Beranda blog Halaman 371

Kolaborasi Gekrafs Dengan Pemerintah Daerah Untuk Kembangkan Ekonomi Kreatif

0

JAKARTA | INFOKEADILAN.COM | Gekrafs Sumatera Utara dalam tahun ini mencanangkan dua Program Khusus yang akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan yaitu membantu Pemerintah Daerah Sumatera Utara untuk menciptakan ruang khusus kepada para pelaku ekraf dengan “Rumah Kreatif Sumatera Utara” dan merepresentasikan semangat Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas).

Hal tersebut disampaikan Ketua Gekrafs Sumut Fadhullah, SE., M.Si., yang diwakili Sekretaris Gekrafs Sumut M. Ichsan Rouyas Sitorus, M.Psi., M.H (Acha) pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke 5 Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional dengan tema ” _Green Creative Economy for The Future_ ” di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta (27/3).

Lebih lanjut Acha mengatakan bahwa Gekrafs Sumut tentang apa yang sudah diputuskan secara bersama dengan Pemerintah Pusat pada 24 Oktober 2023 lalu dengan menyelenggarakan “Sumut Ekraf Festival” yang akan berkolaborasi dengan Pemerintah Sumatera Utara dengan tujuan mempromosikan dan mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Sumut. Festival Ini merupakan wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memamerkan karya-karya mereka kepada publik akan menjadi program prioritas Gekraf Sumut terang acha papa paparannya.

Diakhir paparannya Acha menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Gekrafs Sumut Fadhullah, SE., M.Si atas ketidakhadiran beliau dikarenakan sesuatu hal, in sya allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan bisa bersama kita. Acha juga atas nama Ketua dan pengurus Gekrafs Sumut mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian beserta 22 pengurus DPP Gekrafs lainnya yang terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 pada kontestasi pemilu tahun 2024 ini.

Acha juga menyampaikan bahwa Gekrafs Sumut Setelah kegiatan Gekrafs di Tumbuh Hejo, Sentul, Jawa Barat yang lalu, kami sudah menambahkan nomenklatur baru dikepengurusan sesuai instruksi DPP Gekrafs yaitu Dewan Penggerak Gekrafs yang kami mintakan kepada bapak Mayjend TNI (Purn.) Dr. Hassanudin yang saat ini menjabat Pj. Gubernur Sumatera Utara sebagai Ketua Dewan Penggerak Gekrafs Sumut” ujar Acha

Acara tersebut dihadiri oleh Menparekraf Sandiaga Uno serta tokoh-tokoh nasional seperti Donna Latief (Ketua Dewan Pakar DPP Gekrafs), Sugiono (Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga Dewan Penasehat DPP Gekrafs), Dede Yusuf (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), Zainal A. Paliwang (Gubernur Kalimantan Utara), serta Nihal Yazici, perwakilan MUSIAD yaitu NGO terbesar asal Turki, Perwakilan Pemerintah Provinsi dan seluruh DPW Gekrafs se Indonesia

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian menekankan pentingnya literasi dalam membumikan ekonomi kreatif di Indonesia, karena banyak masyarakat yang belum menyadari profesi mereka adalah bagian dari ekonomi kreatif.

Kawendra juga memaparkan berbagai kolaborasi yang dilakukan oleh Gekrafs, yang salah satunya 24 Oktober tahun lalu berhasil mencetuskan bersama pemerintah, legislatif dan pelaku ekraf lainnya Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas).

“Gekrafs secara aktif diminta ikut andil dan menjadi kolaborator dalam membentuk ekosisten ekraf di Ibu Kota Nusantara (IKN), serta dalam waktu dekat ini Gekrafs akan melantik perwakilannya di luar negeri” ujar Kawendra.

Dalam acara, Menparekraf Sandiaga Uno yang juga Dewan Pembina Gekrafs ikut menyaksikan deklarasi Gekrafs Kampus. Gekrafs Kampus disebutkan merupakan organisasi semi otonom di bawah Gekrafs untuk mendukung percepatan pengembangan ekonomi kreatif nasional berisikan pelajar dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

“Saya merasa bangga dan terharu dengan pencapaian Gekrafs yang telah hadir diberbagai provinsi tanah air dan saat ini hadir di perguruan tinggi terbaik untuk Indonesia, selamat untuk Gekrafs,” tutupnya.

Perwakilan DPW Gekrafs Sumut tampak hadir Mhd. Irsan, Alfatehan Septianta, Pradipta Anugerah Driatama dan Maher Syalal Gultom.

 

•Rizky Zulianda

Gegara Pemberitaan Anak Buahnya Ramai Di Publik, Camat Cabang Bungin Marahi Wartawan

0

BEKASI | INFOKEADILAN.COM |  Camat Cabangbungin Kabupaten Bekasi Mirtono Suhariyanto mengecam kepada wartawan agar berhati-hati berbicara dengan dirinya, bahkan ia mengaku berasal dari kampung yang sohor jawaranya yakni Kampung Gabus.

Hal itu dilontarkan saat dirinya dikonfirmasi soal adanya dugaan pegawai yang mengatasnamakan Satpol PP di Pemerintahan Kecamatan Cabangbungin menyebarkan selembaran surat untuk meminta THR menjelang Hari Raya Idhul Fitri 1445 H, yang ditunjukan kepada pengusaha di wilayah Cabangbungin.

“Eh bang emang saya orang mane bang, ngomong sama saya mah hati hati ah. saya juga sama orang gabus bang, hati hati luh bicara,”kelakar Mirtono saat dihubungi wartawan.

“Mau jadi jagoan bang hayu sama saya, saya emang takut,” tambahnya dengan nada tinggi.

Mengetahui ada lembaran surat itu. Dirinya sudah menanyakan kepada pegawainya yang dicatut namanya, alhasil surat itu tidak pernah ditandatanganinya bahkan ada dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh oknum.

“Saya tanya enggak pernah bikin surat pemalsuan itu bang, ini orangnya lagi sama saya dia gak pernah. Konfirmasi aja nanti Senin sama saya nih anaknya bareng sama saya,” Ungkap Mirtono.

Kalimat kurang pantas yang dilontarkan Camat itu sangat di sayangkan oleh Ketua Media Online Indonesia (MOI) Bekasi Raya Misra, SM.

“Semestinya seorang Camat dapat lebih bijak dalam berbicara dan dapat mengontrol emosinya. Sebab, pejabat sekelas Camat adalah orang berpendidikan yang dipercaya oleh Pj. Bupati Bekasi untuk memimpin suatu wilayah.” Ungkapnya.

“Saya rasa tidak perlu berkata yang kurang pantas, jika memang ada berita yang kurang tepat kan bisa diklarifikasi.” Tandasnya

Sebelumnya, beredar surat permohonan partisipasi meminta – minta THR menjelang hari raya Idhul Fitri 1445 H, surat itu dari yang mengatasnamakan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi.

Surat bernomor KK.04.02/28/III/Trantibum/2024 dengan perihal THR Raya Idhul Fitri 1445H dilayangkan dengan tujuan kepada pengusaha yang ada di wilayah Kecamatan Cabangbungin tertanggal 20 Maret 2024.

Menanggapi hal itu, Camat Cabangbungin Mirtono Suherianto mengaku tidak mengetahui surat itu. Namun Ia menegaskan jika itu bener dirinya kan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan.

“Saya tidak tahu itu Bang, baru juga selesai Sertijab, kali itu bener saya mah pecat, pecat bener Bang. Coba nanti saya telepon trantib nya Bang,”ujar Mirtono saat dihubungi, Kamis (28/03/2024).

Belum diketahui surat itu sudah diedarkan kemana saja. Kendati begitu, informasi yang berhasil dihimpun sasaran surat itu ditunjukan kepada pengusaha bahkan kepada para pedagang yang ada di wilayah Kecamatan Cabangbungin.

 

•Red

Di Hari Ke 18 Puasa, IWO Indonesia Berbagi Takjil Gratis Dan Buka Puasa Bersama  

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Di hari yang ke 18 Bulan Ramadhan keluarga besar Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  Karawang menjelang buka puasa gelar kegiatan berbagi takjil gratis untuk warga sekitar dan para pengendara yang melintas di jalan perempatan bundaran Kodim 0604 Karawang, Jum’at (29/3/2024)

Program Berbagi 1000 paket Takjil IWO Indonesia  DPD Karawang terus dijalankan yang mana sebelumnya pada tanggal 24 Maret 2024 sebanyak 300 paket dan hari ini  paket sebanyak 300 paket  takjil telah dipersiapkan untuk para penerima takjil untuk warga sekitar dan para pengguna jalan saat melintas.

Ketua Pelaksana sekaligus Koordinator Bidang Sosial Mulyadi Alfarizy memberikan penjelasan sebelum kegiatan berbagi takjil dilaksanakan.

“Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin keluarga besar  IWO Indonesia DPD Karawang yang selalu di laksanakan setiap bulan suci Ramadhan tiba dalam setiap tahun. Selain sebagai salah satu wujud kepedulian kepada sesama, kegiatan tersebut juga merupakan salah satu bentuk sosial untuk saling berbagi terhadap sesama sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT atas semua kenikmatan yang masih di berikan  kepada kita selaku umat-Nya.” Ucap Mul sapaan akrabnya seusai melaksanakan kegiatan.

“Kami selaku pelaksanan dari kegiatan ini sangat berterimakasih kepada rekan-rekan anggota IWO Indonesia yang selalu bekerjasama dari awal persiapan sampai terlaksananya kegiatan ini, dan tak lupa kami ucapkan kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara materi sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan hingga selesai.” Ungkapnya.

Di tempat yang sama Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang Syuhada Wisastra yang di dampingi para pengurus dan anggota mengatakan, terlaksananya kegiatan berbuka puasa bersama, serta pembagian takjil tersebut atas kekompakan seluruh wartawan yang tergabung menjadi anggota IWO Indonesia

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan berbagi takjil gratis dan buka puasa bersama dengan semua anggota IWO Indonesia DPD Karawang,serta pada hari ini bersama teman-teman melaksanakan pembagian takjil kepada pengguna jalan berjalan lancar, meskipun sedikit. Setidaknya bisa berbagi sesama kaum Muslim di bulan penuh berkah dan maghfirah ini,” Jelas pria yang akrab di sapa hada.

“Program 1000 Takjil ini semoga berjalan dengan baik setelah Korwil Cikampek dan hari ini Korwil Karawang Kota semoga pada tanggal 6 April 2024 nanti di Korwil Utara bisa terlaksana dan berjalan lancar.” Ujarnya.

“Terimakasih kepada semua anggota, mari kita tingkatkan sinergitas dan gotong royong untuk semua kegiatan yang kita laksanakan.” Tandasnya.

Pembagian ratusan takjil itu di sambut antusias warga dan para pengguna jalan yang melintas, sehingga warga yang menerima menu berbuka puasa tersebut mengucapkan terima kasih kepada wartawan yang bertugas di daerah itu.

 

•Edo/Red

Pemkab Bekasi Resmi Serahkan LKPD TA 2023 Kepada BPK RI Perwakilan Jawa Barat

BANDUNG | INFOKEADILAN.COM | Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan resmi serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 Unaudited kepada BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut di laksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Kota Bandung, Kamis (28/3/2024).

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, serta Kepala Daerah seJawa Barat.

Pj Bupati Bekasi menyampaikan secara resmi pihaknya menyerahkan LKPD Pemkab Bekasi Tahun 2023 untuk di periksa secara rinci oleh BPK RI.

“Hari ini kita secara resmi menyerahkan LKPD Tahun 2023 Unaudited untuk diperiksa secara rinci oleh BPK Republik Indonesia. Tentu ini akan menjadi kewajiban kita sesuai amanat Undang Undang.” Ucapnya

Pihaknya juga menjelaskan bahwa, Pemkab Bekasi sebelumnya telah melakukan pengumpulan dokumen dan kelengkapannya untuk dapat di tindaklanjut.

“Pemkab Bekasi sebelumnya sudah melakukan pengumpulan dokumen dan kelengkapanya. Sehingga dalam waktu satu bulan ke depan akan di lakukan pemeriksaan oleh BPK RI yang nantinya akan menghasilkan opini dan rekomendasinya atas laporan keuangan untuk dapat di tindaklanjuti.” Paparnya.

“Nanti BPK akan lakukan pemeriksaan dan mengeluarkan opini, baru nanti temuan tersebut akan di sampaikan untuk di tindaklanjuti,” Jelasnya.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, dimana Pemkab Bekasi telah berhasil menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi yang presentasinya cukup tinggi di atas rata-rata nasional. Pihaknya optimis LKPD TA 2023 akan mendapatkan hasil terbaik sesuai target.

“Dari hasil pemeriksaan tahun sebelumnya tindaklanjutnya cukup tinggi, lebih di atas rata rata nasional. Dan kemudian tingkat pengembaliannya juga sudah di atas 90 persen, dan itu di apresiasi oleh BPK RI Jawa Barat, tentunya ini harus jadi semangat bagi kita semua.” Tandasnya

 

•Red

Sumber : Prokopim Pemkab Bekasi

Kades Kecewa, Proyek Pembangunan Jembatan Parakan Mulya Belum Rampung Di Kerjakan

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Tak puas dengan hasil pembangunan jembatan jalan Kong Raman yang berlokasi RT 02/03 Desa Parakan Mulya yang di duga belum selesai di kerjakan membuat Karna Suryana selaku Kepala Desa Parakan Mulya kecewa dan datangi lokasi tersebut.

Pantaun awak media di lokasi pekerjaan jembatan yang belum rampung di selesaikan tersebut di duga dalam pekerjaanya lambat dan seperti tidak serius, sehingga sampai saat ini pekerjaan jembatan yang berlokasi di RT 02/03 Desa Parakan Mulya tersebut belum selesai dan di duga mangkrak.

Adanya hal tersebut Kepala Desa Parakan Mulya Karna Suryana mendatangi lokasi pembangunan jembatan tersebut untuk  melihat kondisi dan hasil dari pekerjaannya.

Menurutnya, jembatan tersebut merupakan akses utama warga sebagai penghubung jalan utama yang menuju ke arah kantor Kecamatan Tirtamulya, namun pekerjaan jembatan tersebut di duga kurang sesuai.

“Pekerjaan jembatan ini kurang sesuai dengan papan proyek, ini seperti tidak serius, karena belum selesai pekerjaannya dan pada saat ini tidak ada aktivitas sama sekali, hampir selama dua bulan. Dan di bawah jembatan terlihat tumpukan sampah sehingga aliran airnya tidak lancar.” Ucapnya kepada media infokeadilan.com , Kamis (28/3/2024)

“Jembatan ini merupakan akses utama warga yang menghubungkan ke jalan utama menuju Kecamatan Tirtamulya dan juga merupakan  akses utama perekonomian warga. Saya  berharap ada pengawas dari dinas PUPR untuk mengecek langsung ke lokasi.” Tandasnya.

“Sebenarnya warga Desa Parakan Mulya sangat mendukung proyek jembatan ini. Hanya saja di sini kami meminta pihak yang terlibat jangan memperlambat pengerjaannya.” Tegas Kades.

“Tidak hanya itu pada proyek pembangunan jembatan yang di bangun melalui Dinas PUPR tersebut tidak terlihat adanya papan informasi terpasang dan jembatan tersebut sudah berjalan sekitar 3 bulan tapi tak kunjung selesai. Kalau begitu yang jadi korban warga, karena akses transportasinya jadi terganggu.” Pungkasnya.

 

•Edo/Red

Puluhan Mahasiswa Dan Warga Dua Desa Di Dolok Sigopulon Datangi Kantor Perijinan Pemkab Paluta, Pertanyakan Izin PT Tindoan Bujing

0

PADANG LAWAS UTARA | INFOKEADILAN.COM | Puluhan mahasiswa dan perwakilan warga desa Padang Malakka dan Aek Simanap Kecamatan Dolok Sigopulon Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan aksi demo di depan kantor dinas perijinan, Kamis (28/03/2024) pagi.

Dalam aksi di depan kantor dinas pelayanan perijinan pemkab Padang Lawas Utara, mahasiswa dan warga dari dua desa yang Minggu lalu juga melakukan aksi demo dan memblokir pintu kantor PT Tindaon Bujing ini,  mendesak dinas perijinan kab.paluta agar transparan dalam memberikan informasi kepada publik terkait status perijinan perusahaan perkebunan kelapa sawit .PT.tindoan bujing yang sudah beroperasi selam 36 tahun di desa mereka .

Selain itu mahasiswa dan warga desa Padang Malakka dan Aek simanap Kecamatan Dolok Sigopulon Kabupaten Padang lawas Utara meminta agar dinas perijinan mengevaluasi ijin PT. Tindoan Bujing terkait luasan lahan perkebunan swasta yang di kelola perusahaan yang sudah 36 tahun beroperasi ini, massa juga menuding perusahaan perkebunan kelapa sawit ini selama ini sudah cukup semena mena tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk mengeluarkan hak hak masyarakat seperti dana CSR dan perkebunan plasma dan mempekerjakan masyarakat setempat sekitar kebun perusahaan.

Setelah kurang lebih 30 menit melakukan orasi di depan kantor dinas perijinan Pemkab Paluta perwakilan dinas perijinan dengan kawan aparat kepolisian menemui massa dan menerima sejumlah perwakilan massa untuk melakukan diskusi di salah satu ruangan kantor dinas , dalam pertemuan ini dinas perijinan Paluta menyerahkan dokumen perijinan dari PT. Tindoan Bujing , dan berjanji akan melakukan upaya upaya sesuai tuntutan massa dari mahasiswa dan warga .

Koordinator aksi Ilham Siregar menyampaikan kepada awak media  PT. Tindoan Bujing sudah cukup enak selama 36 tahun berdiri, di pastikan perusahaan kebun sawit ini tidak pernah mengeluarkan kewajiban yang menjadi hak masyarakat sekitar wilayah perkebunan mereka, seperti tidak pernah menyerahkan bantuan dana CSR, tidak pernah memberikan perkebunan pelasma sebanyak 20 persen dari luas lahan yang di kelola dan tidak pernah mempekerjakan warga setempat di perusahaan mereka, terkait hal ini warga mengancam akan membuat laporan resmi ke dinas terkait .

” Kami rasa PT Tindoan Bujing selama ini sudah cukup enak, sudah beroperasi selama 36 tahun namun tidak pernah mengeluarkan kewajiban yang menjadi mutlak hak masyarakat , seperti CSR dan kebun plasma , serta tidak pernah mempekerjakan warga setempat di perusahaan mereka hampir semua karyawan berasal dari luar desa mereka, terkait masalah ini warga akan melaporkan ke dinas terkait bila perusahaan kebun kelapa sawit tidak memenuhi kewajiban perusahaan mereka kepada masyarakat di dua desa ini ” tegas Ilham

Sementara itu menurut Fahmi Siregar Kabid perizinan di dampingi Harfan Siregar Kabid pengaduan dinas perizinan telah menyerahkan apa yang di minta mahasiswa dan warga terkait capy dokumen izin PT. Tindoan Bujing , terkait adanya informasi perusahan tidak mengeluarkan kewajiban yang menjadi hak masyarakat seperti CSR dan kebun plasma, dan tidak mempekerjakan warga setempat , Dinas perizinan memastikan ada sangsi berat terhadap perusahaan bila ini terbukti tidak memenuhi kewajiban yang menjadi hak masyarakat , sangsi tersebut yaitu sangsi berat bisa hingga pencabutan izin perusahaan .

“Kami telah menyerahkan salinan copy dokumen izin dari PT. Tindoan Bujing , seperti apa yang di minta mahasiswa dan warga , terkait adanya dugaan perusahaan tidak mengeluarkan kewajiban yang menjadi hak masyarakat seperti CSR dan plasma perusahan bisa di kenakan sangsi berat yaitu pencabutan izin bila ini terbukti tidak mengeluarkan kewajiban yang menjadi hak masyarakat , kami siap menerima laporan dari masyarakat terkait itu ” tegas Kabid perizinan Pemkab Paluta.

Setelah usai di terima perwakilan dinas perizinan Paluta massa dengan tertib membubarkan diri dari halaman kantor dinas perizinan Paluta .

 

•Rizky Zulianda

Sumber : RI-1

Pemkab Dan Kejari Karawang Tandatangani Nota Kesepakatan Tentang Penanganan Kasus Hukum

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bersama Kejaksaan Negeri Karawang melakukan penandatanganan nota kesepakatan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha yang di laksanakan di Gedung Singaperbangsa Karawang, Rabu (27/3/2024)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten Daerah Setda Kabupaten Karawang, para Staf Ahli serta para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Dalam Penandatanganan kesepakatan yang di laksanakan tersebut Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh berikan apresiasi kepada Kejari Karawang serta mengucapkan terima kasih atas bantuan pihak Kejaksaan Negeri Karawang kepada perangkat daerah.

“Apresiasi dan Terima kasih kepada Kajari dan jajarannya atas bantuan yang telah di berikan kejaksaan kepada perangkat daerah. Alhamdulillah, permasalahan satu persatu bisa terselesaikan. Saya berharap kolaborasi dan kerjasama yang telah terjalin dapat bermanfaat dan bisa berkelanjutan.” Pungkasnya

Sementara itu Syaifullah Kepala Kejaksaan Negeri Karawang ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah yang sudah memberikan kepercayaan dalam hal penanganan Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami Kejaksaan Negeri Karawang terkait hal penanganan Perdata dan Tata Usaha Negara. Semoga kedepan hal ini bisa memotivasi dan memacu kinerja kami agar lebih baik lagi, terima kasih.” Tutupnya.

 

•Red

Kadisnakertrans Karawang Tegaskan, Maksimal H-7 Perusahaan Wajib Bayar THR Lebaran

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, mengingatkan agar seluruh perusahaan yang di Kabupaten Karawang wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) maksimal tujuh hari atau H-7 sebelum Lebaran.

Di katakan Rosmalia Dewi Kadisnakertrans Karawang saat di konfirmasi terkait hal tersebut mengatakan mengenai ketentuan THR itu sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

“Mengenai ketentuan THR itu sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku.” Ucapnya, Rabu (27/3/2025)

Menurut Rosmalia hal tersebut juga sudah dipertegas melalui surat edaran Menaker Nomor: M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Kita sudah pertegas hal itu melalui surat edaran. Di dalam surat edaran itu di sampaikan bahwa THR harus sudah di bayarkan maksimal tujuh hari H-7 sebelum Lebaran dan pembayarannya juga tidak boleh di cicil.” Tandasnya

“Dan bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, maka diberikan THR keagamaan sebesar 1 bulan upah.” Jelasnya.

Lebih jauh Rosmalia menjelaskan, bahwa untuk pekerja dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan atau satu tahun, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja di bagi 12 bulan di kalikan 1 bulan upah kerja.” Ujarnya.

“Untuk tenaga kerja harian lepas, pekerja atau buruh dengan masa kerja 12 bulan atau lebih maka upah satu bulan di hitung berdasarkan rata rata upah yang diterima.” Jelasnya.

“Sementara bagi pekerja tenaga harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upaya yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut.

Kemudian untuk pekerja atau buruh yang menerima upah dengan sistem satuan hasil, maka perhitungan upah 1 bulan di dasarkan pada upah rata rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Semua ketentuan tersebut harus di taati oleh perusahaan.” Tegasnya

Untuk selanjutnya kata Rosmalia bagi pekerja atau buruh yang tidak mendapatkan THR hingga batas waktu yang telah ditetapkan, maka di persilahkan untuk melapor ke Disnakertrans Karawang.

“Jika ada pekerja yang tidak mendapatkan haknya, dipersilahkan untuk melapor.” Pungkasnya denga nada tegas.

 

•Red

PPDB Mendatang, Pj Bupati Bekasi Minta Prioritaskan Warga Kurang Mampu

BEKASI | INFOKEADILAN.COM | Bertempat di aula Kh Noer Alie lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Pj. Bupati Bekasi Dani Ramdan dengan di dampingi Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi melantik 350 orang Kepala Sekolah dan Kepala Sanggar Pendidikan, Rabu (27/3/2024).

350 orang Kepala Sekolah dan Kepala Sanggar Pendidikan tersebut di lantik oleh Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan.

Di hadapan ratusan Kepala Sekolah yang dilantik pihaknya meminta agar Penerimaan Peserta Didik Baru lebih memproritaskan warga kurang mampu.

“Saya berharap agar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) nanti bisa lebih memprioritaskan warga kurang mampu secara ekonomi. Karena pada dasarnya siapapun warganya dan latar belakang ekonominya berhak bersekolah.” Ucapnya.

Selain itu menurutnya, adanya ketertarikan warga yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri itu karena faktor kualitas yang jelas atau karena tidak dipungut biaya, karena kondisi masyarakat lebih di dominasi oleh faktor ekonomi.

“Kenapa mereka ingin menyekolahkan anakanya lebih banyak ke sekolah negeri ? Mungkin karena adanya program bagi masyarakat kurang mampu. Kenapa bisa demikian ?  karena dibiayai oleh negara. Saya fikir kalau di biayai negara, boleh dong diprioritaskan untuk masyarakat miskin. Artinya bukan yang kaya enggak boleh, ya silakan, tapi tolonglah lihat warga yang kurang mampu juga.” Ungkap Dani Ramdan seusai melantik.

Lebih jauh pihaknya juga menjelaskan, bahwa masyarakat miskin jika tidak bersekolah di negeri berpotensi akan putus sekolah karena tak memiliki biaya.

“Terkait dengan hal tersebut, untuk PPDB mendatang, mereka bisa diprioritaskan dengan harapan anak-anak yang kurang mampu bisa memperbaiki kehidupan ekonomi ke depannya. Dan rencana ini akan dikaji nantinya bersama Dinas Pendidikan.” Pungkasnya.

 

•Red

Sumber : Diskominfo Kabupaten Bekasi

Wujud Kebersamaan Dan sinergitas, Kapolres Bersama Pemkab Karawang Ajak Insan Pers Buka Puasa Bersama

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Bertempat di RM Soto Gempol Karawang Polres Karawang Polda Jabar Bersama Pemkab Karawang gelar acara buka bersama dengan insan pers yang ada di wilayah Kabupaten Karawang yang tergabung dari berbagai  organisasi media dan wartawan, Rabu (27/3/2024)

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh bersama jajaran, Kasie Humas Polres Karawang Ipda Kusmayadi berserta anggota dan jajaran Polres Karawang.

Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono mengatakan, di adakanya acara buka puasa bersama tersebut selain untuk bersilaturahmi hal itu juga bertujuan untuk lebih mendekatkan ukhuwah islamiyah antar sesama.

“Acara buka puasa ini merupakan sebagai ajang silaturahmi untuk tetap bisa menjaga kekompakan serta kebersamaan antara pihak kepolisian, pemerintah daerah dan para insan pers agar tetap terjaga dengan tetap bersinergi dan saling bekerjasama.” Ucapnya.

Di kesempatan acara buka puasa tersebut Kapolres juga menyampaikan, terkait peluncuran aplikasi E-Silang.

“Saat ini Polres Karawang telah meluncurkan aplikasi E-Silang yang berfungsi sebagai pelaporan masyarakat jika mengalami kehilangan barang dan kehilangan orang.” Jelasnya.

Sementara itu Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara buka puasa bersama yang di inisiasi oleh Polres Karawang.

“Sangat luar biasa, acara hari ini seluruh jurnalis yang ada di Karawang hadir. Hal ini menandai bahwa antara jurnalis dan unsur pemerintahan bersinergi.” Pungkasnya.

Di tempat yang sama Kasie Humas Polres Karawang Ipda Kusmayadi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jurnalis yang hadir.

“Saya, haturkan terima kasih atas partisipasi teman teman jurnalis yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini.” Tuturnya

Menurutnya acara tersebut merupakan salah satu kegiatan komunikasi yang di bangun untuk tetap bisa saling bersinergi antara para insan pers yang ada di Karawang.

“Acara buka puasa bersama ini adalah kegiatan silatuhrami yang harus kita tetap jaga. Agar kebersamaan antar para insan pers tetap terjaga,” terang Kusmayadi.

Dalam kesempatan tersebut secara khusus Kasie Humas menyampaikan ucapan terima kasih kepada para awak media yang telah membantu menciptakan suasana yang aman selama tahapan Pemilu 2024 dengan menyajikan pemberitaaan yang faktual di seluruh media.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh awak media baik media cetak, media elektronik dan media online atas pemberitaanya yang dapat menyejukkan situasi di masyarakat selama gelaran tahapan Pemilu 2024, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.” Tutupnya

 

•Edo/Red