JAKARTA |Infokeadilan.com – Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) lakukan kerjasama dengan PT Hans Mitra Solusindo (HMS) dan canangkan Gerakan Nasional Ekonomi Sirkular Hidup Sehat Ramah Lingkungan Minyak Jelantah Ekonomi Rakyat UMKM Indonesia yang dilaksanakan di PG Center’s, Jakarta, pada Rabu ini (12/06/2024).

“Kerjasama Komite Ekonomi Rakyat Indonesia dan PT Hans Mitra Solusindo adalah tonggak ekonomi kerakyatan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menghasilkan nilai ekonomis minyak jelantah rakyat, UMKM, industri dan perusahaan sehingga mereka harap dapat mendongkrak kemajuan dan keunggulan ekonomi bangsa Indonesia, ”kata Ketua Dewan Pembina (Wanbin) KERIS, Irjen Pol. (Purn.) Dr. Ronny F. Sompie, SH., MH.

Untuk itu lanjut dia, KERIS akan lakukan safari ke Polri dan Pemerintah guna menyamakan pandangan perihal nilai tambah ekonomi jelantah, ditampung dan disalurkan bukan untuk tujuan negatif.

“KERIS juga terus bekerja serta mendorong milenial dan gen Z jadi pengusaha unggul sehingga Indonesia berhasil menjemput puncak demografi 2030-2040. “tegas Ronny Sompie usai mencoblos spanduk pencanangan Gernas Ekonomi sirkular KERIS dengan bambu runcing di Jakarta (12/6/2024).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KERIS dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed menegaskan bahwa kesadaran masyarakat, UMKM, industri dan perusahaan untuk berperilaku hidup sehat sangat penting. Ia pun mengingatkan perihal menggoreng tidak lebih 3 kali untuk cegah penyakit degeneratif akibat asam lemak jahat (tak jenuh).

“Efektifitas tata kelola minyak jelantah harus diefektifkan guna peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, serta memberikan nilai tambah ekonomis bagi rakyat, UMKM, industri dan perusahaan. “Imbuh Ali Mahsun ATMO yang juga Ketua Umum APKLI-P dan Presiden KAI.

Dia merasa optimis bahwa Indonesia mampu menjemput puncak demografi 2030 dan transformasi jadi Negara maju 2045.

Lanjut Dokter Ahli Kekebalan Tubuh Lulusan FKUB Malang dan FKUI Jakarta, “Untuk itu, KERIS juga proaktif mensukseskan Program makan Bergizi Gratis, serta segera menyampaikan evaluasi dan rekomendasi solutif permodalan ekonomi rakyat UMKM ke pemerintah RI dibawah kepemimpinan Presiden Jenderal TNI Pur. H. Prabowo Subianto guna mendongkrak rasio wirausaha mapan Indonesia dari 3,04% (2023) jadi minimal 10-12% pada 2029, serta pertumbuhan ekonomi 7-8%, PDB naik 3 kali lipat (red: dari Rp 15 ribu jadi Rp 45 ribu trilyun) dengan tax ratio 18-20%.”

CEO PT HMS H. Hanafi menyampaikan terima kasih atas kesempatan kerjasama dengan KERIS. Ia menyebut kerjasama tersebut memaksimalkan potensi ekonomi sirkular minyak jelantah rakyat, UMKM Indonesia. “Pasar Eropa saja per bulan butuhkan 635 ribu ton,” tambah Hanafi.

Persoalan kesejahteraan rakyat, juga keunggulan ekonomi bangsa Indonesia menjadi tanggungjawab bersama. Hal itu juga disampaikan Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan Gondrong paska penandatanganan MoU kerjasama KERIS dengan PT HMS.

“Bukan hanya rakyat, pengusaha dan UMKM, akan tetapi kesejahteraan wartawan juga harus diperhatikan. Bagaimana caranya? Dengan adanya program yang dicanangkan KERIS dengan PT HMS kami berharap kedepannya rekan-rekan wartawan bukan hanya mumpuni dalam pemberitaan, akan tetapi juga dapat mengambil bagian di program tersebut. “Ucapnya.

Selain itu, dikesempatan yang sama, Opan juga menyampaikan salam khusus dari Ketua Dewan Pembinanya Mayjen TNI Pur Tatang Zainudin kepada Ketua Wanbin KERIS Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie karena ada sesuatu kegiatan lainnya yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir antara lain Ketua Umum APPSINDO, Drs H Hasan Basri SH MH, Ketua Umum Kowantara Mukroni, Ketua Umum HIPWIN dan KUNTARA Rojikin Manggala, Waketum Asprumnas Buchori, Waketum Forbis Jateng dan Jabodetabek Yusroni SH, Sekretaris ABITA Nusantara 86 Petrus, CEO PT Solusi Financial SoFundID Marchel Stephano, Linda Brawijaya InaMIKRO, Direktur Humas GBN – CEO Bisnis Today Suharto, Dami Pamungkas Primnaskop GSN, Desman Ariando KERIS Banten, DPP KERIS dan DPP APKLI Perjuangan beserta jajaran Se-DKI Jakarta, Jabar dan Banten.

Kegiatan ini dilakukan dalam situasi ekonomi rakyat omsetnya turun dampak melemahnya daya beli masyarakat. Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) merasa optimis mampu dongkrak kemajuan UMKM Indonesia dengan adanya kerjasama dengan PT Hans Mitra Solusindo (HMS) dan canangkan Gerakan Nasional Ekonomi Sirkular Hidup Sehat Ramah Lingkungan Minyak Jelantah Ekonomi Rakyat UMKM Indonesia.

•Rudolf

KARAWANG |Infokeadilan.com – Sekretariat Bersama Media dan Aktivis (SBMA) atau dikenal dengan sebutan ‘SEKBER’ telah didirikan oleh wartawan dan aktivis Karawang sebagai rumah masyarakat untuk menciptakan solusi atas berbagai persoalan dan keluhan masyarakat. Berlokasi di Jl. Amarta Pundong Palumbonsari, Karawang, SEKBER berfungsi sebagai tempat bertemunya gagasan intelektual, serta membangun persaudaraan dan kebersamaan.

Ruang ini diharapkan dapat menjadi tempat edukasi dan literasi yang mendukung Karawang menuju status ‘Smart City’, sehingga dapat bersaing dengan kota-kota maju di Indonesia.

Victor, Ketua Getar Indonesia, mengajak kepada masyarakat Karawang untuk membangun Karawang lebih baik lagi.

“Ayo kita bangun bersama untuk menjadikan kota Karawang pintar masyarakatnya, dan pintar ekonominya serta menjadikan tempat mencurahkan ide-ide dan gagasan untuk Karawang lebih baik.” Selasa malam (11/06/2024).

Rizki Ramdani, salah satu pendiri SEKBER, menyatakan bahwa tujuan berdirinya SEKBER adalah untuk merangkul semua golongan tanpa terbatas pada satu organisasi.

“Siapa saja yang membidangi media, aktivis, organisasi, maupun LBH bisa berkumpul di sini, di mana gagasan-gagasan bisa didiskusikan untuk kepentingan bersama.” Paparnya.

Rizki menambahkan, “Kedepannya, di SEKBER ini kalau ada rejeki, kita akan melaunching Podcast agar bisa mengundang para pakar, pemerhati, Dewan, maupun pejabat.”, (11/06/2024).

Praktisi hukum dari LBH SBMA, Iwan Gonjales.SH, juga memberikan pandangannya mengenai pentingnya SEKBER sebagai ruang diskusi.

“Sudah menjadi tugas kita sebagai kontrol sosial pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang mereka buat untuk kepentingan masyarakat.” Terangnya.

Iwan Gonjales. SH menambahkan, “Tak hanya sekedar untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, SEKBER dibentuk sebagai rumah masyarakat untuk masyarakat.” pungkasnya.

•Red

SUMATERA UTARA |Infokeadilan.com –  Setelah melakukan gelar perkara khusus di Wasidik Direktorat Reskrimum Polda Sumut pada Senin (3/6/2024) lalu, laporan kasus penganiayaan David Chandra dan Lina dibuka kembali,” ungkap kuasa hukum David Chandra, Zoelfikar didampingi timnya, Jenny Siboro dan Mhd Erwin, Rabu (12/6/2024).

Diketahuinya penyelidikan itu dibuka kembali setelah penyidik Unit Reskrim Polsek Medan Area mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada korban.

Ia juga mengatakan ” alasan dibukanya kembali kasus penganiayaan korban David Chandra dan Lina karena masih adanya saksi yang belum memberikan keterangan.

Berdasarkan SP2HP yang kita terima, kasus klien kami dibuka kembali karena ada dua saksi yang belum diperiksa,” terangnya.

Atas dibukanya kembali kasus penganiayaan David Chandra dan Lina, Zoelfikar bersama timnya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi yang telah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Zoelfikar menilai Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi menjadikan kepolisian di Sumut Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi yang telah memberikan rasa keadilan bagi klien kami yang menjadi korban penganiayaan, kasus dibuka kembali setelah digelar perkara khusus. Kami sangat berterima kasih, Polda Sumut semakin Presisi di bawah kepemimpinan Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi,” ucap Zoelfikar.

Dia menyebut, kasus penganiayaan atau perkelahian yang kedua belah pihak saling lapor, harus ditangani secara profesional dan memberikan rasa keadilan.

Jenny Siboro nemambahkan.” Jangan ada diskriminasi hukum dalam penanganan kedua laporan tersebut karena tempat dan waktu kejadian bersamaan, akan tetapi ada perbedaan penerapan hukumnya yang dilakukan oleh Polrestabes Medan dan Polsek Medan Area,”

Sebelumnya, kasus penganiayaan David Chandra dan Lina dilaporkan ke Polsek Medan Area dengan Nomor : LP/197/B/III/2024/SPKT Sektor Medan Area.

Peristiwa penganiayaan itu terjadi di salah satu kafe Jalan Pasir Putih, Kelurahan Sukaramai II,Kecamatan Medan Area, tepatnya di belakang Central Land pada 19 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB lalu.

Zoelfikar, selaku kuasa hukum korban berharap kasus penganiayaan ini bisa dibuka kembali agar kliennya mendapatkan keadilan dan kebenaran

Ia juga berharap kepada penyidik Polsek Medan Area,” semoga penyidik tetap menjalankan tupoksinya sesuai dengan undang- undang dan korban mendapatkan pemulihan hak untuk mendapatkan keadilan.

Sementara itu, Kapolsek Medan Area Kompol Hendrik Aritonang melalui Kanit Reskrim Iptu Harles Gultom saat dihubungi awak media, Rabu (12/6/2024) Sore, membenarkan kasus penganiayaan. David Chandra telah di buka kembali penyelidikannya.

“Benar, kasus penyelidikannya di buka kembali dan akan segera memeriksa para saksi.” Pungkasnya.

•Rizky Zulianda

DELI SERDANG |Infokeadilan.com -Ketua Kolaborasi Jurnalis Medan Belawan (KJMB) Ivan Hutabarat bersama Tim KJMB soroti sebuah gudang penyimpanan truk tanki BBM di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gang Rapollo, Kelurahan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara baru baru ini.

Bersama tim wartawan yang tergabung di wadah KJMB, didalam gudang tersebut tampak terlihat satu unit truk tangki BBM warna biru putih kapasitas 16.000 Liter bertuliskan PT. Rafy Pratama Jaya dan beberapa tangki timbun diduga berisikan BBM yang sudah diolah kemudian akan di isi ke Truk Tanki BBM tersebut melalui selang Tangki timbun selanjutnya dipasarkan sesuai dengan pesanan konsumen.

Tentunya hal ini menuai pertanyaan besar, apa lagi isu yang berkembang ternyata gudang tempat penyimpanan truk tanki BBM yang disebut sebut diduga berkedok sebagai gudang praktek pengolahan BBM jenis solar olahan.

“Kita menduga seperti itu, Setelah kita cek and ricek dilapangan hal ini menimbulkan adanya dugaan tentang salah satu bentuk kejahatan, tindakan tersebut merugikan negara dan masyarakat, tentu ini bertentangan dengan Pasal 55 Undang Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Untuk itu kita berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak PT. Pertamina agar segera dilakukan pemeriksaan terhadap gudang tersebut tentang adanya dugaan berkedok gudang pengolahan BBM,”ujarnya, Senin 10 Juni 2024.

Masih dilokasi yang sama, Berdasarkan keterangan dari narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa truk Tangki BBM bertuliskan PT. Rafy Pratama Jaya tersebut sering keluar masuk dari gudang tersebut secara silih bergantian bermuatan BBM jenis solar.

“Sering bang keluar masuk Truk Tanki BBM dari gudang tersebut, Isu yang berkembang katanya tempat penyimpanan Truk Tanki BBM itu.”Cuman heran saja Bang, Ko tiap hari masuk ke gudang tersebut , “Bukankah setelah mengisi BBM dari pangkalan Pertamina langsung diantar kepada pemesan.

“Yang lebih herannya lagi bang cukup lama juga Truk Tanki BBM bertuliskan Pertamina Call Center 135 bermuatan tersebut berada didalam gudang itu, sekilas terdengar juga seperti ada suara mesin dari dalam, seperti nya mereka sedang melakukan aktivitas, tapi saya kurang tahu pasti sedang ngapain mereka didalam gudang tersebut apalagi temboknya cukup tinggi sehingga tidak kelihatan, tapi yang jelas mereka sedang melakukan aktivitas kata narasumber ini menambahkan.

Ketika hal ini dikonfirmasi Tim KJMB dilapangan, salah satu laki-laki diduga penjaga pintu gudang penyimpanan Truk Tanki BBM tersebut mengatakan langsung aja kekantor bang, ketemu bos disana.

“Datang aja bang kekantor, tanyakan disana,”katanya sambil memberikan alamat kantor PT. Rafy Pratama Jaya kepada Tim wartawan KJMB.

Setiba ditempat ketika dikonfirmasi wartawan hal ini kepada Pimpinan PT. Rafy Pratama Jaya sayangnya belum bisa dapat memberikan keterangan.”Bapak sedang tidak berada ditempat Pak, lagi keluar, jawab Wanita paro baya itu.Ketika hari berikutnya kembali dikonfirmasi wartawan, juga belum bisa dapat memberikan keterangannya.

“Bapak tidak ada ditempat Pak, “Sedang keluar, kata anak belasan tahun itu,” kepada Tim wartawan KJMB, hingga berita ini diturunkan.

•Tim

KARAWANG |Infokeadilan.com – Tiga organisasi media Karawang yakni KMG, JMM dan IWO Indonesia desak Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Rosmalia Dewi SH.MH, untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait adanya dugaan anggaran kemitraan media yang dibayarkan hanya untuk memback up pemberitaan miring atau pemberitaan yang jelek di dinas tersebut.

Sebagaimana dilansir dari pemberitaan media online etikanews.com bahwa Disnakertrans merogoh kocek APBD Karawang dengan dalih kemitraan media yang diduga hanya untuk dibayarkan kepada salah satu media sebesar Rp 25 juta sampai Memorandum of Understanding (MoU).

“Kami Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia meminta Kadisnakertrans Karawang untuk memberikan penjelasan terkait adanya isu tentang nilai yang cukup fantastis yang akan di bayarkan kepada salah satu media yang diduga memback up pemberitaan miring yang muncul terhadap dinas tersebut.” Ucap Syuhada Ketua IWO Indonesia DPD Karawang saat di temui awak media di kantornya, Senin (10/6/2024)

“Bukankah media di Kabupaten Karawang tidak hanya satu,” Timpalnya.

“Kalau anggaran kemitraan media itu dianggarkan untuk kemitraan dengan media, berarti jelas bahwa disana yang bisa bermitra dengan Disnaker bukan hanya satu media, akan tetapi banyak media yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Disnaker yang bisa bermitra.” Paparnya.

“Terlebih lagi ini jika benar untuk memback up berita miring, sungguh sangat disayangkan,” Tandasnya dengan penuh tanda tanya.

Sementara itu, Yayang selaku Wakil Sekertaris IWO Indonesia DPD Karawang  juga meminta Disnaker tidak pilih-pilih media.

“Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya minta kepada Kadisnakertrans Karawang untuk tidak memilih milih media, karena semua media sama saja, tergantung bagaimana Disnaker mengarahkan.” Tegasnya.

“Dan untuk menyaring, buat ketentuan atau syarat kemitraan dengan media, jikalau butuh back-up tinggal diarahkan, semacam Pokja-lah.” Tandas Yayang menegaskan.

“Jangan tebang pilih seperti itu, dan langsung menilai awak media lainnya seolah tidak bermutu,” Tegasnya.

Hal senada di ungkapkan oleh salah satu pengurus organisasi media Jaringan Masyarakat Madani (JMM), Yana Mulyana mendesak agar Kadisnakertrans bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang dipergunakannya. Karena dirinya yakin anggaran yang digunakan Disnakertrans Karawang tidak ada peruntukannya untuk memback-up berita jelek atau miring.

“Kami minta Kadisnaker jelaskan. Apalagi Disnaker seolah mengancam jika media tidak melakukan pemback-up-an berita-berita jelek tentang Disnaker maka tidak dapat kemitraan. Inikan lucu, coba ibu Kadis kami mohon penjelasannya ?,” Ungkap Yana.

“Kami akan surati juga Bupati Karawang, karena hal ini tentu akan membawa preseden buruk untuk pemerintah daerah dengan insan pers,” Ucapnya lagi.

Ditempat yang sama, Ketua Karawang Monitoring Group (KMG) Imron Rosadi mendesak hal serupa.

“Kadisnaker harus bertanggungjawab. Karena pernyataan yang diberikan begitu tendensius dan seolah menyudutkan awak media yang tidak memback-up berita miring mereka,” sesalnya.

Menurut Imron, anggaran hampir limapuluh juta rupiah tersebut, bukan berasal dari kantong Kadisnaker sendiri, tapi dari uang negara, uang rakyar. Masa hanya karena butuh back-up kemudian kerjasama hanya untuk satu media saja. Apalagi tujuannya hanya untuk menutupi pemberitaan negatif Disnaker Karawang.

“Masa duit negara pakai back-up pemberitaan miring. Kalau berkinerja baik kenapa mesti risih dan meminta back-up kepada media.” Ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Disinggung terkait anggaran kemitraan media, Bendahara Disnaker Karawang berinisial RN mengatakan, jika Disnaker Karawang disediakan anggaran sebesar Rp 49.880.000.

“Terus tiba tiba karena yang kalian posting atau berita berita doang, tetapi kalau ada berita jelek tentang Disnaker Karawang kalian tidak memback up kan..Kalian tidak push lagi dengan berita lain kan, tidak menutup berita jelek Disnaker Karawang lah. Akhirnya datanglah salah satu media, kita bikin MoU. Setahun itu Rp 25 juta untuk mem back up berita jelek Disnaker,” Kata RN lagi.

Lanjut RN mengatakan, pokoknya kalau ada berita jelek dia (salah satu media) langsung push pemberitaan kerahkan admin buat nolong Disnaker.

“Akhirnya kami MoU dengan dia (salah satu media) setahun Rp 25 juta. Sebenarnya kita ada uang itu buat bayar ke salah satu media sebulan itu Rp 2.500.000,” Katanya.

RN menambahkan, kalau media tidak memback up pemberitaan, media tidak dapat anggaran kemitraan seperti media ini . Soalnya MoU nya resmi, kalau wartawan yang biasa datang kesini kan kadang tidak ada link pemberitaannya.

“Pokoknya untuk memback up pemberitaan Disnaker Karawang oleh media ini. Itupun datangnya bulan Maret. Makanya wartawan dari Juni ke Oktober wartawan makin menumpuk,” Pungkasnya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Acep Jamhuri siap calonkan diri maju di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Karawang yang akan digelar bulan November mendatang.

Di ketahui Acep Jamhuri bakal bersaing dengan calon petahana Aep Syaepuloh Bupati Karawang

Acep Jamhuri atau yang akrab biasa disapa Ajam, telah mengikuti proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Karawang dengan mengantongi surat tugas dari dua partai sekaligus yaitu partai Demokrat dan partai Golkar.

Usai menerima surat tugas dari Partai Golkar, Acep mengaku pihaknya telah menyiapkan dengan matang pencalonan dirinya untuk maju menjadi calon kepala daerah Kabupaten Karawang, termasuk mengurus proses administrasi pengunduran dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara.

“Saya sendiri telah mengajukan surat pengunduran diri, untuk pensiun dini sekitar satu minggu yang lalu. Dan sekarang saya berproses sebagai pejabat formal menjadi tokoh non-formal.” Ucapnya, Senin (10/6/2024)

“Dengan sendirinya jika saya sudah resmi mengundurkan diri sebagai ASN maka jabatan sekretaris daerah pun sudah tidak akan disandang lagi.” Jelasnya.

Ia menandaskan saat ini pihaknya sedang terus berproses dengan mendaftarkan dirinya ke beberapa Partai Politik selain Golkar dan Demokrat.

“Alhamdulillah, setelah kemarin dapat surat tugas dari Demokrat, sekarang dari Partai Golkar. Tinggal nanti pasangan calonnya nunggu keputusan DPP,” ungkap Acep Jamhuri.

“Dan kita juga mendaftar ke PDIP, PAN juga PKS. Kita daftar ke semua partai. Dan terkait hasilnya biar Allah yang menata.” Paparnya.

Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Karawang Mulyono mengungkapkan kedatangan Acep Jamhuri ke kantornya adalah untuk menerima surat tugas sebagai calon bupati Karawang dari DPD I Partai Golkar Jawa Barat.

“Tadi beliau menyampaikan visi dan misinya kepada para pengurus, juga para ketua Hasta Karya,” Ujar Mulyono.

“Nanti surat rekomendasinya dibulan Juli. Sementara itu, surat tugas ini adalah bagian dari proses. Survey pertama sudah dilaksanakan, dan sekarang masuk survey kedua, lalu rapat teknis baru kemudian diputuskan oleh DPP,” Pungkasnya.

•Red