SUMEDANG |Infokeadilan.com – Kejaksaan Negeri Sumedang Resmi menghentikan Penuntutan terhadap LS terkait penadahan kendaraan Roda 4 pada Pasal 480 KUHP, dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : Print – 559 / M. 2. 22 /Eoh.2 /05 / 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, Rabu (22/5/2024)

Awal terjadinya perkara ini tanggal 10 Oktober 2023, pada waktu LS menerima gadai satu unit kendaraan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi D 1775 AHV Tahun 2019 warna putih dari seseorang bernama Suhendar warga Jatinangor.

Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21 : 30 WIB, Dudi Mulyadi memantau dari GPS dan mencurigai Honda Brio miliknya yang di rental oleh Suhendar tersebut telah berpindah tangan dan lokasi.

Setelah itu Dudi Mulyadi mencari keberadaan mobil Honda Brio tersebut dan bertemu LS dirumahnya untuk menanyakan terkait mobil Honda Brio dengan Nopol D 1775 AHV miliknya tersebut. Kemudian Dudi Mulyadi menunjukan surat kepemilikannya (BPKB) dikarenakan mobil Honda Brio tersebut tidak diberikan oleh LS. Oleh sebab karena tidak di berikannya mobil tersebut maka pada tanggal 17 November 2023 Dudi Mulyadi membuat laporan di Polsek Jatinangor dengan melaporkan dua orang yang di anggap telah bersekongkol yaitu Suhendar dan LS dengan nomor : LP / B / 154 / XI / 2023 / SPKT SEK JATINANGOR / RES SUMEDANG / POLDA JABAR.

Adanya laporan tersebut kemudian pihak kepolisian Polsek Jatinangor melakukan pengembangan, hingga akhirnya menangkap dan menahan Suhendar berserta LS.

Setelah itu penyidik Polsek Jatinangor menahan dan menetapkan Suhendar jadi tersangka. Tak berselang lama kemudian Penyidik Polsek Jatinangor memanggil LS sebanyak 3 kali, yang kemudian pada tanggal 1 Maret 2024 LS pun resmi di tahan sebagai tersangka penadahan barang dengan Pasal 480 KUHP.

Dengan di tetapkannya LS sebagai tersangka dan resmi di tahan Polsek Jatinangot, kemudian pada tanggal 23 Maret 2024 LS meminta bantuan hukum ke LBH PKR Bandung.

Berdasarkan adanya pengaduan dari LS yang meminta bantuan hukum, tak berselang lama Penasehat Hukum LS mendatangi penyidik Polsek Jatinangor dan meminta untuk di lakukan Restorative Justice terhadap LS.

Dari hasil pertemuan dengan pihak LBH PKR Penyidik Polsek Jatinangor menyampaikannya hal tersebut kepada Jaksa yang menanganinya, namun harus menunggu P21 terlebih dahulu dan tahap 2 saat penyerahan LS ke Kejaksaan Negeri Sumedang dan memberikan persyaratan, jika ingin perkara LS di hentikan melalui RJ maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pelapor harus mencabut laporannya.

2. Telah terjadi Perdamaian kepada Pelapor.

3. Meminta surat pernyataan dari RT, RW dan Desa bahwa LS adalah berperilaku baik dilingkungan.

4. Surat Tidak Mampu.

5. Surat keterangan dari Desa Pembebasan Biaya Perkara

Dalam penantian yang cukup lama, akhirnya Kejaksaan Negeri Sumedang menyutujui Permohonan RJ tersebut terhaap LS.

Junior Marpaung SH., selaku penasehat hukum LS mengucapkan banyak terimakasih terhadap Kejaksaan Negeri Sumedang.

“Kami sebagai penasehat hukum LS dari LBH PKR Bandung mengucapkan banyak terima kasih kepada Kejari Sumedang. khususnya Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, atas dihentikannya proses penuntutan terhadap klien kami, dan harapan kami sebagai penasehat hukum agar hal ini jadi pembelajaran terhadap masyarakat, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.” Pungkasnya.

•U.M

MAKASSAR |Infokeadilan.com – Konflik sengketa pengelolaan Pasar Butung Makassar yang telah dimenangkan oleh pihak H. M. Irwan Nur Cs melalui putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor : 1276/PK/Pdt/2022 akhirnya mencapai titik terang dengan keluarnya putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 137/Pdt/2024/PT.Mks tertanggal 16 Mei 2024 yang dimana putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor : 165/Pdt.Bth/2024/PN.Mks yang dimana sebelumnya putusan tersebut memenangkan perlawanan eksekusi yang dilakukan oleh pihak H. Rusli Doloking Cs.

Bahwa sebagaimana diketahui pada tanggal 13 Maret 2023 pihak H. M. Irwan Nur Cs telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Makassar terhadap putusan Peninjauan Kembali Nomor : 1276/PK/Pdt/2022 dan telah di Anmanning sebayak dua kali akan tetapi pihak H. Rusli Doloking Cs mengajukan perlawanan terhadap eksekusi dengan mengklaim bahwa, mereka adalah pengurus baru yang sah, padahal di ketahui bahwa kepengurusan H. Rusli Doloking Cs merupakan hasil dari RAT yang dilakukan oleh pihak Andri Yusuf Cs yang telah dinyatakan tidak sah dan juga RAT tersebut dilakukan pasca putusan Peninjauan Kembali Nomor : 1276/PK/Pdt/2022 dan tersebut juga ditegaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar.

Dalam konferensi pers Drs. Muh. Anwar selaku Ketua KSU Bina Duta yang sah menyampaikan “Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi -tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah membuat putusan tepat yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada.” Ucapnya.

“Dan hal ini telah lama kami nantikan mengingat bahwa persoalan ini telah bergulir lebih dari 5 tahun lamanya dan juga putusan ini menjadi angin segar bagi para pedagang yang telah bertahun-tahun tidak berjualan karena terusir dari pasar butung makassar.” Tambahnya.

Sementara itu menurut H. M. Irwan Nur mengatakan “bahwa saya juga mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang menggerakkan hati Majelis Hakim PT Makassar sehingga mau melihat dan mempertimbangkan fakta dan kebenaran dalam perkara ini, padahal memang sejak dari awal kami sudah beberapa kali meminta kepada pihak Pengadilan Negeri Makassar untuk mengabaikan perlawanan dari pihak H. Rusli Doloking Cs, mengingat bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukan perlawanan.” Bebernya.

“Jadi dengan adanya putusan ini kami berharap bahwa pihak Pengadilan Negeri Makassar segera melaksanakan eksekusi mengingat bahwa pasar Butung Makassar bukan hanya tentang sengketa pengelolaan, akan tetapi kepentingan hidup orang banyak sehingga harus segera memiliki kepastian dan dikelola dengan benar oleh pengelolaan yang sah secara hukum.” Tegasnya.

Hari Ananda Gani selaku Kuasa Hukum menyatakan, menurutnya, “eksekusi putusan PK Nomor : 1276/PK/Pdt/2022 sudah satu tahun lebih tekatung-katung dan dulu pihak PN Makassar selalu beralasan bahwa menunggu hasil sidang perlawanan akan tetapi seolah-olah sidang tersebut dibuat panjang dan selalu ditunda oleh Majelis Hakim dan malah justru memenangkan pihak yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat untuk melakukan perlawanan eksekusi karena mereka merupakan bagian dari hasil RAT pihak yang tidak sah.” Ungkapnya.

“Selain itu, bahwa dengan adanya Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 137/Pdt/2024/PT.Mks secepatnya kami akan mengambil langkah-langkah untuk segera menagih komitmen pihak Pengadilan Negeri Makassar agar segera melaksanakan eksekusi atas putusan PK Nomor : 1276/PK/Pdt/2022 yang telah melakukan anmanning sebanyak dua kali dan meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk mengabaikan segala upaya pihak-pihak yang menghalangi eksekusi mengingat bahwa pelaksanaan eksekusi itu adalah kebijakan dari Ketua Pengadilan Negeri.” Tandasnya.

Di tempat yang sama M. Asriadi Doloking selaku Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Butung saat di konfirmasi awak media mengungkapkan, “Kami sangat senang mendengar berita tersebut, semoga kekisruhan ini segera berakhir hanya sampai disini.” Ujarnya.

“Kami berharap pasca di eksekusi nantinya setelah H. M. Irwan Nur Cs mengelola kembali pasar Butung agar semua saudara-saudara kami pedagang yang terusir dapat dimasukkan kembali berjualan dipasar Butung demi terciptanya suasana yang kondusif seperti dulu lagi.” Tutupnya.

•Tim

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pencairan uang iuran Dana Korpri Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang seolah tak hentinya menjadi sorotan.

Sebelumnya, pada Senin (6/5/2024) lalu, puluhan pensiunan guru mendatangi kantor KORPRI Karawang, dan mengaku sudah hampir setahun bahkan lebih dana Korpri yang berasal dari iuran wajib mereka saat masih aktif sebagai ASN tak juga kunjung cair. Padahal mereka sudah diperlihatkan cek untuk mencairkan anggaran yang nilainya masing-masing pensiunan guru bervariatif (sesuai dengan masa pensiunan mereka). Namun tidak kunjung diberikan.

Setelah berkomunikasi dan ditemui oleh salah seorang staf di kantor Korpri Karawang, yakni, Neneng, para pensiunan guru tersebut akhirnya diberikan jadwal pencairan, ada yang kemudian tak selang beberapa hari langsung cair, ada juga yang harus menunggu sampai bulan Juni 2024 mendatang.

Terpisah, menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya, dirinya mengaku heran, mengapa para pensiunan guru atau ASN bergolongan biasa atau bukan pejabat, justru harus menunggu lama hanya untuk mencairkan uang yang memang menjadi haknya, bahkan ada yang sampai menunggu hingga dua tahun.

Namun untuk pensiunan ASN yang berasal dari golongan pejabat, tak lama setelah mereka (para pejabat) pensiun, Korpri langsung membuatkan cek bermaterai untuk pencairan dana Korpri mereka.

“Ada mantan camat yang kemudian jadi pejabat di Dinas Arsip, juga pensiunan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan, yang pensiun diawal bulan Mei, langsung diberikan cek dan dibubuhi materai. Saya lihat sendiri. Sementara kami, pensiunan guru biasa harus bolak balik menagih dan menunggu sangat lama,” Ungkapnya, Selasa (21/5/2024)

Bahkan diungkapkannya, ada sejumlah pensiunan guru yang sudah antri di Bank BJB wilayah perkantoran Pemkab Karawang. Tapi uangnya justru tidak ada.

“Kami sih tidak mempermasalahkan, asal uang kami segera diberikan. Hanya heran saja, apakah ini atensi atau memang seperti itu perlakuan pengurus Korpri. Pensiunan Pejabat lebih diutamakan dari pada kami yang hanya pensiunan guru,” Herannya.

Sementara itu, Neneng selaku pengurus Korpri Kabupaten Karawang ketika dikonfirmasi awak media terkait hal tersebut untuk di minta penjelasanya lebih memilih diam.

Sampai berita ini tayang, pihak terkait belum bisa memberikan penjelasannya secara lebih kongkrit.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Dua bulan menunggak pembayaran tagihan, meteran listrik di gedung KONI Karawang dicabut PT PLN.

Pencabutan meteran listrik ini akibat tunggakan tagihan yang informasinya hanya mencapai kurang lebih Rp. 3 jutaan yang hingga kini belum dibayarkan pihak KONI Karawang kepada perusahaan listrik tersebut.

Salah seorang pengurus KONI Karawang saat dikonfirmasi terkait pencabutan listrik oleh PLN ini, enggan memberikan jawaban.

Kabar diputusnya listrik digedung kantor kelembagaan olahraga Kabupaten Karawang ini pun sontak ramai menjadi sorotan publik, Selasa (21/5/2024)

Temuan tersebut di perkuat dengan kedatangan awak media yang ingin meninjau ke lokasi guna verifikasi, namun nahas gedung tersebut dalam keadaan terkunci (Di Gembok).

“Niat hati ingin mengkonfirmasi dengan isu yang beredar terkait bangunan baru dengan listrik padam di sinyalir belum bayar listrik, eh malah di gembok” Ungkap Teddy.

Awak media pun sangat menyayangkan dan berharap pihak KONI memberikan kejelasan atas isu yang beredar, bukan menghindari dengan cara menggembok gedung KONI.

“Sangat di sayangkan kami ingin kejelasan kok malah sepi bahkan di gembok gedung nya, saya berharap ke pihak KONI agar segera memberikan konfirmasi adanya isu belum bayar listrik tersebut,”tutupnya.

Pantauan di lapangan pada jam 18.30 WIB gedung KONI Karawang saat ini digembok dari dalam dan gelap gulita.

•Red