CIKARANG TIMUR | Infokeadilan.com –  Sebuah gudang yang berlokasi di Kampung Selang RT 03/03 Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur terlihat mencurigakan. Gudang yang berkedok jual beli besi bekas tersebut di duga kuat menyimpan puluhan jerigen limbah B3 sejenis thiner. Selain itu gudang tersebut disinyalir tidak mempunyai ijin lingkungan dari pemerintah desa dan Kecamatan.

Puluhan jerigen yang di timbun tersebut diduga mengandung B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dan mengeluarkan bau busuk yang tak sedap, sehingga membuat resah warga yang berada di sekitar gudang tersebut.

Menanggapi adanya laporan warga terkait seringnya tercium bau busuk menyengat yang diduga berasal dari gudang tersebut LSM Sniper Indonesia segera melakukan investigasi dengan mengrudug gudang yang diduga menimbun limbah B3 tersebut, Senin (22/02/2024).

Dari hasil investigasi tim COD LSM Sniper iLIndonesia di temukan bahan bakar berbahaya sejenis thinner hampir 200 jerigen ukuran 20 liter.

Inisial IT selaku Tim COD mengungkapkan, bahwa di dalam gudang yang berkedok jual beli besi bekas tersebut di temukan ratusan jerigen yang diduga sengaja menimbun bahan bahan berbahaya bagi masyarakat.

“Awalnya ada laporan dari warga bahwa di gudang tersebut sering tercium bau yang tak sedap dan nyesek. Setelah kami datangi dan mengecek ternyata gudang tersebut menyimpan ratusan jerigen yang diduga menimbun bahan bahan yang berbahaya.” Ucapnya.

“Dan setelah hal itu di ketahui warga, akhirnya warga di sekitar gudang protes sekaligus menolak keberadaan gudang yang berkedok jual beli besi tua itu.” Terangnya

Dengan di temukanya ratusan jerigen yang di duga berisi limbah B3 tersebut Tim COD LSM Sniper Indonesia melaporkan ke Polsek Cikarang Timur untuk ditindak lanjuti sesuai pasal yang berlaku.

Sementara itu H. Azan selaku Kepala Desa Cipayng saat di konfirmasi awak media melalui seluler terkait perijinannya mengatakan.

“Keberadaan gudang di lingkungan tersebut tidak pernah konfirmasi ke pihak pemerintahan desa, apalagi bikin surat izin lingkungan untuk warga sekitar.” Jawabnya singkat.

Terkait dengan hal tersebut demi kenyamanan masyarakat sekitar, kepada pihak Aparat Penegak Hukum khususnya Polsek Cikarang Timur agar segera melakukan sidak langsung ke lokasi.

•Tim

KARAWANG |Infokeadilan.com – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui sistem perbankan.

Program ini memastikan keluarga yang masuk dalam kategori terbawah dari kondisi sosial ekonominya.

KPM akan menerima bantuan tersebut berupa uang tunai melalui PT Pos Indonesia yang memungkinkan para penerima bantuan tersebut untuk membeli bahan pangan esensial seperti beras, telur, dan lainnya. Dalam setiap pencairan, KPM akan menerima bantuan tersebut berupa uang tunai.

Namun pada kenyataanya di lapangan masih saja sering di temukan penyimpangan penyimpangan tentang penyalurannya. Hanya demi meraup keuntungan besar peraturan dan ketentuan Pemerintah Pusat melalui Kemensos RI dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial seolah tidak di gubris, bahkan diduga sama sekali tidak di indahkan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Karawang Solehudin saat di konfirmasi awak media terkait dugaan penyimpangan penyimpangan yang terjadi pada penyaluran BPNT mengatakan, pihaknya akan melihat sampai sejauh mana perkembangan perkembangan yang terjadi di lapangan, dan memastikan akan memanggil dan menindak tegas para petugas jika ditemukan terlibat.

“Waalaikum salam wr wb, Iyah ini ada oknum yang masih memaksakan sembako pada Bansos BPNT. Tentunya nanti kita melihat perkembangannya. Kita pastikan dulu petugas kita TKS dan PSM tidak ada yang terlibat. Kalau ada yang terlibat kita akan tindak tegas. Kita akan keluarkan mereka dari PSM atau TKSK nya.” Jawabnya kepada awak media, Senin (22/4/2024)

Lebih lanjut Solehudin menjelaskan, bahwa pihaknya memastikan aturan harus sesuai S.O.P sebagaimana peraturan dan ketentuan Kemensos RI.

“Aturan sesuai SOP bahwa kita harus memastikan bahwa Bansos BPNT harus diterima KPM utuh berbentuk rupiah. Tidak boleh di sembakokan. Adapun setelah sampai ke KPM masyarakat dibelikan sembako yang mereka pilih sendiri, tidak dengan paket.” Pungkasnya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang akan segera membuka pendaftaran seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kecamatan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana, menyebut, pendaftaran seleksi PPK dan PPS itu akan dimulai pada tanggal 23-29 April 2024. Para pendaftar dapat mendaftarkan diri melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).

“Pendaftarannya akan kami buka mulai besok, untuk formulir pendaftaran bisa diakses di SIAKBA,” kata Mari, Senin, 22/4/2024.

Selain itu, kata dia, para pendaftar juga harus mendownload surat pernyataan di SIAKBA dan mempersiapkan persyaratan lainnya, seperti fotocopy e-KTP, ijazah, surat keterangan sehat secara jasmani dan rohani, dan daftar riwayat hidup.

Ia menerangkan, kuota pendaftaran seleksi PPK dan PPS itu akan dibuka untuk 150 orang PPK dan 927 orang PPS. Bagi masyarakat yang pernah menjadi PPK dan PPS dalam Pemilu kemarin juga dapat ikut serta melakukan pendaftaran.

“Metode seleksinya itu terbuka, jadi bagi yang pernah menjadi PPK atau PPS bisa ikut mendaftar kembali, tetapi kami akan melihat jejak rekam nya sebagai penilaian,” ungkap Mari.

Mari Fitriana menjelaskan, proses seleksi PPK dan PPS tingkat kecamatan tersebut merupakan salah satu tahapan dalam proses Pilkada 2024.

“Proses tahapan Pilkada ini sudah mulai berjalan dan saat ini sudah akan masuk dalam seleksi pendaftaran badan ad hoc, yaitu PPK dan PPS tingkat kecamatan. Kami harap pada proses pendaftran ini bisa berjalan dengan lancar,” ucap Mari.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang akan segera membuka pendaftaran seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kecamatan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana, menyebut, pendaftaran seleksi PPK dan PPS itu akan dimulai pada tanggal 23-29 April 2024. Para pendaftar dapat mendaftarkan diri melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).

“Pendaftarannya akan kami buka mulai besok, untuk formulir pendaftaran bisa diakses di SIAKBA,” kata Mari, Senin, 22/4/2024.

Selain itu, kata dia, para pendaftar juga harus mendownload surat pernyataan di SIAKBA dan mempersiapkan persyaratan lainnya, seperti fotocopy e-KTP, ijazah, surat keterangan sehat secara jasmani dan rohani, dan daftar riwayat hidup.

Ia menerangkan, kuota pendaftaran seleksi PPK dan PPS itu akan dibuka untuk 150 orang PPK dan 927 orang PPS. Bagi masyarakat yang pernah menjadi PPK dan PPS dalam Pemilu kemarin juga dapat ikut serta melakukan pendaftaran.

“Metode seleksinya itu terbuka, jadi bagi yang pernah menjadi PPK atau PPS bisa ikut mendaftar kembali, tetapi kami akan melihat jejak rekam nya sebagai penilaian,” ungkap Mari.

Mari Fitriana menjelaskan, proses seleksi PPK dan PPS tingkat kecamatan tersebut merupakan salah satu tahapan dalam proses Pilkada 2024.

“Proses tahapan Pilkada ini sudah mulai berjalan dan saat ini sudah akan masuk dalam seleksi pendaftaran badan ad hoc, yaitu PPK dan PPS tingkat kecamatan. Kami harap pada proses pendaftran ini bisa berjalan dengan lancar,” Pungkasnya

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Polemik dugaan penahanan ijazah seorang siswa SMK PGRI 2 Karawang berakhir damai dan bahagia alias happy ending.

Setelah sebelumnya, sempat ramai dalam pemberitaan media online lintaskarawang.com, pada Senin (22/4/2024).

Kini ijazah tersebut telah diserahkan kepada orang tua siswa, langsung oleh Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Karawang, Endang Rochmat dengan disaksikan oleh seluruh jajaran redaksi lintaskarawang.com dan bidang tata usaha (TU) SMK PGRI 2 Karawang.

“Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah, Insya Allah, semoga sisanya saya bisa setorin walaupun dengan cara dicicil,” kata Suwandi, Orang tua dari Junaedi. Wm

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK PGRI 2 Karawang, Endang Rochmat menyampaikan, jika sekolahnya tidak melakukan penahanan ijasah. Permasalahan ini terjadi, hanya dikarenakan adanya miss komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa.

“Sebenarnya tidak ada penahanan ijasah, yang penting orang tua beserta siswanya datang saja langsung ke sekolah,” kata Endang kepada wartawan, Senin (22/4/2024).

Dikatakannya lebih lanjut, pihak sekolah akan selalu membantu segala permasalahan, yang terpenting menurut Endang adalah komunikasi.

“Yang penting komunikasi, karena saya sangat membantu sekali. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media atas pemberitaanya, sehingga permasalahan ini menjadi cepat selesai,” ungkapnya.

Diketahui, dari total tunggakan siswa sebesar Rp. 5.320.000., pihak sekolah memberikan keringanan sebesar Rp. 4.120. 000., Sehingga orang tua siswa hanya perlu membayar sisa tunggakan sebesar Rp. 1.200. 000 dengan cara pembayaran boleh dicicil.

Endang pun berharap, kebijakan yang diberikan pihak sekolahnya tersebut bisa diikuti oleh sekolah lainnya. Agar dunia pendidikan di Kabupaten Karawang dapat berjalan dengan baik.

“Kami berharap dari permasalahan ini, kebijakan yang kami berikan dapat dijadikan contoh positif bagi sekolah-sekolah lainnya. Agar dunia pendidikan kita tetap berjalan dengan baik, yang terpenting adalah komunikasinya, jangan sampai miss komunikasi,” tutupnya.

•Red