SUMATERA UTARA | INFOKEADILAN.COM | Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deli Serdang, Timur Tumanggor menyampaikan pihaknya akan bertindak tegas jika ada kepala desa yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangannya dengan para Caleg dalam perolehan suara.

Menurutnya, Pemerintah Deli Serdang siap bertindak tegas dengan menjalankan rekomendasi Gakumdu pada jajarannya yang dilaporkan ke Bawaslu.

“Yang pasti, rekomendasi Gakumdu pasti kita patuhi,”ucapnya.

Pernyataan itu disampaikannya terkait adanya keluhan seorang caleg berinisial RP yang merasa ditipu seorang kepala desa.

Caleg DPRD Deli Serdang ini mengaku telah menyerahkan sejumlah uang kepada JA, seorang Kepala Desa Marindal II Kecamatan Patumbak yang berjanji akan memberikan 2.500 suara untuknya.

Saat pemilihan, ternyata suara RP di desa itu hanya berkisar 800 an, bukan 2.500 seperti yang dijanjikan.

“Sebelumnya Kades JA bahkan menjanjikan bisa membantu 3.000 suara dengan satu suara senilai Rp100 ribu. Saya menyanggupi 2.500 suara dengan nilai total Rp250 juta,” kata RP kepada wartawan, Kamis (29/2/2024)

Uang itu diberikan RP beberapa kali transfer hingga total berjumlah Rp250 juta ke rekening yang diberikan JA.

Ia mengaku yakin dan percaya JA akan membantunya mencarikan suara agar ia bisa duduk di kursi legislatif. JA juga menyakinkannya mampu memberikan suara hingga 3.000 orang.

Sementara JA yang ditemui wartawan di kediamannya mengakui membantu RP untuk meraih suara di desa yang dipimpinnya. Ia juga mengakui menerima uang Rp250 juta dari RP.

“Saya dan tim saya sudah bekerja dengan baik, walau akhirnya hanya mendapatkan 800 suara,” pungkasnya.

•Tim

Sumber : Tim RI-1

BEKASI | INFOKEADILAN.COM | Terkait ramainya kabar miring tentang banyaknya sekolah tingkat pertama negeri yang bersengketa di komisi informasi publik di sorot Ade Gentong selaku ketua IWO Indonesia Kabupaten Bekasi.

Di katakan Ade Gentong kepada awak media  dirinya sangat menyayangkan perihal adanya instansi yang diduga menggunakan dana APBD/APBN yang bersengketa hingga melebar sampai ke komisi informasi publik Jawa Barat.

“Dengan adanya kabar ini sangat kami sayangkan, pasalnya ada dugaan keterlibatan instansi dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari dana APBD/APBN tersebut, dan yang lebih kami sayangkan ternyata kabar ini sampai ke komisi publik Jawa Barat.” Ungkapnya.

Terlepas daripada itu menurut Ade Gentong bahwa sudah di jelaskan di dalam poin UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Sudah jelas tertuang di dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur agar semua elemen dan masyarakat mendapatkan informasi dengan jelas. Dan sudah jelas Keterbukaan informasi publik itu merupakan sarana penting dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik.” Tandasnya.

“Banyaknya oknum Kepala Sekolah SMP Negeri di Kabupaten Bekasi yang sedang bersengketa mencerminkan bobroknya sistem manajemen di Dinas pendidikan Kabupaten Bekasi.” Tegas Bah Gentong sapaan akrabnya.

Lebih jauh Ade menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengkonfirmasi Yuli Kepala Bidang dan Heri selaku Sekdin di Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

“Saya sudah coba konfirmasi via W.A ke Kabid Yuli dan sekdin Heri, tapi sampai saat ini tidak memberikan tanggapan atau komentarnya, padahal yang sedang bersengketa sekolah binaannya.” Ujarnya dengan nada kecewa.

“Kami menduga ini ada indikasi dan korporasi sehingga ini di duga dijadikan ajang memperkaya diri para oknum instansi dinas pendidikan dan SMP Negeri yang sedang bersengketa, sehingga hal ini jelas akan merugikan keuangan negara.” Timpalnya.

“Dengan adanya hal ini kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk memeriksa Dinas Pendidikan dan oknum yang ada di SMP Negeri, pasalnya ini diduga kuat terdapat pelanggaran yang menyimpang dan tidak sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.” Tutupnya.

•Tim

JAKARTA |INFOKEADILAN.COM |  Ada empat poin yang digodok dalam pembahasan Rapat Kerja Nasional pertama Ikatan Wartawan Online Indonesia pada rangkaian HPN 2024 dan HUT IWO Indonesia keenam tahun di Bumi Perkemahan Pramuka, Cibubur, Selasa (27/2/2024).

Keempat poin itu dibagi ke dalam empat komisi, yaitu komisi I bidang program kerja, komisi II bidang Etik, komisi III bidang AD dan komisi IV bidan ART. Masing-masing komisi diketuai oleh seorang yang dipilih dari anggota komisi.

Ketua Umum IWO Indonesia, NR Icang Rahardian menekankan pembahasan poin-poin yang akan nenjadi acuan pergerakan organisasi profesi jurnalis kedepan itu harus rampung pada bulan April mendatang.

“Hasil pembahasan komisi-komisi terus disempurnakan dan akan ditetapkan pada rapat paripurna setelah hari raya Idul Fitri 1445H yaitu sekitar bulan April mendatang di Provinsi Lampung,” kata Icang Rahardian.

Icang juga menyampaikan bahwa hasil pembahasan final akan dijadikan buku panduan bagi seluruh anggota IWO Indonesia. Buka saku itu juga sebagai buah karya yang didedikasikan bagi insan pers dan perkembangan jusrnalisme di tanah air.

“Hasil pembahasan empat poin ini akan kita jadikan buku panduan atau buku saku untuk seluruh anggota sebagai acuan kita dalam berorganisasi,” imbuhnya.

“Saya juga akan menerbitkan sebuah karya tulis,” sambung Icang, “Buku yang saya beri judul ‘Jalan Terjal dalam Membangun Sebuah Organisasi’, buku yang berkisah tentang suka duka perjuangan dan pengorbanan dalam membangun organisasi yang kini berusia enam tahun,” tutur Icang Rahardian.

Rakernas dihadiri 400 orang anggota dari seluruh daerah di Indonesia itu ditutup oleh Icang Rahardian pada pukul 20.00 WIB. Dilanjutkan dengan pelepasan delegasi untuk kembali ke daerah masing-masing.

•Red

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang bertindak tegas dengan menonaktifkan dua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pakisjaya. Ini menyusul terjadinya polemik saat proses rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 di wilayah tersebut.

Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil jajaran PPK Pakisjaya untuk dimintai klarifikasi ihwal polemik yang terjadi.

Hasilnya, dua anggota PPK Pakisjaya mengakui melakukan perubahan suara terhadap calon legislatif (caleg) tertentu.

“Setelah klarifikasi kami bahas di rapat pleno internal KPU pada Selasa kemarin, dan kami sudah memutuskan bahwa dua orang yaitu ketua dan divisi parmas PPK Pakisjaya dinonaktifkan,” jelasnya, Rabu, 28 Februari 2024.

Keputusan dinonaktifkannya dua anggota PPK Pakisjaya itu, sebut Mari, sudah dituangkan dalam Surat Ketetapan (SK) KPU Kabupaten Karawang Nomor 1.204.

Kemudian juga penonaktifan dua penyelenggara pemilu tersebut merujuk pada Keputusan KPU RI Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

“Untuk proses selanjutnya, kami sudah membentuk tim pemeriksa, jadi nanti akan diadakan sidang kode etik bagi 2 orang tersebut untuk pendalaman dan penanganan lebih lanjut,” paparnya.

Mari menegaskan kepada jajaran PPK agar jangan sampai melakukan kekeliruan seperti PPK Pakisjaya. Adapun jika nantinya ditemui kasus serupa, pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan tegas.

“Jadi hal ini kami harapkan menjadi pelajaran berharga buat PPK yang lain, bahwa permasalahan seperti ini tentu KPU tidak akan tinggal diam, dan kami akan bertindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku,” pungkasnya.

•Red

GAYO LUES | INFOKEADILAN.COM | Terkait Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Masyarakat dan Pemuda Desa Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, pada Saat Komisi Independen Pemilih (KIP) Gayo Lues menggelar Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi penghitungan suara Tahun 2024 bertempat di depan pintu masuk Bale Musara, Selasa 27 Kemaren.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Gayo Lues, Jafar Ama we, Rabu (28/02/2024) menjawab, Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Masyarakat dan Pemuda Desa Penggalangan merasa kecewa bahwa ada terdapat kecurangan di TPS Masing-masing.

Menurut Ama we, dirinya merasa dirugikan akibat terdapat kecurangan di TPS Masing-masing di Desa Penggalangan, padahal dia Ama we, didalam ketentuan saat kita mengatur Saksi – Saksi menuju ke TPS maka Saksi – saksi nya melaporkan kepada dirinya bahwa ada kecurangan.

Ya salah satunya yang sangat Fatal bagi Ama We, disaat rekapitulasi di TPS hasil salinan C1, ternyata dikumpulkan kesemua TPS kesatu tempat.

Sebenarnya jika menurut Peraturan perundang – undangan boleh saja, dengan beberapa syarat seperti, Bencana Alam, Banjir, Kebakaran itu boleh di alihkan ke suatu tempat.

Toh, ini tidak adanya berita acara, toh TPS tersebut disatukan disatu tempat, untuk itu Kita sangat dirugikan, dan Kita juga tidak menuduh, tapi ini ada Indikasinya mungkin ada kecurangan – kecurangan yang lain misalnya.

Dipindahkannya antara kotak TPS tidak diawasi, mungkin kotak TPS tertentu disana udah terjoblos. “Dan Kota hasil TPS itu dikemukakan,” Sebut Ama we.

Terus terang kata Ama we, kita sangat dirugikan, dan saat itu kami melaporkan kepada Bawaslu Gayo Lues untuk membuat laporan.

jadi sekitar Tanggal 17 – Februari – 2024 Kami melaporkan kepada Bawaslu dengan alasan ada terdapat kecurangan dan sangat disayangkan ada terdapat kecurangan – kecurangan dan sangat mencurigakan, Lalu Kami melaporkan kepada Bawaslu dan seterusnya kami juga membuat laporan ke KIP, namun hingga detik ini laporan belum juga Kami terima hingga hari ini.

Namun kemaren pihak KIP Gayo Lues langsung menggelar Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi penghitungan suara Tahun 2024, sedangkan hasil dari jawaban yang kami usulkan ke Bawaslu hingga saat ini belum kami terima seperti apa hasil keputusannya.

“kok tiba-tiba Digelarnya Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten, jadi hasil dari Unjuk rasa tadi belum ada hasil yang kami dapatkan,” Sebut Ama we jengkel.

Anehnya katanya, jawaban dari Pihak Bawaslu Gayo Lues belum ada kami terima, namun terus terang jika nantinya tidak ditanggapi oleh Bawaslu dan KPU, Kami akan Aksi lagi ditempat yang sama. “hingga ditanggapi seperti apa udah mereka menjawabnya kepada kami,” Pungkasnya.

Sementara, Koordinasi Aksi Kamisan mengatakan, bahwa berdasarkan ketentuan perundang – undangan kebijakan harus dibuat oleh Bawaslu dan KPU untuk meredam masa, Dimana mereka bisa membuat rekomendasi untuk di usulkan ke KPU Pusat.

“Semoga apa yang menjadi keluhan Masyarakat semuanya tercapai dan ditanggapi dengan serius dan baik oleh KPU,” Tutup Kamisan berharap.

•Tim