggu Kamtibmas dan menemukan tindakan kriminalitas lainnya serta adanya perekrutan tenaga kerja Ilegal dengan menjanjikan gaji besar, akan tetapi tidak resmi payung hukumnya, hal itu masuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).” Jelasnya.

“Segera adukan laporkan ke Call Center (021) 110 operator kami melayani 24 jam aduan serta laporan masyarakat ataupun nomor aduan Polres Bogor di 085971145352, dan kami akan ditindak lanjuti baik dari Polsek terdekat maupun Polres Bogor.” Pungkasnya.

•Rudolf

KARAWANG |Infokeadilan.com – PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Karawang, yang diwakili oleh PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kosambi, terus mengukuhkan komitmennya dalam menerapkan budaya safety yang ketat dalam setiap aspek pekerjaan. Khususnya, dalam rangka menjelang perayaan Idul Adha 1445, PLN ULP Kosambi melaksanakan kegiatan Safety Briefing dan Gelar Peralatan di halaman kantor PLN, Selasa (11/6/2024)

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan petugas dan seluruh peralatan pendukung guna mengoptimalkan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat selama periode penting itu.

Kegiatan safety briefing dan gelar peralatan ini melibatkan seluruh petugas pelayanan teknik yang bertanggungjawab atas pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur kelistrikan dan dari kegiatan tersebut petugas memeriksa peralatan kritis, mengevaluasi prosedur keamanan, dan mengidentifikasi potensi perbaikan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima.

Lebih lanjut kegiatan safety briefing merupakan bagian integral dari persiapan menjelang perayaan Idul Adha, dan merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari suatu pekerjaan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi syarat wajib sebelum melaksanakan pekerjaan, tetapi juga merupakan upaya preventif untuk menciptakan kondisi kerja yang aman demi mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Selain itu, PLN ULP Kosambi juga menggelar pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh peralatan yang digunakan oleh petugas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan tersebut berada dalam kondisi yang layak dan siap berfungsi dengan baik. Dengan demikian, diharapkan pelayanan prima kepada seluruh pelanggan dapat tetap terjaga selama masa siaga Idul Adha.

Dalam sebuah pernyataan ditempat yang berbeda, Manajer PLN UP3 Karawang, Imam Ahmadi menyampaikan, “Kami menyadari betapa pentingnya pelayanan kelistrikan yang andal bagi masyarakat, terutama selama perayaan penting seperti Idul Adha. Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa tim pelayanan teknik dan seluruh peralatan teknis kami siap secara optimal untuk menghadapi setiap tantangan yang mungkin timbul, dan untuk memastikan bahwa layanan kelistrikan tetap stabil dan terpercaya.”

Komitmen PLN UP3 Karawang dalam menerapkan budaya safety tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga cerminan dari tanggung jawabnya sebagai penyedia layanan publik yang bertanggung jawab. Semua inisiatif ini sejalan dengan semangat PLN dalam memberikan layanan yang berkualitas serta aman bagi masyarakat.

Pada kesempatan yang sama di Bandung, General Manager PLN UID Jawa Barat, Susiana Mutia menyampaikan bahwa PLN selalu berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan kelistrikan tetap berjalan lancar selama periode perayaan Idul Adha 1445 H. Ini adalah bagian dan tanggungjawab PLN untuk mendukung kenyamanan dan keamanan masyarakat selama momen perayaan ini.

“PLN terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar safety briefing dan gelar peralatan guna menunjang semua aktivitas pelaksanaan pekerjaan, dengan memprioritaskan keselamatan kerja di Lingkungan PLN UID Jawa Barat” pungkas Susiana.

•Red