KARAWANG |Infokeadilan.com – Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Reynhard Silitonga yang didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat hadiri acara peresmian hasil Revitalisasi Pelayanan Pembinaan Warga Binaan Lapas Kelas IIA Karawang, Selasa (7/5/2024)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkhusus pada bidang pembinaan warga binaan, Lapas Kelas IIA Karawang menerapkan sistem pelayanan yang berbasis Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Lapas Kelas IIA Karawang Christo Toar melakukan langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia tersebut.

Dalam sambutanya Kepala Lapas Kelas IIA Karawang, Christo menyampaikan bahwa ada  3 pilot project target capaian Lapas Kelas IIA Karawang dalam melakukan Revitalisasi Pelayanan Pembinaan Warga Binaan.

“Dalam Revitalisasi ini ada  3 pilot project target capaian Lapas Kelas IIA Karawang dalam melakukan Revitalisasi Pelayanan Pembinaan Warga Binaan.

Pertama adalah dengan melakukan Assessment Petugas Internal.

Kedua melaksanakan Apel Deklarasi Pencanangan Tahun Berprestasi dan Perubahan Pola Pikir serta Perilaku.

Ketiga dengan melakukan Revitalisasi dapur tempat pengolahan bahan makanan, Revitalisasi Klinik dan Revitalisasi ruang Rawat Inap sebagai pusat pelayanan kesehatan terpadu untuk warga binaan.” Ucapnya.

“Selama 7 bulan terakhir, Lapas Kelas IIA Karawang berhasil melakukan upaya upaya untuk mewujudkan Tahun 2024 menjadi tahun Berprestasi. Langkah-langkah yang kami lakukan tetsebut bertujuan untuk tercapainya pelayanan yang pptimal serta berbasis Hak Asasi Manusia.” Ujarnya.

Lebih jauh Kalapas Karawang Kelas IIA Karawang juga memaparkan perihal Revitalisasi Assessment Internal.

“Lapas Kelas IIA Karawang juga berhasil melakukan Assessment Internal untuk melakukan pemetaan tugas bagi pegawai sesuai dengan kualitas Sumber Daya Manusia nya, melaksanakan Apel Deklarasi Pencanangan Tahun Berprestasi dan perubahan pola pikir dan pola perilaku, serta melakukan Revitalisasi dapur tempat pengolahan bahan makanan. Revitalisasi Klinik dan Revitalisasi Ruang Rawat Inap sebagai pusat pelayanan kesehatan terpadu untuk warga binaan.” Paparnya.

Di katakan Kalapas bahwa Revitalisasi tersebut merupakan sebuah sarana, yang akan mendukung proses pelaksanaan pelayanan terhadap Hak-hak warga binaan dibidang Kesehatan Jasmani, baik itu berupa Konsumsi yang dikelola melalui pemberian edukasi terhadap pekerja dapur untuk mengolah Bahan Makanan.

“Seluruh langkah-langkah yang telah ditempuh murni dibiayai sepenuhnya dengan DIPA Lapas Kelas IIA Karawang. Sehingga besar harapan kami untuk dapat mencapai Pelayanan yang sangat Berdampak bagi seluruh warga binaan serta dapat mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).” Tegasnya.

Kalapas juga menyampaikan bahwa kegiatan Revitalisasi bukan hanya semata-mata untuk Pelayanan Berbasis HAM melainkan sebagai bentuk menanuaikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Sementara itu Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Reynhard Silitonga memberikan Apresiasi sekaligus meresmikan acara Revitalisasi Pelayanan Pembinaan Warga Binaan.

“Sebagai salah satu bentuk kesadaran akan tugas dan tanggung jawab, langkah yang telah dilakukan Kepala Lapas Kelas IIA Karawang beserta seluruh jajaran merupakan hal yang sangat luar biasa tentu hal tersebut berkenaan dengan sistem Pelayanan Berbasis HAM kepada warga binaan.” Tandas Inspektur Kemenkum dan HAM

“Dari hasil Revitalisasi tersebut, saya yakin Lapas Kelas IIA Karawang adalah dapat menjaga Pelayanan Sesuai dengan Standar yang Optimal sehingga Lapas Kelas IIA Karawang dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) karena telah membangun Zona Integritas di wilayahnya.” Tutupnya.

•Red

MEDAN |Infokeadilan.com – Bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), PT Tabungan Pensiun Negara (Taspen) melakukan sosialisasi empat program, untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pensiunan.

Branch Manager PT Taspen (Persero) Medan Anne Roosfianti mengatakan, empat produk yang telah diterbitkan PT Taspen yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Jaminan Kematian. JKK, terangnya, yang secara mandatory telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, Aparatur Sipil Negara kini bisa mendapatkan manfaat tambahan melalui program Group Personal Accident yang dikelola oleh Taspen Life.

“Program ini memiliki premi sangat terjangkau yaitu hanya sebesar Rp5.000/bulan; untuk tanggungan santunan meninggal dunia sebesar Rp60.000.000, akibat meninggal dunia karena kecelakaan kapanpun dan di manapun,” kata Anne Roosfianti saat konferensi pers bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sumut Ilyas S Sitorus, tentang sosialisasi program-program PT Taspen di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (6/5).

Disampaikannya, Taspen Grup yang terdiri dari PT Taspen (Persero) sebagai induk perusahaan dan Bank Mantap, serta Taspen Life selaku anak perusahaan berkomitmen perkuat kolaborasi program untuk ASN di wilayah Provinsi Sumut.

“Bersama Taspen, para peserta dapat menjalankan tugas dengan tenang, fokus, dan tidak perlu khawatir akan masa depan dan keluarganya. Perlindungan telah dijamin mulai dari masa CPNS, PNS. Saat aktif, masuk masa pensiun, berhenti sebelum pensiun, hingga peserta dan keluarga/ahli waris meninggal dunia, dengan berbagai manfaat dari Program Tabungan Hari Tua, Dana Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dikelola oleh Taspen,” ujarnya, di hadapan para wartawan.

Taspen, lanjutnya, juga fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan peserta tidak hanya sewaktu berstatus aktif ASN, namun juga setelah memasuki usia pensiun. Untuk itu PT Taspen juga menghadirkan program Warung Mantap Sejahtera (WMS) dari Bank Mantap.

“Pada program ini ASN yang akan pensiun atau telah pensiun diberikan fasilitas dan pendampingan dalam mendirikan dan menjalankan usaha warung kebutuhan sehari-hari. Saat ini telah ada sejumlah sembilan WMS yang sukses dan tersebar di Kota Medan dan Binjai. Program ini diharapkan dapat menciptakan Masyarakat khususnya pensiunan yang mandiri dan sejahtera melalui aspek kewirausahaan,” terang Anne Roosfianti, yang hadir bersama Distribution Head 1 Bank Mantap Tiara Mayasari dan jajarannya.

Selama ini, kata Anne Roosfianti, Taspen juga telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dengan membuka titik layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, Tebing Tinggi, dan Asahan. Di MPP ini peserta dapat mengajukan klaim, non klaim, hingga permintaan formulir, informasi, dan perekaman data biometrik (enrollment) untuk proses otentikasi dana pensiun.

“Mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan peserta, Taspen kini hadir lebih dekat dan lebih mudah. Pengajuan klaim dapat dilakukan secara daring dengan akses ke website Taspen Online Service (https://tos.taspen.co.id); layanan informasi dan keluhan pelanggan melalui Taspen Care https://tcare.taspen.co.id); dan aplikasi Taspen Mobile dan Taspen Otentikasi untuk pengguna smartphone,” pungkasnya

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Sumut Ilyas Sitorus menyambut baik program PT Taspen tersebut. Diharapkan dapat meningkatkan meningkatkan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemprov Sumut yang menjadi peserta. Tidak hanya ASN berstatus aktif, namun juga setelah memasuki usia pensiun.

“Terima kasih atas sosialisasi program PT Taspen dalam meningkatkan manfaat kepesertaan bagi ASN, sehingga perlu disosialisasikan manfaat program asuransi yang dikelola oleh BUMN ini,” ujarnya.

•Rizky Zulianda

Sumber : Diskominfo Sumut

INDRAMAYU |Infokeadilan.com – Ratusan warga wilayah Indramayu Barat atau biasa disebut Inbar, memadati Gelanggang Olah Raga (GOR) Merdeka di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu Jawa Barat, guna menghadiri acara Halal Bi Halal (HBH) yang diselenggarakan komunitas warga / masyarakat yang tergabung dalam Sahabat Inbar Bersatu (SIB), Sabtu, 4 Mei 2024.

Agenda kegiatan yang di balut dalam bentuk HBH tersebut, semua komponen yang hadir berkomitmen mendukung sepenuhnya demi terwujudnya pemekaran Kabupaten Indramayu Barat sesuai tema yang disuguhkan yakni “Dengan Halal bi Halal Kita Merajut Silaturahmi Sebagai Momentum Mempercepat Terwujudnya DOB Inbar”.

Turut hadir dalam kegiatan Halal Bi Halal, Bupati Indramayu Hj.Nina Agustina , Ketua PWNU Jawa Barat, KH. Juhadi Muhammad, dan juga semua Kepala SKPD dan Camat sewilayah Inbar berikut Kepala Desa / Kuwu dan Tokoh Masyarakat, Ormas, serta Komunitas Jurnalis Inbar yang juga konsisten mengawal proses terbentuknya Daerah Otonomi Baru yakni Kabupaten Indramayu Barat.

Bupati Indramayu, Hj. Nina Agustina, mengatakan, “Pada kegiatan ini banyak poin-poin yang harus dibicarakan atau didiskusikan ke depan untuk bagaimana membangun Indramayu termasuk pembangunan di wilayah barat Indramayu, dimana sejak lama di usulkan tentang pemekaran kabupaten, karena itu akan dibuka kembali dokumen – dokumenya terkait proses pemekaran tersebut”.

Yang pastinya, lanjut Nina, ” Jika dari propinsi maupun pusat sudah menyetujui, kita siapkan pembangunan infrastrukturnya dan pembangunan tersebut sudah dilakukan semenjak dirinya menjabat sebagai Bupati Indramayu mulai tiga tahun lalu.
“Masyarakat tetap semangat untuk pengajuan pemekaran dan mohon dukungan terkait pembangunan tersebut, untuk usulan anggaran siap disepakati dan jelas disetujui demi untuk pemekaran Indramayu Barat ” ujar Nina.

Penyampaian salah satu Tokoh Masyarakat Inbar juga selaku Dewan Pembina SIB, Drs.H. Supendi,M.Si menilai, ” Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Indramayu masih bersifat reguler, khususnya yang ada di wilayah barat Indramayu ini belum maksimal terhadap dukungan pemekaran kabupaten, untuk itu kami yang tergabung dalam Sahabat Inbar Bersatu mendesak Bupati Indramayu agar pada KUA PPAS pada bulan Juli 2024 ini Pemkab Indramayu dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan di wilayah Inbar sebagai persiapan guna menyambut dan persiapan disetujuinya pemekaran Kabupaten Indramayu Barat dari Pemerintah Pusat” Kata mantan Bupati Indramayu.

“Jangan sampai ketika Pemerintah Pusat menyetujui pemekaran, sementara kondisi dilapangan belum siap,” katanya kembali.

Sementara, Ketua Sahabat Inbar Bersatu(SIB) H. Sona Susanto, menegaskan, melalui moment HBH SIB ini bersama semua elemen/komponen masyarakat lainya berkomitmen untuk mendesak Pemkab Indramayu agar mengalokasikan anggaran secara khusus sebagai bentuk dukungan terwujudnya pemekaran Indramayu Barat .

“Kami berkomitmen untuk berjuang di tatanan bawah guna mendesak Pemkab Indramayu tentang kebijakan anggaran untuk pemekaran Kabupaten Inbar dibuktikan dengan nyata demi kepentingan kita semua” terangnya.

Ditempat yang sama, Ketua PWNU Jawa Barat, KH. Juhadi Muhammad, mengatakan ” Dukungan sepenuhnya terhadap terwujud dan terealisasinya Kabupaten Indramayu Barat, karena dengan demikian PWNU akan semakin besar karena bertambahnya wilayah baru maka secara otomatis PCNU yang baru akan terbentuk pula, dimana sebelumnya ketika menjabat selaku Ketua PCNU Kabupaten Indramayu selama tiga periode sudah mengambil langkah serius dengan melakukan pengkaderan terhadap PCNU Indramayu Barat.
“Kami mendukung sepenuhnya demi terwujudnya pemekaran Kabupaten Indramayu Barat termasuk pembentukan PCNU Inbar,” tegasnya.

•Uswah