KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Jawa Barat mencapai 86,14 persen atau melebihi target nasional 77,5 persen.

Capaian tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Purwasari juga mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 silam yang hanya diangka 81,5 persen.

Menurut Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, dan Sumber Daya Manusia, PPK Purwasari, Muhtar G. Ardian, partisipasi pemilih menjadi faktor penting dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu yang ideal.

“Tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Purwasari ini juga menunjukan kepedulian masyarakat, terhadap jalannya pesta demokrasi dalam mengikis trend apolitis,” ungkapnya kepada awak media, Sabtu (2/3/2024)

Kendati demikian, ia berharap tingginya voter turnout di Kecamatan Purwasari dapat menjadi prinsip mendasar warga negara untuk turut serta terlibat dalam mengawal proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga kontrol dan evaluasi kebijakan setelah pesta demokrasi selesai.

“Partisipasi masyarakat ini jangan hanya dimaknai secara sempit, bukan hanya tentang datang ke TPS. Tetapi, soal bagaimana masyarakat dapat mengambil peranan dalam kegiatan politik kedepan untuk membangun bangsa dan Negara Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, ditambahkan Ketua PPK Purwasari, Fajar Andriyansyah, proses rekapitulasi suara pada rapat pleno terbuka di Kecamatan Purwasari telah selesai, dan seluruh logistik pemilu sudah dikembalikan kepada KPU Kabupaten Karawang.

“Alhamdulillah, proses tahapan pemilu 2024 di Kecamatan Purwasari telah selesai, sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya, kami akan fokus mengawal perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kabupaten, yang menjadi kewajiban kami sebagaimana ketentuan yang berlaku,” Pungkasnya.

•Edo

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Karut marutnya biaya retribusi parkir di pasar Proklamasi Rengasdengklok di keluhkan salah satu pengunjung, padahal dalam Perda sudah di atur mengenai pajak dan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 mencakup Sebelas Bab uraian tentang Peraturan Penarikan Biaya Retribusi oleh pihak Pemda maupun pihak swasta sebagai pihak pengelola. Namun pada kenyataannya masih saja di temukan besarnya pungutan biaya retribusi parkir yang di keluhkan oleh warga dan para pengunjung pasar tradisional tersebut sehingga hal itu di khawatirkan bisa mengakibatkan berkurangnya niat dan minat masyarakat untuk mengunjungi.

Seperti yang di ungkapkan H Salah satu warga dusun Rengasdengklok Selatan yang mengeluhkan tentang besarnya biaya parkir, hanya karena loket parkir tersrbut tidak berfungsi dengan baik atau sedang rusak sehingga dirinya tidak sempat untuk mengambil struk lembaran atau karcis sebagai biaya parkir di loket tersebut.

“Pada waktu itu saya akan mengambil karcis di loket tersebut, mesinnya tidak berjalan baik, sepertinya macet atau rusak atau gak tau, akhirnya kami bertiga di persilahkan masuk karena macet mesinnya, namun baru sebentar kami puter puter tidak lama di area pasar tersebut namu ketika hendak keluar kami dikenakan biaya dengan tarip yang cukup mahal sebesar Rp. 20.000, jelas saya kaget, padahal saya sudah bilang kami cuman putar putar sebentar doang, tapi petugas karcis yang perempuan tetap meminta tarif Rp. 20.000, dengan dalih sudah menjadi aturan.” Bebernya keada awak media ini, Jum’at (1/3/2024)

“Untung saja ada orang tua saya, sehingga terjadi perdebatan dengan orang tua saya, karena orang tua saya tidak terima dan sudah di jelaskan bahwa tidak sempat mengambil karcis di loket dikarenakan mesinya macet, masa harus mahal begitu. Kalau dengan penarikan biaya yang gede seperti itu, khawatir pasar tidak akan berkembang dan akan sepi dari pengunjung, jujur saya kapok pak,”Jelasnya dengan nada kecewa.

Senada dengan putrinya orang tua salah satu pengunjung pasar mengungkapkan kekesalannya pada awak media ini dengan  bahasa yang sedikit kecewa seakan tidak terima anaknya karena harus di pungut biaya parkir sebesar Rp. 20.000, dengan dalih denda karena tidak mempunyai karcis atau lembar struk.

Sebut saja S (nama samaran-red) mengisahkan kejadian yang di alami putrinya di pasar proklamasi Rengasdengklok yang sampai di denda sebesar Rp. 20.000. Berawal saat anaknya mengunjungi pasar dengan tidak mempunyai karcis parkir yang di sebabkan oleh kerusakan pada mesin karcis.

“Saat anak saya menekan tombol parkir tersebut namun kata anak saya tidak keluar keluar struknya di karenakan macet, akhirnya anak saya pun di persilahkan masuk, Tapi yang saya kagetkan ko kenapa tidak lama di pasar hanya putar puter, tiba tiba di paksa bayar 20 ribu, sontak saja saya marah dong, itukan bukan kelalaian anak saya, tapi dari mesin karcisnya sendiri yang tidak maksimal, mereka semua juga tahu, ko kenapa anak saya yang di denda, otomatis saya gak terima dong. Akhirnya saya adu mulut dengan petugas parkir tersebut soalnya dia keukeuh minta dua puluh ribu dengan dalih sudah menjadi peraturan, ya saya tetap tidak mau karena yang salahkan bukan anak saya, tapi mesinnya eror, mereka juga pada tahu ko,”Tandasnya

Guna memfalidkan perihal keluhan pengunjung pasar proklamasi Rengasdengklok tersebut akhirnya awak media coba mengkonfirmasi salah satu pihak pengelola pasar proklamasi yakni M selaku dari satu perwakilan pihak PT Visi Indonesia Mandiri (VIM), Namun sangat disayangkan saat dimintai tanggapannya M hanya menjawab singkat, menurutnya terkait parkiran pihaknya sudah memberikan arahan ke penjaga loket parkir dengan baik, namun ketika di singgung besarnya penarikan biaya parkir yang tak di duga tersebut dirinya tidak merespon sedikit pun.

•D’S/Red

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Sebelumnya Gerakan Remaja Pengangguran Karawang (GEPREK) sempat mendatangi kantor Disnakertrans Karawang dengan tujuan mendapat hak pekerjaan sebagai pribumi. Namun akibat kurangnya respons dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tersebut terhadap Gerakan Remaja Pengangguran Karawang (GEPREK) sehingga hal tersebut membuat geram Endang Macan Kumbang selaku ketua GEPREK.

Dikatakan Endang kepada awak media menegaskan bahwa pihaknya sebelum bulan Ramadhan tiba akan kembali mendatangi kantor Disnakertrans Kabupaten Karawang.

“Kami dari perkumpulan GEPREK dengan melihat kondisi seperti ini kembali akan datangi Disnakertrans Karawang dengan tujuan untuk mengubah sistem penerimaan tenaga kerja dan akan membahas agar pihak Disnakertrans Karawang bisa memberantas oknum-oknum yayasan dan calo yang menghambat kesempatan kerja bagi Pencaker apalagi putra daerah.” Tegasnya, Jum’at (1/4/2024)

“Dan kami berharap agar lingkungan perusahaan di Karawang dapat turut membantu kesuksesan rekan-rekan pengangguran kami dalam mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan lokal. Kami juga mengajak Disnakertrans untuk tidak menutup mata dan telinga terhadap permasalahan ini,” Pungkasnya.

Terkait dengan hal ini GEPREK menegaskan pentingnya peran pihak Disnakertrans Karawang dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil bagi masyarakat Karawang agar keinginan mereka bisa terpenuhi dan di tindaklanjuti demi kesejahteraan bersama.

•Sep/Red

MEDAN |INFOKEADILAN.COM | Miris melihat sampah bertumpukan di Saluran Drainase Arung Dalu yang terdapat di Jalan Abdul Sani Muthalib Linkungan 10 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Sub Kontraktor Penimbunan Lahan Perumahan PT Royal Platinum Persada, Suparno Ardi atau yang akrab dipanggil Ucok, serta merta dengan sigap menurunkan 1 unit Alat Berat Escapator untuk melakukan Pembersihan, Pada Selasa (27/2/2024) lalu.

Aksi sosial ini dilakukannya, tanpa dipungut biaya atau tanpa dibayar oleh masyarakat sekitar, tetapi biaya ditanggung sendiri dan menguras isi kantong pribadinya, sebagai rasa peduli terhadap masyarakat yang berada di seputar Drainase Arung Dalu yang kebetulan berada berbatasan dengan Lokasi Penimbunan Lahan Perumahan PT Royal Platinum Persada.

Hal ini, dikatakannya, agar masyarakat sekitar Lokasi Penimbunan Lahan Perumahan tersebut, atau yang berada dekat dengan Drainase dimaksud tidak mengalami kebanjiran. Serta jauh dari aroma busuk yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah dimaksud.

“Kita miris melihatnya selama ini, karena tumpukan sampah di dalam Drainase sudah membusuk dan sudah mengeluarkan aroma busuk, serta sudah ditumbuhi berbagai jenis tanam liar yang dapat menjadi sarang ular”, sebutnya kepada Wartawan saat dikonfirmasi awak media yang bertugas, Kamis.(29/2/2024)

Ucok juga mengatakan, jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, dipastikan jika hujan turun dengan intensitas tinggi, akan mengakibatkan banjir. Karen aliran air sudah tidak bisa mengalir lagi, dikarenakan tersumbat tumpukan sampah.

Selain itu, katanya, aroma busuk yang dikeluarkan oleh tumpukan sampah dimaksud, juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar dan berbahaya bagi keamanan masyarakat dan pekerja penimbunan karena sudah menjadi sarang ular.

“Alhamdullilah, sekarang kita bisa melakukan pengerukan untuk membersihkannya, dengan mengalihfungsikan salah satu alat berat untuk beberapa jam guna mengerjakannya. Dan sekarang, Aliran Parit Arung Dalu sudah bersih”, sebut Ucok.

Pihaknya juga banyak menerima masukan dan pujian dari warga sekitar, terkait bantuan dan konfensasi yang diberikan terhadap masyarakat selama ini. Selain itu, keberadaan Perumahan PT Royal Platinum Persada, dinilai telah merobah wajah Lingkungan 10 Kelurahan Terjun menjadi lebih baik.

•Tim/Red

KETAPANG |INFOKEADILAN.COM| LIDIK KRIMSUS RI ((Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi Dan Kriminal Khusus Republik Indonesia) Kalbar mempertanyakan tindak lanjut penanganan Kasus mantan Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) Regional Ketapang, berinisial M yang mencuat di media Online beberapa waktu lalu, Kamis (29/02/2024).

Orang nomor satu di Lidik Krimsus RI Kalbar mengungkapkan, akan mempertanyakan kepada Kejari Kabupaten Ketapang terkait penanganan kasus tersebut.

“Insya allah kami akan melayangkan surat konfirmasi kepada kejaksaan negeri ketapang untuk mempertanyakan sudah sejauh mana penangangan kasus itu” Ungkapnya

“M”.diduga telah melakukan pemalsuan jumlah tonase beras pada kwitansi pembelian di sejumlah outlet binaan BULOG atau yang biasa disebut Rumah Pangan Kita (RPK), dan M juga disinyalir menjual beras BULOG melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dari informasi yang mencuat, Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang diketahui telah memeriksa kasus penyalahgunaan wewenang mantan Kepala Bulog (Kabulog) Regional Ketapang, sejak beberapa bulan yang lalu.

“Namun proses hukum penyidikan terhadap M mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Regional Ketapang, oleh Kajari Ketapang diduga dipetieskan” Bebermya

Keberadaan Lidik Krimsus RI di Kalbar sebagai bagian dari unsur lembaga yang Concern terhadap akselerasi terwujudnya Good Governance di Kalbar,Include pada sisi Law Enforcement,

“Kami terus berupaya secara maksimal guna memberikan kontribusi nyata bagi publik di Provinsi Kalimantan Barat dalam memberantas KKN” Pungkas Ketua mengakhiri

•Tim
Sunber : Divisi Humas Lidik Krimsus RI Kalbar