KARAWANG |Infokeadilan.com – Proyek pekerjaan Hotmik Ruas Jalan Tanjungpura-Rengasdengklok diduga abaikan  aturan yang telah di tetapkan di dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Perpres Nomor 70 Tahun 2012, dimana poin poinya mengatur tentang setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan informasi proyek.

Hal tersebut di ungkapkan Nana Satria Permana selaku Sekertaris Umum Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), menurutnya, pekerjaan Hotmik ruas jalan Tanjungpura-rengasdengklok tersebut diduga telah melanggar Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Seharusnya pekerjaan tersebut mengacu kepada Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Akan tetapi faktanya ini sudah jelas bahwa pekerjaan tersebut tidak memasang papan informasi proyek sebagai satu kewajiban yang harus di terapkan dalam setiap pekerjaan yang di biayai oleh negara.” Paparnya.

“Itu kan sudah jelas biayanya dari negara, di mana seluruh masyarakat Karawang harus mengetahui juga pagu anggarannya, siapa pihak pemborong atau kontraktornya, berapa nilai dan darimana anggarannya, harus jelas dong, ini uang negara, ini uang rakyat.” Ujarnya dengan nada tegas.

“Jalur Tanjungpura Rengasdengklok merupakan jalan kewenangan pihak Pemprov Jabar, akan tetapi pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang juga harus sigap dong, ikut mendorong pembangunan pembangunan yang di butuhkan masyarakat, baik di bidang infrastruktur ataupun bidang lainnya, jangan hanya diam dong.” Tandasnya, Minggu (19/5/2024)

“Saya sangat menyayangkan dengan pekerjaan tersebut, pasalnya tidak di sertakan adanya papan informasi proyek di lokasi, seharusnya pihak pelaksana atau kontraktor sebagai pemenang tender proyek tersebut bersikap profesional dan terbuka kepada publik. Atau jangan jangan ada main di belakang antara pihak pelaksana dengan pihak terkait di bidangnya.” Cetusnya.

“Hasil pantauan saya di lokasi, jauh lebih beda dengan pekerjaan yang pertama jika di bandingkan dengan yang sekarang. Tapi pekerjaan yang sekarang dikerjakan Itu menurut kacamata saya kualitasnya berbeda, diduga ini tak sesuai spek dan kualitas bahannya juga diduga kurang maksimal, dan ini banyak kejanggalan.” Ungkapnya.

Hingga Berita ini di terbitkan belum ada pihak yang bisa di hubungi untuk bisa di konfurmasi.

•Jak/Red

BOGOR |Infokeadilan.com – Seorang wartawan berinisial Rdf mengklaim telah menjadi korban penipuan oleh seorang wanita berinisial DD yang menjanjikan pernikahan namun ternyata hanya memberikan janji-janji palsu. Kasus ini bermula pada April 2023 ketika DD menghubungi Rdf melalui telepon dan menyatakan niatnya untuk menikah.

Pada Agustus 2023, Rdf memberikan uang kepada DD untuk mengurus surat cerai di Pengadilan Agama Cibinong. Namun, DD tidak mengurus surat cerai tersebut dengan alasan bahwa biaya pengurusan cerai mencapai Rp 3 juta hingga Rp 5 juta. Akibatnya, Rdf hanya mendapatkan janji-janji palsu dari DD.

Rdf bahkan pernah dipanggil ke rumah kakak DD sebelum bulan puasa 2023, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. DD diduga kembali memberikan janji palsu tanpa tindakan nyata.

Rdf juga sempat menjual ponselnya, Lenovo C12, untuk membantu keuangan DD. Namun, ponsel yang dijual ternyata bukan Lenovo C12 melainkan Samsung Galaxy A04e, yang merupakan hadiah ulang tahun dari anak DD. DD menjual ponsel tersebut dengan alasan menyimpan uang untuk anaknya.” Ungkap Rdf dalam pengakuannya kepada awak media, Minggu (19/5/2024)

Pada 16 Januari 2024, Rdf kembali mempertanyakan janji DD yang belum ditepati. Namun, DD lagi-lagi hanya memberikan alasan tanpa kepastian. DD sempat berjanji akan menikahi Rdf begitu tiba di Bogor, namun hingga kini janji tersebut belum terealisasi.

Rdf merasa sangat dirugikan oleh janji-janji manis DD selama lebih dari sembilan bulan. Dalam mediasi yang diadakan di Polsek Tamansari pada 24 Maret 2024, Rdf meminta DD untuk mengembalikan uang sebesar Rp 25 juta dari total Rp 45 juta yang telah diberikan. Namun, DD hanya menawarkan untuk mencicil pengembalian uang tersebut, yang ditolak oleh Rdf.

Selain uang, Rdf juga menuntut pengembalian ponsel Samsung A04e dan iPad yang menurutnya bukan hak milik DD. Hingga kini, Rdf belum mendapatkan kejelasan mengenai pengembalian barang-barang tersebut.

Rdf berharap agar DD dapat memenuhi janji-janji yang telah diucapkan dan mengembalikan semua uang serta barang yang bukan hak miliknya. Kasus ini masih dalam proses penyelesaian di Polsek Tamansari, dan Rdf berharap dapat menemukan keadilan.

Rdf menegaskan bahwa ia bukan seorang penagih utang atau rentenir, tetapi hanya ingin keadilan ditegakkan dan hak-haknya dikembalikan. Hingga saat ini, komunikasi dengan DD belum membuahkan hasil yang memuaskan, dan Rdf masih menunggu kejelasan lebih lanjut.

•Red

MEDAN |Infokeadilan.com – Air dari PDAM Tirtanadi tidak mengalir alias berhenti total di Jalan Mantri Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Kondisi ini membuat warga mengeluh atas pelayanan PDAM Tirtanadi.

Salah seorang warga, Sariah alis Rampak (67) saat di temuin awak media ini Minggu (19/5/2024) pagi mengatakan, air milik PDAM Tirtanadi sudah hampir satu Minggu lebih mati total kran air tidak mengeluarkan air lagi, sehingga warga masyarakat Lingkungan III Jalan Mantri mengunakan air sungai untuk kebutuhan sehari hari, ada pun bantuan air bersih dari PDAM Tirtanadi hanya dua kali saja mobil tangki air datang .” tutur ibu Rampak.

Informasi yang di dapat awak media ini di lokasi, ” masyarakat merasa heran padahal pihak PDAM Tirtanadi sudah datang mengecek dan membongkar pipa air di ujung Jalan Mantri, tapi sangat di sayangkan jawaban yang keluar dari mulut Kepala Seksi Jaringan PDAM Tirtanadi Imran Ritonga yang berkantor di Jalan Rumah Sumbul Kota Medan mengatakan, ” tidak ada air., masyarakat yang mendengarnya pun heran ,kok bisa gak ada air, masyarakat kecewa dengan jawaban kepala seksi jaringan Imran Ritonga.,kami kalau terlambat bayar air kena denda.atau diputus meterannya sekarang kayak gini gimana,” Ucap seorang warga.

“Apa kami harus mandi air sungai,apa kebutuhan air sehari hari mengunakan air sungai.untuk buang hajat harus dengan air sungai.

Sementara itu Kepala Lingkungan III Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Yudhi Pramana saat di temuin awak media ini juga membenarkan bahwa air milik PDAM Tirtanadi sudah hampir satu Minggu lebih tidak mengalir ke rumah warga, saya mewakili warga juga berharap kepada pihak PDAM Tirtanadi bisa mengatasi Masalah ini .kasian warga yang harus mengunakan air sungai untuk kebutuhan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) ditambah lagi keperluan rumah tangga memasak dan lainnya.

•RZ/Red

PANDEGLANG |Infokeadilan.com – Berdasarkan pantauan awak media pelaksanaan proyek beton di Ruas jalan pasar Rancanseneng – Lewimuja oleh CV. Putra Chibisoro dengan nilai anggaran 8,816 milyar lebih yang bersumber dari DPUPR Pandeglang tak menggunakan alat pemadatan atau Vibrator beton.

Padahal alat Vibrator beton itu sangat penting dilakukan agar tidak terjadi keropos dalam beton, menurut Nasrullah pelaksanaan proyek beton ini diduga kuat dikerjakan asal.

“Menurut saya kuat dugaan pelaksanaan proyek ini asal, padahal kalau melihat anggaran cukup besar, Di lihat pada saat pengecoran tidak menggunakan Vibrator, alas plastik coran tidak full menutup badan jalan, bahkan kalau di lihat secara kasat mata lantai cor (LC) diduga tidak merata atau bergelombang, ” papar Nasrullah dari salah satu tim Investigasi dari anggota MOI DPC Pandeglang, Kamis (16/5/2024).

Sementara di lokasi proyek, salah satu pekerja mengatakan bahwa betonisasi yang tengah di kerjakan baru terpasang Kurang lebih 200 M.menggunakan FC-20 mpa dan FS-45 dari dua perusahaan betonisasi yang ada di Pandeglang.

“Kanan kiri 50 cm menggunakan FC-20 MPA dari perusahaan sadulur beton, dan untuk badan jalan 4 meter dari perusahaan cipta beton menggunakan FS-45.” Tandasnya.

Masih di lokasi yang sama, awak media mengkonfirmasi, candra selaku Konsulatan pengawas proyek tersebut, dia mengamini bahwa tidak menggunakan alat Vibrator pada saat pengecoran.

“Tadi hasil slumpnya bagus atau sudah sesuai, dan saya sudah sarankan untuk gunakan Vibrator beton dalam pengecoran.” Ungkapnya

Namun pada saat ditanya alat Vibrator beton, Candra mengadakan ada tapi tak memperlihatkan jenis alat Vibrator.

“Ada alat Vibratornya tapi silakan konfirmasi ke pelaksana lapangan yang berinisial (OW).” Pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini Di terbitkan awak media belu mendapatkan keterangan dari pelaksana yang inisial (OW) lantaran tidak ada di lokasi proyek pada saat pengecoran beton.

•Tim

INDRAMAYU |Infokeadilan.com – Terkait pemberitaan yang kencang atas tindakan nikah siri yang dilakukan oleh oknum Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Aep Surahman, mendapat tanggapan serius 0’ushj Dialambaqa selaku Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD), Kamis (16/5/2024)

Berikut tanggapan beliau yang di kutip Infokeadilan.com secara utuh :

Aep Surahman sebagai Sekda seakan mempertontonkan keteladanan buruk atau bobrok pada ASN lainnya di lingkungan pemerintahan Bupati Nina yang memilki segudang prestasi pengumpul penghargaan manipulatif.

Pertanyaannya adalah beranikah Bupati bersikap dan bertindak tegas untuk mengusulkan kepada Gubernur (atas dasar kewenangan eselonisasi) untuk pemberhentian (pemecatan) dengan tidak hormat sebagai ASN kepada Sekda Aep Surahman yang dengan sangat jelas memenuhi unsur pelanggaran UU Perkawinan, KUHP, UU ASN, PP No. 10 Tahun 1984, PP No. 45 Tahun 1990 juncto regulasi lainnya.

Jika Bupati tidak berani mengambil sikap dan tindakan tegas atas kasus nikah siri yg oleh UU Perkawinan dianggal ilegal, karena tidak tercatat di negara apalagi sebagai ASN dengan jabatan Sekda yang tentu paham betul dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang melekat pada dirinya sebagai ASN dan jabatannya. Apa argumentasi Bupati jika tidak berani, padahal sudah menjadi perhatian publik dan sudah berulangkali menjadi pemberitaan media massa.

Bupati Nina nyaris dalam semua hal, sangat memamerkan kearogansian kekuasaannya terhadap ASN dengan pasal kearogansian kekuasaan yang selalu dipamerkan menjadi senjata ampuh manakala menerbitkan Surat Edaran untuk bawahannya (ASN).

Pasal kearogansian kekuasaan yang dipamerkan Bupati adalah pasal 31 UU NO. 5 Tahun 2014 tentang ASN: Bupati sebagai pembina ASN mempunyai kewenangan untuk memberhentikan, mengangkat, memutasikan dan seterusnya atas ASN di lingkungan pemerintahannya.

Pamer pasal kearogansian kekuasaan tersebut pernah dipertontonkan Bupati Nina dengan menerbitkan Surat Edaran untuk pembubaran K3S, MKKS, yang isi SE tersebut ngawur, karena yang membubarkan harus pengurusnya sendiri organisasi K3S dan MKKS, dan SE lainnya.

Maka kasus Sekda Aep Surahman atas nikah siri tersebut menjadi tantangan Bupati untuk membuktikan sikap dan tindakan tegasnya untuk memberhentikan dengan tidak hormat atas Aep Surahman sebagai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan tidak hanya itu konsekuensi Sekda Aep Surahman yang berani dengan sadar mengambil sikap nikah siri yang melawan hukum.

Atas konsekuensi nikah siri yang oleh UU Perkawinan dinyatakan ilegal, tidak sah, harus dijerat dengan KUHP pasal 279 dan pasal 284, dimana ancaman pidananya 7 tahun untuk pasal 279 dan 5 tahun untuk pasal 284.

Oleh karena itu, Bupati sebagai pembina ASN berkewajiban untuk menyerahkan proses hukum lanjutannya kepada APH dalam hal ini Polres Indramayu, bukan membiarkan kasus tersebut tanpa proses hukum, karena berada dalan lingkaran pemerintahannya.

Bupati tidak bisa mengatakan tidak tahu atau tidak mengambil sikap tegas, seperti sikap banci yang dipertontonkan Inspektur Inspektorat atas pemberitaan media, yang mengatakan, Inspektorat baru mau bersikap bilamana sudah ada pengaduan masyarakat ke Dumas Inspektorat.

Argumentasi tersebut mempertontonkan Inspektur Inspektorat tidak lulus dalam matakuliah sistem pengawasan, matakukuliah pemerintahan, karena tidak mengerti atas tupoksinya yang melekat pada kelembagaannya dan pada tanggung jawab atas jabatannya sesuai tupoksinya.

Jika lulus mata kuliah sistem pengendalian dan pengawasan, tentu dalam sistem pengawasan yang waras, tidak soak, pengawasan tidak hanya menunggu pengaduan masyarakat ke Dumas Inspektorat, kecuali belum ada pemberitaan media massa yang telah dikonsumsi publik dan atau belum ada fakta dan data konkret yang disampaikan publik atau media ketika wartawannya meminta tanggapan atas kasus tersebut.

PKSPD juga meminta Polres untuk menjalankan tupoksi yang melekat pada institusinya, bukan seperti Inspektorat yang berpangku tangan atau pura-pura tidak tahu atau tidak membaca media, sehingga menunggu pengaduan masyarakat, publik. Dari pemberitaan media massa yang menjadi perhatian.publik sudah merepresentasikan pengaduan publik.

PKSPD juga meminta KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) juga harus bersikap tegas melakukan tindakan dan pemberian sanksi atas Sekda Aep Surahman, jika telah membaca pemberitaan media dan atau jika publik telah menginformasikannya.

Untuk itu, kita tunggu keberanian Bupati untuk bersikap dan bertindak tegas atas kasus nikah siri yang dilajukan Sekda Aep Surahman, karena Aep Surahman juga telah memalsukan identitas dirinya pada Surat Pernyataan Nikah Siri, dimana menuliskan data bohong atas memalsukan data pada poin pekerjaan yang dikosongkan atau tanda strip garis datar ( – ) padahal statusnya pekerjaannya pada tahun 2017 pada saat nikah sirih, Aep Surahman sudah sebagai ASN dan sudah menduduki jabatan strategis sebagai Kepala SKPD di Pemkab Indramayu.

•Uswah