CIKARANG TIMUR |Infokeadailan.com – Cluster UMKM Masyarakat Peduli Bahagia Desa Tanjungbaru binaan dari Rumah Zakat yang berlokasi di Pasar Asem resmi di buka, Jum’at (31/5/2024).

Hadir dalam acara peresmian tersebut Sekertaris Kecamatan Cikarang Timur H. Aris Sadikin Asnawi, Perwakilan dari pimpinan Rumah Zakat Bekasi Bapak Mukhofin, juga di hadiri ketua RT setempat dan Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Bahagia Tatang Sumarna.

H. Aris Sadikin Asnawi dalam sambutanya menyampaikan, bahwa Cluster UMKM yang di pusatkan di Pasar Asem Desa Tanjungbaru di harapkan akan menjadi projek pertama yang membuat UMKM lebih bergairah.

“Cluster UMKM yang di pusatkan di Pasar Asem Desa Tanjungbaru di harapkan akan menjadi projek pertama yang akan membuat lebih efektif. Dan dengan adanya Mentoring UMKM dan bantuan pinjaman permodalan tanpa bunga, harapan kedepan bisa menjadi motor penggerak bagi UMKM yang ada di Cikarang Timur dan akan lebih berkembang dengan jangkauan nya lebih luas lagi.” Jelasnya.

“Pembinaan UMKM di desa Tanjungbaru khususnya di dusun satu sudah sejak tahun 2020 sudah puluhan UMKM di bina oleh Rumah Zakat Desa berdaya Tanjungbaru sudah banyak yang berhasil dan juga bisa melahirkan UMKM binaan yang baru.

Semoga dengan adanya Cluster UMKM di pasar Asem Rengasbandung Desa Tanjungbaru bisa menjadi pelopor UMKM ke tingkat Kecamatan.” Tambahnya.

Selain itu pihaknya juga mengatakan, dengan adanya Cluster UMKM selain akan menjadi icon Kecamatan hal itu juga menjadi contoh bagi desa desa lain.

“Dengan adanya Cluster UMKM yang disponsori dan dibantu program oleh rumah zakat di desa Tanjungbaru menambah semangat para penggiat UMKM yang ada desa Tanjungbaru semoga bisa menjadi ICON nya Kecamatan Cikarang Timur Cluster UMKM semoga bisa menjadi  contoh oleh desa-desa lain khususnya desa yang ada di wilayah Cikarang Timur.” Terangnya.

“Kami dari pemerintah Kecamatan Cikarang Timur mengucapkan selamat dan sukses selalu kepada pelaku UMKM terus berkarya, berinovasi dan menciptakan produk-produk unggulan yang berkwalitas agar bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional.” Pungkasnya.

•Wan/Yok

INDRAMAYU |Infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Indramayu resmi memberhentikan sementara Wasma alias Cempe Kuwu Sukagumiwang, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu Jawa Barat dari jabatannya oleh Bupati Indramayu, berdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 100.3.3.2/ Kep.193/DPMD/2024, tanggal 30 Mei 2024.

Keputusan ini menyusul aksi demo ratusan wartawan Indramayu yang menuntut pemberhentian Wasma, setelah mengancam pembunuhan terhadap wartawan anggota PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Indramayu, M. Tugiran alias Jahol.

Pemberhentian sementara ini berdasarkan pada Surat Camat Sukagumiwang Nomor: 700.1.1.1/2338/Trantibum, tertanggal 29 Mei 2024, mengenai Laporan Pelanggaran Disiplin Kuwu.

Dalam surat tersebut, terungkap bahwa Wasma tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kuwu dan melanggar sejumlah larangan yang berlaku.

Pemberhentian sementara ini akan berlangsung selama tiga bulan, terhitung sejak tanggal penetapan, yaitu 30 Mei 2024.

Selama masa pemberhentian sementara ini, akan dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan langkah berikutnya.

Keputusan Bupati Indramayu mencakup hal-hal berikut:

KESATU:
Memberhentikan sementara Sdr. Wasma sebagai Kuwu Sukagumiwang, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu karena tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagai Kuwu.

KEDUA:
Pemberhentian sementara ini berlaku selama tiga bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini. Evaluasi akan dilakukan setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

KETIGA:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini juga telah ditembuskan kepada beberapa pihak terkait di antaranya Inspektur Kabupaten Indramayu, Camat Sukagumiwang, dan Ketua BPD Sukagumiwang Kecamatan Sukagumiwang.

Keterangan dari Pengacara Adi Iwan Mulyawan, S.H., yang mewakili kliennya M. Tugiran alias Jahol, menyampaikan “Kami apresiasi dan terima kasih atas penonaktifan Kuwu Sukagumiwang, Wasma alias Cempe” ucapnya

Penonaktifan ini dilakukan menyusul ancaman yang diterima oleh kliennya dari oknum kuwu tersebut.

Dalam pernyataannya, Adi Iwan Mulyawan menyampaikan harapannya agar Polres Indramayu segera menindaklanjuti laporan ancaman yang diajukan oleh pihaknya.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bupati Indramayu yang dengan tegas memberhentikan Kuwu Sukagumiwang. Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Kini, giliran Polres Indramayu yang harus memproses laporan ancaman terhadap klien kami,” ujar Adi, yang juga Ketua PBH PERADI Indramayu.

Adi menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas dalam kasus ini. Menurutnya, ancaman yang dilakukan oleh seorang pejabat desa sangat mencederai rasa keadilan dan keamanan warga.

“Kami berharap bahwa laporan yang telah kami ajukan dapat segera ditindaklanjuti oleh Polres Indramayu, sehingga kasus ini bisa segera diselesaikan dan memberikan rasa aman kepada klien kami,” tambah Adi yang merupakan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi IWO Indramayu.

Penonaktifan Kuwu Wasma alias Cempe dilakukan oleh Bupati Indramayu setelah adanya laporan dan bukti-bukti yang menguatkan tuduhan ancaman terhadap Jahol.

Keputusan ini disambut baik oleh masyarakat setempat yang menginginkan pemimpin desa yang bersih dan bertanggung jawab.

Dengan adanya tindakan tegas dari Bupati Indramayu dan harapan proses hukum yang segera dari Polres Indramayu, dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat lainnya untuk menjalankan tugas dengan integritas dan tanpa intimidasi terhadap warga.

Pengacara Adi Iwan Mulyawan dan kliennya, Jahol, saat ini menunggu perkembangan lebih lanjut dari pihak kepolisian dan siap untuk berkolaborasi demi terwujudnya keadilan.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Indramayu, Ali Maknawi menegaskan, “DPRD wajib mendorong secara serius kepada pihak Pemda dan Polres Indramayu untuk memproses oknum kuwu yang mengancam wartawan.” Pungkasnya.

•Uswah/Red

INDRAMAYU |Infokeadilan.com – Aksi penolakan UU Penyiaran di lakukan sejumlah wartawan yang tergabung dalam Forum Komunitas Jurnalis Indramayu (FKJI) kamis 30 April 2024 di depan Gedung Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu berjalan tertib dan damai.

Seluruh wartawan dalam aksi damai tersebut menyampaikan penolakan tentang rancangan undang-undang penyiaran yang berpotensi membungkam serta mengkebiri kebebasan pers dalam melakukan tugas jurnalistiknya, terutama pasal yang mengatur investigasi dan penyelesaian sengketa yang di bawah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Dalam orasinya sejumlah wartawan menolak keras terkait pasal yang memperketat regulasi media independen, hal ini dapat membatasi kebebasan dalam menyampaikan informasi ke publik, terutama yang mengkritik kinerja pemerintah dengan melarang jurnalis melakukan kegiatan investigasi ketika ada penyimpangan anggaran (korupsi).

Dalam aksi penolakan rancangan undang-undang penyiaran tersebut di depan kantor DPRD, masa juga menyuarakan terkait oknum kuwu Sukagumiwang yang mengancam keselamatan rekan wartawan yang bernama M.Tugiran alias Jahol. Massa menuntut agar bupati Nina Agustina menonaktifkan sementara oknum kuwu tersebut dan mendesak Kapolres Indramayu agar segera memproses oknum kuwu tersebut sesuai undang-undang dengan tuduhan pengancaman.

Akhirnya tuntutan dari wartawan langsung di respon oleh ketua DPRD. H. Saepudin.S.H., melalui diskusi yang lumayan singkat dengan para jurnalis dengan menyetujui menolak RUU penyiaran tersebut. Dalam waktu yang bersamaan bupati Indramayu juga langsung menonaktifkan oknum kuwu Wasma alias Cempe. Mendengar permohonannya sudah terealisasi atas tuntutan akhirnya para wartawan mengakhiri unjukrasa serta membubarkan diri dengan tertib kembali ke Graha Pers Indramayu (GPI) titik kumpul saat dimulainya aksi damai dalam bentuk solidaritas terhadap pembungkaman pers.

•Uswah
Sumber : DPD IWOI Indramayu

INDRAMAYU |Infokeadilan.com – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu bergerak cepat dalam menangani pengaduan konsumen, melalui layanan I- Ceta atau Indramayu Cepat Tanggap dan layanan pengaduan di setiap kantor Cabang dan unit.

Berdasar data yang diperoleh media dari bagian Humas Perumdam Tirta Darma Ayu menyebutkan jumlah pengaduan konsumen yang masuk melalui aplikasi I- Ceta dan layanan pengaduan mandiri mencapai 10 pengaduan setiap harinya.

Pengaduan dari konsumen ini yang paling sering diadukan menyangkut kondisi air yang keruh, kebocoran pipa Persil, dan tidak tersalurkannya air bersih ke konsumen.

Seperti pengaduan yang dilakukan oleh H. Nono Haryono, salah satu konsumen Perumdam Tirta Darma Ayu di perumahan Griya Ayu. Nono mengeluhkan air bersih tidak keluar sama sekali pada waktu siang hari. Jikapun keluar pada jam jam tertentu saja di waktu malam hari. Kondisi ini sudah berjalan lama.

” Banyu e boro boro ngucur. Netes gah beli. Arep lapor, lapor Ning sapa,” keluh Nono kepada media, Kamis (30/5/2024)

Nono-pun langsung melaporkan secara mandiri melalui kantor unit PDAM Balongan. Tidak kurang dari satu jam, tim Dermayu Banyu Sehat (DEBAS) lengkap dengan peralatannya langsung mendatangi rumah pensiunan PLN tersebut. Diperoleh informasi, penyebab tidak lancarnya air bersih dikediamannya tersebut akibat bocornya pipa Persil yang menghubungkan saluran yang ada di rumahnya.

Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu Ady Setiawan yang didampingi Plt Manager Humas Perumdam Tirta Darma Ayu, Dedi Rohaedi mengakui sejak ada program I- Ceta yang terpantau langsung oleh Kuasa Pemegang Modal ( KPM) yang juga bupati Indramayu Hj Nina Agustina, setiap pengaduan dari konsumen langsung ditindaklanjuti.

Menurut Ady, aplikasi I -Ceta yang digagas oleh ibu Hj Nina Agustina ini sangat membantu konsumen dalam mengatasi persoalan dan kendala penyaluran air bersih di tingkat konsumen, sehingga dari mulai jajaran manajemen Perumdam Tirta Darma Ayu hingga 14 kantor cabang dan unit dapat segera merespon keluhan dari konsumen.

“Respon cepat dari tim Dermayu Banyu Sehat dalam mengatasi aduan dari konsumen ini akan terus ditingkatkan,” jelas Ady Setiawan.

Ady juga memaparkan grafik tingkat pengaduan konsumen yang prosentasenya kecil dibanding jumlah konsumen yang mencapai 157 ribu sambungan air bersih, membuktikan tingginya tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan daerah milik pemerintah kabupaten Indramayu tersebut.

Iya mencontohkan, gerak cepat tim DEBAS ini kerap dilakukan terutama di permukiman warga yang saluran pipa utamanya mengalami kendala. Selama melakukan perbaikan, tim DEBAS sudah menyiapkan solusi terbaik untuk konsumennya seperti menyuntikan air bersih melalui armada tangki yang handal ke rumah rumah konsumen.

“Tim respon cepat kami 24 jam siaga untuk mengatasi keluhan konsumen akan pasokan air bersih. Ini tidak lain merupakan satsetnya beliau ( Nina Agustina, red) yang tidak mau menunda nunda pekerjaan demi kepuasan konsumennya,” Tutupnya.

•Uswah

INDRAMAYU |Infokeadilan.com – Forum Wartawan Indramayu Timur (Forwit) siap turun lakukan aksi damai bersama organisasi pers lainnya yang tergabung dalam FKJI (Forum Komunikasi Jurnalis Indramayu) pada Kamis (29/05/2024) hari ini.

Organisasi pers ini meliputi, PWI Indramayu, WWN, Pokja Polres, FKWIB, FWAK, PPWI, KWRI, Sekber, FK-Inbar, Kombes, IWO (Palembang), SMSI, IWO (Jakarta), IWOI, JOIN, PJI, AWI, FORWIT, PJS, UTI Cirebon Raya, Pers Media Indonesia dan Hipsi.

Aksi damai tersebut terkait dengan RUU Penyiaran yang dinilai sebagai bentuk ancaman kebebasan pers. Selain itu juga terkait dengan ancaman pembunuhan terhadap insan pers Indramayu.
Aksi damai besok dengan rute titik kumpul di Sekretariat GPI – Pendopo Indramayu, DPRD Indramayu dan Mapolres Indramayu ini membawa empat tuntutan diantaranya :

1. Tolak RUU Penyiaran
2. Desak DPRD menandatangani Penolakan RUU Penyiaran
3. Desak APH menangkap dan mengadili Wasma alias Cempe
4. Desak bupati menonaktifkan Wasma/ Cempe.

Ketua Forwit, Abdul Gani mengatakan, Forwit siap ikut turun dalam aksi damai tersebut. Tercatat sekitar 20 jurnalis lebih akan bergabung dengan organisasi pers lainnya.

“Forwit akan mengikuti seruan aksi damai dari FKJI. Harapannya, revisi RUU Penyiaran dihentikan dan oknum kuwu yang mengancam pembunuhan terhadap wartawan segera ditangkap dan dinonaktifkan dari jabatannya. Karena intimidasi dan ancaman terhadap wartawan semacam itu, jelas mencederai kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi selain bertentangan dengan amanat UU Nomor 40/1999 tentang Pers,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua FORWIT, Afifudin. Ia menilai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini terdapat sejumlah pasal kontroversial dan dapat membungkam hingga memberangus kebebasan pers di Indonesia.

“Dan stop ancaman pembunuhan terhadap wartawan. Sikap oknum kuwu ini, sangat tidak terpuji. Pantas untuk kita lawan,” Pungkasnya.

•Uswah
Sumber : DPD IWOI Indramayu