JAKARTA | Infokeadilan.com – Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal,SH dan Wartawan Edison ke Bareskrim Mabes Polri melaporkan kasus dana hibah Kementerian BUMN untuk pelaksanaan UKW. (Uji

Kompetensi Wartawan) yang diduga di korup oknum PWI Pusat senilai Rp.2,9 Milyar dari Rp.6 Milyar.

Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) bersama Edison diterima Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa didampingi staf Pengaduan Masyarakat, Jumat,19 April 2024 di Mabes Polri.

Dalam penerimaan laporan pengaduan tersebut Bareskrim Mabes Polri menurut Arief Adiharsa akan mempelajari dalam waktu dekat tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum PWI Pusat. Apakah terkait tindak pidana korupsi atau masuk dalam kategori penggelapan dalam kasus dana hibah Kementerian BUMN Tersebut.

“Secara hukum bisa dipastikan ada dugaan pelanggaran hukum dalam konteks penggelapan. Namun karena ada unsur dana Cash Back ke Kementerian BUMN, maka Bareskrim akan panggil pihak-pihak terkait yang kami laporkan untuk mempelajari unsur korupsinya,” tegas Jusuf Rizal penggiat anti korupsi itu.

Jusuf Rizal juga menambahkan jika ada laporan masyarakat terkait masalah dugaan korupsi dana hibah Kementerian BUMN yang diduga diselewengkan oknum PWI Pusat, dapat membuat pengaduan ke Bareskrim, baik secara pribadi maupun institusi. Laporan tersebut akan jadi satu dalam Pengumpulan barang bukti.

Dalam pelaporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana hibah Kementerian BUMN tersebut, menurut Jusuf Rizal secara resmi, ia melaporkan atas nama LSM LIRA sekaligus sebagai PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia). Wilson melaporkan secara pribadi selaku anggota PWI yang merasa dirugikan.

Bareskrim Mabes Polri, tambah Jusuf Rizal merespon positif laporan yang disampaikan, selain masalah ini sudah viral di media dan juga memperoleh atensi dari Kabareskrim Mabes Polri.

Ia berharap kasus ini ditangani dengan cepat karena peristiwa korupsi ini telah mencederai citra wartawan dan institusi PWI selaku organisasi wartawan tertua di Indonesia.

•Red/Rls

GARUT | Infokeadilan.com – Kasus tentang permasalahan uang tersangka narkotika yang lepas dari jertan hukum di BNN Kabupaten Garut terus bergulir.

Berawal dari Jeritan salah satu tersangka Jajang Irawan yang meminta bantuan Hukum ke Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kedaulatan Rakyat (LBH PKR) dengan menceritakan kejadian Perkara yang dihadapinya.

Menurut keterangan Jajang Irawan bahwa pada tanggal 6 Januari 2024 ia diajak oleh Yono Hariono kerumahnya bersama dengan Pian Pamiludin, kemudian dirinya, Pian Amiludin, dan Yono Hariono berangkat kerumah Yono Hariono dengan mengendarai mobil milik Jajang Irawan. Namun setelah sampai dirumah Yono, Jajang irawan dan Pian Pamiludin di ajak untuk memakai shabu.

“Ya, saya di ajak Yono kerumahnya waktu itu dengan menggunakan mobil saya. Tapi setelah sampai di rumahnya, saya di ajak memakai shabu.” Ucap Jajang Irawan kepada media, Kamis (18/4/2024)

Dijelaskan Jajang bahwa setelah memakai shabu tersebut tidak lama kemudian sekitar 30 menit Penyidik dari BNN Kabupaten Garut datang menangkap dan menciduknya bertiga, dan kemudian penyidik dari BNN Garut datang menangkap dengan membawa barang bukti ganja seberat 2,2kg dan 0.97 Shabu.

Kemudian setelah itu penyidik BNN melakukan pengembangan sambil membawa Yono hariono, Pian Pamiludin, dan Jajang Irawan ke wilayah Leles – Kadungora Garut dengan mengamankan dua orang tersangka berinisial Amar dan Ubud sebagai jaringan Pengedar antar Provinsi.

Setelah penangkapan Amar, Ubud, Yono hariono, Pian Pamiludin dan Jajang Irawan dengan membawa mereka ke kantor BNN Kabupaten Garut, yang selanjutnya dilakukan Konfrensi Pers dengan 5 tersangka, tetapi dua hari kemudian tersangka Amar dan Ubud dilepaskan. Hal itu terungkap saat keluarga Jajang Irawan menjenguk ke BNN. Tak diduga keluarga Jajang Irawan bertemu dengan istri tersangka yang dilepaskan, sedang membawa uang sambil bercerita dengan keluarga Jajang Irawan.

Dan pada tanggal 18 April 2024 team Penasehat Hukum Jajang Irawan dari LBH PKR Bandung mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut. Namun sangat di sayangkan Jaksa yang menangani perkara tersebut tidak mau bertemu. Informasi dari pegawai yang ada di Kajaksaan Negeri Garut tersebut mengatakan bahwa Jaksa yang menangani perkara tersebut sedang sidang.

Tak berselang waktu lama kemudian Penasehat Hukum Jajang Irawan kembali mendatangi Jaksa tersebut ke pengadilan, tetapi justru di duga Jaksa tersebut malah menghindar seakan tidak mau di temui.

Setelah beberapa kali gagal menemui Jaksa, akhirnya tim Penasehat Hukum Jajang Irawan mendatangi Kantor BNN Kabupaten Garut untuk bertemu dengan Ipan atau Aipda Irsyana Agus Rahardian penyidik yang menanganinya. Akan tetapi menurut  pengakuan dari Security bahwa Ipan atau Aipda Irsyana Agus Rahadian sedang keluar dan sedang Piket. Kemudian kami meminta untuk bertemu, namun sayang Ipan tersebut tidak bersedia.

Setelah upaya untuk menemui Jaksa dan penyidik tak jua berhasil, akhirnya Penasehat Hukum Jajang irawan memutuskan untuk berbicara melalui sambungan Telepon Whatsap dan menanyakan apakah berkas Perkara Jajang sudah P21 atau belum ?

“Sudah dan saat ini sedang menunggu panggilan Sidang.” Jawab Ipan.

Ketika di tanya perihal berkasnya apakah di seplit jadi satu-satu ? Ipan Menjawab “Tidak”  berapa tersangka yang akan disidangkan ? “3 Tersangka,” Jawabnya singkat.

Namun ketika di tanya terkait berapa tersangka yang sebenarnya yang di ciduk oleh pihak BNN yang sesuai dengan konfrensi Pers pada tanggal 6 Januari 2024 ? Ipan tidak bisa menjawab dan hanya diam.

Terkait dengan tersebut, kasus tersebut disinyalir ada sesuatu yang terselubung dan di duga ada yang ditutup tutupi. Penasehat Hukum Jajang Irawan akan mengambil langkah tegas dengan menyurati Kejati Jawa Barat, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Garut dan melaporkan oknum Penyidik BNN Kabupaten Garut tersebut ke BNN Pusat dan ke KPK.

•Uchok M

KARAWANG | Infokeadilan.com – PPDI Karawang dengan gerak cepat sampaikan surat kepada bupati karawang dengan nomor : 239/004/PPDI-KRW/2024. tanggal 19 April 2024 , Perihal : Permohonan Audensi/ Hearing PPDI Karawang dengan Bupati Karawang.

“Surat ini kami sampaikan tindaklanjut audensi/haering dan diskusi berkelanjutan dengan DPRD Karawang sehingga adanya Naskah akademik rancangan perda khusus tentang perangkat Desa , kemudian telah di sahkannya perda karawang no 13 tahun 2023 tentang desa, yang didalamnya mengatur tentang perangkat desa sebagaimana terdiktum dalam Bab kedua perangkat desa paragraf 1 Umum dari mulai pasal 55 sampai dengan pasal 68. Ucap sekdes Aan Karyanto Sekretaris PPDI Karawang.

” Alhamdulilah surat sudah kami sampaikan, tadi bersama-sama rekan pengurus PPDI karawang dan di kawal dari beberapa perwakilan PPDI tingkat kecamatan tinggal menunggu jawaban dari bupati, semoga beliau cepat meresponnya.

Aan berharap Bupati karawang untuk bisa merespon balas surat dari PPDI karawang dan menjadwalkan rapat audensi mengingat banyak hal yang akan di sampaikan kepada bupati.
Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang tidak bisa dipisahkan dengan tugas dan pungsi sebagaimana diatur oleh undang-undang Desa beserta turunannya tentu perlu di tunjang secara tertib administrasi, sehingga perlu adanya penguatan regulasi, untuk itu PPDI karawang sepakat mendorong agar Bupati Karawang untuk bisa menerbitkan NIPD ( Nomor induk perangkat desa). Ucap Aan dengan tegas.

Hal senada di sampaikan oleh Haerani wakil ketua PPDI Karawang, Perda karawang tentang desa yang baru, perlu dipahami dan dijalankan dengan baik tentu oleh semua pihak jangan hanya sebatas jadi buku bacaan lalu di tumpuk di meja, sehingga ketidakpahaman menjadi diskomunikasi yang berakibat patal dan menghambat pembangunan, kami sepakat dengan rekan-rekan perangkat desa karawang yang tergabung di organisasi PPDI, penguatan Regulasi itu penting, dan Bupati sebagai pimpinan di kabupaten karawang untuk tegas dan berikan sanksi kepada para pihak yang melanggar regulasi atau aturan yang sudah di buat. Berkenaan dengan surat audensi tentu berharap bupati untuk bisa cepat merespon surat kami,” Pungkasnya.

•Red

KARAWANG | Infokeadilan.com – Dengan bekal pengalaman, Endang Macan Kumbang bersiap untuk turun dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Alasan saya maju dalam Pilkada 2024 adalah karena saya memiliki pengalaman dasar sebagai kepala desa selama dua periode,” ujar Endang Macan Kumbang.

Selain pengalamannya di pemerintahan desa, Endang juga memiliki pengalaman dalam manajemen dan sebagai personel di perusahaan swasta selama dua puluh tahun.

Tidak hanya itu, dia aktif sebagai aktivis mahasiswa pada tahun 1998 dan saat ini menduduki beberapa jabatan di organisasi daerah di Kabupaten Karawang yang berfokus pada kepala desa, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan Geprek.

“Semua ini menjadi modal saya untuk memimpin Karawang,” tambahnya.

Endang juga yakin dapat lolos melalui jalur independen dengan data yang telah disiapkan.

“Saya telah memiliki data persyaratan untuk jalur independen dan telah memasukkan lebih dari 137 ribu KTP ke sistem online,” klaimnya.

Semua KTP yang telah diverifikasi secara faktual menunjukkan dukungan untuk Endang Macan Kumbang dalam Pilkada 2024 mendatang.

Dengan bekal pengalaman, Endang Macan Kumbang bersiap untuk turun dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Alasan saya maju dalam Pilkada 2024 adalah karena saya memiliki pengalaman dasar sebagai kepala desa selama dua periode,” ujar Endang Macan Kumbang.

Selain pengalamannya di pemerintahan desa, Endang juga memiliki pengalaman dalam manajemen dan sebagai personel di perusahaan swasta selama dua puluh tahun.

Tidak hanya itu, dia aktif sebagai aktivis mahasiswa pada tahun 1998 dan saat ini menduduki beberapa jabatan di organisasi daerah di Kabupaten Karawang yang berfokus pada kepala desa, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan Geprek.

“Semua ini menjadi modal saya untuk memimpin Karawang,” tambahnya.

Endang juga yakin dapat lolos melalui jalur independen dengan data yang telah disiapkan.

“Saya telah memiliki data persyaratan untuk jalur independen dan telah memasukkan lebih dari 137 ribu KTP ke sistem online,” klaimnya.

Semua KTP yang telah diverifikasi secara faktual menunjukkan dukungan untuk Endang Macan Kumbang dalam Pilkada 2024 mendatang.

•Sep/Red

KARAWANG | Infokeadilan.com – Pengusaha terkemuka di Karawang pemilik perusahaan PT Enggal Family H. Enda Hendrawan gelar acara Halal Bihalal dan Milad Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 yang di laksanakan Komplek halaman rumah keluarga besar PT Enggal Family tepatnya di dusun Ciketing Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, Jum’at (19/4/2024)

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Dandim 0604/Karawang Letkol Inf. Dede Hermawan, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Syaepullah SH.MH, Kapolres Karawang AKBP Widhanto Hadicaksono, Wakapolres Karawang Kompol Prasetsyo PN, jajaran Forkopimda Karawang, jajaran Polsek Telukjambe Barat, Polsek Pangkalan, Kepala Desa Wanakerta, Kepala Desa Wanasari, Kepala Desa Tegal Waru dan seluruh jama’ah yang hadir dalam acara tersebut.

Acara Halal Bihalal dan Milad Tasyakuran ke 50 H. Enda Hermawan yang di laksanakan tersebut mengundang Mubaligh dan penceramah ternama di nusantara Ustadz Abdul Somad yang memberikan Tausiyah Islamiyah.

Di kesempatan itu Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengucapkan terima kasih kepada H. Enda Hendrawan yang sudah mengundang di acara tersebut.

“Kami beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Karawang mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar PT. Enggal Family yang telah mengundang kami dalam acara Halal Bihalal dan Milad Tasyakuran ke 50 H. Enda Hendrawan. Semoga di usianya yang ke 50 H. Enda Hendrawan di berikan kesehatan dan kesuksesan, dan semoga keluarga besar PT Enggal Family di berikan kesuksesan dan lebih berkembang dengan lebih luas lagi.” Ucapnya.

Selain itu Bupati Karawang juga berpesan kepada seluruh jama’ah yang hadir untuk saling menjaga kerukunan dan kebersamaan antar sesama.

“Dan kepada jama’ah dan kepada seluruh masyarakat yang hadir saya berharap agar selalu menjaga tali silaturahmi dan dan tetap membina kebersamaan serta kerukunan antar sesama, jangan mudah terprovokasi oleh hal hal yang berbau negatif.” Pungkasnya.

Sementara itu H. Enda Hendrawan mengungkapkan terima kasih kepada Bupati Karawang dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Karawang beserta jajaran Forkopimda yang sudah hadir dalam acara tersebut.

“Kami ucapkan terimakasih banyak kepada pak Bupati, pak Kapolres, pak Kajari, pak Dandim dan kepada seluruh masyarakat yang telah hadir dalam acara Halal Biilhalal serta Milad Tasyakuran ini, semoga semuanya mendapatkan pahala dan rizki yang berlimpah. Dan kami mohon doa yang terbaik untuk kami sekeluarga, agar kami di berikan kesehatan jasmani rohani, panjang umur, di berikan kesuksesan dan di lancarkan dalam segala usaha kami, Aamiin Ya Robbal Alamin, terima kasih.” Ungkapnya.

Di tempat yang sama H. Jenal Aripin Anggota Dewan Provinsi Jawa Barat terpilih saat di temui awak media selesai acara tersebut mengatakan, pihaknya mengucapkan selamat dan sukses kepada H. Enda Hendrawan dan keluarga besar PT Enggal Family.

“Kami atas nama masyarakat mengucapkan selamat dan sukses untuk pak H. Enda Hendrawan semoga dengan bertambah usianya semakin bertambah dewasa dan semakin bijak kepada masyarakat, dan selalu tetap rendah hati. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses kepada PT Enggal Family semoga kedepan bisa semakin sukses dan lebih berkembang lagi.” Tutupnya.

•Red