Beranda blog Halaman 365

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Pemprov Sumut Serahkan Bantuan Alat Siap Bencana Senilai Rp1,8 Miliar Untuk Pemkab

0

MEDAN |Infokeadilan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyerahkan bantuan alat kebencanaan senilai Rp1,8 miliar kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota. Bantuan peralatan yang diserahkan berupa perahu, tenda mesin pompa, serta peralatan kebakaran hutan dan lahan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sumut pada kabupaten/kota dalam rangka penanggulangan bencana di daerah.

“Penanggulangan bencana memerlukan sinergi dan kolaborasi dari banyak pihak, apabila semua berkolaborasi dengan baik dengan begitu bisa mengurangi dampak yang diterima akibat bencana,” kata Basarin usai memimpin Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024 di Lapangan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Jalan Gatot Subroto, Medan, Jumat (26/4/2024).

Meski begitu, Pemprov Sumut juga tetap mengutamakan mitigasi dalam menyikapi kebencanaan di Sumut. Membangun kesadaran masyarakat akan bencana merupakan yang penting dan sedang gencar dilakukan.

“Pemprov Sumut telah gencar melakukan upaya mitigasi bencana dan sosialisasi pada masyarakat, selain itu koordinasi hingga ke tingkat desa pun kami lakukan,” kata Basarin.

Sementara itu, Kepala BPBD Sumut Tuahta Saragih mengatakan, Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana merupakan acara tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Apel tersebut diikuti berbagai instansi terkait, mulai sari BPBD se-Sumut, personel TNI dan Polri, serta berbagai organisasi dan relawan bencana.

“Selain menyerahkan bantuan perkataan, kami juga memberi penghargaan pada organisasi sosial dan relawan yang selama ini terlibat dalam penanggulangan bencana,” kata Tuahta.

Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun ini mengusung tema “Siap untuk Selamat”. Kata Tuahta, tema ini menggambarkan pentingnya persiapan dan penanganan bencana dengan baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh bencana. Adapun subtema yang diambil “Indonesia Tangguh, Sumut Hebat” menekankan pentingnya sumbangsih Sumut dalam menghadapi bencana dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

 

•Rizky Zulianda
Sumber : DISKOMINFO SUMUT

 

Kemenag RI Lounching Senam Haji dan Batik Haji Indonesia

0

MEDAN |Infokeadilan.com – Kementerian Agama (Kemenag-RI) menggelar Launching Senam Haji Indonesia. Kegiatan yang dipusatkan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta ini diikuti lebih dari 28 ribu jemaah haji Indonesia secara luring dan daring. Hal tersebut disampaikan Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, S.Ag, MM., usai mengikuti Lounching Senam Haji dan memperkenalkan Batik Haji Indonesia secara daring di Asrama Haji Medan Jl. Abdul Haris Nasution Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Medan, Minggu (27/4/2024)

Bahwa Launching senam haji bagian dari ikhtiar menjaga kebugaran jemaah haji agar jemaah bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan lancar, sehat dan bugar hingga sehat pula saat pulang,” sebagaimana yang disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenag M. Ali Ramdhani di Asrama Haji Pondok Gede tadi, tutur Qosbi.

Menurut Sekjen Kemenag pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap faktor kesehatan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Setidaknya, ada dua hal yang menjadi alasan mengapa faktor kesehatan menjadi perhatian. Pertama, kuota haji tahun ini mencapai 241.000 jemaah, terbanyak dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M Indonesia kemudian dari jumlah itu, ada lebih dari 45.000 jemaah yang masuk kategori lanjut usia (lansia). Seperti 2023, tahun ini kita mengusung tagline “Haji Ramah Lansia”,” kata Qosbi mengulang yang disampaikan Sekjen yang hadir mewakili Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Kedua, ada lebih 770 jemaah haji yang wafat tahun lalu. Ini juga jumlah terbanyak dalam 10 tahun terakhir penyelenggaraan ibadah haji.

“Kesehatan jemaah haji menjadi concern. Kita ingin jemaah haji berangkat dalam keadaan sehat, bisa menunaikan ibadah haji dengan baik, dan pulang ke tanah air juga dalam keadaan sehat,” tutur pria yang akrab disapa Kang Dhani ini.

Kemudian lanjut Qosbi, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menyampaikan senam haji ini dirumuskan tim Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi) dan Perhimpunan Dokter Spesialias Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (Perdosri) dengan gerakan low impact.

“Perdokhi sudah mengatur sedemikian rupa, bisa diterapkan di rumah hingga saat perjalanan di pesawat ke tanah suci. Jenis senamnya low impact bukan aerobik, yang menguras tenaga,” ungkap Hilman.

Meski low impact gerakan senam haji diharapkan mampu menjadi bekal jemaah sebelum berangkat agar kondisi saat melaksanakan haji secara sempurna. “Senam ini juga dapat dilakukan jemaah selama berada di tanah suci,” tutur Hilman.

Selain Senam Haji Indonesia, dalam kesempatan tersebut juga diperkenalkan batik haji Indonesia. “Ini juga terobosan baru setelah 12 tahun batik jemaah haji tidak pernah berganti. Seragam batik ini diperoleh melalui Sayembara Desain Batik Haji pada 2023,” sebagaimana yang dikatakan Sekjen Kemenag Ali Ramdhani tadi dalam sambutannya.

Sementara Dirjen PHU Hilman Latief juga mengungkapkan dalam rangka pengadaan batik haji ini, Kemenag melibatkan UMKM yang berada di berbagai daerah di Indonesia. “Diperkirakan per jemaah membutuhkan 3 meter kain untuk satu batik, jadi sekitar 700 KM banyaknya jika dibentangkan. Dan kita melibatkan banyak UMKM untuk membuatnya,” kata Hilman Latief.

Batik baru jemaah haji Indonesia berwarna ungu bermotif Sekar Arum Sari, yang terinspirasi dari melati putih, motif kawung, motif truntum, motif songket dan tenun, serta burung garuda. Motif ini mengambil filososfi puspa nasional Indonesia yang digambarkan dengan bunga melati putih yang melambangkan simbol kesucian, keagungan, kesederhanaan, ketulusan, keindahan, dan rendah hati.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, S.Ag, MM., mengatakan melalui senam haji dan batik haji indonesia yang di lounching pagi ini dengan penuh harapan sebagaimana yang dikatakan Pak Sekjen dan Dirjen PHU Kemenag tadi kita berharap dapat menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kebugaran jemaah haji dan batik haji Indonesia yang diperkenalkan tadi dapat memberikan semangat baru dan berkesan bagi para jamaah haji, serta dapat pula menyebarkan keindahan dan kearifan dalam budaya haji Indonesia sehingga mencerminkan identitas Indonesia dan mudah dikenali oleh jama’ah haji Indonesia dan dunia internasional, ujar Qosbi.

Terima kasih atas dukungan dan waktu semua kita sehingga kita bisa bersama di Asrama Haji Medan ini, dan mari kita jaga nama baik daerah kita masing-masing, tutup Qosbi

 

•Rizky Zulianda

SMASH-Ih Kolaborasi Dengan DLHK Kabupaten Karawang Gelar Sosialisasi Bertema Satu Aksi Mewujudkan Desa Bersih

0

KARAWANG |Infokeadilan.com – Dalam upaya memberikan kenyamanan serta menjaga kebersihan lingkungan mahasiswa dari Presiden University Bekasi bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang gelar sosialisasi bahas tentang pentingnya menjaga kebersihan dengan tema “Satu Aksi Mewujudkan Desa Bersih” Sabtu, (27/4/2024)

Kegiatan yang di gelar tersebut di laksanakan di area Taman Pelangi Cikampek Desa Cikampek Kota Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dengan dihadiri langsung oleh Camat Cikampek Usep Supriatna AP.M.Si, Danramil Cikampek 0406 Kapten Inf. Dani Rustandi Kepala Dinas LH Karawang, Drs. Iwan Ridwan Fatahilah, Jois selaku Direktur Bank Sampah Latansa, Dosen Universitas Ilmu Komunikasi Presiden University Abhirama SD Perdana S.Pd,M.Ed, Sobat Sejati Dedi Mulyadi (SSDM), Satpol PP Kecamatan Cikampek, Grib Jaya, dan sejumlah jajaran Ormas dan LSM dari GMPI, LMP, GIBAS Cinta Damai, Laskar NKRI, serta Paguyuban yang ada di wilayah Cikampek.

Kepala Dinas LHK Karawang Drs. Iwan Fatahilah saat di minta penjelasanya selesai acara mengatakan, bahwa kegiatan tersebut di lakukan untuk memberikan informasi dan sosialisasi yang menyampaikan kepada masyarakat tentang penanganan dan pengelolaan sampah.

“Ya ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh para mahasiswa dari Presiden University Bekasi jurusan Ilmu Komunikasi, pelaksanaan kegiatan ini intinya adalah bagaimana penyampaian informasi sosialisasi tentang penanganan dan pengelolaan sampah.” Ucapnya kepada awak media.

“Kehadiran mereka di Karawang itu yang saya tahu sudah hampir 3 bulanan, mereka disini bersama masyarakat belajar dan melakukan sosialisasi bagaimana cara pengelolaan sampah, tentu ini merupakan hal yang sangat baik.” Ujarnya.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kegiatan ini. Ini salah satu kegiatan-kegiatan tentang sosialisasi yang baik, dan tentunya ini harus tetap dilanjut dan berkelanjutan.” Tuturnya.

“Terkait dengan hal ini tetntunya bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat Cikampek saja, akan tetapi demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, tentunya ini menjadi tangung jawab bersama. Karena jelas terkait dengan persoalan sampah itu kembali kepada kesadaran diri kita masing masing, dan tentunya hal ini demi terciptanya rasa nyaman dan aman untuk menjadikan Karawang yang Inter Asih,  Indah Tertib, Aman dan Bersih.” Pungasnya.

Sementara itu menurut Dosen Universitas Ilmu Komunikasi Presiden University Abhirama SD Perdana S.Pd,M.Ed mengungkapkan, kegiatan tersebut di lakukan di beberapa tempat di antaranya Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Kuningan.

“Kegiatan ini untuk memberikan motivasi dan pembelajaran kepada mereka terjun langsung di masyarakat, tentunya agar berhubungan langsung dengan masyarakat agar kelak nanti mereka jika sudah berbaur dengan lmasyarakat sudah menguasai dan memahami hal tersebut.

Kegiatan ini sudah kami laksanakan di beberapa tempat dan wilayah diantaranya Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Kuningan.” Terangnya.

“Kegiatan ini tentunya bekerjasama dengan pemerintahan dan unsur kemasyarakatan seperti Ormas atau LSM serta paguyuban dan komunitas komunitas yang ada di sekitar, tentunya dengan tujuan yang sama.” Tambahnya.

“Semoga dengan di laksanakannya kegiatan ini bisa menjadikan motivasi kepada masyarakat yang ada di wilayah Cikampek khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya agar selalu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, terima kasih.” Pungkasnya.

 

•Edo Bahar

Untuk Karawang Lebih Baik, Yayan Mulyana : Ajam Layak Jadi Bupati Karawang 2024 – 2029

0

KARAWANG |Infokeadilan.com – Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Karawang, H. Yayan Mulyana memastikan H. Acep Jamhuri akan maju pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Ya, Acep sudah mendapat restu dari Ibunda dan keluarga untuk maju mencalonkan diri sebagai Bupati Karawang, saat ini kami tinggal menunggu Partai Politik yang akan mengusungnya,”ujar Yayan usai menghadiri Halal Bi Halal relawan Ajam Mania di RM Sambel hejo Karawang, Sabtu (27/4/2024)

Yayan mengatakan, Acep Jamhuri sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah Partai Politik yang akan menjadi kendaraan politiknya di Pilkada Karawang, semoga semua berjalan lancar,”ucapnya.

Menurut Yayan, Acep Jamhuri merupakan sosok pemimpin yang ideal untik Kabupaten Karawang, dengan pengalaman di birokrasi pemerintahan, Acep akan mampu memanfaatkan potensi potensi yang ada di Karawang untuk kesejahteraan masyarakat.

“Sudah banyak karya karya Acep untuk pembangunan di Karawang, terutama saat beliau menjabat sebagai kepala dinas PUPR, diantaranya pembangunan jalan yang dibeton hingga pelosok desa, pembangunan saluran air untuk mengatasi banjir, pembangunan jembatan, mengatasi kemacetan di beberapa titik kota Karawang, menyelesaikan permasalahan pasar tradisional dan masih banyak lagi hasil karya lainnya untuk pembangunan Karawang, Acep sudab teruji dan layak di juluki “Acep Beton”,ungkap.

Yayan yang merupakan adik kandung H. Acap Jamuhuri, sangat mengapresiasi terbentuknya relawan Ajam Mania yang didalamnya terdapat banyak kaum milenial, semoga dapat bersinergi untuk memperkenalkan Acep Jamhuri ke seluruh masyarakat Karawang.

“Dengan waktu yang singkat menuju Pilkada Karawang, relawan Acep Jamhuri harus segera turun langsung menemui masyarakat secara door to door atau canvasing memperkenalkan figur Acep Jamhuri, ini tugas berat relawan, namun dengan izin Allah, Insya Allah Acep Jamhuri dapat diterima dihati masyarakat dan dapat terpilih menjadi Bupati Karawang,”pungkasnya.

 

•Red

Di Duga Ada Kecurangan, Tender Proyek 1,7 Miliar Diprotes Ketum ASAKINDO

0

SUMATERA UTARA |Infokeadilan.com – Ketua Umum Asosiasi Ahli Konsultan Sumatera Utara (ASAKINDO Sumut) Ir. Sabar M Sitompul, Msi., protes keras dugaan kecurangan Pokja Provinsi Sumatera Utara (Pokja Provsu) pada pelaksanaan tender proyek senilai 1,7 miliar dan juga terhadap semua paket yang dilaksanakan termasuk paket Bina Marga dan paket lainnya.

Proyek 1,7 miliar, merupakan proyek perencanaan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Pimpinan ASAKINDO Sumut yang akrab disapa Sabar Sitompul itu mengatakan kecurangan yang dimaksud yakni semua pemenang tender telah diatur kemenangannya oleh Pokja dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Anggota kami di ASAKINDO Sumut telah ikut tender proyek 1,7 miliar itu, namun mereka dikalahkan dengan permainan curang Pokja atau panitia pelaksana kegiatan. Kemudian Pokja memenangkan salah satu pihak yang diduga orang-orangnya Pokja dan PPK,” ucap Sabar Sitompul kepada Wartawan, Senin (22/04/2024) sore.

Dikatakan Sabar Sitompul, Pokja dan PPK telah kerjasama sehingga kroninya menang. Dengan hal itu, Ia menyebut pelaksanaan tender hanya formalitas saja.

“Percuma saja para penyedia jasa konsultasi ikut tender karena pemenang sudah ada sebelum pelaksanaan tender. Nampak dari hasil evaluasi yang dilaksanakan panitia, tidak mengacu kepada prosedur lelang dan dokumen lelang,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sabar Sitompul menguraikan, sebelumnya anggotanya telah memenangkan tender melalui sanggah yang dilakukan. Saat pelaksanaan sanggah, anggotanya bahkan mendapati bintang pemenang.

Setelah menang, anggotanya dipanggil oleh Pokja untuk negosiasi. Namun saat negosiasi, Pokja mencari kesalahan yang tidak diatur didalam prosedur lelang.

“Penawaran anggota kami sudah sesuai dengan standar remunisasi pedoman berdasarkan Permen PUPR Nomor 524 tahun 2022. Namun anggota kami harus mengikuti kemauan yang dibuat-buat oleh Pokja. Kenapa itu meraka lakukan karena tidak ada celah untuk anggota kami kalah berdasarkan prosedur. Dalam hal ini, Pokja mempertahankan apa yang telah digariskan PPK bahwa lawan anggota kami harus menang dan anggota kami harus kalah. Kenapa ini tejadi karena adanya kolusi atau KKN sehingga orang itu mempertahankan kroninya menang,” ujarnya.

Atas kecurangan tersebut, Sabar Sitompul meminta Tipikor Polda Sumut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut tender proyek 1,7 miliar itu. Sebab menurutnya, ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Bukan hanya itu saja, Sabar Sitompul juga meminta Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, untuk menindak Pokja Provsu yang tidak profesional dalam pelaksanaan tender tersebut.

“Saya minta kepada Gubernur Sumut untuk mengevaluasi dan menindak Pokja atau panitia pelaksana kegiatan ini, sebab perilaku Pokja ini bukan bekerja untuk Negara namun bekerja untuk kelompoknya. Bagimana pembangunan kita ini maju kalau seperti ini terus. Seharusnya yang bagus penawarannya dan dokumennya lengkap, harus itu yang dimenangkan. Jangan sebaliknya, mereka atur pemenangnya,” tutupnya.

 

 

•Tim/RI-1

Cegah Dan Kurangi Angka Peningkatan Stunting, Dinkes Kabupaten Karawang Gelar Kegiatan Orientasi PMT Lokal

KARAWANG | Infokeadilan.com -Bertempat di Fave Hotel Karawang Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang bekerjasama dengan TP PKK Kabupaten Karawang melaksanakan kegiatan Orientasi Pemberian Makanan Tambahan Pangan Lokal untuk Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang untuk mencegah dan mengurangi angka peningkatan Stunting di wilayah Karawang, Selasa (23/4/2024)

Hadir dalam kegiatan Orientasi Pemberian Makanan Tambahan Pangan Lokal untuk Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang tersebut Kementrian Kesehatan RI dr. Rivani dari tim kerja Balita, Ketua TP PKK Karawang Hj. Vida Aep Syaepuloh yang di wakili oleh Sekertaris Umum Hj. Siti Nurjanah Samsuri, Kepala Bappeda Kabupaten Karawang, DPMD Karawang, DPPKB Karawang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kabag Tata Pemerintahan dan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Karawang, Kabid Kesmas, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Subkor dan SubSubtansi Gizi dan seluruh pihak terkait lainnya.

Di katakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dr. Endang Suryadi MARS dalam sambutanya menjelaskan tentang RPJMN bidang kesehatan 2020-2024 terkait dengan penguatan SDM, percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan menurunkan prevalensi balita pendek (Stunting)

“Mencegah janin gagal tumbuh dan pada balita gizi kurang, agar balita tumbuh dan berkembang secara optimal. Kegiatan PMT lokal tersebut perlu disertai dengan edukasi gizi dan kesehatan untuk perubahan perilaku, misalnya dengan dukungan pemberian ASI, edukasi dan konseling pemberian makan, higiene sanitasi untuk ibu, pengasuh dan keluarga.” Paparnya.

Foto : dr. Endang Suryadi MARS Kepala Dinas Kabupaten Karawang

Lebih lanjut Kadinkes menjelasakan bahwa Kemenkes RI pada tahun 2024 telah menyediakan pemberian untuk pelaksanaan kegiatan PMT lokal melalui Dana Alokasi Khusus non fisik bok Puskesmas. Dan tentu saja keberhasilan pelaksanaan PMT lokal ini perlu dukungan dari berbagai lintas program dan lintas sektor terkait.” Terangnya.

“Kemudian Pemberian Makanan Tambahan bagi balita tersebut bertujuan untuk meningkatkan Berat Badan dan memperbaiki gizi balita melalui Pemberian Makanan Tambahan pangan lokal sesuai standar yang telah di tetapkan.” Tandasnya.

“Kegiatan PMT lokal di harapkan dapat mendorong kemandirian keluarga dalam penyediaan makanan bergizi yang berkualitas bagi ibu hamil, balita, dan anggota keluarga lainnya dengan memanfaatkan potensi pangan lokal secara berkelanjutan dengan tujuan percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Karawang.” Pungkasnya.

Sementara itu menurut Hj. Vida Aep Syaepuloh melalui Sekertaris Umum Hj. Siti Nurjanah Samsuri mengungkapkan terkait tujuan dari kesehatan tetsebut adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

“Seperti arahan Presiden RI Jokowi Dodo bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan Sumber Daya Manusia adalah dengan menjamin kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Jangan sampai stunting, kematian ibu atau kematian bayi yang meningkat.” Jelasnya.

“Dalam hal ini Tim Penggerak PKK diminta untuk berperan penting, Tim Penggerak PKK diamanatkan agar persoalan stunting, kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Amanat ini dinilai tepat karena PKK dapat menyasar akar persoalan secara akurat.” Tegasnya.

“Di harapkan PKK di Kabupaten Karawang serta segenap kadernya harus fokus untuk menanggulangi masalah stunting dan kematian ibu hamil. Semua itu harus dijabarkan dalam program prioritas PKK.” Tambahnya.

“Konsep dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat, didalam wilayah desa/kelurahan terbentuk kelompok masyarakat yang di SK kan oleh Desa/Lurah. Kegiatan ini dilakukan oleh kelompok masyarakat yang terdiri dari para kader yang dekat dengan sasaran diwilayahnya. Dan kelompok masyarakat ini akan memasak menu sesuai dengan usia sasaran enam hari kudapan, satu hari makanan lengkap, kemudian segera mendistribusikan kepada sasaran supaya makanan masih.” Bebernya.

“Disini Saya ingin mengajak semua masyarakat khususnya kader PKK se-Kabupaten Karawang, berkomitmen dalam memfasilitasi dan menggerakkan keluarga untuk memperbaiki pola asuh anak dan pola makan, guna memenuhi asupan gizi yang baik, yang merupakan salah satu upaya dalam menurunkan stunting, kematian ibu dan kematian bayi balita di Kabupaten Karawang. Mari kita bersama-sama mensukseskan pemberian PMT lokal untuk Ibu Hamil KEK dan balita gizi kurang ini.

Apabila terjadi kendala dilapangan selama pelaksanaan segera dikoordinasikan dengan puskesmas atau Dinas Kesehatan.” Tutupnya.

 

•Red

Viraall ! Proyek Normalisasi Tak Bertuan Desa Dibebankan Biaya Buang Lumpur

0

INDRAMAYU |Infokeadilan.com – Kegiatan yang biasa disebut normalisasi saluran irigasi sepanjang lebih 3 kilo meter, antara Desa Telukagung, Plumbon, Dukuh, Pekandangan Jaya, dan Pekandangan, Kecamatan Indramayu Jawa Barat. Menjadi heboh bagai kegiatan tak bertuan.

Pasalnya dikatakan kegiatan tidak bertuan karena pemilik kegiatan tidak memasang papan informasi kegiatan sesuai PerPres yang berlaku, sehingga ketika kegiatan tersebut ditanyakan kepada kepala bidang (kabid) PSDA dan TTI Indramayu, kamis (25/04/2024). Warhadi belum tahu kegiatan tersebut milik siapa, ia hanya mengatakan sabar untuk mencari tahu kebenarannya.

Kehebohan kegiatan tersebut yang berujung polemik atau konflik terungkap saat kegiatan berada di Desa Pekandangan, menurut sumber kepada awak media (24/04/2024) menyebut bahwa kegiatan pengurasan lumpur tersebut, biaya angkutan pembuangannya dibebankan ke pihak desa (kuwu). Modus tersebut sejak dari Desa Telukagung hingga Desa Pekandangan Jaya. Jasa angkutan pembuangan lumpurnya menggunakan kendaraan milik Joni (Pekandangan Jaya) dengn biaya Rp 250.000 per truk atau rit.

Kemudian dikatakan bahwa ternyata teknis kerjanya yang dibuang itu tanah tanggul yang dikupas dengan kedalaman sesuai kebutuhan, kemudian kedalaman hasil pengupasan tanah tanggul tersebut ditimbun lumpur hasil pengurasan, sehingga perusahaan milik Joni menghasilkan dua keuntungan. Keuntungan biaya transportasi dan keuntungan jual tanah tanggul tersebut. Dan praktek tersebut dirasa aman aman saja.

Berbeda ceritanya ketika kegiatan tersebut masuk ke Desa Pekandangan, kepala desa (kuwu) Pekandangan beserta pamongnya tidak mau menggunakan jasa angkutan milik Joni. Dengan kebijakan desa, kuwu atau pamong menjual tanah tanggul tersebut dengan harga antara Rp. 80.000 hingga Rp. 100.000 per truk, dengan syarat angkutannya milik si pembeli. Dengan konsep kuwu pekandangan tersebut terjadilah kecemburuan sosial di antara tokoh tokoh masyarakatnya, sehingga kemarin (25/04/2024) aktifitas beko sempat terhenti.

Ketika diklarifikasi di balai desa Pekandangan media ini mendapat pengakuan dari Tanuri selaku Raksa Bumi (pertanian/pertanahan), yang mengatakan bahwa benar telah menjual tanah tanggul dengan harga minimal Rp. 80.000 per truk, adapun kebijakan itu dilakukan karena kami tidak memiliki anggaran untuk membayar jasa angkutan buang lumpur seperti yang di lakukan pengusaha Joni. Bahkan menurutnya telah dijual tanah tanggul tersebut keperumahan IBP sejumlah 9 truk.

Sehingga masyarakat pembeli mengangkut sendiri tanahnya. Tanuri juga mengatakan bahwa hari ini (25/04/2024) kegiatan di stop karena terjadi kesalahpahaman antara pihak desa dengan sejumlah tokoh masyarakatnya, hal itu pun terlihat oleh media ini, kuwu sedang berkomunikasi via handphone dengan nada tinggi kepada salah satu tokoh masyarakat.

Penjelasan yang ditemukan hari ini, Jumat (26/054/2024), berdasarkan keterangan dari tim kerja operator beko (eksavator) mereka berempat menyebut bahwa ini benar proyek perawatan saluran irigasi milik PUPR Indramayu bidang PSDA-TTI, mereka juga mengatakan sejak dari desa Telukagung kegiatan ini tidak memiliki papan informasi kegiatan, mereka juga menjelaskan bahwa kegiatan ini bekerjasama dengan pihak kecamatan. Dan desa dibebani biaya angkutan pembuangan lumpurnya.

Terakhir mereka juga mengaku bahwa tanah yang dibuang bukan lumpur hasil pengurasan, namun tanah tanggul yang dikupas berdasarkan kebutuhan. Bekas kupasan kemudian ditutup atau ditimbun dengan lumpur hasil kurasan. Demikian kegiatan yang disebut tidak bertuan dan menjadi kehebohan serta polemik antara desa Pekandangan dan tokoh masyarakatnya, publik berharap kejaksaan negeri Indramayu segera bertindak untuk melaksanakan investigasi. Dan hari ini terlihat jasa angkutan pembuangan lumpurnya menggunakan jasa angkutan milik Joni Pekandangan Jaya.

 

•Uswah

Dugaan Kasus Penipuan Bintara Polri Sudah P21, Tapi Masih Jadi Misteri, Keluarga Ngaku Kecewa

KARAWANG | Infokeadilan.com –  Tahun 2023 lalu seorang warga Cikampek Utara Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang bernama Nova Anggaraini menjadi korban penipuan pendaftaran Bintara Polri.

Dengan berjalanya waktu, kasus tersebut kemudian dilaporkan oleh pihak keluarga melalui sang Ibu. Martuti ibu dari Nova Anggraini melaporkan kasus tersebut ke Polres Karawang dengan Nomor Laporan : STTLP/B/ 6797V 2023/SPKT/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT. Dan langsung ditindaklanjuti serta diusut oleh tim penyidik Tipidter Polres Karawang.

Kepada polisi pihak keluarga mengaku telah ditipu hingga mencapai Rp. 1, 6 Miliar oleh sejumlah oknum yang menjanjikan dapat membantu meloloskan putrinya menjadi seorang Polwan.

Tak lama berselang, kasus penipuan penerimaan bintara Polri dengan modus pendaftaran Bintara Polri atau Polwan tersebut berhasil diungkap oleh Polres Karawang.

Dari pengembangan kasus tersebut Polisi menangkap satu orang pelaku penipuan seorang wanita dengan inisial DLS (63). Kemudian pada Desember tahun 2023 hasil penyidikan perkara pidana DLS dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kepolisian.

Berselang beberapa bulan setelah kasus penipuan Bintara Polri itu dinyatakan telah P21. Pada Kamis (25/4/2024) kemarin, Martuti beserta suaminya H. Toto Mugiarto (Kedua Orangtua Nova Anggaraini ) tampak terlihat mendatangi kantor Kepolisian Resor Karawang dan juga mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Karawang.

Kedatangan mereka dengan didampingi beberapa orang kuasa hukum dari Kantor Konsultan Hukum dan Rekan pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kedaulatan Rakyat.

Martuti mengatakan, pihaknya ingin mengklarifikasi baik kepada Polres maupun Kejaksaan Negeri Karawang terkait penetapan status tersangka DLS.

“Saya heran, mengapa dari sekian banyak orang yang saya duga terlibat dalam kasus penipuan yang menimpa keluarga saya itu, kenapa hanya DLS saja yang ditangkap oleh polisi dan dinyatakan sebagai tersangka.” Ucapnya dengan nada heran.

“Sementara terduga tersangka lainnya yang turut ikut terlibat dalam menerima aliran uang pendaftaraan Bintara Polri tersebut tidak ditangkap dan dibiarkan bebas begitu saja. Dan saya menduga ada keterlibatan seorang oknum polisi berinisial A, termasuk juga salah seorang oknum petugas Dishub Cikampek berinisial J.” Terangnya.

“Tujuan kami, mendatangi kantor Polres dan Kejaksaan Karawang untuk mengklarifikasi sebenarnya tersangkanya ada berapa sih?, kenapa kok tersangka nya hanya satu (yaitu DLS, red) ?, padahal yang kita ajukan di kepolisian itu ada tujuh orang yang diduga terlibat,” Jelas Martuti dan Toto.

“Sebetulnya kita ini sudah bolak balik, untuk menanyakan, namun tidak ada yang menerima. Terutama dikantor Polres Karawang bagian Tipitder, semua polisi bubar tidak ada yang mau menerima.Terus terang kami sangat kecewa. Padahal kami datang hanya ingin menanyakan mengapa dari sekian banyak orang yang diduga terlibat, hanya satu orang yang ditangkap. Sedangkan yang ngambil uang kepada saya kan banyakan, bukan DLS saja,” Ungkap keduanya.

Sementara dikantor Kejaksaan Negeri Karawang, Tuti kembali menuturkan, pihaknya ditemui oleh Jaksa Imran. Yang merupakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus penipuan pendaftaran bintara Polisi yang menimpanya.

“Di Kejaksaan kami diterima oleh pak Imran (JPU) yang menjelaskan kepada kami bahwa kasusnya memang sudah P21 berkas sudah lengkap dan tersangkanya hanya satu. Saat ini baru masuk tahap 1 (pelimpahan berkas), masih menunggu tahap 2 yaitu pelimpahan tersangka, yang katanya masih sakit,” terangnya.

Ia pun berharap, semua pihak yang terlibat dalam kasus penipuan ini ditangkap. Dan uang miliknya dikembalikan.

“Mau kami, semua pihak yang terlibat diproses. Agar adil dan terungkap semua, siapa-siapa sih yang makan uang kami, jangan hanya satu orang nenek-nenek yang ditangkap yang sudah tua lagi. Yang nyuruh-nyuruh kan anaknya, seperti si H,yang ambil uang M dan R,  nenek (DLS) hanya terima duitnya saja, yang mengambil uang kerumah, lalu ada juga, J (oknum petugas dishub), itu tidak diproses sama sekali,” tutupnya.

Ditempat yang sama, Junior Marpaung SH., kuasa hukum dari Martuti dan Toto, mengatakan jika pada dasarnya, berkas perkara penipuan pendaftaran Bintara Polri sudah P21 atau dinyatakan lengkap. Namun ditegaskan Junior, kliennya itu tidak merasa puas.

“Kita lanjut ke Kejaksaan, untuk berkoordinasi saja, ada berapa sih yang dilaporkan tersangkanya dan kenapa hanya satu saja yang ditangkap. Di Kejaksaan juga gak ada yang menemui. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya, agar mereka semua yang diduga terlibat segera ditersangkakan. Karena mereka turut menikmati uang itu juga,” tegasnya.

Berikut sederetan fakta yang diungkap Martuti dan Toto Mugiarto, terkait telah rampungnya berkas perkara atau P21 kasus dugaan penipuan pendaftaran Bintara Polri.

1. Martuti dan Toto mengaku merasa ditipu oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang, UPTD Cikampek, berinisial J  yang menjanjikan bisa membantu meloloskan sang anak Nova Anggraini menjadi Polwan. Dengan memperkenalkannya kepada DLS.

2. Martuti dan Toto menduga DLS meminta uang dan bekerjasama

dengan seorang oknum anggota polisi berinisial A, yang pada saat itu, 14 hari setelah laporan polisi dibuat, mendatangi kekediaman Martuti dan Toto untuk meminta pencabutan berkas perkara dengan mengembalikan uang sebesar  Rp. 150 juta, dengan cara mentransfer sebanyak 2 kali ke rekening Martuti.

3. Martuti dan Toto juga menduga H (anak DLS), M dan R juga terlibat, karena merekalah yang menyuruh dan mengambil uang. Sementara DLS hanya menerima saja.

 

•Tim Infokeadilan

Cegah Wabah DBD, Pemdes Medankarya Laksanakan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk

KARAWANG |Infokeadilan.com – Sebagai upaya mencegah dan mengurangi terjadinya penyebaran wabah Demam Berdarah Dangue (DBD) di lingkungan masyarakat, Pemerintah Desa Medankarya berkerja sama dengan Puskesmas Tirtajaya melaksanakan kegiatan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (GESER PSN) di lingkungan desa dan menyisir rumah rumah warga sekitar desa Medankarya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang.

Kegiatan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (GESER PSN) tersebut di lakukan oleh Pemdes Medankarya yang di dampingi tenaga kesehatan Puskesmas Tirtajaya bersama dengan para perangkat desa dan Linmas desa Medankarya.

Berdasarkan informasi yang di sampaikan oleh Nurhali selaku Kepala Desa Medankarya menyampaikan bahwa kegitan tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah dan menanggulangi penyebaran wabah penyakit DBD yang di akibatkan oleh nyamuk Aedes Aegyfti.

Dikatakan Nurhali, kegiatan tersebut di lakukan sebagaimana upaya mencegah dan menanggulangi penyebaran DBD. Selain itu menurutnya, guna mencegah dan mengurangi berkembangbiaknya nyamuk Aedes Aegyfti hal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi tempat tempat penampungan air, kemudian membuat daftar tempat tempat penampungan air tentunya dengan melakukan 3M Plus minimal satu minggu sekali, yakni Menguras, Menutup dan Mendaur ulang.” Ucapnya.

Pertama, Menguras yang dimaksud, yakni menyikat seluruh area dinding penampungan air bagian dalam, dapat juga menggunakan cairan pembersih, kemudian membilas kembali dengan air sampai bersih.

Kedua, Menutup, yakni menyiapkan tutup untuk tempat-tempat yang digunakan untuk menampung air yang tidak habis dalam satu hari pakai.

Kemudian Mendaur ulang, yakni menggunakan kembali barang-barang yang tidak terpakai atau sudah terpakai menjadi barang berguna lainnya sehingga tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.” Jelas Kades Nurhali kepada awak media, Jum’at (26/4/2024)

“Saya tegaskan kepada seluruh masyarakat mulai saat ini segera lakukan pencegahan pencegahan dengan melakukan 3M Plus, yaitu Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang atau membuang barang barang yang sudah tidak terpakai agar tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.” Tegasnya.

 

•Mar/Red

Cegah Penyebaran Nyamuk Berbahaya Dan Mematikan, Dinkes Karawang Ajak Masyarakat Lakukan GESER PSN

KARAWANG | Infokeadilan.com -Berantas dan cegah merebaknya penyebaran DBD, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang laksanakan kegiatan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (GeSer PSN).

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai dan jajaran Dinas Kesehatan tersebut di laksanakan di area lokasi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, dengan menyisir tempat tempat yang di anggap menjadi tempat sarang nyamuk aedes aegyfti.

Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk tersebut merupakan salah satu kegiatan yang telah di canangkan Bupati Karawang sebagaimana yang tertulis di dalam surat edaran Bupati Karawang No. 400.7/1442/Dinkes Tahun 2024 tentang Gerakan Setentak PSN.

Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dr. Endang Suryadi MARS saat di temu awak media seusai melaksanakan kegiatan Geser PSN mengatakan, menurutnya kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pencegahan dalam memerangi penyebaran nyamuk aedes aegyfti.

“Upaya pencegahan DBD seperti melakukan identifikasi tempat-tempat penampungan air, kemudian membuat daftar tempat-tempat penampungan air yang sudah di identifikasi dan tentunya dengan melakukan 3M Plus minimal satu minggu sekali, yakni Menguras, Menutup dan Mendaur ulang.” Ucapnya

Pertama, Menguras yang dimaksud, yakni menyikat seluruh area dinding penampungan air bagian dalam, dapat juga menggunakan cairan pembersih, kemudian membilas kembali dengan air sampai bersih.

Kedua, Menutup, yakni menyiapkan tutup untuk tempat-tempat yang digunakan untuk menampung air yang tidak habis dalam satu hari pakai.

Kemudian Mendaur ulang, yakni menggunakan kembali barang-barang yang tidak terpakai atau sudah terpakai menjadi barang berguna lainnya sehingga tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.” Jelas Kadinkes keapada awak media, Jum’at (26/4/2024)

Lebih lanjut Kadinkes mengungkapkan tentang cara pencegahan lainnya guna mengurangi populasi atau berkembangbiaknya nyamuk penyebar DBD tersebut.

“Plus kegiatan lainnya yang bertujuan mengurangi populasi nyamuk atau menghindari gigitan nyamuk seperti menutup lubang-lubang atau cerukan pada celah pohon, mengganti air di vas bunga, tempat minum burung dan sejenisnya minimal seminggu sekali.” Paparnya.

“Kemudian menabur larvasida atau memelihara ikan pemakan jentik pada tempat yang sulit dikuras, menanam tanaman yang tidak disukai nyamuk, selanjutnya menghindari menanam tanaman hias yang dapat menampung air seperti bromelia atau nanas-nanasan, mengupayakan adanya ventilasi udara atau pencahayaan yang cukup di dalam ruangan. Dan terkahir hindari kebiasaan menggantung pakaian dan memakai krim anti nyamuk untuk mencegah gigitan nyamuk.” Tutupnya.

 

•Red