KARAWANG |Infokeadilan.com -Dikabarkan beberapa hari lalu, dunia kejurnalistikan kembali berduka. Seorang jurnalis yang tergabung dalam satu wadah organisasi jurnalis Ikatan Wartawan Oline Indonesia (IWOI) di DPD IWO Indonesia Kabupaten Empat Lawang Palembang mengalami nasib tragis hingga meregang nyawa yang di duga tewas dibunuh oleh orang yang tak dikenal pada Kamis (9/05/2024) sekitar pukul 17:00 WIB.

Terlepas dari apa yang terjadi pada saat itu, sehingga (informasinya) terjadi perkelahian yang sampai merenggut nyawa.

Mendengar kabar tentang hal tersebut membuat geram Icang Rahardian SH., selaku Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI).

Di katakan Baba Icang sapaan akrabnya, Pihaknya akan segera melakukan tindakan tegas terhadap perlakuan dan perbuatan yang di lakukan oleh pelaku tersebut. Selain itu pihaknya pun menegaskan, bahwa tidak akan segan segan untuk menuntut kepada pelaku sesuai hukum yang berlaku.

“Terlepas dari apa yang terjadi pada saat itu, sehingga (informasinya) terjadi perkelahian yang sampai merenggut nyawa. Saya tegaskan, jika yang menjadi taruhannya adalah nyawa manusia, maka ini sudah lain hal. Dan kami IWO Indonesia akan mencari dan ikut menyelidiki siapa pelakunya. Karena yang bersangkutan merupakan seorang insan pers, sehingga kami pun juga merasakan sakit, karena Jurnalis itu satu tubuh.” Tegasnya.

“Ironisnya, kejadian yang viral tersebut tak sedikitpun menarik perhatian Dewan Pers. Padahal yang terbunuh adalah seseorang yang berstatus sebagai Jurnalis yang mana notabenenya (seharusnya) merupakan “anak” dari Dewan Pers yang mestinya dilindungi oleh “ibunya”. Tapi akan beda cerita jika jurnalis yang terbunuh merupakan “anak halalnya” Dewan Pers, tentunya sebagai “sang Ibu” sudah seharus langsung bisa mengambil sikap dan mengutuk keras tindakan itu.” Tandasnya.

Pentolan Organisasi wartawan dari IWO Indonesia ini juga menyebut Dewan Pers seakan akan tunduh (Ngantuk) bahkan seolah menutup mata dan cuek adanya kejadian tersebut.

“Dengan adanya kejadian ini lalu bagaimana dengan peran Dewan Pers disini ? Jurnalis terbunuh Dewan Pers seakan akan tunduh (Ngantuk) dan menutup mata ? Hmm.. Atau, nyawa dan keselamatan seorang jurnalis itu hanya sebatas legalitas UKW saja ? atau dengan kata lain, Dewan Pers akan mengambil sikap untuk melindungi jurnalis yang hanya sudah UKW di Dewan Pers saja agar diakui status kejurnalistikannya ?? Miris !,” Ungkapnya dengan penuh tanya.

Wahai Tuan dan Nyonya yang duduk nyaman dibangku depan dinding yang berlogo Dewan Pers, buka mata kalian, rekan kami Jurnalis IWO INDONESIA terbunuh, dimana peran kalian sebagai pemegang tampuk kekuasaan dunia kejurnalistikan ???

Segera ambil sikap jika Dewan Pers tak mau dinilai sebagai “pecundang.” Pungkasnya.

“Dan kami para jurnalis yang juga tergabung dalam Organisasi IWO-Indonesia tentunya sangat merasa  berduka atas kejadian tersebut, sebagaimana yang diutarakan oleh Ketua Umum IWO-Indonesia, H. NR Icang Rahardian, SH yang menyampaikan duka yang mendalam serta bela sungkawanya pada channel youtube dan diberbagai media dibawah naungannya atas kematian anggotanya tersebut. Bahkan Babah Icang (sapaan akrabnya -red) mengutuk keras kejadian itu dan berjanji akan mengusut kasus ini hingga tuntas. Kami atas nama SELURUH Jurnalis yang berada di IWO INDONESIA MENDESAK kepada PIHAK KEPOLISIAN Polres Lahat untuk SEGERA menemukan dan memproses para pelaku dengan hukuman setimpal..!, Tegasnya.

Mendengar kabar meninggalnya salah satu jajaran anggota IWO Indonesia di DPD Kabupaten Empat Lawang Palembang membuat Ketua IWO Indonesia DPD Karawang Syuhada Wisastra angkat bicara. Pihaknya mengecam dan mengutuk keras atas perbuatan tidak terpuji yang di lakukan oleh pelaku.

“Kami dari jajaran pengurus dan anggota IWO Indonesia DPD Karawang mengecam dan mengutuk atas perbuatan yang di lakukan oleh pelaku. Tentunya kami disini tidak akan tinggal diam dan meminta kepada pihak Kepolisian Polres Lahat untuk segera mengungkap dan melakukan penyelidikan serta tindakan tegas kepada pelaku sesuai hukum yang berlaku. Dan kami meminta kepada pihak kepolisian Pokres Lahat untuk bisa memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatanya.” Terang Syuhada kepada awak media.

“Disini kami turut berduka cita dan berbela sungkawa atas meninggalnya rekan kami, saudara kami. Semoga Almarhum Husnul Khotimah, di terima di syurganya Allah SWT, Aamiiiin Ya Robal Alamin.” Tutupnya.

•Tim

KARAWANG |Infokeadilan.com – Ketua DPD IWO Indonesia Syuhada Wisastra kecam keras tindakan oknum KONI Karawang yang diduga mengerjakan dua bangunan yang telah rampung dikerjakan namun tanpa adanya Surat Perintah Kerja (SPK).

Terkait dengan hal itu diduga kuat bangunan tersebut syarat penyimpangan. Pasalnya, selain tidak adanya Surat Perintah Kerja, di sinyalir bangunan tersebut juga tanpa di sertai dengan papan informasi proyek yang seharusnya di pasang, sehingga hal itu diduga tabrak UU KIP dan menyimpang dari aturan yang sudah di tetapkan.

“Organisasi besar seperti KONI tersebut harus mencerminkan contoh yang baik. Dengan adanya kejadian tersebut dirinya meminta adannya keterbukaan terkait penggunaan anggaran untuk pembangunan yang ramai diperbincangkan itu.” Ungkap Syuhada kepada awak media, Rabu (8/5/2024)

“Harus transfaran dan terbuka kepada publik. Semua harus sesuai aturan yang di tetapkan. Bukankah ada aturanya di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP),? Jangan sampai ada yang hal hal ditutup-tutupi. Dan keberadaan pembangunan tersebut tanpa di ketahui publik, tiba tiba selesai saja.” Tegasnya.

Tak hanya itu kata Syuhada Wisastra yang juga merupakan Ketua IWO Indonesia DPD Karawang mengatakan, jika KONI tidak memberikan sikap terbuka, pihaknya akan melaporkan kasus ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

“Ini harus jelas dan harus terbuka, jika tidak ada keterbukaan dalam waktu dekat, kita akan laporkan hal ini ke APH,” Tandasnya.

Sebelumnya, ramai menjadi perbincangan, terkait adanya proyek pembangunan ruang meetting (ruang rapat) dan ruang fitness di Kantor KONI Karawang yang diduga telah menyalahi aturan.

Dari informasi yang di dapat dilapangan, bahwa kedua bangunan tersebut telah dibangun tanpa adanya Surat Perintah Kerja (SPK) dan tanpa adanya papan informasi proyek. Padahal pembangunan ruang rapat dan ruang fitnes tersebut menelan anggaran yang sangat fantastis. Untuk ruang rapat menelan anggaran sekitar Rp. 375 juta dan ruang fitness sekitar Rp. 175 juta.

Saat di konfirmasi Ketua KONI Karawang, Sayuti Haris membenarkan bahwa kedua bangunan tersebut dikerjakan tanpa adanya SPK dan tandatangan dirinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Benar ada dua pembangunan, satu ruang rapat dan satu gudang yang dijadikan tempat fitness,” Ungkap Haris seperti dilansir Onediginews.

“Untuk kedua pembangunan ini belum ada pembicaraan khusus karena waktu itu saya larang untuk dibangun, namun pak Gunadi (Sekretaris KONI sebelumnya) memaksakan diri, makanya kalau ada apa-apa saya melibatkan wakil ketua untuk membahasnya. Karena bulan besok saja, masa jabatan saya sudah habis.” Terangnya.

Terkait SPK dan sebagainya, diakui Haris dirinya memang belum menandatangani apapun yang menjadi syarat syarat pekerjaan. Termasuk ketika pihak pelaksana (pemborong) meminta tanda tangan untuk pembayaran, Haris juga mengaku menolak.

“Benar tidak ada SPK, Pemborongnya datang ke saya minta tandatangan penagihan pun. Ya, saya gak mau, karena saya gak tahu apa-apa, saya gak berani. Kalau saya tanda tangan malah saya nanti yang disangka punya hutang,” ungkap Haris, seraya mengatakan jika dirinya tidak mengetahui secara pasti siapa pihak pelaksana pekerjaan dua ruang tersebut.

“Belum kami bayar. Bahkan waktu itu saya juga panggil pak Undang ( Bagian Sekretariat Forum Ahli Pengadaan Karawang Setda Kabupaten Karawang). Dan kata beliau memang harus diperhitungkan/ diproses. Ya, Tapi jangan membebankan karena pelaksana maunya mahal aja. Sementara di Rencana Kerja Anggaran (RKA) KONI, anggarannya tidak sebesar itu makanya ketika meminta tanda tangan saya, ya, saya tolak. Bingung saya,” paparnya lebih lanjut.

Haris mengungkapkan, terkait pembangunan dua ruang tersebut, sebagai Ketua dirinya sudah membicarakan permasalahan dengan para wakil ketua. Lalu apa jawabannya?, Haris menuturkan jika mereka juga sama-sama bingung.

“Para wakil ketua juga sudah tahu. Dan mereka juga sama kebingungan. Karena nilainya tidak sesuai dengan RKA,” Tutupnya.

•Red/Tim

KARAWANG |Infokeadilan.com – Program Pemerintah peduli rakyat Indonesia Yakni melalui Program Bantuan Sosial (Bansos) tahap III tahun 2024 Pemerintah Republik Indonesia Melalui Badan Pangan Nasional Republik Indonesia telah menstribusikan beras, Rabu (8/5/2024)

Seperti halnya di wilayah kerja Kabupaten Karawang salah satunya di Desa Pasirtajung Kecamatan Lemahabang tepat di Dusun Pundong Sebanyak 6 RT dua kewakilan 181 KPM.

Ungkap RT. Sambas mengutarakan Alhamdulillah dengan adanya Bantuan Sosial atau Bansos warga kami khususnya yang tidak mampu merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lanjut Sambas Pembagian bansos ini si penerima beras tentunya sangat ekstra ketat, contohnya si penerima membawa KTP Asli bersama undangan pemberitahuan yang berlogokan Barkot, ini dilakukan agar pembagian tepat guna.

“Kami berharap kepada si penerima bansos berupa beras sebanyak 1 karung/ perbulan ukuran 10 kl rencana selama 6 bulan yang sudah berjalan 4 bulan, agar beras tersebut berguna dan bermanfaat, semoga bantuan sosial ini terus berlanjut karena warga kami masih banyak yang membutuhkan,” Pungkas Sambas

•Edi Bahar