KARAWANG |Infokeadilan.com – Dewan Pers keluarkan surat penilaian dan rekomendasi sementara terkait aduan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang terhadap dua media yang memuat berita hoaks tentang Pemilu 2024.

Dalam rekomendasinya Dewan Pers menyatakan bahwa dua media siber tersebut yaitu, patrolicyber.com dan media-indonews.com, telah melanggar Pasal 1 dan 2 Kode Etik Jurnalistik dengan menerbitkan berita hoaks yang tidak memiliki sumber dengan jelas.

Pencabutan berita oleh kedua media tersebut dinilai tidak sesuai dengan Angka 5 Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan/DP/III/2012), karena tidak disertai dengan penjelasan alasan pencabutan dan tidak diumumkan kepada publik.

“Teradu wajib membuat penjelasan tentang pencabutan beritanya. Penjelasan tersebut harus dimuat di dalam tautan (url) berita yang diadukan yang telah dicabut, disertai dengan permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat,” Tulis Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dalam surat tersebut yang dikutip pada Rabu (5/6/2024).

Rekomendasi tersebut berlaku paling lambat 7 hari kerja setelah surat diterima oleh kedua belah pihak, yaitu dua perusahaan pers teradu dan KPU Karawang sebagai pengadu.

“Perusahaan pers yang tidak melayani hak jawab bisa dipidana denda sebanyak banyaknya Rp 500.000.000 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 40/1999 tentang Pers,” Tegas ketua Dewan Pers dalam surat tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana, menyambut baik rekomendasi dari Dewan Pers. Pihaknya akan segera menyampaikan hak jawab kepada kedua media tersebut.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta Dewan Pers untuk mempertemukan KPU dengan pihak dari dua perusahaan pers tersebut.

“Kedua media tersebut wajib melayani hak jawab dari kami disertai dengan permintaan maaf, baik secara tertulis maupun rilis di medianya masing-masing kepada kami,” Pintanya.

Mari juga menegaskan bahwa terkait aduan mengenai pemberitaan hoaks ke Dewan Pers ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Sebab, setiap produk pemberitaan harus melalui proses wawancara yang jelas dengan narasumber terkait.

“Selama ini KPU tidak pernah menutup diri dari media. Teman teman media yang melakukan wawancara selalu kami tanggapi, baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon.” Ungkapnya.

“Kaitan isi berita, harus memuat isi berita yang sebenarnya. Artinya, ketika ada pihak lain yang menyodorkan data, seharusnya diklarifikasi kepada pihak KPU apakah data tersebut benar sesuai dengan produk KPU,” Pungkasnya.

•Red

MEDAN |Infokeadilan.com – Empat orang saksi hadir dalam persidangan kasus dugaan kepemilikan senjata api (Senpi) terdakwa Edi Suranta Gurusinga alias Godol di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,Kab, Deliserdang, Sumatera Utara.pada Selasa (4/6/2024) siang.

Adapun empat orang saksi ini adalah Roy Purba, Novida Sari, Rana Ginting dan Rahmat Tarigan. Empat orang ini dengan tegas mengatakan bahwa Senpi di temukan Brimob Polda Sumut di Desa Durian Jangak diduga milik anggota TNI. Mereka berempat memberikan kesaksian serupa dikarenakan berada di dalam satu mobil.

Awalnya yang diambil kesaksiannya adalah Roy Purba. Warga Kabupaten Deli Serdang ini menegaskan bahwa dia membawa mobil bersama dengan tiga orang lainnya.

“Saat dilakukan razia itu, saya yang mengemudi mobil. Saat itu pintu mobil di tendang. Lalu saya turun dari mobil,” kata Roy.

Lalu Roy keluar dari mobil dan langsung di borgol. Kemudian, disusul oleh tiga orang lainnya.

“Saya diborgol. Langsung disuruh jongkok. Saat saya jongkok itu, personel Brimob menembakkan senjatanya ke seputaran pohon Patikala (Kencong). Lalu keluarlah laki laki itu,” tambahnya.

Selanjutnya, laki laki itu ditarik keluar dari pepohonan dan disuruh jongkok bersamaan dengan empat orang saksi di lokasi.

“Setelah itu, laki laki itu langsung di tanya oleh seorang laki laki berkemeja putih. Kemudian, Brimob juga menemukan Senpi itu di seputaran pohon Patikala itu. Disitulah saya tahu bahwa dia adalah oknum TNI dan tugas di Kodam,” tuturnya.

Setelah itu, saksi dibawa keatas dan selanjutnya dibawa ke Markas Polrestabes Medan. Sedangkan oknum TNI itu tidak diketahui keberadaannya.

“Kami dibawa ke atas, kami tidak tahu dimana laki laki yang diamankan tadi yang mulia,” terangnya.

Kemudian, Rana juga menjelaskan dmhal demikian. Dia mengaku bahwa Senpi ditemukan di semak belukar

“Saat itu kami disuruh jongkok, kami melihat anggota Brimob itu menemukan Senpi dari semak belukar ada asam Patikala itu,” terangnya.

Saksi yang ketiga adalah Novida Sari. Wanita ini juga menegaskan hal yang serupa. Mereka berada di dalam mobil bersamaan dengan tiga orang lainnya.

“Saya saat itu sudah di borgol. Saya melihat Brimob itu menemukan Senpi di semak belukar,” tegasnya.

Terakhir, Rahmat Tarigan juga mengaku hal serupa. Bahkan, pria berbadan tegap ini juga melihat Brimob menembakkan senjata ke Pohon asam Patikala dan ada juga semak belukarnya.

“Itu pohon asam Patikala disitu ditemukan oknum itu dan ditemukan Senpi itu. Jaraknya sekitar 10 meter dari saya,” tambahnya.

Menurut Rahmat, setelah Senpi itu ditemukan, oknum Brimob itu menyerahkan Senpi itu kepada pimpinannya yang diketahui bernama Budi Naibaho.

“Brimob itu menemukan Senpi di semak semak, dekat juga pohon Asam Patikala disitu. Selanjutnya, Senpi itu diserahkan kepada komandannya yang saya tahu namanya Budi Naibaho,” tegasnya.

Kuasa hukum Edi Suranta Gurusinga bernama Ronald Siahaan SH MH dalam persidangan itu membandingkan keterangan Rahmat Tarigan dan Diki Sembiring yang mengaku melihat Godol membuang Senpi.

“Saya ingin menyampaikan, bahwa keterangan Diki menyebutkan bahwa klien kami (Edi) membuang Senpi dalam kasus razia di lokasi. Apakah saudara saksi (Rahmat) ada melihat klien kami membuang Senpi dilokasi itu?,” ungkapnya.

Namun, pertanyaan pengacara itu dijawab dengan tegas oleh Rahmat Tarigan dan menyebut tidak melihat terdakwa di lokasi.

“Saya tidak ada melihat terdakwa ini di lokasi. Saya melihat terdakwa itu sewaktu di Polrestabes Medan,” terangnya.

Majelis hakim Simon CP Sitorus yang memimpin sidang mengaku bahwa mereka belum menyimpulkan hasil persidangan yang digelar ini.

“Apapun yang saksi meringankan terdakwa sampaikan. Kami belum menyimpulkan dan memutuskannya. Kami harapkan saudara saksi memberikan kesaksian yang sebenarnya,” ungkapnya.

Usai mendengar kesaksian Rahmat Tarigan, Simon CP Sitorus menunda persidangan. Adapun jumlah saksi yang dihadirkan sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk sidang selanjutnya adalah kelanjutan mengambil keterangan saksi yang meringankan terdakwa.

“Sidang hari ini kita tunda dan akan dilanjutkan pekan depan (11 Juni 2024). Agenda sidang selanjutnya pihak terdakwa diperkenan menghadirkan sejumlah saksi yang meringankan,” terangnya.

Dalam persidangan hari ini, sudah enam orang saksi meringankan terdakwa yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Sebagaimana diketahui, Edi Suranta Gurusinga diamankan di Desa Durin Jangak, Dusun Pulau Sari Kecamatan Pancurbatu, Deli Serdang Rabu 13 Maret 2024dini hari. Saat itu yang diamankan sebanyak 21 orang dan hanya Godol yang ditetapkan tersangka.

•RZ/Tim

JAKARTA |Infokeadilan.com – PT PLN (Persero) sukses mencatatkan penambahan pelanggan sebanyak 3,5 juta menjadi total 89,15 juta pelanggan di tahun 2023. Keberhasilan ini pun turut mengantarkan PLN meraih keuntungan terbesar dalam sejarah perseroan dengan laba bersih sebesar Rp22,07 triliun pada tahun 2023, sekaligus mencetak hattrick rekor laba bersih tertinggi selama tiga tahun berturut-turut sejak 2021.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN secara konsisten melakukan transformasi dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan. PLN tidak hanya berfokus pada peningkatan supply listrik tetapi juga berorientasi pada kepuasan pelanggan.

“Kami melakukan transformasi digital secara end to end dalam layanan pelanggan, sehingga membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan akses listrik. Jika dahulu kami hanya berorientasi pada supply listrik, sekarang orientasi kami untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan,” Ujarnya, Senin (3/6/2024)

Darmawan merinci pertumbuhan jumlah pelanggan disumbang paling besar dari tarif rumah tangga sebanyak 3.223.603, kemudian disusul tarif bisnis sebanyak 181.533 pelanggan. Sementara itu penambahan pelanggan tarif sosial sebanyak 72.311 pelanggan, tarif pemerintahan 28.393 pelanggan, dan tarif industri 27.217 pelanggan.

“Sehingga total pelanggan PLN sampai dengan 2023 sebesar 89.153.278 dengan rincian pelanggan rumah tangga sebanyak 81.551.325 pelanggan atau 91,47 persen dari total pelanggan, kemudian diikuti pelanggan tarif bisnis sebesar 4.706.947 pelanggan atau sebesar 5,28 persen dan pelanggan tarif sosial sebesar 1.993.101 atau sebesar 2,24 persen dari total keseluruhan pelanggan,” imbuh Darmawan.

Sementara itu total pelanggan golongan tarif pemerintahan sebanyak 595.941 atau sebesar 0,67 persen dari jumlah pelanggan dan tarif industri sebesar 206.770 atau sebesar 0,23 persen dari total pelanggan.

Darmawan mengatakan peningkatan jumlah pelanggan di tahun 2023 ditopang oleh kecepatan penyelesaian daftar tunggu pelanggan di mana pengendalian material distribusi utama (MDU) dan kecepatan eksekusi penyambungan menjadi kunci utamanya. Dengan upaya ini, penyambungan pelanggan di tahun 2023 dapat terealisasi sebesar 3,5 juta sambungan pelanggan.

“Tren daftar tunggu tahun 2023 terus menurun. PLN berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, salah satu langkah yang dilakukan yaitu kecepatan penyambungan lebih baik dari tahun ke tahun dengan melakukan pengelolaan MDU, digitalisasi monitoring penyambungan melalui Virtual Command Center dan optimalisasi eksekusi penyambungan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Darmawan, pertumbuhan pelanggan dari golongan tarif rumah tangga juga didukung hadirnya program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang diinisiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada keluarga prasejahtera yang tersebar di tanah air. Sepanjang tahun 2023 PLN telah menyambung program BPBL secara gratis bagi 131.600 keluarga prasejahtera.

Tak hanya itu, PLN juga menginisiasi program Light Up the Dream yakni sambung baru secara gratis kepada keluarga prasejahtera. Program yang berasal dari donasi pegawai PLN ini telah berhasil menyambung 20.942 keluarga.

Berbagai staregi untuk peningkatan jumlah pelanggan inipun berkontribusi pada peningkatan rasio elektrifikasi (RE) nasional menjadi 99,79% pada 2023 setelah sebelumnya RE Nasional menyentuh angka 99,63% di tahun 2022.

“Listrik ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, PLN akan terus memberikan listrik andal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” Pungkasnya.

•Red