Beranda blog Halaman 385

Tabrak Truck Lain Dan Menimpa Dua Pengendara Sepeda Motor, Truck Bermuatan Pasir Diduga Kabur Setelah Menabrak

0

DELI SERDANG | INFOKEADILAN.COM |  Nasib naas Dua sepeda motor tertimpa truk bermuatan pasir di Jalan lubuk Pakam Galang tepatnya di dusun Mangga desa Pagar Merbau Tiga Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (24-02-2024) sore.

Menurut saksi mata yang tak ingin di sebutkan namanya yang berada di lokasi kejadian, Bermula saya dan warga sekitar mendengar suara dempunan keras, dan melihat satu unit truk berhenti mendadak sambil mengeluarkan debu yang menutupi mobil tersebut, lalu kami melihat mobil tersebut tancap gas meninggalkan lokasi kejadian dan kuat dugaan kami, truk pasir korban tabrak lari oleng dan menimpa sepeda motor bang,”Ujarnya.

Truk muatan pasir yang melaju hilang kendali atau oleng karena di tabrak mobil truk lainnya yang datang dari arah Pakam kendaraan truk membanting stir dan terguling dan menimpa dua sepeda motor,”Ujarnya lagi.

Terkait kejadian ini, Kasat Lantas Polresta Deliserdang Kompol Budiono Saputro coba dikonfirmasi melalui via WhatsApp membenarkan peristiwa itu dan saat ini pihaknya masih melakukan olah TKP.

“Untuk korban meninggal tidak ada hanya luka luka ringan dan untuk sopir serta kendaraan yang terlibat Laka sudah diamankan untuk proses lanjut,” ungkap Kasat Lantas Polresta Deliserdang.

 

•RZ/Red

Sumber : RI-1

Kelompok Serikat Pekerja Deklarasi Dukung Kejuaraan F1 Powerboat 2024 Di Balige

0

MEDAN | INFOKEADILAN.COM | Penggerak KESPER (Kelompok Serikat Pekerja) yang terdiri dari Supir Pengusaha Pengangkutan Umum Kabupaten Toba mendeklarasikan dukungannya  terhadap kejuaraan dunia balap perahu super cepat F1 Powerboat (F1H2O) yang akan diselenggarakan di Balige Kabupaten Toba pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024.

Hal itu terlihat pada hari Minggu (25/2/2024) pukul 15.00 wib, sekitar 30 orang kelompok Penggerak KESPER (Kelompok Serikat Pekerja) yang terdiri dari Supir Pengusaha Pengangkutan Umum Kabupaten Toba beserta dengan unit angkutan berkumpul di Tugu D.I Panjaitan di Jalan  SM. Raja Balige.

Monang Siahaan salah satu dari pengurus Penggerak KESPER mengatakan bahwa KESPER mendukung penuh penyelenggaraan F1H2O di Kab Balige yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 hingga tanggal 3 Maret 2024.

“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Toba agar mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan F1H2O di Balige Kabupaten Toba,”kata Monang Siahaan.

Monang menyampaikan Penggerak KESPER meyakini bahwa penyelenggaraan F1H2O akan membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat, UMKM dan pariwisata Balige Kabupaten Toba.

“Kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Toba khususnya Balige, agar berperan dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif selama pelaksanaan event F1H2O,”tutupnya.

 

•RZ/Red

Di 196 Hari Menuju PON 2024, Pj Gubernur Sumut Siap Tancap Gas Mensukseskan

0

MEDAN | INFOKEADILAN.COM | Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Provinsi Aceh tahun 2024 tinggal 196 hari lagi. Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin berharap dukungan dari semua pihak agar pelaksanaan PON 2024 berlangsung sukses dan lancar.

“Harapan kita bukan hanya tiga sukses tapi lima sukses ya. Saat ini kita hitung mundur, ada 196 hari lagi, terhitung hari ini 25 Februari 2024. Apa yang diharapkan dari KONI Pusat bawah kita harus siap menyelenggarakan PON. Persiapan saat ini masih on the track, sampai sekarang kami sedang menyempurnakan perencanaan secara keseluruhan. Kita harap ini tepat waktunya dan tidak ada kendala,” kata Hassanudin, menjawab pertanyaan wartawan pada acara Road to POn XXI Aceh-Sumut 2024 di Lapangan Benteng Medan, Minggu (25/2/2024).

Untuk mencapai lima sukses, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pelaporan administrasi, sukses ekonomi rakyat, dan sukses pemberdayaan sarana dan prasarana PON, menurut Hassanudin, Pemprov sudah melakukan berbagai persiapan dan evaluasi, mulai dari venue, persiapan para atlet, para pelaku UKM, dan lainnya. “Kita tancap gas, apapun yang bisa dimainkan, mainkan” ujarnya.

Hasanudin menyampaikan, ini adalah pelaksanaan PON pertama kalinya yang diselenggarakan di dua provinsi. Maka itu Pemprov Sumut terus berkoordinasi dengan Provinsi Aceh, demi terwujudnya pencapaian lima sukses pada pelaksanaan PON 2024 yang diselenggarakan pada 8-20 September 2024 dan diikuti 38 provinsi se-Indonesia.

“Kami terus berkoordinasi dengan Provinsi Aceh. Mereka (Aceh -red) juga sedang melakukan persiapan dan penyempurnaan semua perencanaan penyelenggaraan PON,” ucapnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Sumut bersama Wakil 1 Ketua Umum KONI Suwarno, Sekda Sumut Arief Trinugroho, Ketua KONI Sumut John Ismadi Lubis, serta pimpinan Organisasi Perangkat Darah (OPD) Sumut melaksanakan Fun Run 5K. Kemudian Hassanudin dan Suwarno mengundi nomor peserta Fun Run 5K berhadiah sepeda motor.

Hassanudin juga mengajak seluruh masyarakat Sumut untuk bersama menjaga amanah, bahwa Provinsi Sumut menjadi tuan rumah pelaksanaan PON 2024. “Saya sangat senang bisa berolahraga bersama. Kita sebagai warga Sumut sangat bersyukur dan bangga menjadi tuan rumah PON XXI bersama Aceh. Mari bersama emban amanah ini. Mari kita laksanakan amanah ini. Tentunya bukan hanya sukses menjadi penyelenggara olahraga. Saya minta partisipasinya seluruh masyarakat, tinggal 196 hari lagi, Provinsi Sumut harus siap,” katanya di hadapan seluruh peserta Fun Run 5K yang terdiri dari atlet, pelajar, dan masyarakat Sumut.

Sementara itu, Wakil 1 Ketua  Umum KONI Suwarno bercerita kepada para peserta yang mayoritas anak muda. PON pertama kali dilaksanakan di Kota Solo tahun 1948, dikala itu Belanda dan Sekutu datang untuk menjajah kembali Indonesia.

Setelah di Kota Solo, lanjut Suwarno, pelaksanaan PON kedua di Jakarta tahun 1950. Kemudian, tidak adalagi provisi yang siap sebagai penyelenggara PON pada tahun 1953, kecuali Provinsi Sumut. “Jadi Tahun 1953 Sumut itu sudah hebat, sama seperti yel-yelnya saat ini, Sumut Hebat,” Ucapnya denga penuh semangat.

Suwarno berharap pelaksanaan PON di Sumut berjalan dengan baik. PON 2024 akan dibuka di Provinsi Aceh pada 8 September 2024 dan ditutup di Provinsi Sumut pada 20 September 2024 di Desa Sena.”Marilah kita fokus dan jadikan PON sebagai alat pemersatu bangsa,” ujarnya.

Road to PON XXI Aceh-Sumut 2024 dibanjiri banyak hadiah. Mulai hadiah hiburan seperti tupperware hingga hadiah utama dua unit sepeda motor. Adapula 22 sepeda gunung dan sepeda listrik.

Selain itu, Road to PON XXI Aceh-Sumut 2024 juga menyediakan pojok baca yang berisikan tentang pelaksanaan PON di Indonesia. Ada pengenalan para atlet asal Sumut hingga sejarah PON. Pertunjukan dari para atlet Wushu, band, serta marching band juga memeriahkan acara tersebut. Pj Gubernur Sumut bersama seluruh pimpinan yang hadir dan peserta Fun Run 5K  berdendang menyanyikan lagu Anak Medan.

 

•RZ/Red

Meriah, Kirab Budaya Dan Ruwat Bumi Warnai Perayaan Cap Go Meh Di Karawang

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Perayaan Cap Go Meh di Kabupaten Karawang berlangsung meriah. Ribuan warga tumpah ruah di sepanjang Jalan Tuparev Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang menyaksikan perayaan Cap Go meh.

Pada perayaan tersebut terlihat beberapa penampilan khas seperti brongsai, iiong (naga) hingga cosplay yang menggambarkan para Dewa turut meramaikan barisan karnaval. Mereka tampil maksimal untuk menghibur masyarakat yang hadir.

Meski acaranya berlangsung pada pukul 13.00 WIB, warga sudah memadati sejak pukul 10.00 WIB. Mereka antusias menyaksikan iring-iringan kesenian dan budaya khas Tionghoa. Selain itu, perayaan Cap Go Meh di Karawang juga di isi dengan acara ruwat bumi dan kirab budaya.

Salah satu warga Ari mengaku senang dapat menyaksikan perayaan Cap Go Meh yang dilaksanakan satu kali dalam setahun di sepanjang jalan Tuvarep.

“Sengaja membawa anak serta keluarga untuk mengenalkan keberagaman budaya di Indonesia, yang pasti senang dan menghibur,” Ucapnya kepada jurnalis infokeadilan.com, Minggu (25/2/2024)

Warga lainnya Nur mengatakan, dirinya setiap tahun kalau ada perayaan Cap Go Meh selalu datang bersama keluarga.

“Kami sekeluarga kalau ada perayaan Cap Go Meh selalu datang untuk melihat barongsai dan arak arakan lainnya,” Ujarnya.

Nur dan ke dua anaknya yang masih balita sekitar umur 7 dan 4 tahun sangat senang melihat pesta perayaan Cap Go Meh. Dirinya bersama tetangganya sengaja naik angkutan umum untuk melihat perayaan Cap Go Meh.

“Kami barengan sama tetangga naik angkutan umum berangkat dari jam 10 cuma untuk melihat arak arakan barongsai naga,” pungkasnya.

Dalam kegiatan pawai Cap Go Meh ini juga akan mengundang 50 bio atau kelenteng, baik yang ada di Karawang maupun di sekitar Karawang. Pada kegiatan ini juga dilakukan ruwat bumi dan kirab budaya.

Sementara jalur pawai itu dimulai dari Kelenteng Bio Kwan Tee Koen Jalan H Juanda, menuju Jalan Tuparev – Jalan Kertabumi – Jalan Arif Rahman Hakim hingga kembali lagi ke Jalan Tuparev dan berakhir lagi di Kelenteng Bio Kwan Tee Koen.

 

•Red

Lebih Baik Mundur, M Noeh : Banyak Yang Tidak Berani Melawan Karena Merasa Tersandera

0

GAYO LUES | INFOKEADILAN.COM |  Banyak Publik serta Pejabat di Pemkab Gayo Lues memuji dan mendukung langkah tegas yang diambil oleh mantan Kepala Kesbangpol Muhammad Noh, SPd, MAP Lebih baik mundur dari jabatannya.

Sikap yang diambil oleh Muhammad Noh ini banyak yang mengapresiasi dalam artian Lebih baik dirinya mundur secara teratur, bahkan sikap itu dinilai Kesatria ditengah kondisi Birokrasi Gayo Lues yang disebut – Sebut tidak nyaman belakangan ini.

Pertanyaannya, apakah Menteri Dalam Negeri dan PJ. Gubernur Aceh tidak tahu bahwa Kondisi Birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues saat ini sedang tidak baik dan tidak nyaman bagi para pejabat Eselon II dan Eselon III akibat Arogansi seorang Pemimpin di Daerah tersebut.

Akibat dari Arogansi Alhudri sebagai Kepala Pemerintah membuat Pejabat – pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues merasa kurang nyaman atas ancaman dan kata kata yang keluar dari mulut seorang Pemimpin hingga berani mengatakan akan memutasi para pejabat di sana untuk memuluskan niat buruknya untuk mendapatkan sesuatu dari pejabat tersebut.

Menurut Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Provinsi Aceh, Samsir Ali Pang Rayang, para pejabat saat ini kerap mendengar ancaman akan dimutasi dan bahkan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Jadi pertanyaan kita, apa hubungannya antara dimutasi dengan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum, kita Pertanyakan kembali atau ini dibuat sekenario seolah – olah pejabat di Pemkab Gayo Lues itu punya masalah terus dan di takut – takuti oleh Alhudri gitu.

“Apakah si Alhudri tersebut tidak Punya masalah Oooo Jangan naib dulu lu bung, kasus mu lebih banyak di Dinas Pendidikan Aceh jadi jangan naib lah, hingga saat ini kinerja mu saja di Dinas Pendidikan Aceh terburuk di Indonesia jadi jangan sok suci, dan ini akan kami buka perlahan – lahan, apa kami LSM tidak tahu,” Tegas Ketua GNPK Aceh ini dengan sedikit geram.

Untuk itu, atas nama Ketua GNPK Aceh, Dirinya memohon kepada Kapolda Aceh, Mabes Polri agar segera mengusut Tuntas kasus yang ada di Dinas Pendidikan Aceh semenjak di Pimpinan oleh Saudara Alhudri tersebut.

Dilansir dari KBA ONE, Jum’at (23/02/2024), mantan Kepala Kesbangpol Gayo Lues Muhammad Noh menjelaskan, dirinya punya Prinsip ketika memilih mundur dari jabatannya.

“Saya mundur untuk memberikan pemahaman kepada Alhudri bahwa menjadi Pemimpin itu jangan Arogan dan suka bikin Gaduh saja,” Ujarnya Minggu (18/02/2024).

M.Noh kembali menjelaskan, sebenarnya banyak teman – teman juga mengalami tekanan akhir – akhir ini, meski demikian, kata Noh, banyak yang tidak berani melawan lantaran merasa tersandera.

Dilain pihak, seorang Pejabat lainya juga membenarkan penuturan Noh, ” bahwa M. Noh, tidak ada Cacat dalam bekerja makanya dia berani mengundurkan diri,” Ujar Kolega Mantan Kadisdik Gayo Lues itu.

Sumber media ini membeberkan, ada sejumlah kepala dinas yang akan mengikuti langkah Muhammad Noh untuk mengundurkan diri tapi takut ancaman akan dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH) oleh Alhudri. “M Nuh juga pernah diperiksa oleh Inspektorat sebelum mengundurkan diri,” ujar pejabat ini.

Dijelaskan, sebagai mantan inspektur, Noh mengerti betul tata cara pemeriksaan, sehingga malah dia yang mengajarkan cara memeriksa yang benar kepada orang-orang yang dikirim Alhudri untuk memeriksanya. “Mereka tidak paham soal tata cara pemeriksaan, sehingga orang-orang Alhudri urung melanjutkan pemeriksaan,” Ungkap sumber media ini.

 

•Tim

DPO Kasus KDRT Di Amankan Satreskrim Polrestabes Medan

MEDAN SUMUT | INFOKEADILAN.COM | Satreskrim Polrestabes Medan unit PPA berhasil mengamankan Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Pasal 44 ayat (1) Subs ayat (4) UU RI.No 23 Tahun 2004. Pelaku,Lisa (25) di amankan ketika sedang berada di bandara Kualanamu Deli Serdang Sumatera Utara, Sabtu (24/2/2024) siang.

Kuasa Hukum korban Guntur Perangin angin SH, di hadapan awak media menjelaskan korban Nurani Widjaya melaporkan pelaku dari bulan Januari 2022, dimana korban dicakar dan didorong hingga terjatuh.

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di kompleks Mutiara Residence Blok 12 B Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang.

Kantor Advokat KRIS’T Panjaitan & Partner
Guntur Perangin angin SH.Kristina Panjaitan, SH,Jenni Siboro SH mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih Kepada Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy Jhon Sahala Marbun,Kasat Reskrim Kompol Jamak Kita Purba dan Unit Perempuan Perlindungan Anak (PPA) yang telah berhasil mengamankan Pelaku.

 

 

•RZ/Red

Sumber : RI-1

Tuding KPU dan Bawaslu Tidak Melakukan Pengawasan Pemilu Dengan Baik, DPRD Kota Cimahi Gelar Rapat Jajak Pendapat Dengan KPU Kota Cimahi Dan Bawaslu

0

CIMAHI | INFOKEADILAN.COM |  Komisi I DPRD Kota Cimahi lakukan pertemuan guna melaksanakan rapat dengar pendapat  dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024 di Kota Cimahi, Sabtu (24/2/2024)

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi I DPRD Kota Cimahi memanggil KPU dan Bawaslu terkait adanya dugaan kecurangan Pemilu di setiap KPPS di Kota Cimahi.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi I DPRD Kota Cimahi Hendra Saputra, Bambang Purnomo selaku Wakil Ketua Komisi I, serta jajaran anggota Komisi I lainnya seperti Yulianawati, Oneng Aminah, Irma Indrijani, Sudiarto dan Iwan Setiawan.

Dalam jajak dengar pendapat tersebut Ketua dan anggota meminta kepada KPU Kota Cimahi dan Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, dan Penghitungan Kotak Suara.

Oneng Aminah selaku Anggota Komisi I DPRD kota Cimahi menyampaikan, bahwa dirinya sangat kecewa terhadap kinerja KPU dan Bawaslu saat ini.

“Saya merasa kecewa atas kineja pihak KPU dan Bawaslu saat ini, karena ada beberapa warga yang mengadu terkait maraknya Money Politik dikota Cimahi, tetapi Bawaslu Kota Cimahi tidak menindak lanjuti, dan di duga malah terkesan lebih memilih diam. Bahkan laporan tersebut malah dikembalikan kepada pelapor.” Bebernya dengan nada kecewa.

Sementara itu menurut Wakil ketua DPRD Komisi I kota Cimahi Bambang Purnomo, mengatakan,” ke Saya banyak laporan dari kawan-kawan, ini dan itu, dalam arti orang pada bermain Money Politik dengan mengeluarkan angka merah dan biru, kasihan kawan-kawan pengurus partai yang sudah puluhan tahun ngurusin partai yang ada distruktur, begitu masuk orang baru dia punya angka sebesar 300 juta, 500 juta, bahkan sampai  1 Miliyar, dia tabur ke masyarakat langsung dapat suara bagus dan menyingkirkan kawan-kawannya.” Ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Bambang Purnomo.

Pihaknya meminta kepada Bawaslu Kota Cimahi agar bekerja dengan baik, dan apabila ada yang menyampaikan laporan sebaiknya diterima dulu saja jangan ada alasan karena laporan tidak teregistrasi atau tidak cukup buktilah dan tidak ditindak lanjuti.

“Pemilu di kota Cimahi kali ini menurut saya rasa sudah tidak profesional dan diduga anggota Bawaslu makan gaji buta.” Tandasnya dengan nada kesal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Cimahi Fathir Rizkia Latif mengatakan,  pihaknya membantah jika pihaknya tidak menindaklanjuti laporan yang disampaikan kepada Bawaslu.

“Bukan ditolak, tetapi kami baru saja melakukan proses pemeriksaan atas laporan tersebut dan melakukan kajian atas laporan yang masuk. Kami membuka ruang tapi sayaratnya harus dihentikan dulu karena informasi yang datang dari masyarakat menjadi informasi awal bagi kami, sehingga nanti menjadi pintu temuan Bawaslu.” Kata Fathir.

Ketika disebut pelaksanaan Pemilu di Cimahi  tidak profesional, Fathir menganggap bahwa hal tersebut hanya persepsi saja, dari para anggota dewan, karena KPU dan Bawaslu sudah melaksanakan tugas sesuai dengan amanat Undang-undang.

“Kami melaksanakan tugas sudah sesuai dengan Undang-undang yang dibuat oleh DPR dan tidak bisa merubah apa yang sudah di Undang Undang kan. Jadi kita kembalikan saja bagaimana penilaian dari masyarakat,” Paparnya.

Di tempat yang sama Yulianawati selaku anggota DPRD Kota Cimahi mengungkapkan bahwa Bawaslu tidak bekerja dengan baik, menurutnya dikarenakan banyak temuan di TPS.

“Dugaan ini sepertinya pihak Bawaslu di duga tidak bekerja dengan baik, pasalnya banyak temuan temuan yang di temukan di lapangan, seperti adanya pengelembungan Suara di TPS contohnya, di TPS 32 Wilayah Citereup, dan adanya beberapa TPS yang salah perhitungan di hasil Pleno, bahkan suasana gedung untuk penghitungan suara tingkat PPK pun di duga kurang efisien terkait fasilitasnya karena dengan memilih Aula SMK Sangkuriang, terlihat dengan suasana ruangan yang sempit, pengap dan panas.” Ungkapnya.

Yulianawati juga menyampaikan, “kalau kondisi seperti itu lebih baik dilakukan Pemungutan Suara Ulang, kalaupun tidak lebih baik semua kotak suara di hitung Kembali. Dan apakah kotak suara yang ada sekarang tidak terkontaminasi oleh pihak lain.” Tandasnya.

Sontak semua yang ada di dalam ruangan Komisi I DPRD Kota Cimahi terdiam.

 

•UM/Red

Gelorakan Semangat PON 2024 Sumut Aceh, Pemprovsu Gelar Fun Run Diikuti 10 Ribu Peserta

0

MEDAN SUMUT | INFOKEADILAN.COM | Dalam rangka menggelorakan semangat pesta Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Sumut-Aceh tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Fun Run.

Acara Fun Run yang terpusat di lapangan Benteng Kota Medan Sumatera Utara ini menjadi satu cara menyampaikan kemeriahan PON 2024, dimana Sumut menjadi tuan rumahnya pada September mendatang.

Fun Run Road to PON XXI yang akan berlangsung pada hari Minggu pagi, tanggal 25 Februari 2024 ini mendapat perhatian serius dari Pj Gubernur Sumut. “Kegiatan ini adalah salah satu strategi Pemprov Sumut untuk mempromosikan dan menggaungkan PON Aceh-Sumut,” kata Hassanudin, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut di Medan, Sabtu (24/2/2024).

Selain event-event pra PON, bermacam strategi lain juga dilakukan Pemprov Sumut. Termasuk, publikasi dan sosialisasi lewat media cetak, elektronik, daring, media luar ruangan, melibatkan masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumut.

“Jika mau sukses kita tidak bisa sendiri, semua mesti berperan, semua mesti terlibat, apapun perannya dan sumbangsihmya, pastilah bermanfaat bagi kesuksesan PON,” kata Hassanudin.

Ia pun mengharapkan kehadiran seluruh masyarakat agar ikut serta hadir memeriahkan Fun Run ini. Apalagi memang kegiatan ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum. Fun run ini akan dimulai di Lapangan Benteng dan finish di Lapangan Benteng juga.

Agar kemeriahan PON 2024 sampai ke masyarakat, panitia juga menyiapkan hadiah lucky draw sepeda dan sepeda motor. “Ayo masyarakat bersama sama meramaikan kegiatan ini, ada hiburan dan lucky draw juga,” kata Hassanudin.

Selain itu, mengenai progres persiapan PON, Hassanudin mengatakan, sejauh ini sesuai dengan target. Persiapan venue, acara dan administrasi sudah berjalan on the track. Ia berharap persiapan terus berjalan lancar tanpa kendala.

“Kita ini mengejar sukses prestasi, sukses acara dan sukses administrasi. Dengan progres yang masih sesuai dengan target ini, kita harapkan ke depan terus berjalan lancar, sehingga sukses yang kita inginkan bisa tercapai,” kata Hassanudin.

Secara terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas Sitorus mengatakan, Pemprov Sumut optimis persiapan PON selesai tepat waktu. Dikatakannya, seluruh bidang kepanitiaan bekerja dengan hasil yang sesuai dengan target.

“Melihat perkembangan persiapan di semua bidang, kita optimis ya semua rampung tepat waktu, kita juga melibatkan banyak pihak, dengan begitu kecepatan pengerjaan persiapan pun bisa meningkat,” kata Ilyas.

Sementara itu terkait persiapan pelaksanaan Fun Run Road to PON XXI Aceh-Sumut 2024 besok, Ketua Harian PB PON H. Afifi Lubis mengatakan sudah rampung. “Saat ini (hari Sabtu, Red) kita sedang loading untuk 52 stand kuliner dari UMKM, peserta yang konfirmasi ikut serta sebanyak 10 ribu. Itu dari masyarakat umum, instansi pemerintahan, TNI, Polri dan para atlet Pelatda Sumut,” bebernya.

“Kita sampaikan lagi, antusiasme sponsor sangat tinggi di acara Fun Run Road to PON ini dengan dukungan sebanyak 29 unit sepeda motor dan listrik di acara lucky draw,” pungkasnya.

 

•RZ/Red

Tegas ! Kadisnakertrans Karawang Ungkapkan Begini

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Modus penipuan rekrutmen tenaga kerja dengan mengiming imingi bisa bekerja di perusahaan tertentu marak di Karawang.

Seperti di ketahui beberapa waktu yang lalu sejumlah calon tenaga kerja mendatangi Polres Karawang untuk melaporkan oknum penyalur tenaga kerja karena merasa telah di bohongi oleh oknum yayasan yang di duga meminta kepada korban membayar jasa untuk bisa bekerja ke perusahaan tertentu yang ada di Karawang, namun tak juga di dapatkan.

Rosmalia Dewi Kadisnaker Kabupaten Karawang saat di konfirmasi via seluler mengatakan dengan tegas pihaknya akan mengajukan ke pihak (BKPM) OSS nya agar segera di lakukan pembekuan izin atas nama yayasan tersebut.

“Saya akan meminta ke pihak (BKPM) OSS nya agar segera dilakukan pembekuan izin atas nama yayasan tersebut,” Ucapnya

“Selama ini upaya yang telah dilakukan oleh Disnakertrans dalam memberantas calo Tenaga Kerja

1.  Disnakertrans telah menyiapkan Aplikasi infolokerkrwkab.go.id Aplikasi ini dapat digunakan oleh pemberi kerja dan percari kerja untuk mencari tenaga kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

2. Melakukan sosialisasi baik  langsung ke sekolah / BKK maupun melalui media baik  media cetak  (spanduk) maupun electronic  (strurada) dan media sosial  (ig Disnakertrans) untuk waspada terhadap bujuk rayu calo.” Terang Rosmalia memaparakan, Jum’at (23/2/2024)

Terlepas daripada itu kami pihak Disnakertrans Karawang juga akan membuat permohonan ke pihak LPK yaitu :

1. Lebih diperketat lagi dan survey terlebih dahulu terhadap lembaga yang membuat Permohonan Pendirian LPK.

2. Melakukan Pembinaan dan monitoring terhadap LPK, baik door to door maupun secara klasikal.

3. Apabila ada LPK yang melanggar Aturan Disnakertrans Koordinasi dengan BPMPT untuk mengevaluasi dan menonaktivkan Lembaga tesebut.

4. Berkoordinasi dengan Kepolisian apabila ada LPK yang melakukan Penipuan terhadap Pencari Kerja.

5. Membuat Spaduk dilingkungan Disnakertrans mengingatkan kepada Pencaker untuk lebih berhati hati terhadap calo jangan gampang terbujuk rayu oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dan kami juga akan terus melakukan upaya upaya kepada Pencaker dengan melakukan Penyuluhan / Sosialisasi untuk Pencari Kerja baik dikumpulkan di Disnakertrans maupun ke Sekolah Sekolah tentang persiapan memasuki dunia kerja dan mengingatkan kepada Pencaker untuk lebih berhati hati jangan terbuai bujuk rayu calo – calo Tenaga Kerja.” Tutupnya

 

•Red

GNPK Desak APH Usut Tuntas Dugaan Adanya Korupsi Dana Kasbon

GAYO LUES | INFOKEADILAN.COM | Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) mendesak Mabes Polri usut kembali dugaan korupsi dana Kasbon Sebesar Rp 1,5 Milyar Rupiah di Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Pada Tahun 2009 lalu.

Karena hingga saat ini belum ada yang diperiksa kemana saja sudah di pergunakan mereka dana sebesar itu dan bahkan hingga detik ini, orang – orang yang merasa melakukan Kasbon tersebut masih bersantai saja seolah olah tidak ada beban bagi mereka.

Yang jadi pertanyaan Publik kenapa APH kok belum melakukan penyelidikan terhadap orang – orang yang telah melakukan Kasbon tersebut dan bahkan hingga detik ini belum juga mengembalikan Dana tersebut.
Menurut Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) DKI Jakarta Tengku Samsir Ali M. Pang Rayang, menohokJata SE menjabat sebagai Kabid Perencanaan Anggaran Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Tahun 2009 lalu, orang yang paling bertanggungung jawan terhadap persoalan tersebut setelah beredar luas dokumen kwitansi penerimaan pinjaman sementara

Dalam dokumen tersebut Jata SE, MAP tertera Pinjama sementara dari Uang Kas DPKD dengan dua kali transaksi, pemimjaman tersebut dilakukan dari Ishak yang saat itu menjabat sebagai Bendaharawan Bantuan Keuangan di Dinas DPKD Gayo Lues.

Dalam Dokumen berita acara pembayaran dengan Nomor, KU.900/BAP/2009 hari Jum’at Tanggal 13 – Februari – Tahun 2009, Jata menarik Uang dari Ishak sebesar Rp. 1000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) untuk pinjaman sementara Kepala DPKD Zaenal Abidin SE, A/n Jata SE, dan pada Rabu Tanggal 22 – April – Tahun 2009 surat Berita acara Pembayaran dengan Nomor,KU yang sama kembali Jata,SE menarik Uang senilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta) Rupiah dengan catatan dana sejumlah itu akan dipertanggung jawabkan kepada Bupati Gayo Lues.

Samsir Ali berharap pertanyaan apakah boleh Pejabat Negara meminjam Sementara Uang Negara/Uang Rakyat, perlu jawaban pasti dan apakah memang ada aturannya dari Menteri Keuangan yang membenarkan cara ini, dengan membuat dokumen berita acara pembayaran dengan isinya pinjaman dan akan dipertanggung jawabkan kepada Bupati, sehingga dana Rakyat tersebut yang bernilai Milyaran Rupiah apa dapat dikuasai Oknum tertentu,”Tanya Samsir Ali dengan mimik heran

Menurut Samsir Ali, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan Patut diduga Jata SE telah menabrak Aturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, karena waktu dan tempat terjadinya Transaksi pada Tahun 2009 yang lalu.

“Dan Patut diduga Jata SE telah melanggar Pasal 2 Undang – undang Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi,” Jelasnya kepada awak media, Jum’at (23/2/2024)

Jikapun Kata Samsir Ali, Jata telah mengembalikan uang tersebut, otomatis kan ada tanda terima dan Saksinya, kapan dikembalikan, bulan berapa, tahun berapa biar jelas agar tidak menjadi pembicaraan Publik.

“Untuk itu Kami atas Nama Ketua GNPK DKI Jakarta, memohon kepada Mabes Polri agar segera mengusut Tuntas Pinjaman Kasbon yang telah dilakukan oleh Jata,SE pada Tahun tersebut diatas, sehingga dana tersebut bisa memanfaatkan oleh Masyarakat Gayo Lues,” Pungkasnya.

 

•Tim