JAKARTA |Infokeadilan.com – Harapan wartawan kepada pemerintah, TNI, Plori, Dewan Pers, dan pengusaha Swasta, serta para pemangku kepentingan di Negeri ini disampaikan dengan tegas oleh Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan Gondrong di Jakarta, Sabtu (1/6/2024).

Sosok aktifis rambut gondrong yang sudah 26 tahun tekuni dunia jurnalistik ini juga mengatakan terima kasih atas kehadiran Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed yang juga Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Presiden Kawulo Allit Indonesia (KAI).

“Profesi kita sebagai kontrol publik tata kelola pemerintah tidak boleh dipandang sebelah mata. Walau mayoritas dan kebanyakan tak digaji perusahaan Pers seperti wartawan media besar, namun kami punya nyali sangat tajam. Bahkan menyeruak kebenaran dan keadilan hingga akar rumput. Suarakan amanah rakyat dari lorong-lorong kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi, kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah, TNI/Polri juga stakeholder jadi sebuah niscaya dalam tata gerak ke depan. “Kata Opan.

Lebih lanjut dia juga menyinggung persoalan KUHP tidak berlaku bagi wartawan, mengingat Pers memiliki Undang – Undang tersendiri sebagai payung hukum serta kode etik jurnalis yang mengedepankan profesionalis karya jurnalistik.

“Terkadang karya jurnalistik kerap disalah artikan oleh kepentingan oknum – oknum, sehingga muncul ketimpangan dengan adanya laporan pencemaran nama baik yang mengarah pada UU ITE sebagai bentuk pemberangusan profesi. Disni, Dewan Pers harus berlaku adil, profesional dan tidak lagi melakukan diskriminatif terhadap peran jurnalis dalam mengulik pemberitaan. “Tegas Opan di malam tasyakuran 2 Tahun FWJ Indonesia Korwil Jakarta Barat dan 3 Tahun media Updatetoday.com di Royal Palm Hotel Jakarta, Sabtu (1/6/2024).

Sementara, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed yang juga Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Presiden Kawulo Allit Indonesia (KAI) dalam keterangannya dihadapan awak media menyebut bahwa fungsi dan tugas wartawan memiliki peran besar dalam pembangun, penjagaan keutuhan Negara dan kedaulatan ekonomi kerakyatan Indonesia. Mengingat Pers adalah satu pilar ke 4 demokrasi.

“Wartawan dituntut sebagai super inovatif dan kreatif, base on community and specific of cluster untuk menghadapi era digital. Berani lompat jauh ke depan. Perkokoh soliditas, kesatuan dan persatuan. Dan perluas jaringan, pererat sinergitas dan berkolaborasi dengan semua unsur Pemerintah, TNI / Polri, Stakeholder dan lembaga lainnya. “Jelas Ali Mahsun diacara syukuran FWJ Indonesia Korwil Jakarta Barat ke 2 tahun itu.

Unuk itu, kata Ali Mahsun, KERIS membuka pintu selebar-lebarnya bersama FWJ Indonesia guna mendongkrak profesi wartawan agar dapat memiliki kemampuan tinggi sehingga naik kelas dan lebih bermatabat, “pungkas Ketua Umum KERIS dr Ali Mahsun ATMO M Biomed yang juga Ketua Umum APKLI Perjuangan dan Presiden KAI.

•Rudolf

KARAWANG |Infokeadilan.com – Berdasar surat Undangan Pemerintah Kabupaten Karawang Nomor 400.10.2.2/1956/ DPMD tanggal 30 Mei 2024, sebanyak 282 Kepala Desa seKabupaten Karawang akan menerima SK Bupati, tentang Perpanjangan Masa Jabatan, baik dari hasil Pilkades maupun hasil Pemilihan Antar Waktu. Namun untuk yang berstatus Pjs (Pejabat Sementara) itu tidak menerima undangan tentang perpanjangan tersebut.

Penyerahan Keputusan Bupati Karawang tentang Pengesahan Penyesuaian Masa Jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Karawang yang disertakan sosialisasi tersebut akan dihelat langsung di gedung Plaza Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Hal tersebut di benarkan oleh Endang A.Md Kepala Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya.

“Iya Kang, sesuai dengan surat undangan dari Bupati besok Senin 3/6/2024 di rencanakan 282 Kepala Desa akan menerima Surat Keputusan Bupati (SK) yang baru untuk penyesuaian masa jabatan Kepala Desa sebagaimana amanat UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun.” Ucapnya, Minggu (2/6/2024).

“Dan mudah mudahan dengan diperpanjangnya masa jabatan ini, semua Kepala Desa yang masih menjabat dan yang ditambah masa jabatannya, dalam menjalankan pekerjaannya tetap amanah, profesional dan bisa menjadi kinerja yang lebih baik dibanding tahun kemarin.” Ujarnya.

“Harapan kedepannya semoga bisa menjadi Kepala Desa yang bisa dipilih lagi oleh rakyatnya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Karawang yang sudah merespon begitu cepat sehingga terlaksananya pelantikan sosialisasi dan menyesuaikan perpanjangan jabatan di hari besok tanggal 3 bulan Juni 2024.” Harapnya

“Untuk wilayah Kutawaluya 12 desa. Namun yang akan hadir besok 11 desa, karena yang satu desa lagi yaitu desa Kutajaya sedang menunaikan ibadah haji.” Pungkasnya.

Sementara itu di tempat terpisah H. Ujang Junaedi Kepala Desa Jayamakmur yang juga sebagai Ketua IKD di wilayah Kecamatan Jayakerta Karawang membenarkan, bahwa besok Senin 3/6/2024 sebanyak 7 Desa di wilayah Jayakerta yang mendapatkan undangan tersebut akan menghadiri acara tersebut.

“Iya benar kang, di Jayakerta 7 desa kang,  hanya desa Kemiri saja yang tidak ikut dapat penambahan jabatan 2 tahun.” Jawabnya singkat.

Menurut Shabarina Octavinadhia selaku Subkor Aset Desa Bidang Pemerintah Desa DPMD Kabupaten Karawang ada 282 Kades yang di undang.

“Ada 282 Kepala Desa yang di undang, namun tidak termasuk Kades yang berstatus Pjs, ” Kata Subkor Aset Desa pada Bidang Pemerintahan Desa DPMD Karawang Shabrina Octavinadhia, Minggu (2/6/2024) yang di kutip dari infonews871.

“Rencananya, acara besok hanya penyerahan SK saja, tidak ada sumpah ulang. Kemudian untuk Anggota BPD nanti menyusul kemudian, soal teknisnya apakah dihadirkan semua dengan jumlah ribuan atau bagaimana, nanti akan di bahas terlebih dahulu,” Tandasnya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Proyek pembangunan saluran drainase lingkungan di Jalan raya Jaya Negara RT 001/025 Kelurahan Karawangpawitan Kecamatan Karawang Barat yang di kerjakan oleh CV Hadi Karya Pradana, Nomor kontrak : 01/SP/PM-24.01.111/KPA-PRKP/2024 yang bersumber dari APBD TA 2024 sebesar  Rp. 190.100.000, dengan jangka waktu pengerjaan selama 90 hari kalender di duga mendahului dari target pekerjaan yang di tentukan atau dengan kata lain curi star.

Berdasarkan hasil pantauan awak media di lapangan pada Sabtu (1/6/2025) di temukan adanya kejanggalan dengan pekerjaan tersebut, pasalnya, terlihat pada papan informasi proyek tidak tercantum tanggal kapan di mulai dan akhir pekerjaan, namun hanya tertulis jangka waktu pengerjaan saja.

Selain itu, dari teknis pekerjaan pun nampak terlihat adanya genangan air yang tidak di keringkan terlebih dahulu. Tak hanya itu, pada pemasangan Uditch terlihat tanpa di setai alas pasir abu sebagai dasar landasan awal pemasangan.

Salah seorang pekerja yang meminta namanya tidak di sebutkan ketika di konfirmasi awak media perihal sudah berapa lama pekerjaan tersebut bejalan, ia mengatakan, bahwa pekerjaan tersebut sudah berjalan selama 10 hari lebih.

“Kalau pekerjaan mah ini sudah 10 hari lebih pak. Kalau mandor itu setau saya pak Neman atau pak Ana, silahkan nanti hubungi aja pak.” Jawabnya singkat.

Guna mendapatkan informasi lebih akurat dan untuk memastikan kebenaran jawaban dari pekerja tersebut, kemudian awak media coba menghubungi mandor lapangan tersebut melalui Whatsap. Namun sayang, semua usaha untuk mendapatkan informasi tidak di dapatkan, yang bersangkutan tak merespon dan lebih memilih diam.

Tak berselang lama, setelah beberapa waktu yang bersangkutan yakni mandor lapangan yang di konfirmasi perihal genangan air pada galian saluran melalui seluler tak merespon itu, akhirnya memberikan jawaban, menurutnya, bahwa genangan air yang terlihat itu nantinya akan di keringkan apabila akan di pasang Uditch.

“Ya pak, itu mah nanti kalau akan di pasang Uditch nya juga pasti di keringkan dulu pak. Itu mah air pembunangan rumah tangga pak. Kalau yang lain mah kan semua juga kering pak.” Ungkapnya

Ketika di minta penjelasanya terkait tanggal mulai dan akhir pekerjaan tersebut, yang bersangkutan tak menjawab.

Terpisah, T salah satu warga sekitar yang tak jauh dari lokasi saat di minta tanggapanya oleh awak media perihal adanya pekerjaan tersebut mengatakan, sebagai masyarakat dirinya jelas sangat berterima kasih kepada pemerintah Karawang.

“Ya sebagai masyarakat sih jelas, sangat berterima kasih kepada pemerintah Karawang yang sudah membangun saluran ini. Karena ini akan membantu warga. Karena memang saluran ini sangat di butuhkan warga di sekitar ini. Apalagi kalau musim hujan, saluran disini kadang kurang lancar.” Ucapnya.

“Mudah mudahan setelah adanya pembangunan ini saluran air bisa jadi lancar.” Pungkasnya.

Dengan munculnya pemberitaan ini kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang di minta untuk segera melakukan evaluasi dan pengawasan lebih maksimal, demi terwujudnya pembangunan yang efektif dan sesuai yang di harapkan masyarakat Karawang.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Saat ini Karawang sedang darurat sampah, tempat pembuangan sampah (TPS) liar ada di mana-mana. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena semakin hari kondisinya semakin menggunung dan tercium aroma tak sedap.

Seperti di sekitaran Jalan Sumadiraja Cibungur Indah dan Jalan Sukamulya Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Sabtu (1/6/2024)

Salah satu warga setempat yang meminta namanya tidak di publikasi mengatakan, sebelumnya lokasi tersebut memang sudah ada tumpukan sampah, tetapi tidak separah sekarang. Ia mengaku khawatir, lantaran tahun 2023 lalu di Jalan Sumadiraja terjadi dua kali kebakaran akibat tumpukan sampah yang terbakar.

“Yang di Jalan Sumadiraja itu awalnya cuma satu titik, sekarang malah tambah menyebar. Tapi sekarang kan mulai musim kemarau, takutnya kebakaran lagi.” Ungkapnya.

Tak hanya di situ terlihat tumpukan sampah pun di Jalan Sukamulya dekat makam juga  mengkhawatirkan.

Kondisi saat ini sampah terlihat semakin menggunung, dan tentu menyebarkan aroma tidak sedap.

“Saya juga nggak tahu itu sebenarnya memang TPS resmi atau liar. Tapi yang jelas banyak orang-orang buang sampahnya kemari.” Ujarnya.

“Jadi emang di sini tuh kayaknya orang-orang nggak tahu lagi mau buang ke mana. Karena lihat ada sampah yang dibuang di situ, ujung-ujungnya semua mengikuti dan akhirnya menumpuk tanpa tahu kalo itu pembuangan liar,” Pungkasnya.

Warga berharap pemerintah bisa turut membantu dalam pengangkutan, dan memberikan arahan kepada masyarakat terkait kemana seharusnya membuang sampah.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Dalam rangka peresmian dan peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang gelar pertunjukan spektakuler konser musik artis papan atas ibu kota Jakarta dan pagelaran seni budaya khas kota Karawang, Sabtu (1/6/2024)

Acara dengan pertunjukan konser musik spektakuler yang di gelar di lapangan Karangpawitan Karawang tersebut menghadirkan Band papan atas Jamrud dan penampilan Diminis Band serta artis ternama ibu kota Ratu Aulia. Tak hanya itu penampilan seni budaya khas Karawang tari jaipong yang di tampilkan oleh Azzaleart ikut memeriahkan acara spektakuler tersebut.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh yang di wakili Asda 3 bersama Ketua KPU Karawang Mari Fitriana, Anggota KPU RI Idham Malik, Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni, jajaran Forkopimda Kabupaten Karawang, Dandim 0604 Karawang Letkol Inf. Dede Hermawan, Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Karawang Mari Fitriana menyampaikan sejumlah tahapan tahapan perekrutan.

“Puji syukur kita bisa menyaksikan peluncuran Pilkada Karawang 2024. KPU Karawang saat ini telah menyelesaikan sejumlah tahapan perekrutan badan Ad Hoc hingga tingkat desa. Dengan ini, KPU Karawang menyatakan siap menggelar pilkada di Kabupaten Karawang.” Ucapnya.

Mari juga menjelaskan bahwa agenda tahapan terdekat adalah pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Mereka akan bertugas mendatangi setiap rumah warga untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit).

“Untuk warga Karawang, pastikan bapak dan ibu terdaftar sebagai pemilih. Tunggu di rumah, akan ada petugas yang datang.” Terangnya.

Sementara itu di tempat yang sama, anggota KPU RI Idham Holik, mengaku takjub melihat kemeriahan peluncuran Pilkada Karawang 2024.

Menurutnya, acara tersebut begitu dinikmati seluruh lapisan warga Karawang dengan penuh suasana kegembiraan.

“Ini adalah agenda rutin lima tahunan, merupakan tradisi dalam budaya politik. Saya sangat bahagia dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua yang berpartisipasi dalam Pemilu.”

Ia berpesan agar warga Karawang bisa menggunakan hak pilihnya pada Rabu tanggal 27 November 2024 mendatang dengan aman dan damai.

“Selamat menikmati demokrasi, mari kita jaga Kabupaten Karawang dengan partisipasi yang bisa dibanggakan.” Pungkasnya.

Peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang tahun 2024 yang di meriahkan oleh artis artis ibu kota Ratu Aulia, Diminis Band, dan penampilan terakhir yang spektakuler oleh Band Jamrud ternama papan atas menunjukkan bahwa ribuan warga Karawang sangat menikmati lantunan lagu dan hiburan yang disajikan. Hingga acara berakhir, warga membubarkan diri dengan tertib.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Bendera Merah Putih adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.

Namun sangat di sayangkan, hari ini tepat di hari lahirnya Pancasila Negara Republik Indonesia terlihat masih ada bendera Sang Saka Merah Putih lusuh dan robek berkibar di depan salah satu perusahaan yang berlokasi di Jalan Tanjungpura-Rengasdengklok tepatnya di wilayah Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, Sabtu (1/6/2024).

Hal ini terkesan miris, diduga adanya pembiaran dan diduga tidak memperhatikan Etika atau Rasa Nasionalisme serta di duga melanggar Undang Undang yang berlaku terkait pengibaran Bendera Merah Putih tersebut.

Hasil Pantauan tim media saat melewati lokasi tersebut dan melihat dengan langsung keadaan adanya pengibaran bendera Merah Putih yang terlihat sudah sobek dan sangat kusam.

Pemandangan tersebut terlihat tepat di halaman dekat pintu gerbang sebuah perusahaan aspal curah yang berlokasi di wilayah Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

Di tempat terpisah salah satu warga yang meminta namanya tidak di publikasikan saat di temui awak media mengatakan, bahwa bendera Merah Putih tersebut sepertinya memang sudah lama di biarkan seperti itu.

“Bendera Merah Putih itu pak, saya juga tidak tau sih pak, tidak ngeuh, sepertinya itu memang sudah lama seperti itu, mungkin mereka lupa untuk menggantinya pak.” Jawabnya.

Ketika di tanya perusahaan tersebut memproduksi apa dan mengapa pintu gerbangnya tertutup rapih dirinya menjawab, “Oh itu perusahaan aspal pak, aspal curah. Kalau pintunya nutup mah itu mungkin libur pak, karena sekarang kan tanggal merah. Biasanya kalau bukan tanggal merah hari Sabtu itu kerjanya setengah hari pak.” Ungkapnya.

Terkait dengan hal ini jelas bahwa berkibarnya bendera Merah Putih di halaman perusahaan aspal curah tersebut diduga memang terkesan ada hal pembiaran.

Padahal jelas aturannya sudah diatur di dalam Undang  Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang pengibaran bendera yang sudah kusam, robek dan rusak, dan jelas di dalam undang undang tersebut tertuang aturan dan sanksi nya, yaitu apabila seseorang dengan sengaja mengibarkan bendera Merah Putih yang dinilai tidak layak, dapat di ancam pidana. Seperti di jelaskan di dalam Pasal 24 huruf c yang isinya adalah ; mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam dengan ketentuan pidana Pasal 67 huruf b. Isinya, apabila dengan sengaja kibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, maka itu dipidana penjara paling lama 1 tahun atau juga denda paling banyak Rp.100 juta

Mengacu kepada aturan tersebut jelas, bahwa setiap instansi, baik pemerintah maupun swasta wajib memasang dan mengibarkan bendera Merah Putih.

Namun Undang Undang tersebut di duga tidak di patuhi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Sampai Pemberitaan ini diterbitkan awak media belum bisa menemui pihak perusahaan untuk di konfirmasi.

•Red

TANGERANG |Infokeadilan.com – Di duga Aktivitas galian yang berada di jalan raya Pagedangan Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Banten. Bebas nya galian disinyalir ilegal itu, lantaran ada kongkalikong antara P2T BSD dengan Kades Sinyo terkait galian jalan.

Diketahui, galian tanah tersebut telah berjalan lebih dari seminggu. Namun pihak terkait, dalam hal ini Satpol PP terkesan melakukan pembiaran. Sebab aktivitas galian ilegal itu berjalan dengan bebasnya.

Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Kepala Desa Cicalengka Pagedangan mengatakan bahwa proyek tersebut adalah proyek BSD yang bekerjasama dengan Pemda.

“Itumah BSD kerja sama dengan Pemda.” Ucap Kades kepada wartawan dalam pesan singkat. (31/5/2024)

Sementara itu menurut Coki salah satu kontraktor proyek tersebut ketika di konfirmasi awak media mengatakan, “saya dari PT Subur selaku kontraktor hanya menjalankan tugas dari P2T BSD. Abang bisa tanya terkait perizinan ke pihak P2T BSD disebelah sana orang nya, langsung aja tanya bang.”Pungkasnya.

Mendapat arahan dari Coki selaku kontraktor yang menunjukan untuk bertanya mengenai perizinan proyek tersebut mempersilahkan untuk menemui Eko.

Namun sayang, terkait perijinan yang di pertanyakan Eko menjawab.

“Saya Eko dari pelaksana P2T BSD, terkait perizinan, saya belum bisa tunjukan, tapi saya sudah kordinasi dengan Kepala Desa, Dishub dan Pemda. Bapak bisa tanyakan terkait perizinan nya langsung ke Kepala Desa Cicalengka.” Jelasnya pada (29/5/2024) saat itu.

Dengan ada nya berita ini tayang kami dari Organisasi Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) meminta pihak kepala Desa Sinyo Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang menunjukan terkait perizinan tersebut.

Pasalnya, setiap kegiatan atau pekerjaan yang menggunakan uang negara di wajibkan memasang papan informasi proyek sebagai bentuk transparansi kepada publik, sebagaimana tertuang di dalam UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk :

a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

Dan ini jelas Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sudah selayaknya menjadi pedoman para pejabat di kabupaten Tangerang, dan sudah seharusnya para pejabat terbuka serta bersikap transparan dalam informasi yang di butuhkan masyarakat.

•Tim