KARAWANG |Infokeadilan.com – Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) yang selanjutnya menjadi Rumah Layak Huni (RULAHU) adalah tempat tinggal yang memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan kenyamanan. Kriteria tersebut melibatkan aspek-aspek seperti keamanan, kesehatan, keberlanjutan, dan aksesibilitas.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) yang kemudian menjadi Rumah Layak Huni (RULAHU) tersebut merupakan salah satu program untuk memberikan tempat tinggal yang memenuhi standar kualitas dan kenyamanan bagi masyarakat.

Namun sangat di sayangkan, program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kabupaten Karawang dinilai belum merata, pasalnya masih ada beberapa warga yang rumahnya sangat memprihatinkan di berbagai wilayah. Terutama di wilayah Karawang Utara, yang mencakup Dapil 3 dan 2, hal ini jelas menjadi pekerjaan rumah Pemkab Karawang dan Dinas terkait yang harus dibenahi.

Seperti di ketahui adalah Karman salah satu warga Dusun Karangsetia Desa Medankarya Kecamatan Tirtajaya Karawang dimana rumahnya sudah nampak tidak layak huni dan terlihat kayu kayu sebagai penopang rumah sudah keropos dan rapuh. Jelas, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena mengancam keselamatan dan kenyamanan penghuni.

Upaya pemerintah desa setempat pun sudah cukup maksimal, namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari dinas terkait, sehingga harapan Karman masih terhambat.

“Saya semaksimal mungkin sudah berbuat yang terbaik buat warga, apalagi Karman, dan tentunya upaya apapun sudah kami lakukan selaku pemerintah desa, baik mengajukan lewat aspirasi dewan maupun lainnya,” Ungkap salah satu perwakilan Pemdes kepada awak media, Kamis (30/5/2024).

Karman pun mengungkapkan hal serupa kepada awak media, bahwa dirinya memang telah didatangi pihak Pemdes untuk didaftarkan dalam program RUTILAHU namun sampai saat ini belum juga terealisasi.

“Iya, memang orang desa datang ke rumah dan berupaya mengusulkan program perbaikan rumah, tapi sampai sekarang belum juga ada pembangunan,” Ungkap Karman.

Terkait dengan hal ini di harapkan Pemkab Karawang dan dinas terkait bisa lebih respek dan lebih respon lagi, karena Karman adalah salah satu contoh warga yang tempat tinggalnya sudah tidak layak untuk di huni yang berada di wilayah Dapil 3.

•Mar

KARAWANG |Infokeadilan.com – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang menetapkan 50 orang caleg peserta pemilu 2024 sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang 2024-2029, Rabu (29/5/2024)

Hal itu dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua KPU Karawang Nomor 1259 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum 2024 dan Nomor 1260 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum 2024.

Dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 di Kabupaten Karawang, terdapat 8 partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Karawang, yaitu ; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6 kursi, Partai Gerindra 8 kursi, PDIP 6 kursi, Partai Golkar 6 kursi,  Partai Nasdem 7 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 7 kursi, Partai Demokrat 8 kursi dan Partai Amanat Nasional (PAN) 2 kursi.

Caleg yang ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang 2024-2028, sebagai berikut :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) : Umar Al Faruq,S.Ag, Lili Mahali, S.Sos.I, Didin Sirojudin, S.PdI, M.Pd, Mulyana,SH.I,  Anggi Rostiana Tarmadi, A.Md,  Asep Dasuki.

2. Partai Gerindra : Kaemin Komarudin, Encep Sumanta,SE,  Iqbal Jamalulail,S.I.P,M.Kesos,  Taman,SE, Saepudin Zuhri,SH,  H.Mohamad Dimyati,SE, Ajang Supandi,SH,  dan H.Endang Sodikin, S.PdI, SH, MH.

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) : Natala Sumedha, SE,AK, H.Karsim, Rosmilah, A.Md,  H. Cita, Fernando Doklas Pangaribuan, S.Kom, dan Dr Anwar Hidayat,SH,MH.

4. Partai Golkar : Moch.Topan Megantara, H.Asep Syaripudin, ST, MM, Saidah Anwar,SH, Abdul Azis,SE, Fitri Melinda dan Saepudin Permana.

5. Partai Nasdem : Dian Fahrud Jaman, Neneng Siti Fatimah,SE, Dian.S, H.Buchori, S.PdI,  Drs H. Asep Junaedi, M.Pd,  Eric Heryawan K,SE, dan Mulyadi.

6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) : Sugih Laksana Futra, Apt.Mumun Maemunah,S.Si, H. Rusli HN,SE, H.Muhammad Imron Choeru,ST, Ahmad Sopyan Junaedi Putra,  Agus Sulistyo dan H.Tatang Taufik.

7. Partai Demokrat : H.Oma Miharja Rizki,SH,MH, Khoerudin, H.Saryadi, S.Sos, Nurhadi,SH, H. Budianto,SH,  Pendi Anwar,SE, Suci Nurwinda, S.Pd,MAP dan Dedi Indrasetiawan,SE.

8. Partai Amanat Nasional (PAN) : Asep Supriatna dan Dede Mulyana.

•Red

Sumber : KPU Karawang

KARAWANG |Infokeadilan.com – Ratusan wartawan dari berbagai macam organisasi media yang ada di Kabupaten Karawang gelar aksi damai tolak Revisi UU No. 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran, yang berpotensi membungkam dan mengebiri kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Aksi damai ratusan wartawan dari berbagai organisasi media dan sejumlah aktifis serta mahasiswa yang ada di Kabupaten Karawang tersebut di lakukan didepan gedung DPRD Kabupaten Karawang, Rabu (29/5/2024)

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan saat aksi, para jurnalis menekankan bahwa investigasi adalah ruh dari jurnalisme.

Para jurnalis dan Forum Aktivis Karawang meminta agar revisi undang-undang ini ditunda dan ditolak sepenuhnya, dikhawatirkan jika Undang Undang ini diterbitkan, tindakan korupsi akan semakin merajalela tanpa adanya pengawasan yang efektif dari media.

“Kami bersepakat menolak revisi undang-undang tersebut. Tidak ada lagi jurnalis yang dikebiri.” Tegas salah satu perwakilan jurnalis Karawang yang merasa bahwa revisi ini akan membatasi ruang gerak jurnalis dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas independen.

Ketua IWO Indonesia DPD Karawang Syuhada Wisastra menyatakan secara tegas menolak revisi Undang Undang Penyiaran karena di dalamnya memuat sejumlah pasal kontroversi yang membungkam kemerdekaan pers.

“Hari ini kami dari IWO Indonesia DPD Karawang bersama organisasi wartawan dan media lainnya bergerak bersama gelar aksi tolak Revisi Undang Undang No. 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran.

Revisi UU Pernyiaran yang kini dibahas di DPR RI ini juga dapat berpotensi membungkam kebebasan berekspresi serta mengungkung proses demokrasi,” Ujar Syuhada di hadapan awak media saat aksi.

Menurutnya, jika revisi UU Penyiaran ini disahkan, maka dapat terjadi kekacauan. Sebab, lembaga penyiaran akan menjadi wahana legislatif yang memainkan perannya untuk menekan jurnalis.

“Hal ini menjadi ancaman yang serius terhadap demokrasi dan kemerdekaan pers. Kami ingin agar DPR RI tidak terburu buru dalam mengesahkan revisi UU Penyiaran ini,” Tandasnya.

Ia mengungkapkan, dampak lainnya dengan adanya revisi UU Penyiaran ini adalah dapat memberanguskan kerja-kerja investigasi pekerja pers dalam menyampaikan laporan kebenaran atas temuan liputannya.

“Liputan investigasi adalah hal penting bagi jurnalis sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah maupun swasta, terutama dalam mengungkap kasus korupsi.” Bebernya.

Syuhada memaparkan, pasca reformasi, kehadiran pers menjadi salah satu pilar keempat demokrasi yang telah dijamin kemerdekaannya dan diakui keberadaannya oleh UUD 1945, seperti halnya tiga pilar demokrasi lainnya, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Kemerdekaan pers telah dijamin oleh UUD 1945. Jadi pers harus diberikan kemerdekaan tanpa harus dibredel. Bila RUU itu disahkan sama saja kebenaran dibungkam.” Pungkasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Budianto yang menerima tuntutan dari para jurnalis menyampaikan, pihaknya berjanji bahwa aspirasi dan tuntutan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Kami hanya punya 50 pasang mata untuk melihat atau mengawasi kinerja pemerintah. Jurnalis adalah cek and balance bagi pemerintah yang harus tetap dijaga.” Ujarnya.

Budianto menambahkan bahwa menurutnya,” jika investigasi jurnalis dipersulit oleh Undang Undang baru, maka kemungkinan besar akan terjadi kesewenang wenangan yang lebih besar. Oleh karena itu, DPRD Karawang mendukung upaya penolakan revisi ini.” Ucapnya.

Dalam aksi tersebut, jurnalis Karawang juga menyatakan sepakat menolak RUU tersebut dan menyatakan bahwa siap untuk membuat fakta integritas.

Para jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis Karawang menandatangani pakta integritas tersebut. Dokumen tersebut kemudian akan disampaikan oleh DPRD Karawang ke DPR RI sebagai bentuk penolakan resmi terhadap revisi Undang Undang Penyiaran.

Dengan aksi ini, para jurnalis berharap pemerintah pusat akan mendengar dan mempertimbangkan kembali keputusan mengenai revisi Undang Undang Penyiaran, demi menjaga kebebasan pers dan hak berekspresi di Indonesia.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Ketua IWO Indonesia Syuhada Wisastra mempertanyakan kinerja Kepolisian Polres Karawang dalam kasus dugaan pungutan liar (Pungli) uang pesangon karyawan di PT Chang Shin Indonesia, Karawang Jawa Barat.

Sebelumnya, ribuan korban karyawan di perusahaan tersebut sempat melaporkan kasus dugaan pungutan ini ke pihak kepolisian pada tahun 2022 lalu. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak kepolisian.

“Kami mempertanyakan perkembangan kasus ini sudah sampai sejauhmana. Jangan sampai tidak ada kejelasan dan tidak ada keterbukaan. Banyak korban yang dirugikan,” tegasnya.

Syuhada meminta pihak kepolisian Polres Karawang untuk segera menetapkan para oknum pelaku atas dugaan pungutan liar uang pesangon di perusahaan tersebut.

“Ini sudah bertahun-tahun tapi tidak ada kejalasan sama sekali. Patut kita pertanyakan kinerja Kepolisian Polres Karawang,” tegasnya.

Sebelumnya kami sudah menyampaikan surat audiensi untuk meminta keterangan Polres Karawang sejauh kelanjutannya penanganannya. Namun jawabannya masih sibuk nanti dijadwalkan.

“Kami IWO Indonesia sudah sampaikan surat resmi sudah dua minggu permintaan audiensi untuk kejelasan proses penanganannya,”tegas Syuhada.

Beberapa mantan karyawan yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memberikan permohonan bantuan untuk kejelasan kasus tersebut.

“Saya berharap ada kejelasan dari kasus yang ditangani Polres Karawang, karena saya sudah lama menunggu hasilnya,”ungkap salah seorang mantan karyawan yang tidak mau disebutkan identitasnya.

Kasatreskrim Polres Karawang memberikan jawabannya terkait surat yang kami sampaikan.

“nanti dijadwalkan masih sibuk urusan di Bandung,”jawabnya singkat.

Sebelumnya, Rosmalia Dewi mengatakan, pihaknya mencatat sebanyak 1.011 orang pekerja PT Chang Shin Indonesia terkena PHK sepanjang Agustus hingga Oktober 2022. Di tengah gelombang PHK besar-besaran itu, ada oknum internal perusahaan yang diduga melakukan pungli. Besarannya Rp 7 hingga 14 juta.

“Ada informasi juga ada yang sampai Rp 20 juta, info dari DPRD Karawang Pak Tatang. Ada sebagian juga yang mengaku mendapat ancaman mulai ditahan KTP, paklaring, bahkan datang ke rumah mereka jika uang belum diserahkan,” ujar Rosmalia.

Anggota DPRD Karawang, Tatang Taupik mengaku mendapat keluhan dan dimintai tolong dari tetangganya yang bekerja di pabrik sepatu itu. Sebab rumahnya dekat dengan pabrik itu. Tatang mengaku sudah mendengar perihal praktik itu. Kemudian pada 2022 kasusnya semakin merajalela dengan jumlah potongan semakin besar. “Ramainya (PHK) di bulan September, Oktober, dan November (2022),” ujar dia.

Para korban, sambung Tatang, ketakutan. Tatang kemudian mengadvokasi para korban, termasuk mendampingi membuat laporan polisi. Leader HR PT Chang Shin Group (CSG) Susilo mengatakan, dugaan pungli itu dilakukan oknum yang mengatasnamakan perusahaan. Meski begitu ia memastikan kondisi perusahaan tetap kondusif dan berproduksi meski permasalahan dugaan pungli mencuat.

“Sebenarnya perusahaan agak terganggu karena ini menyangkut nama baik perusahaan, tapi sejauh ini kondisi perusahaan masih kondusif dan produksi tidak terganggu. Kita juga membangun komunikasi antara pimpinan dengan karyawan, seperti tidak dalam masalah,” ujar Susilo.

Kasus dugaan pungli yang menimpa ratusan mantan karyawan itu kini ditangani Pemkab Karawang dan pihak kepolisian.

“Yah, kalau perusahaan berharap proses penanganannya dapat diselesaikan dengan tuntas. Karena kami khawatir kondisi serupa akan terulang kembali, menyangkut nama baik perusahaan kami,” Pungkasnya.

•Tim